Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya. Penelitian ini…
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan kemudian menarik kesimpulan sehingga bersifat terarah dan sistematis. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pengusaha tetap wajib membayar upah secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama tenaga kerja dirumahkan dan wajib memberikan uang pesangon bagi tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat di PHK adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi. Pentingnya penelitian ini untuk dikembangkan agar kedepannya hak-hak tenaga kerja baik dari segi upah maupun jaminan sosial dapat terpenuhi jika kembali terjadi situasi bencana alam maupun non alam.
Abstract:Kelelahan kerja merupakan suatu kondisi di mana efisiensi dan kinerja menurun, sementara ketahanan ketahanan fisik tubuh berkurang. Menurut informasi yang diperoleh dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan…
gakerjaan tahun 2022, terdapat rata-rata 414 kecelakaan kerja 2 setiap harinya. Dari jumlah tersebut, sekitar 27,8% disebabkan oleh tingkat kelelahan kerja yang cukup tinggi .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kelelahan kerja pada operator spbu di kecamatan padang utara tahun 2025. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian dilakukan di SPBU di Kecamatan Padang Utara pada bulan Maret- Agustus 2025 . Waktu pengumpulan data 22-26 Agustus 2025. Populasi pada penelitian ini adalah operator SPBU di Kecamatan Padang Utara sebanyak 67 sedangkan sampel sebanyak 57 operator SPBU. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan cara angket. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian ditemukan 71,9% responden memiliki kelelahan kerja berat , 68,4% responden memiliki masa kerja lama dan 49,1% responden memiliki status gizi tidak normal dan, 52,6% responden memiliki beban kerja berat. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa adanya hubungan masa kerja (pvalue=0,000) dan beban kerja (pvalue=0,000) dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di Kecamatan Padang Utara. Tidak ada hubungan antara status gizi (p-value = 0,832) dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di Kecamatan Padang Utara. Kesimpulan terdapat hubungan masa kerja dan beban kerja dengan kelelahan kerja pada operator SPBU di kecamatan padang utara. Diharapkan Mengelola waktu istirahat dengan baik( peregangan, relaksasi, bernapas dalam, atau mendengarkan musik Santai) agar dapat mengurangi kelelahan kerja dan meningkatkan produktivitas.
Abstract:Fenomena brain drain di era globalisasi menjadi isu penting bagi kalangan generasi muda Indonesia, terutama tertuju pada mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang memilih merintis karier dan menetap di luar negeri. Upaya…
ya dari pemerintah berupa program beasiswa seperti LPDP merupakan bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, baru-baru ini munculnya tren seperti #KaburAjaDulu menunjukkan adanya krisis kepercayaan sebagian kalangan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan prospek karier di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fenomena brain drain sebagai tantangan terhadap nilai cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda. Dengan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan netnografi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa fenomena brain drain dipicu oleh faktor pendorong seperti keterbatasan lapangan kerja, fasilitas riset yang rendah, dan ketidakpastian karier, serta faktor daya tarik dari luar domestik berupa kesejahteraan, profesionalisme, dan peluang berkembang yang luas. Selain memunculkan pergeseran makna nasionalisme di kalangan generasi muda, fenomena ini berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya manusia nasional sehingga diperlukan integrasi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan penguatan nilai nasionalisme agar generasi muda tetap kompetitif secara global sekaligus berkomitmen penuh terhadap bangsa atau tanah air.
Abstract:Kota Banjarmasin mengalami dinamika iklim yang signifikan, terutama dalam pola curah hujan, yang berpengaruh terhadap lingkungan dan perencanaan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan tipe iklim…
im di Kota Banjarmasin selama periode 2020-2024 menggunakan metode Schmidt-Ferguson, Oldeman, dan Koppen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data curah hujan dan suhu udara untuk menentukan klasifikasi iklim dari tahun ke tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut metode Schmidt-Ferguson, iklim Kota Banjarmasin berubah dari tipe C (Agak Basah) pada 2020 menjadi A (Sangat Basah) pada 2021-2023, lalu kembali ke B (Basah) pada 2024. Metode Oldeman menunjukkan perubahan dari C1 (agak kering) menjadi C3 (lebih kering). Sementara itu, berdasarkan metode Koppen tipe iklim kota ini pada 2020 adalah Am (iklim muson tropis), berubah menjadi Af (iklim hutan hujan tropis) pada 2021-2023, dan beralih menjadi Aw (iklim sabana tropis) pada 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan perencanaan tata ruang di Kota Banjarmasin.
