Abstract:Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak positif dari perkembangan TIK adalah semakin mudahnya masyarakat mengakses…
gakses informasi dan layanan secara daring. Namun, perkembangan TIK juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana cyber crime. Hukum cyber crime di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 JO. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelaku cyber crime.
Abstract:Hukum ketenagakerjaan atau Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkan sebagai payung hukum bidang hubungan industrial dan direkayasa untuk menjaga ketertiban, serta sebagai kontrol sosial, utamanya memberikan landasan hak…
k bagi pelaku produksi barang dan jasa, selain sebagai payung hukum hukum ketenagakerjaan diproyeksikan untuk alat dalam membangun kemitraan. Setiap kebijakan pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja harus dilihat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai konsep umum dari hukum ketenagakerjaan, kemudian juga akan dibahas mengenai kedudukkan hukum ketenaga kerjaan dalam sistem hukum di Indonesia dan Implikasi dari penetapan Undangundang Cipta Kerja terhadap Hukum Ketenagakerjaan hingga bagaimana sistem hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja. Dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sifat riset ex post facto, pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa yang menjadi topik pembahasan terjadi, kemudian memperhatikan variabel yang diteliti dengan refresentatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapat beberapa hukum ketenagakerjaan dari pembaruan setelah lahirnya undang-undang cipta kerja pada aspek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya Perjanjian Kerja (Outsourcing), Waktu Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Tenaga Kerja Asing (TKA), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kesimpulan dari pembahasan ini adalah klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja (omnibuslaw) merupakan sebuah produk hukum yang lebih meringankan para pengusaha dan mengikat pada pekerja.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan service recovery dalam jasa pelayanan teknik di BBSPJIA serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala…
konsistensi waktu layanan, kesenjangan komunikasi, dan belum eksplisitnya kebijakan service recovery meskipun capaian kepuasan pelanggan tergolong tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penguatan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service recovery telah berjalan melalui penanganan keluhan, penjelasan teknis, pengecekan ulang, dan penyesuaian layanan, tetapi masih bersifat prosedural dan belum terlembagakan sebagai kebijakan terstruktur. Hambatan utama meliputi asimetri komunikasi antara proses teknis dan pemahaman pelanggan, keterbatasan waktu akibat peningkatan beban layanan, serta koordinasi antarunit yang belum optimal. Faktor pendukung utama adalah disposisi pelaksana yang responsif dan empatik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa service recovery pada pelayanan publik teknis ditentukan oleh interaksi antara kompleksitas teknis, kapasitas organisasi, dan kualitas interaksi manusia.
Abstract:Implementasi moderasi beragama dalam membentuk profil pelajar rahmatan lil alamin di MAS Hidayatul Muslimin 2 menghadapi tantangan serius akibat belum adanya regulasi institusional yang ajek. Penelitian ini bertujuan untuk…
uk mengeksplorasi strategi penguatan karakter tersebut, mengidentifikasi kendala sistemik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Menggunakan metode studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai praktik pembelajaran di madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan kebijakan resmi menyebabkan internalisasi nilai moderasi berjalan sporadis dan sangat bergantung pada inisiatif personal guru, sehingga aspek afektif siswa seringkali terabaikan oleh dominasi orientasi kognitif. Secara kontribusi teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori moral kolektif Emile Durkheim dengan memosisikan moderasi beragama sebagai fakta sosial yang harus dilembagakan untuk menciptakan integrasi sosial di lingkungan pendidikan. Sementara itu, secara kontribusi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan perlunya formalisasi moderasi beragama ke dalam standar operasional prosedur madrasah serta restrukturisasi sistem penilaian karakter yang lebih autentik guna memastikan keberlanjutan program. Dengan demikian, sinergi antara otoritas kebijakan dan peningkatan kompetensi pedagogis guru menjadi fondasi utama dalam melahirkan generasi muslim yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman plural.
Abstract:Penelitian ini mengkaji bagaimana tata kelola kolaboratif dapat dibangun untuk memperkuat pengembangan wirausaha muda di Kabupaten Bogor. Kajian terdahulu umumnya menitikberatkan pada pendidikan kewirausahaan, kewirausahaan…
aan digital, atau pengembangan usaha mikro dan kecil, sedangkan model kolaborasi multipihak pada level lokal masih relatif terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan yang dipilih secara purposif dari unsur pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, pelaku usaha muda, dan akademisi, serta didukung observasi dan data program. Analisis dilakukan dengan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berlangsung, tetapi masih terfragmentasi. Teknologi komunikasi telah digunakan secara luas, namun belum tersedia platform terintegrasi yang menghubungkan para aktor. Kapasitas digital masih timpang, budaya organisasi masih dipengaruhi ego sektoral dan kekakuan birokrasi, kepercayaan antarpihak belum kokoh, dan tujuan bersama belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam aksi bersama. Penelitian ini menawarkan model kolaborasi yang dibangun atas lima dimensi yang saling terkait, yaitu teknologi komunikasi terintegrasi, peningkatan kapasitas digital berkelanjutan, budaya kolaboratif, kepercayaan yang terlembagakan, dan tujuan bersama yang diformalkan.
