Abstract:Lingkungan merupakan wadah interaksi dan aktivitas makhluk hidup termasuk manusia yang ada di dalamnya. Lingkungan yang sifatnya dinamis memiliki kemampuan memulihkan dirinya tapi kemampuannya terbatas sehingga dibutuhkan…
n pemahaman dan kesadaran dalam menjaga dan merawatnya agar tetap lestari. Keberadaan manusia dengan segala aktivitas dan pemahamannya memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan merupakan suatu bentuk perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup agar keberlanjutannya tetap terjaga. Permasalahan lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih menjadi hal yang perlu dibenahi hingga saat ini. Kegiatan pengabdian mengambil tema Edukasi Pelestarian Ekosistem Hutan dan Lingkungan yang dilakukan melalui sosialisasi pemaparan materi Pengenalan Konsep Ramah Lingkungan. Pengabdian dilakukan sebagai langkah awal untuk keberlanjutan lingkungan dengan menyasar generasi muda penerus bangsa dan generasi pendidik yang akan memberikan input terhadap generasi selanjutnya. Pengabdian dilakukan di sekolah yang merupakan wadah memperoleh pendidikan dan pengetahuan dengan lokasi di SMKN 4 Ternate. Kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan antusias. Sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan terbentuk partisipasi masyarakat secara umum dan warga SMKN 4 Ternate pada khususnya terhadap pelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk berakal berperan penting terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.
Abstract:Lingkungan merupakan wadah interaksi dan aktivitas makhluk hidup termasuk manusia yang ada di dalamnya. Lingkungan yang sifatnya dinamis memiliki kemampuan memulihkan dirinya tapi kemampuannya terbatas sehingga dibutuhkan…
n pemahaman dan kesadaran dalam menjaga dan merawatnya agar tetap lestari. Keberadaan manusia dengan segala aktivitas dan pemahamannya memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan merupakan suatu bentuk perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup agar keberlanjutannya tetap terjaga. Permasalahan lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih menjadi hal yang perlu dibenahi hingga saat ini. Kegiatan pengabdian mengambil tema Edukasi Pelestarian Ekosistem Hutan dan Lingkungan yang dilakukan melalui sosialisasi pemaparan materi Pengenalan Konsep Ramah Lingkungan. Pengabdian dilakukan sebagai langkah awal untuk keberlanjutan lingkungan dengan menyasar generasi muda penerus bangsa dan generasi pendidik yang akan memberikan input terhadap generasi selanjutnya. Pengabdian dilakukan di sekolah yang merupakan wadah memperoleh pendidikan dan pengetahuan dengan lokasi di SMKN 4 Ternate. Kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan antusias. Sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan terbentuk partisipasi masyarakat secara umum dan warga SMKN 4 Ternate pada khususnya terhadap pelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk berakal berperan penting terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.
Abstract:Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan…
eraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:
• Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaranbadan Usaha Milik desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Program BUMDES merupakan nawa kerja (agenda prioritas) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan nama agenda yaitu Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES. BUMDES di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.
