Abstract:Kinerja perawat merupakan faktor penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perawat adalah stres kerja. Stres kerja yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada…
penurunan produktivitas dan kualitas pelayanan keperawatan. Mengetahui hubungan stres kerja dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif korelasional menggunakan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan sebanyak 54 responden. Instrumen penelitian menggunakan DASS (Depression Anxiety Stress Scale) untuk mengukur stres kerja dan Kuesioner Kinerja Perawat. Analisis univariat meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, status kepegawaian, stres kerja dan kinerja. Analisis bivariat menggunakan Uji Kendall Tau. Hasil penelitian didapatkan stres kerja mayoritas pada kategori stres sedang sebanyak 33 responden (61.1%). Kinerja perawat mayoritas pada kategori kinerja sedang sebanyak 28 responden (51.9%). Hasil Uji Kendall Tau didapatkan nilai p value 0,00 < 0,05 dengan hasil korelasi positif 0.676, hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki hubungan yang kuat antara stres kerja dengan kinerja perawat. Terdapat hubungan antara stres kerja dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta.
Abstract:Transformasi digital pelayanan publik mendorong instansi pendidikan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi pelayanan kepegawaian…
awaian melalui aplikasi E‑Kinerja terhadap efektivitas proses kenaikan pangkat guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 100 guru SMP. Hasil penelitian menunjukkan hubungan sangat kuat (r=0,920) dengan kontribusi pengaruh sebesar 85%. Implementasi E‑Kinerja terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi, dan kepuasan pengguna.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis website yang digunakan dalam mendukung pendataan serta evaluasi kegiatan edukasi politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)…
gpol) Kabupaten Banyuwangi. Sistem ini diharapkan mampu membantu Bakesbangpol dalam mengelola data kegiatan dengan lebih efisien, menghasilkan laporan otomatis, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program edukasi politik. Selama ini, proses pendataan dan pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu lama, rawan kesalahan, serta tidak memungkinkan pemantauan data secara real-time.
Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, sistem dirancang dengan antarmuka berbasis web yang memudahkan pengguna dalam melakukan input data, pemantauan, serta pengolahan informasi. Fitur utama meliputi manajemen data kegiatan, pencatatan peserta, penyusunan laporan hasil, serta panel admin yang berfungsi untuk mendukung proses evaluasi. Dengan adanya sistem ini, pimpinan dapat memantau pelaksanaan maupun capaian kegiatan secara terstruktur dan berbasis data, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi kerja, ketepatan pelaporan, serta keterlibatan pegawai dalam pendataan kegiatan. Meskipun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan, antara lain belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian, belum tersedia modul evaluasi peserta, serta belum dilengkapi manajemen anggaran kegiatan.
Secara keseluruhan, sistem informasi berbasis website ini diharapkan menjadi salah satu solusi digital yang mendukung transformasi instansi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola program edukasi politik di Kabupaten Banyuwangi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan yang disusun melalui Sistem Informasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (SI-PKJ) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah…
ah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SI-PKJ telah dimanfaatkan dalam proses penyusunan peta jabatan dan pemetaan beban kerja, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain adalah: (1) keterbatasan pemahaman operator dalam menyusun uraian tugas yang belum sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing perangkat daerah; (2) metode penentuan volume kerja yang seharusnya didasarkan pada rata-rata beban kerja tiga tahun terakhir, namun dalam praktiknya masih mengacu pada jumlah pegawai yang tersedia, sehingga terjadi penyesuaian volume kerja secara artifisial untuk mencapai jumlah yang diharapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil; serta (3) integrasi SI-PKJ dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang masih belum optimal.
Meskipun demikian, SI-PKJ memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan formasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai yang berbasis data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integrasi sistem lintas sektor, serta penyempurnaan proses perencanaan sumber daya aparatur secara menyeluruh.
Abstract:Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada berbagai organisasi…
sasi yang ada, struktur dan tujuan yang dikembangkan dalam organisasi sama dengan yang ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil di bidang pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya di era digitalisasi saat ini. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam khususnya bagi PNS yang ada. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap PNS diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi PNS untuk menaati kewajibannya dan terhindar dari larangan-larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil yang diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga kinerja PNS di pemerintahan.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek, termasuk manajemen kepegawaian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis…
asis aplikasi web di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah pengelolaan data pegawai yang masih menggunakan file dan folder, sehingga sulit untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, terutama terkait kepangkatan dan jabatan. Dengan menggunakan metode Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM), sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian. Fitur yang disediakan meliputi input, edit, hapus, update, search data dan tampilan informasi kepegawaian. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memudahkan pegawai dan hakim dalam mengakses informasi kepangkatan dan jabatan, serta meningkatkan keamanan dan efektivitas pengelolaan data di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
Abstract:Sistem pengajuan mutasi pegawai yang ada selama ini masih bergantung pada interaksi langsung antara pemohon dan pegawai, di mana pemohon harus datang ke kantor, yang membatasi akses informasi dan memperlambat proses pengelolaan…
elolaan data. Untuk mengatasi kendala ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara, bidang mutasi dan promosi, mengembangkan sistem informasi berbasis web menggunakan metode waterfall, dengan analisis menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram) dan DFD (Data Flow Diagram). Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini dapat mengurangi waktu proses pengajuan mutasi hingga 40% dan meningkatkan akurasi data sebesar 30%. Dengan demikian, sistem ini berhasil mengoptimalkan dan mempercepat pekerjaan, serta mendukung program digitalisasi pemerintah daerah.