Abstract:Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Gaza yang meningkat eskalasi sejak Oktober 2023, menjadi salah satu isu internasional yang paling banyak diberitakan oleh media online Indonesia. Penelitian…
itian ini bertujuan untuk mengidentifikasi frame dominan yang digunakan media online Indonesia dalam memberitakan konflik tersebut menggunakan pendekatan komputasional berbasis topic modeling Latent Dirichlet Allocation (LDA). Sebanyak 127 artikel berita dikumpulkan dari berbagai media online Indonesia melalui metode web scraping pada platform Google News RSS, kemudian diproses melalui tahapan preprocessing teks meliputi cleaning, tokenisasi, stopword removal, dan stemming menggunakan library Sastrawi. Model LDA dengan K=4 topik diidentifikasi sebagai konfigurasi optimal berdasarkan coherence score tertinggi sebesar 0,5620. Hasil analisis menemukan empat frame dominan dalam pemberitaan, yaitu: (1) Frame Geopolitik dan Eskalasi Regional (21,3%), (2) Frame Diplomasi dan Negosiasi (32,3%), (3) Frame Dampak Ekonomi Global (17,3%), dan (4) Frame Kemanusiaan dan Korban Sipil (29,1%). Temuan ini menunjukkan bahwa media online Indonesia cenderung membingkai konflik Timur Tengah melalui lensa diplomatik dan kemanusiaan, dengan relatif sedikit perhatian pada dimensi ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metodologi analisis framing berbasis komputasional untuk konteks bahasa Indonesia.
Abstract:Validitas data klinis merupakan fondasi utama dalam keberlanjutan sistem pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan penentuan kebijakan kesehatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akurasi kode diagnosis…
nosis penyakit respirasi dan faktor penyebab ketidaktepatan di Puskesmas X Kota Malang. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif kuantitatif ini mengaudit 90 rekam medis yang dipilih secara acak dari periode Agustus 2025. Analisis akar masalah dilakukan menggunakan pendekatan manajemen 5M (Man, Material, Method, Management dan Money). Hasil ditemukan tingkat akurasi kode sebesar 67% dan ketidaktepatan 33%. Faktor penyebab utama meliputi defisiensi kompetensi koder, kualitas input diagnosis dokter yang rendah, ketidakpatuhan SOP, serta absennya evaluasi mutu internal dan sistem insentif. Kesimpulan penelitian ini terdapat tingkat ketidaktepatan sebesar 33% berimplikasi pada risiko finansial dan manajerial. Diperlukan intervensi melalui pelatihan spesifik dan penegakan SOP untuk optimalisasi mutu data.
Abstract:Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan sejak tahun 2014 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan reformasi penting dalam sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Fasilitas…
Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan melalui mekanisme kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan JKN di FKTP dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan teori implementasi Edward III. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan 10 informan (kepala puskesmas, tenaga kesehatan, petugas BPJS, dan pasien). Hasil menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih mengalami kendala terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum merata. Disposisi pelaksana kebijakan tergolong baik, namun belum didukung sepenuhnya oleh struktur birokrasi yang adaptif. Kesimpulan dari studi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi dan integrasi sistem rujukan, serta pemantauan rutin dari pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
Abstract:Globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara yang berdampak pada potensi pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) hadir sebagai mekanisme…
e untuk menghindari pajak berganda internasional melalui pemberian kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, mekanisme, serta implementasi PPh Pasal 24 di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh 24 memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan perpajakan dan meningkatkan daya saing global wajib pajak Indonesia, namun masih menghadapi kendala berupa kompleksitas administrasi, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta keterbatasan dokumentasi pajak luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi PPh 24.