Abstract:Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan satu Mitra yaitu Kelompok UKM Mitra ini bertempat di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Kelompok ini memiliki aneka usaha, antara lain aneka kuliner,…
liner, pakaian, laundry, kesehatan dan kerajinan. Namun, Karena kurang nya pengalaman membuat kurangnya promosi dan penjualan produk yang masih dilakukan secara tradisional serta kemampuan manajemen atau pengelolaan yang kurang profesional, hal tersebut yang menyebabkan kurang berkembangnya usaha bahkan beberapa diantaranya gulung tikar. Ada lagi yang karena tetap ingin memperoleh pendapatan tetap menjualnya kepada pedagang besar tanpa merk, sehingga banyak yang produknya diakui sebagai produk orang lain. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menerapkan e-commerce terhadap penjualan aneka produk UKM yang ada di Kelurahan Latoma dengan maksud mengenalkan dan meningkatkan omset penjualannya, sedangkan metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode parsitipatif, penyuluhan, pendampingan dan pelatihan. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan adanya bantuan pelatihan dan aplikasi e-commerce dapat meningkatkan motivasi bagi mitra untuk melaksanakan pemasaran terhadap produknya supaya omsetnya meningkat agar mampu meningkatkan ekonomi keluarga.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bagian Hukum. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat…
kat terhadap berbagai dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, peraturan daerah, serta dokumen hukum lainnya. Bukan hanya itu, sistem ini juga bisa memberikan informasi terbaru terkait Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan informasi hukum dapat diakses dengan lebih cepat, transparan, dan efisien oleh masyarakat. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode waterfall, yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tahap-tahap diatas dilakukan secara berurutan untuk memastikan sistem memenuhi semua kebutuhan pengguna. Pemodelan sistem menggunakan Business Process Modelling Notation (BPMN) digunakan untuk memetakan alur proses bisnis, sedangkan Unified Modeling Language (UML) untuk menggambarkan struktur dan interaksi sistem. Diharapkan sistem ini tidak hanya meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi hukum di Kabupaten Banyuwangi, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengelola dokumentasi hukum dengan lebih terstruktur dan terintegrasi, mendukung pelaksanaan JDIH secara lebih efisien.
Abstract:Di era modern ini, perkembangan teknologi informasi telah mengalami kemajuan pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan komputer dan internet di kalangan masyarakat. Perkembangan ini mendorong masyarakat…
untuk beralih dari metode konvensional ke metode yang lebih cepat, efektif, efisien, dan akurat dengan menggunakan teknologi komputer. Penggunaan komputer tidak hanya terbatas pada kalangan umum, tetapi juga telah meluas ke berbagai instansi, termasuk lembaga pendidikan.
Penelitian ini dilakukan di SMK Ibrahimy Miftahul Ulum, sebuah lembaga yang berada di bawah naungan pondok pesantren di Bengkak Wongsorejo, yang memisahkan kelas putra dan putri. Selama proses observasi dan partisipasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), ditemukan beberapa kendala terkait dengan absensi siswa. Salah satu masalah utama adalah kurangnya tindak lanjut mengenai daftar hadir siswa, terutama dalam hal pengelolaan skor positif dan negatif bagi siswa yang tidak hadir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut serta memberikan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran siswa.
Abstract:Upah merupakan hak dasar pekerja yang wajib dilindungi, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep ijarah bi al-’amal dalam hukum Islam sebagai landasan filosofis perlindungan…
erlindungan upah pekerja, serta membandingkannya dengan pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan atas Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal hukum mutakhir, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ijarah bi al-’amal menempatkan upah sebagai hak yang harus dipenuhi secara adil, proporsional, dan tepat waktu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah At-Talaq ayat 6, Surah Al-Qashash ayat 26-27, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Prinsip tersebut memiliki keselarasan nilai dengan semangat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, meskipun keduanya berbeda pada aspek sumber otoritas, mekanisme penetapan upah minimum, dan bentuk sanksi. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai-nilai ijarah bi al-’amal, khususnya prinsip maqashid syariah, diintegrasikan sebagai basis etik dalam pembaruan kebijakan pengupahan nasional, terutama untuk melindungi pekerja pada sektor informal dan ekonomi gig yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan formal.
Wages are a fundamental right of workers that must be protected, both from the perspective of positive law and Islamic law. This study aims to examine the concept of ijarah bi al-’amal in Islamic law as a philosophical foundation for wage protection, and to compare it with wage regulations under Indonesia’s Manpower Law. The results show that ijarah bi al-’amal positions wages as a right that must be fulfilled fairly, proportionally, and in a timely manner, as affirmed in the Quran Surah At-Talaq verse 6, Surah Al-Qashash verses 26-27, and the hadith narrated by Ibn Majah. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, examining legal materials from the Quran, hadith, classical fiqh literature, statutory regulations, and recent legal journals. The findings reveal that the principles of ijarah bi al-’amal align with the spirit of Law Number 13 of 2003 on Manpower as amended by Law Number 6 of 2023 on Job Creation and Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages, although they differ in terms of the source of authority, minimum wage determination mechanisms, and forms of sanctions. This study recommends integrating the values of ijarah bi al-’amal, particularly maqashid syariah principles, as an ethical basis for reforming national wage policy, especially to protect informal and gig-economy workers not yet fully covered by formal labor regulations.
