Abstract:Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sering diposisikan sebagai barometer kondisi ekonomi nasional yang merangkum ekspektasi pelaku pasar terhadap fundamental makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi…
engevaluasi peran serta efektivitas IHSG sebagai indikator kesehatan ekonomi Indonesia berdasarkan bukti-bukti empiris dari studi terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (literature review) sistematis yang mensintesis artikel jurnal, laporan ilmiah, dan data sekunder terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa IHSG memiliki hubungan dua arah yang signifikan dengan variabel makroekonomi utama seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan PDB. Penguatan IHSG mencerminkan optimisme investor dan stabilitas keuangan, sementara penurunannya memberikan sinyal risiko makroekonomi atau tekanan eksternal akibat integrasi keuangan global. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan IHSG, antara lain kerentanannya terhadap perilaku spekulatif jangka pendek, serta ketidakmampuannya dalam merefleksikan kondisi sektor UMKM secara komprehensif. Kesimpulannya, meskipun IHSG sangat relevan sebagai leading indicator untuk membaca dinamika pasar dan mendiagnosis denyut nadi perekonomian, penggunaannya tidak boleh berdiri sendiri. Otoritas kebijakan disarankan untuk mengintegrasikan analisis IHSG dengan indikator sektoral dan sosial-ekonomi yang lebih luas guna menciptakan gambaran kesehatan ekonomi nasional yang utuh, inklusif, dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) terhadap wajib pajak luar negeri di Indonesia. Meningkatnya transaksi ekonomi internasional menimbulkan tantangan dalam pengaturan…
perpajakan, khususnya terkait penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari jurnal, peraturan, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh 26 memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kompleksitas penerapan tax treaty, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta sistem administrasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan sistem digital perpajakan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kompensasi strategis terhadap kinerja karyawan Generasi Z di era teknologi saat ini dan untuk menemukan jenis kompensasi yang paling sesuai dengan karakteristik…
generasi tersebut. Untuk melakukan penelitian literatur, artikel ilmiah dari tahun 2021–2026 dikumpulkan dari jurnal nasional dan internasional melalui basis data seperti Google Scholar dan SINTA. Teknik analisis termasuk identifikasi, pengelompokan, perbandingan, dan sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi strategis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kinerja yang ditunjukkan oleh karyawan. Memiliki sistem kompensasi yang adil dan sesuai dengan tujuan perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja. Bagi Generasi Z, efektivitas kompensasi dipengaruhi oleh faktor-faktor non-finansial dan finansial, seperti fleksibilitas dalam bekerja, pengembangan karier, dan menemukan keseimbangan antara hidup pribadi dan kerja. Selain itu, perusahaan harus menerapkan kompensasi strategis yang komprehensif dan adaptif untuk meningkatkan retensi, keterikatan, dan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Ini karena ketidaksesuaian antara sistem kompensasi dan harapan karyawan dapat menyebabkan penurunan kinerja dan peningkatan niat untuk meninggalkan pekerjaan.
