Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan asertif (assertive training) dalam meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal pada aparatur sipil negara (ASN) di UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi,…
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Komunikasi interpersonal yang efektif sangat penting dalam lingkungan kerja birokrasi guna mendukung koordinasi dan produktivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental dengan desain One-Group Pretest-Posttest. Sebanyak 20 orang ASN berpartisipasi dalam program pelatihan yang dilaksanakan selama satu hari dan terdiri atas ceramah, pelatihan, permainan peran (roleplay), serta relaksasi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala komunikasi interpersonal yang diberikan sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil analisis menggunakan perangkat lunak SPSS menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata dari pretest (M = 70.60) ke posttest (M = 77,75). Uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,013(p < 0,05), yang mengindikasikan bahwa pelatihan asertif secara signifikan efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal para pegawai. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan asertif sebagai salah satu bentuk intervensi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas hubungan kerja di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Abstract:Rendahnya efektivitas kerja sama tim merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi, termasuk di lingkungan UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.…
Masalah ini berdampak pada terhambatnya penyelesaian tugas, ketidakseimbangan beban kerja, dan meningkatnya miskomunikasi antarpegawai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan metode Leaderless Group Discussion (LGD), yaitu metode diskusi kelompok tanpa pemimpin formal yang mendorong keterlibatan setara antaranggota tim. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menunjukkan kemampuan kerja sama tim yang baik, sesuai indikator yang dikemukakan oleh Davis (2014) mencakup tujuan yang sama, antusiasme, peran dan tanggung jawab, komunikasi efektif, resolusi konflik, pembagian kekuasaan (share power), dan keahlian anggota. Meski masih ditemukan individu yang kurang aktif, secara keseluruhan kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi, partisipasi aktif, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, metode LGD dapat menjadi strategi yang relevan dalam membentuk budaya kerja yang lebih kolaboratif dan partisipatif di instansi pemerintahan.
Abstract:Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan informasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi permasalahnnya, seperti kurangnya ASN…
di Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, keterbatasan alat dokumentasi dan minimnya pengumuman atau bahan konten untuk media informasi. Temuan ini menjadi dasar bagi penulis untuk memaksimalkan peran dalam peningkatan kualitas layanan informasi di BKD Provinsi Kalimantan Tengah melalui kolaborasi mahasiswa magang MBKM Prodi MPI bersama ASN Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi. Tujuan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di BKD Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengoptimalkan peran kolaborasi mahasiswa magang MBKM Prodi MPI bersama ASN dalam manajemen sistem layanan informasi dan proses kerja, serta memaksimalkan sistem layanan informasi, meningkatkan pelayanan informasi, dan menciptakan pola kerja yang lebih efektif dan efisien. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa Kolaborasi mahasiswa magang MBKM Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan ASN di BKD Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya ASN Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi terbukti berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan informasi di BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Program ini memberikan solusi nyata terhadap kebutuhan tenaga kerja tambahan di Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, serta menghasilkan produk unggulan seperti template media informasi, famplate kepegawaian, dan video dokumenter serta back up data yang baik dengan memenuhi standar institusi pemerintahan, terkhusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Mahasiswa juga mampu melaksanakan tugas dengan baik melalui pendampingan dan bimbingan ASN, menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan teknis dan manajerial.
Abstract:Berbagai tuntutan yang dihadapi oleh pegawai menimbulkan dampak kurangnya kemampuan dalam mengontrol emosi. Emosi sendiri merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Manajemen emosi yang…
ang baik dapat membantu individu dalam meningkatkan efektivitas kerja pada individu. Pelatihan manajemen emosi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 17 pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Potensi dan Kompetensi (PPK) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Sample Pre-Post Test Design dengan instrumen pre-test dan post-test yang mengukur pemahaman mengenai manajemen emosi dalam bentuk pilihan ganda. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon signed-rank test, diperoleh nilai signifikansi p = 0,002 (p < 0,05) yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara pre-test dan post-test. Maka, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan manajemen emosi efektif dalam meningkatkan pemahaman manajemen emosi pada 17 pegawai UPT-PPK BKD Provinsi Sulawesi Selatan.
Abstract:Era perkembangan teknologi digital menjadi pemicu perubahan bisnis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memicu revolusi peradaban dunia, khususnya industri sebagai penggerak perekonomian dunia (Rahmadyah, dkk…
kk 2022). Maka dari itu, kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan zaman adalah suatu hal yang mutlak dimiliki oleh Perusahaan di era digital ini (Perdana, dan Ariwan 2019). Perubahan Paradigma Manajemen SDM di dalam era pra-digital, manajemen SDM cenderung difokuskan pada administrasi kepegawaian dan pengelolaan tugas-tugas rutin. Namun, dengan munculnya era digital, paradigma ini berubah secara dramatis. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini untuk menyajikan telaah literatur mengenai pelatihan dan pengembangan SDM. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rujukan untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan SDM bagi pegawai di SMK Negeri 3 Medan. Adapun solusi dari penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan memberikan pelatihan dasar kepada pegawai di lingkungan SMK Negeri 3 Medan mengenai tekonologi informasi dan komunikasi. Adapun hasil dari pelaksanaan program pengabdian ini dalam bidang sumber daya manusia, meningkatnya pengalaman bagi staf pegawai di SMK Negeri 3 Medan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya penggunaan komputer dan media internet yang berguna membantu para staf pegawai dalam pekerjaan.