Abstract:Perselisihan hubungan industrial, khususnya pemutusan hubungan kerja (PHK), merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi dalam hubungan kerja di Indonesia. Penyelesaian melalui jalur litigasi kerap dinilai tidak…
ak efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non litigasi menjadi instrumen penting dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan mediasi serta efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa PHK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terbaru (2020–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menciptakan penyelesaian yang cepat dan berkeadilan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor non yuridis seperti itikad baik para pihak dan kualitas mediator.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya. Penelitian ini…
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan kemudian menarik kesimpulan sehingga bersifat terarah dan sistematis. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pengusaha tetap wajib membayar upah secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama tenaga kerja dirumahkan dan wajib memberikan uang pesangon bagi tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat di PHK adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi. Pentingnya penelitian ini untuk dikembangkan agar kedepannya hak-hak tenaga kerja baik dari segi upah maupun jaminan sosial dapat terpenuhi jika kembali terjadi situasi bencana alam maupun non alam.
Abstract:Kelelahan kerja merupakan suatu kondisi di mana efisiensi dan kinerja menurun, sementara ketahanan ketahanan fisik tubuh berkurang. Menurut informasi yang diperoleh dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan…
gakerjaan tahun 2022, terdapat rata-rata 414 kecelakaan kerja 2 setiap harinya. Dari jumlah tersebut, sekitar 27,8% disebabkan oleh tingkat kelelahan kerja yang cukup tinggi .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kelelahan kerja pada operator spbu di kecamatan padang utara tahun 2025. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian dilakukan di SPBU di Kecamatan Padang Utara pada bulan Maret- Agustus 2025 . Waktu pengumpulan data 22-26 Agustus 2025. Populasi pada penelitian ini adalah operator SPBU di Kecamatan Padang Utara sebanyak 67 sedangkan sampel sebanyak 57 operator SPBU. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan cara angket. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian ditemukan 71,9% responden memiliki kelelahan kerja berat , 68,4% responden memiliki masa kerja lama dan 49,1% responden memiliki status gizi tidak normal dan, 52,6% responden memiliki beban kerja berat. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa adanya hubungan masa kerja (pvalue=0,000) dan beban kerja (pvalue=0,000) dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di Kecamatan Padang Utara. Tidak ada hubungan antara status gizi (p-value = 0,832) dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di Kecamatan Padang Utara. Kesimpulan terdapat hubungan masa kerja dan beban kerja dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di kecamatan padang utara. Diharapkan Mengelola waktu istirahat dengan baik( peregangan, relaksasi, bernapas dalam, atau mendengarkan musik Santai) agar dapat mengurangi kelelahan kerja dan meningkatkan produktivitas.
Abstract:Fenomena brain drain di era globalisasi menjadi isu penting bagi kalangan generasi muda Indonesia, terutama tertuju pada mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang memilih merintis karier dan menetap di luar negeri. Upaya…
ya dari pemerintah berupa program beasiswa seperti LPDP merupakan bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, baru-baru ini munculnya tren seperti #KaburAjaDulu menunjukkan adanya krisis kepercayaan sebagian kalangan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan prospek karier di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fenomena brain drain sebagai tantangan terhadap nilai cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda. Dengan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan netnografi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa fenomena brain drain dipicu oleh faktor pendorong seperti keterbatasan lapangan kerja, fasilitas riset yang rendah, dan ketidakpastian karier, serta faktor daya tarik dari luar domestik berupa kesejahteraan, profesionalisme, dan peluang berkembang yang luas. Selain memunculkan pergeseran makna nasionalisme di kalangan generasi muda, fenomena ini berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya manusia nasional sehingga diperlukan integrasi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan penguatan nilai nasionalisme agar generasi muda tetap kompetitif secara global sekaligus berkomitmen penuh terhadap bangsa atau tanah air.
Abstract:Kota Banjarmasin mengalami dinamika iklim yang signifikan, terutama dalam pola curah hujan, yang berpengaruh terhadap lingkungan dan perencanaan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan tipe iklim…
im di Kota Banjarmasin selama periode 2020-2024 menggunakan metode Schmidt-Ferguson, Oldeman, dan Koppen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data curah hujan dan suhu udara untuk menentukan klasifikasi iklim dari tahun ke tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut metode Schmidt-Ferguson, iklim Kota Banjarmasin berubah dari tipe C (Agak Basah) pada 2020 menjadi A (Sangat Basah) pada 2021-2023, lalu kembali ke B (Basah) pada 2024. Metode Oldeman menunjukkan perubahan dari C1 (agak kering) menjadi C3 (lebih kering). Sementara itu, berdasarkan metode Koppen tipe iklim kota ini pada 2020 adalah Am (iklim muson tropis), berubah menjadi Af (iklim hutan hujan tropis) pada 2021-2023, dan beralih menjadi Aw (iklim sabana tropis) pada 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan perencanaan tata ruang di Kota Banjarmasin.