Abstract:Penelitian ini membahas tentang Partnership for the Goals, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17, dengan fokus pada peran utang dari luar negeri, investasi asing, dan bantuan dari luar negeri dalam mendukung pembangunan…
ngunan berkelanjutan di Indonesia. Ketiga instrumen tersebut berfungsi sebagai sumber dana dan saluran kerja sama internasional, tetapi juga bisa menyebabkan ketergantungan ekonomi serta ketidakseimbangan kekuasaan antara negara pemberi bantuan dan negara penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengirimkan kuesioner kepada 23 responden di Kota Medan yang memahami isu kemitraan global, pembangunan, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden melihat utang luar negeri, investasi asing, dan bantuan luar negeri sebagai alat penting untuk mempercepat pembangunan, selama dikelola secara transparan, bermanfaat, dan sesuai dengan kepentingan negara. Responden juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko ketiga instrumen tersebut agar tidak menyebabkan ketergantungan ekonomi yang terlalu lama. Selain itu, persepsi responden terhadap kemitraan global (SDG 17) menunjukkan sikap positif terhadap kerja sama internasional yang fokus pada transfer teknologi, inovasi, dan pertumbuhan yang inklusif, namun tetap menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini menyatakan bahwa Partnership for the Goals hanya akan berhasil jika dilaksanakan dalam kerangka tata kelola yang baik, prinsip kesetaraan, serta komitmen bersama untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis perjalanan perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan dengan fokus pada dinamika kebijakan ekonomi dari rezim Orde Lama hingga era Reformasi. Melalui pendekatan…
deskriptif-analitis, artikel ini menyoroti bagaimana pergeseran orientasi politik memengaruhi stabilitas makroekonomi, pertumbuhan, dan aspek sosial-ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa masa Orde Lama ditandai dengan ketidakstabilan akibat dominasi politik atas ekonomi yang memicu inflasi ekstrem. Orde Baru berhasil melakukan stabilisasi dan industrialisasi yang pesat, namun menciptakan kerentanan struktural akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masa transisi dan Reformasi menjadi titik balik krusial yang memperkenalkan desentralisasi fiskal serta transformasi digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan tinggi, pemerataan sosial, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi di era globalisasi.and supporting the optimization of village economic potential in a sustainable manner.
Abstract:Perdagangan internasional merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Kegiatan ekspor dan impor memungkinkan negara untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, memperoleh devisa, dan memperluas pasar.…
Bagi negara berkembang, perdagangan internasional tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam proses industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makalah ini membahas teori-teori utama perdagangan internasional, baik klasik maupun modern, serta relevansinya terhadap strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Melalui metode studi literatur dan analisis deskriptif, makalah ini juga menyoroti studi kasus di beberapa negara Asia termasuk Indonesia.
Abstract:Hutang luar negeri merupakan instrumen fiskal strategis yang diadopsi pemerintah Indonesia guna mengakomodasi defisit anggaran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional. Kendati demikian, akumulasi hutang yang…
ang terus tereskalasi memicu diskursus mengenai potensi timbulnya fenomena debt overhang, di mana beban kewajiban yang melampaui kapasitas produktif justru bertransformasi menjadi disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dampak sistematis hutang luar negeri terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus melakukan pengujian empiris terhadap relevansi teori debt overhang dalam konjungtur ekonomi nasional. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengutilisasi analisis data sekunder yang bersumber dari otoritas moneter serta lembaga statistik resmi. Berbeda dengan evaluasi sistem administrasi seperti SIHALAL yang menitikberatkan pada efektivitas prosedural, studi ini berfokus pada analisis variabel makroekonomi fundamental, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio hutang. Selaras dengan paradigma inovasi administrasi publik, pengelolaan hutang yang transparan, akuntabel, dan presisi merupakan manifestasi dari efektivitas pelayanan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta resiliensi fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memetakan ambang batas (threshold) optimal hutang luar negeri agar tetap berfungsi sebagai katalis pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan pembiayaan negara yang lebih mandiri, kredibel, dan berkeadilan.
Abstract:Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan…
n negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup pengertian hukum pajak, regulasi perpajakan, sistem pemungutan pajak, serta permasalahan penerapan hukum pajak di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, konsisten, dan transparan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Abstract:Artikel ini menganalisis rechterlijk pardon sebagai diskresi yudisial dalam perkara penganiayaan ringan pada Pengadilan Negeri Ambon. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan…
an kasus dengan bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025, instrumen Mahkamah Agung, informasi perkara publik, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rechterlijk pardon merupakan mekanisme pemidanaan yang terstruktur dan berlandaskan legalitas, proporsionalitas, kemanusiaan, serta keadilan restoratif, bukan bentuk impunitas. Penerapannya dalam perkara ringan dapat mencegah pemidanaan berlebihan sepanjang pertimbangan hakim menilai kepentingan korban, kebutuhan pemidanaan, pemulihan setelah perbuatan, dan konsistensi indikator putusan secara transparan.
Abstract:Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016…
16 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.