Abstract:Survey Kepuasan Masyarakat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bondowoso seringkali terdapat kendala dalam mengumpulkan data kepuasan masyarakat terkait layanan publik yang diberikan…
kan oleh instansi BKPSDM Kabupaten Bondowoso. Metode survey konvensional yang menggunakan kuesioner manual seringkali membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang signifikan. Selain itu, data yang diperoleh dari survey tersebut sering tidak tersedia secara real-time dan sulit untuk diolah secara efisien. Dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kendala data kepuasan masyarakat. kuesioner online akan meminimalkan kesalahan penulisan dan memungkinkan validasi data secara langsung. Penelitian ini menghasilkan nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Abstract:This study analyzes the acceptance of teachers and ASN employees of the SINAGA (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian) attendance application at SMA Negeri 1 Jatilawang using a modified Technology Acceptance Model (TAM).…
The model was extended by incorporating two external variables: Information Quality and Complexity. This explanatory quantitative research employed the Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) method involving 60 respondents who are civil servants, consisting of teachers and administrative staff. The results reveal that Information Quality has a positive and significant influence on both Perceived Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use (PEOU), while Complexity does not show a significant effect on either variable. Furthermore, PEOU and PU have a positive impact on Attitude Toward Use (ATU), which subsequently affects Behavioral Intention to Use (BIU). Behavioral intention, in turn, strongly influences Actual Use (AU). These findings indicate that teachers’ acceptance of the SINAGA digital attendance system in educational settings is primarily driven by information quality and users’ positive attitudes rather than by system complexity. Theoretically, this study contributes to the expansion of TAM application in the educational context. Practically, it provides valuable insights for improving the effectiveness of SINAGA implementation through better information quality and enhanced user experience.
Abstract:Abstract: The ABC Islamic boarding school is one of the Islamic boarding schools in Madiun Regency, in addition to the Islamic boarding schools in the Islamic boarding school there are also SMP and SMA which are under the…
e same foundation. The ABC Islamic boarding school also applies information technology as a companion to its operational activities. The large number of employees and teachers in Islamic boarding schools, junior high schools and senior high schools creates difficulties in the staffing division for management. The management method that is currently running in the personnel department is deemed insufficient, because the existing information technology to support their work has not yet functioned optimally to support the strategy. The zachman framework is chosen so that planning is carried out in strategic steps, easy to understand and can be a control for future information system development. The results of this research are in the form of a blueprint for the system design which is mapped in the form of a Zachman matrix from the perspective of the Planner and Owner.
Keywords: Information Systems, Strategic Planning, Zachman's Framework
Abstrak: Pondok pesantren ABC merupakan salah satu Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Madiun, selain pondok pesantren di lingkungan ponpes tersebut juga terdapat SMP dan SMA yang dinaungi satu yayasan yang sama. Pondok pesantren ABC juga menerapkan teknologi informasi sebagai salah satu pendamping kegiatan operasional nya. Banyaknya karyawan dan guru yang terdapat di pondok pesantren, SMP dan SMA menimbulkan kesulitan pada bagian kepegawaian untuk pengelolaannya. Cara pengelolaan yang sedang berjalan di bagian kepegawaian dirasa tidak lagi mencukupi, karena teknologi informasi yang ada untuk menunjang pekerjaan mereka belum berfungsi optimal sebagai pendukung strategi. Kerangka kerja zachman dipilih agar perencanaan dilakukan dengan langkah-langkah yang strategis, mudah dipahami dan bisa menjadi kontrol untuk pengembangan sistem informasi ke depan. Hasil penelitian ini berupa blue print rancangan sistem yang dipetakan didalam bentuk matrik Zachman yang dilihat dari sudut pandang Planner dan Owner.
Kata kunci: Kerangka kerja Zachman, Perencanaan Strategis, Sistem Informasi
Abstract:Penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen perkantoran dalam peningkatan kualitas pelayanan prima di MTsN 1 Jombang. Manajemen perkantoran merupakan hal yang sangat penting di dalam lembaga pendidikan, maka diperlukan…
iperlukan pengelolaan perkantoran yang baik dan efektif serta memberikan hasil pelayanan prima yang baik di ranah publik. Pelayanan merupakan salah satu pilar utama yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Karena publik yang langsung menilai bagaimana kualitas pelayanan di lembaga pendidikan tersebut. Dari permasalahan diatas peneliti meneliti tentang implementasi manajemen perkantoran dalam peningkatan kualiatas pelayanan prima di MTsN 1 Jombang. Penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun data dan sumber data. teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analis data menggunakan: reduksi data, penyajian data, dan pemberian kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Manajemen perkantoran yang diterapkan di MTsN 1 meliputi perencanan perkantoran, pengorganisasian kantor, kepemimpinan kantor, komunikasi efektif, prosedur perkantoran, tata letak kantor, pengendalian perkantoran. 2) Kualitas pelayanan prima yang ada di MTsN 1 Jombang dapat diketahui melalui lima dimensi yaitu reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), asssurnace (jaminan), emphaty (empati) dan tangibles (bukti fisik). 3) Impelementasi manajemen perkantoran dalam peningkatan kualitas pelayanan prima yaitu Digitalisasi manajemen perkantoran seperti pengoptimalan website madrasah, sosial media dan aplikasi SiMapel dan pengadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didalamnya terintegrasi dari bagian pelayanan administrasi, pelayanan kepegawaian dan pelayanan perlengkapan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun…
ahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif, namun kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat rekomendatif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, rendahnya kesadaran netralitas ASN, serta kompleksitas pembuktian pelanggaran, khususnya melalui media sosial. Efektivitas penegakan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi guna menjaga integritas demokrasi lokal.