Abstract:Kompetensi evaluasi proyek merupakan salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki mahasiswa dalam mengelola program dan kegiatan organisasi secara efektif. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan manajemen…
emen proyek di lingkungan perguruan tinggi masih lebih berfokus pada aspek perencanaan dan pelaksanaan dibandingkan evaluasi proyek sebagai bagian penting dalam siklus manajemen proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Project Management Framework (PMF) dalam memperkuat kompetensi evaluasi proyek mahasiswa berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku, serta dokumen ilmiah yang relevan mengenai PMF, evaluasi proyek, dan pengembangan kompetensi mahasiswa yang diterbitkan pada rentang tahun 2020–2025. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, pengelompokan, dan sintesis temuan dari berbagai sumber literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan PMF berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam perencanaan proyek, pengendalian pelaksanaan, manajemen risiko, pelaporan, serta evaluasi proyek secara sistematis. Selain itu, integrasi aspek evaluasi dalam PMF mendorong terbentuknya budaya pembelajaran organisasi dan pengambilan keputusan berbasis data pada organisasi kemahasiswaan. Kajian ini menegaskan bahwa PMF dapat menjadi kerangka yang efektif dalam pengembangan kompetensi evaluasi proyek mahasiswa dan dapat diadaptasi dalam berbagai program pelatihan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hulum pidana di Indonesia terkait penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan dalam UU ITE dan bagaimana dampak penyebaran hoaks berbasis kecerdasan…
cerdasan buatan terhadap individu dan stabilitas negara dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan masih bergantung pada ketentuan umum KUHP, KUHP Baru, dan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), namun belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana atas konten hoaks yang dihasilkan melalui teknologi seperti deepfake atau voice cloning, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi. Hoaks berbasis AI berdampak luas terhadap individu, seperti gangguan psikologis dan kerusakan reputasi, serta terhadap negara melalui ancaman pada keamanan nasional dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan yang secara eksplisit mengatur unsur dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas hoaks berbasis AI. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan dengan meningkatkan literasi digital, pengawasan konten berbasis AI, serta memberikan pemulihan hukum bagi korban untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Abstract:Pembelajaran geometri bangun datar pada jenjang sekolah dasar berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir spasial, visualisasi, dan pemahaman struktur matematis siswa. Dalam praktiknya, penyampaian materi masih sering…
ering berfokus pada penerapan rumus dan prosedur perhitungan sehingga siswa kurang memperoleh pemahaman terhadap makna konseptual dari setiap bentuk geometri. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah etnomatematika, yaitu pendekatan yang memanfaatkan unsur budaya sebagai konteks dalam menjelaskan konsep matematika formal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis konseptual terhadap pembelajaran geometri bangun datar melalui pendekatan etnomatematika di sekolah dasar. Metode yang digunakan berupa studi literatur dengan menelaah berbagai artikel ilmiah nasional yang relevan dengan tema kajian. Analisis difokuskan pada landasan teoretis, bentuk implementasi pembelajaran berbasis budaya, serta tantangan yang muncul dalam penerapannya. Hasil sintesis menunjukkan bahwa berbagai artefak budaya, seperti struktur bangunan tradisional, kerajinan anyaman, motif tekstil daerah, dan permainan tradisional, memiliki keterkaitan dengan konsep bangun datar dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman konseptual siswa. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan pendekatan ini bergantung pada kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang sistematis dan kontekstual.
Abstract:Wakaf memiliki potensi strategis yang besar bagi kesejahteraan umat, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan akibat pengelolaan yang masih tradisional dan konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
aji manajemen wakaf masjid berbasis profesionalisme nadzir di Masjid Jamik Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data utama berupa wawancara mendalam, dipadukan dengan observasi langsung serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf di Masjid Jamik Medan saat ini berada dalam fase transisi dari pola konvensional menuju tata kelola modern yang lebih akuntabel. Secara struktural organisasi nadzir sudah terbentuk secara formal, namun implementasi fungsi manajemen ilmiah seperti perencanaan strategis yang terdokumentasi dan sistem akuntansi yang terstandar belum diterapkan secara menyeluruh. Profesionalisme nadzir masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi teknis, kurangnya pemahaman mendalam terhadap regulasi perwakafan nasional (UU No. 41 Tahun 2004), serta keterbatasan waktu akibat status kerja sukarela dan paruh waktu. Meski demikian, terdapat kesadaran yang kuat mengenai tuntutan transparansi dan digitalisasi, serta dimulainya inisiasi pemanfaatan aset secara produktif melalui kerja sama usaha lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajerial, pendampingan regulasi, dan penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mutlak untuk mengintegrasikan karakter moral dengan keahlian teknis modern secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum…
kum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.