Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak rekomendasi kinerja audit terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada instansi pemerintah.. Audit kinerja merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang berperan memberikan…
berikan umpan balik strategis bagi instansi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Capaian IKU merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana, dan data dikumpulkan melalui kuesioner serta dokumentasi pada lembaga yang telah menerima rekomendasi minimum audit setelah dua tahun penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi kinerja audit memiliki dampak positif dan signifikan terhadap capaian IKU, dengan koefisien regresi sebesar 0,893 dan tingkat signifikansi 0,0000 (< 0,05). Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,664 menunjukkan bahwa penerapan rekomendasi audit dapat menjelaskan 66,4% variasi capaian IKU. Akibatnya, IKU lembaga pemerintah menjadi semakin mampu menerapkan rekomendasi audit. Penelitian ini menyoroti pentingnya pekerjaan audit sebagai alat evaluasi sekaligus cara untuk mengukur pertumbuhan pekerjaan organisasi sektor publik. Rekomendasi audit yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak langsung pada pencapaian tujuan kinerja organisasi.
Abstract:Penelitian ini membahas penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada ayat 188 Surat Al-Baqarah yang melarang manipulasi harta untuk kepentingan pribadi. Dalam sistem pemerintahan, kekuasaan harus…
dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi, merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam ayat tersebut dan dampaknya dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Metode yang dipakai dalam jurnsl ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan studi literatur, dengan analisis isi tematik untuk menggali prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial dan integritas merupakan pilar utama dalam ajaran Islam yang dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ayat 188 berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu dan masyarakat untuk menjaga keadilan dan transparansi, serta relevan dalam konteks kontemporer mengingat tingginya kasus korupsi di berbagai negara. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang etika hukum Islam dan peaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara harga diri dan kesepian pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta. Sampel penelitian ini terdiri dari 90 narapidana wanita yang terlibat…
at dalam kasus narkoba (baik pemakai maupun pengedar), berusia antara 18-40 tahun, dan berstatus belum menikah atau bercerai (baik cerai hidup maupun cerai mati). Berdasarkan teori yang mendasari pembahasan, hipotesis penelitian ini adalah adanya hubungan antara harga diri dan kesepian pada narapidana wanita. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat harga diri narapidana, maka semakin rendah kesepian yang dirasakan, dan sebaliknya, semakin rendah harga diri, semakin tinggi kesepian yang dirasakan. Data dikumpulkan menggunakan skala Likert, yaitu skala harga diri dan skala kesepian. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui purposive sampling, sementara analisis data menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil analisis data menunjukkan adanya hubungan signifikan antara harga diri dan kesepian. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien rxy = -0,668 dengan p= 0,000 < 0,05, yang berarti hipotesis mengenai hubungan antara harga diri dan kesepian diterima.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran zakat dalam perekonomian, dengan fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari penerapannya dalam masyarakat. Zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam, tidak…
hanya berfungsi sebagai ibadah tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini mendalami berbagai aspek zakat, termasuk definisi dan konsep zakat, sejarah penerapannya, peran sosial, dan dampak ekonominya. Selain itu, penelitian ini juga membahas mekanisme distribusi zakat, studi kasus penerapan zakat di berbagai negara, serta peran kebijakan pemerintah dalam mendukung pengelolaan zakat. Dalam konteks modern, tantangan dan peluang pengelolaan zakat dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Program zakat yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi umat menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian dan produktivitas masyarakat miskin. Peran lembaga amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, terutama dalam situasi krisis. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat dapat lebih meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi pembayaran zakat secara online.
Abstract:Keuangan publik dan sosial Islam merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat…
dan wakaf di beberapa negara, yaitu Arab Saudi, Inggris, Mesir, Turki, Kuwait, dan Australia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan sosial Islam sangat dipengaruhi oleh sistem kelembagaan, regulasi, serta integrasi dengan kebijakan negara. Negara dengan sistem terpusat cenderung lebih efektif dalam distribusi, sementara negara minoritas Muslim menunjukkan inovasi dalam pengelolaan berbasis komunitas. Studi ini menegaskan bahwa optimalisasi zakat dan wakaf dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran gaya kepemimpinan kewirausahaan (entrepreneurial leadership) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dalam menumbuhkan ekosistem industri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas…
las IIA Karawang. Sebagai salah satu wilayah pusat industri terbesar di Indonesia, Lapas Karawang memiliki tantangan sekaligus peluang besar untuk menyelaraskan program pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan kebutuhan pasar eksternal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, penelitian ini menganalisis bagaimana orientasi kewirausahaan pemimpin yang mencakup inovasi, keberanian mengambil risiko proaktif, dan kemampuan membangun jejaring kemitraan dapat mengoptimalkan fungsi bengkel kerja (bengker) menjadi unit produksi yang produktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan kewirausahaan Kalapas berhasil mentransformasi paradigma pembinaan konvensional menjadi ekosistem industri yang mandiri, yang dibuktikan dengan kontribusi nyata terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pemberian premi (upah) kerja yang konsisten bagi WBP sebagai modal reintegrasi sosial.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering…
Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Abstract:Integrasi lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat kebutuhan tata kelola kolaborasi riset, namun Perjanjian Kerja Sama sering masih dipahami sebagai dokumen administratif, bukan arena tata kelola.…
a. Penelitian ini menganalisis bagaimana Perjanjian Kerja Sama berfungsi sebagai instrumen kolaborasi riset dan inovasi di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, BRIN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, serta telaah regulasi, dokumen kerja sama, laporan monitoring, dan rekapitulasi kerja sama 2022-2026. Temuan menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama telah bergeser dari kewajiban legal-administratif menjadi akselerator inovasi, tercermin dari sekitar 70 perjanjian aktif, 50% kemitraan industri, tujuh perjanjian lisensi, kasus hilirisasi Xanthan Gum, dan capaian dana eksternal Rp1,758 miliar pada triwulan I 2026. Implementasi didukung jejaring peneliti yang bersifat bottom-up, kepemimpinan fasilitatif, berbagi sumber daya, serta sistem SILARI dan SIBAHRI. Hambatan utama meliputi perbedaan aturan hukum, keterbatasan transparansi pelacakan dokumen, kekurangan tenaga teknis, antrean alat, keterbatasan pembiayaan mitra, dan risiko cuaca. Kontribusi penelitian terletak pada pemaknaan Perjanjian Kerja Sama sebagai arena mikro-administratif tempat kelincahan riset dan kepatuhan hukum dinegosiasikan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan service recovery dalam jasa pelayanan teknik di BBSPJIA serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala…
konsistensi waktu layanan, kesenjangan komunikasi, dan belum eksplisitnya kebijakan service recovery meskipun capaian kepuasan pelanggan tergolong tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penguatan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service recovery telah berjalan melalui penanganan keluhan, penjelasan teknis, pengecekan ulang, dan penyesuaian layanan, tetapi masih bersifat prosedural dan belum terlembagakan sebagai kebijakan terstruktur. Hambatan utama meliputi asimetri komunikasi antara proses teknis dan pemahaman pelanggan, keterbatasan waktu akibat peningkatan beban layanan, serta koordinasi antarunit yang belum optimal. Faktor pendukung utama adalah disposisi pelaksana yang responsif dan empatik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa service recovery pada pelayanan publik teknis ditentukan oleh interaksi antara kompleksitas teknis, kapasitas organisasi, dan kualitas interaksi manusia.