Abstract:Di era digital yang semakin maju, perundungan siber telah menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada kepercayaan diri dan kesehatan mental remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perundungan…
siber terhadap kepercayaan diri remaja menggunakan pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR), dengan menganalisis sepuluh jurnal yang relevan. Metode PRISMA diterapkan dalam proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi, untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak psikologis dan sosial dari perundungan siber. Penelitian ini menemukan bahwa perundungan siber berdampak negatif pada kepercayaan diri remaja dan mengidentifikasi perlunya tindakan pencegahan seperti pendidikan, keterlibatan orang tua, dan dukungan sosial untuk mengurangi dampak negatif ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua, guru, dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja. Selain itu, kebijakan yang ketat harus ditetapkan untuk mengatasi perundungan siber di kalangan remaja.
Abstract:Ransomware tetap menjadi ancaman serius di dunia keamanan siber, memanfaatkan teknik canggih untuk membobol dan mengenkripsi data untuk mendapatkan keuntungan finansial. Studi ini menggunakan metodologi Systematic Literature…
ture Review (SLR) untuk menganalisis pola serangan ransomware dan mengevaluasi efektivitas mekanisme pertahanan yang didokumentasikan dalam penelitian terbaru. Tinjauan ini mengidentifikasi vektor serangan umum, termasuk phishing dan eksploitasi kerentanan perangkat lunak, serta mengeksplorasi pendekatan mitigasi seperti strategi cadangan, segmentasi jaringan, dan kesadaran pengguna. Dengan mensintesis temuan dari 30 studi utama, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang siklus hidup serangan ransomware dan menyoroti strategi pertahanan praktis bagi organisasi dan individu. Studi ini diakhiri dengan wawasan kunci untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber yang persisten ini.
Abstract:Abstract: Bullying in schools is a social problem that requires serious attention because it can impact students' psychological condition and learning process. SMP Negeri 1 Sei Kepayang still faces limitations in determining…
ning the most appropriate bullying prevention strategy, because the selection of strategies is still reactive. Therefore, a decision support system is needed that can assist the school in determining the priority of bullying prevention strategies. This study aims to design and implement the Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) method in a decision support system to determine the most appropriate bullying prevention strategy. The criteria used include program costs, target scope, resource requirements, and speed of implementation. The system was developed web-based to facilitate data processing and analysis. The results showed that the strategy of Integrating Bullying Material into Learning was the most appropriate strategy with a value of 0.0464. With this system, the resulting bullying prevention strategy recommendations are more measurable and data-based.
Keywords: MOORA; decision support system; bullying; strategy; prevention
Abstrak: Perundungan di lingkungan sekolah merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian serius karena dapat berdampak pada kondisi psikologis dan proses belajar siswa. SMP Negeri 1 Sei Kepayang masih menghadapi keterbatasan dalam menentukan strategi pencegahan perundungan yang paling tepat, karena pemilihan strategi masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu pihak sekolah dalam menentukan prioritas strategi pencegahan perundungan. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) pada sistem pendukung keputusan untuk menetapkan strategi pencegahan perundungan paling tepat. Kriteria yang digunakan meliputi biaya program, lingkup sasaran, kebutuhan sumber daya, dan kecepatan pelaksanaan. Sistem dikembangkan berbasis web untuk mempermudah proses pengolahan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Integrasi Materi Perundungan Ke Dalam Pembelajaran menjadi strategi yang paling tepat dengan nilai 0.0464. Dengan adanya sistem ini, rekomendasi strategi pencegahan perundungan yang dihasilkan menjadi lebih terukur dan berbasis data.
Kata kunci: MOORA; sistem pendukung keputusan; perundungan; strategi; pencegahan