Abstract:Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada dilingkungan Kota Tasikmalaya yang mengemban tugas urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Untuk menjalankan tugasnya diperlukan…
rlukan jam kerja yang efektif, yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerja. Adanya peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan seluruh pegawai akan mentaati terhadap aturan tersebut, sebab masih ditemukan sebagian pegawai yang melanggar disiplin kerja seperti masih adanya pegawai yang datang terlamat masuk kantor, dan ketika jam istirahat berakhir masih ada sebagian pegawai yang berkeliaran dihalaman kantor hal tersebut terjadi karena rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan Kepala terhadap disiplin kerja.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik-teknik pengawasan dan disiplin kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan pendekatan kuantitatif serta pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan penyebaran angket.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas telah dilakukan secara optimal namun masih ada sebagian yang belum dilaksanakan dengan baik mengenai pengawasan langsung yaitu inspeksi langsung ditempat kerja dan pengamatan langsung ditempat kerja. Sedangkan hasil dari disiplin kerja yaitu pegawai telah disipli namun ada sebagian yang belum dilaksanakan secara optimal mengenai disiplin kerja tersebut yaitu pegawai keluar kantor atas izin kepala.
Hasil uji t diketahui nilai thitung > ttabel sehingga variabel pengawasan berpengaruh terhadap variabel disiplin kerja. Besarnya pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja sebesar 48% sehingga dapat dikatakan Ha diterima dan H0 ditolak.
Abstract:Pembentukan suatu perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan mengenai politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam hal mengapa dan untuk apa suatu undang-undang dibuat. Demikian juga Undang-undang…
g Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang pembentukannya juga berhubungan dengan politik hukum pembentukan undang-undang yang berdampak pada tataran pelaksanaannya terutama menyangkut perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Karena itu, kajian artikel ini bertujuan bertujuan untuk menggambarkan mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Kajian artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode yang dipakai adalah library research. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian ini mengungkap bahwa pembentukan Undang-undang Cipta Kerja secara mendasar bertolak dari paradigma politik politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam rangka membuka lapangan pekerjaan secara luas dengan mengembangkan kemudahan investasi di Indonesia untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Namun demikian, di dalam materi hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, terdapat sejumlah rumusan pasal yang kurang begitu menguntungkan bagi perlindungan terhadap hak-hak para pekerja, seperti penghapusan hak PHK, sistem kerja kontrak yang tanpa batas, pemangkasan istirahat kerja, dan lain sebagainya yang tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak pekerja di bidang ketenagakerjaan.
Abstract:Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban…
iban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Abstract:Peningkatan upah minimum menjadi topik hangat dalam pembahasan kebijakan ekonomi, karena memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor industri. Pemerintah DKI Jakarta secara periodik meninjau dan menetapkan kebijakan…
an upah minimum untuk memastikan kesejahteraan para pekerja, karena kenaikan upah minimum dapat memengaruhi dinamika ketenagakerjaan di Jakarta. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan upah minimum terhadapstruktur ketenagakerjaan dan mengidentifikasi dampak kenaikan upah minimum terhadap ketenagakerjaan serta produktivitas industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis hukum normatif dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang berbeda, seperti kebijakan upah minimum, tingkat ketenagakerjaan, dan produktivitas industri. Temuan utama mencakup dampak kenaikan upah minimum terhadap struktur ketenagakerjaan di sektor industri di DKI Jakarta dan dinamika kebijakan upah minimum yang mempengaruhi produktivitas industri di DKI Jakarta. Hasil analisis ini Peningkatan upah minimum dapat mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi dan investasi dalam teknologi yang lebih canggih, serta dampaknya terhadap produktivitas industri tidak selalu positif. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika kebijakan dan dampak kenaikan upah minimum terhadap ketenagakerjaan, serta perlu diperhatikan dengan seksama hal,terkait pengaturan anggaran beserta perubahannya.
Abstract:Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan…
n lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.
Abstract:Implementasi hak pekerja untuk memperoleh cuti haid dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Cuti haid adalah hak yang diberikan kepada pekerja wanita untuk istirahat…
t selama masa menstruasi mereka. Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak cuti haid bagi pekerja wanita. Namun penerapan hak ini seringkali masih menimbulkan permasalahan di lapangan, seperti diskriminasi gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hak cuti haid bagi pekerja wanita agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Penerapan hak pekerja perempuan untuk mendapatkan cuti haid sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam dunia ketenagakerjaan. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan agar dapat menjalani masa haidnya dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir akan kehilangan pendapatan atau penempatan di tempat kerja. Hak ini memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka selama masa menstruasi, yang pada pasangannya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penerapan hak cuti haid ini juga sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kondisi kerja yang adil dan layak bagi seluruh pekerja.