Abstract:Permasalahan dalam kerukunan umat beragama menjadi suatu problem yang cukup krusial, hal ini menyebabkan lahirnya pandangan-pandangan terhadap agama menjadi perhatian khusus, lahirnya pluralisme sebagai bentuk keniscayaan…
n dalam keberagaman adat, budaya, maupun kepercayaan, yang selama ini diartikan sebagai sebuah solusi untuk mencapai kerukunan umat beragama. Firanda Andirja seorang ustad dan aktif dalam berdakwah bermanhaj Salafi ternyata menolak paham pluralisme ini,argumen-argumen penolakan beliau ini dideskripsikan dalam karya beliau tafsir Juz ‘Amma dengan menunjukan dalil-dalil yang menurut beliau merupakan pembantah paham pluralisme bahkan beliau menyebutkan pluralisme adalah paham dan aqidah yang berbahaya bagi umat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin meninjau dan menganalisis bagaimana kontruksi pemikiran Firanda Andirja dalam memahami pluralisme, apa saja ayat yang dijadikan landasan dalam menolak pluralisme oleh Firanda, dan bagaimana makna ayat-ayat tersebut dalam kitab tafsir lain. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan naratif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman pluralisme dalam tafsir Firanda yang menganggap bahwa pluralisme merupakan aqidah yang berasal dari ideologi Salafi yang beliau anut yaitu cenderung ingin memurnikan ajaran tauhid, ayat-ayat yang Firanda jadikan sebagai dalil pembantah pluralisme seperti Qs Al-Kafirun ayat 6 justru dimaknai sebagai bentuk toleransi oleh mufasir lain.
Abstract:Pemahaman siswa terhadap sejarah lahirnya Pancasila merupakan fondasi dalam pembentukan karakter kebangsaan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan masih rendahnya pemahaman siswa akibat model pembelajaran yang cenderung…
konvensional dan minim inovasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi model pembelajaran nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang sejarah Pancasila serta membentuk karakter jujur dan sikap kebangsaan lainnya. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengintegrasikan temuan dari tiga jurnal relevan—penggunaan media audio visual, pembelajaran nilai berbasis Pancasila, dan pembentukan karakter jujur melalui Pendidikan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode interaktif, media audio visual, serta pendekatan kontekstual mampu meningkatkan pemahaman historis siswa, partisipasi belajar, serta penginternalisasian nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini mempertegas pentingnya penguatan pedagogi, teknologi pembelajaran, dan keteladanan guru dalam pendidikan Pancasila.
Abstract:Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merupakan salah satu dasar lahirnya hubungan perikatan dalam hukum perdata yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak…
lain. Konsep ini memegang peranan strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak keperdataan sekaligus upaya penegakan keadilan bagi korban kerugian. Penelitian ini mengkaji mekanisme ganti rugi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di Indonesia, dengan fokus pada landasan yuridis serta dinamika implementasinya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar pembuktian dan penetapan nilai ganti rugi mengakibatkan mekanisme pertanggungjawaban perdata di Indonesia belum mampu memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh dan kompeherensif. Hal ini merefleksikan adanya diskoneksi antara kepastian hukum dengan perlindungan terhadap martabat serta kepentingan keperdataan individu.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan awal mula pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaurrasydin serta menjelaskan perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaurrasydin. Penelitian ini bersifat kualitatif,…
f, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan historis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Dapat dipahami bahwa kaum Anshar merupakan awal mula lahirnya pemikiran hukum Islam mengenai penerus Nabi sebagai pemimpin negara dan agama, hal ini dapat dilihat pada peristiwa pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah dalam pembahasan tentang penerus Nabi. 2) Perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaurrasyidin dapat dilihat pada capaian empat periode pemerintahan dimulai dari khalifah Abu Bakar, 'Umar bin Khattab, 'Uṡmān bin 'Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib.
Abstract:Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara juga turut mengalami pendudukan penjajah yang mempengaruhi negara-negara yang ada dalam kawasan tersebut. Islam pasca kolonialiseme seperti lahir kembali dan mencoba mencari pijakan-pijakan…
pijakan untuk berdiri dan membangun sebuah peradaban kembali. Namun, dalam proses tersebut tentu perkembangan Islam mengalami pergolakan dan dinamika-dinamika d.iberbagai sektor kehidupan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan beberapa dinamika yang terjadi dikawasan Timur Tengah dan Afrika Utara pada pasca kolonialisme sekitar abad ke-20 dan 21. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian kepustakaan atau library research. Sumber data pada penelitian ini merupakan buku-buku atau literatur-literatur terkait dengan substansi penelitian. Temuan yang dihasikan yaitu terdapat beberapa dinamika yang terjadi diantaranya adalah dinamika keagamaan, dinamika politik dan ekonomi, dan dinamika intelektual dan kebudayaan. Abad 20 dan 21 menjadi awal baru peradaban Islam setelah mengalami masa penjajahan oleh kolonialisme barat. Penjajahan barat atas dunia Islam menimbulkan sebuah sistem struktural baru dengan lahirnya negara-bangsa yang merdeka. Meskipun mengalami pengelompokan akibat adanya negara-bangsa umat Islam tetap berusaha kembali. Dinamika-dinamika yang dihadapi umat Islam pascapenjajahan pada abad ke-20-21 merupakan sebuah tantangan baru yang harus dihadapi umat Islam demi mengembalikan kejayaan Islam.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.
Abstract:Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat tumbuh kembang secara maksimal.…
imal. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasi adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang diangkat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus genk motor khususnya yang terjadi di Kota. Kasus genk motor yang terjadi telah merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan dan ketertiban kota Pekanbaru karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut
Children are the future generation of the Indonesian nation and state, therefore children need special guidance and guidance, both from family, society and the government so that they can grow and develop optimally. In this case, the government has attempted to provide legal protection for Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child and issuing various laws and regulations that formulate protection for children in conflict with the law, one of the implementations of which is the enactment of Law Number 23 of 2002 About Child Protection. One of the cases that has become a phenomenon in the world of crime and the context of child protection in Indonesia which requires a solution is the motorbike gang case, especially the motorbike gang case harmed many parties and disrupted the security and order because members of this motorbike gang committed criminal acts that threatened the safety of the people. However, there are different points of view from the Police and the Child Protection Agency in handling decisions in this case.