Abstract:Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksakan di sekolah menengah kejuruan Negri 3 medan pada tgl 9 februari 20224 pukul 09.00 sampai dengan selesai yang dikuti 11 peserta Berbicara tentang manajemen keuangan, khususnya…
susnya keuangan pribadi tentunya tidak terlepas dari manajemen gaya hidup. Seperti contoh guru dan petani sebelumnya, gaya hidup guru di perkotaan tentunya berbeda dengan gaya hidup seorang petani di pedesaan. Selain karena biaya hidup di perkotaan yang cenderung lebih mahal, kebutuhan seorang guru dan petani pun tidak dapat disamakan. Seorang petani tentunya tidak perlu membeli pakaian formal untuk bekerja, tidak pula membutuhkan gadget yang komplit seperti laptop, smartphone dan lainnya. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah semata-mata penyebab aset guru yang jauh lebih sedikit daripada petani. Dengan penghasilan yang lebih besar, seharusnya guru dapat lebih mengoptimalkan pemasukannya. Untuk inilah pentingnya bagi setiap individu memahami cara memanajemen keuangan. Tidak sedikit pula kasus seorang yang memiliki penghasilan lebih banyak namun memiliki utang konsumtif yang lebih banyak pula.
Abstract:Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan…
eraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:
• Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaranbadan Usaha Milik desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Program BUMDES merupakan nawa kerja (agenda prioritas) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan nama agenda yaitu Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES. BUMDES di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.
Abstract:Batik adalah berasal dari kata yang berakhiran tik, berasal dari kata menitik yang berarti menetes. Dalam bahasa Jawa kromo batik disebut seratan, dalam bahasa Jawa ngoko disebut tukis (menulis dengan lilin). Menurut terminologi,…
minologi, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna. Istilah batik berasal dari kata kata amba (Jawa), yang artinya menulis dan nitik yang berarti membuat titik. Lazarus merupakan sebuah batik Madura yang menawarkan berbagai macam batik tulis terutama batik Madura yang brand dari galeri batik ini. Berbagai macam motif batik khas Madura dipasarkan di sini, hal ini ditujukan untuk memperkenalkan batik khas madura yang akhir-akhir ini semakin diminati. Batik dengan serpihan padi disetiap motifnya ini merupakan batik asal kelahiran sang pemilik yaitu Pak Junaidi yang notabenenya merupakan orang madura sehingga disamping bisnis ini juga bekerja untuk mengenalkan budaya asal madura dengan harapan budaya madura akan lebih dikenal.Perkembangan fashion di Indonesia dapat dilihat dari ciri khas fashion Indonesia yakni batik. Para designer Indonesia telah berusaha untuk mengembangkan karyanya supaya batik tidak hanya sebagai barang yang itu saja atau monoton. Contohnya batik yang pada awalnya kerap digunakan oleh para orangtua dalam acara formal, kini bisa beralih fungsi sebagai pakaian yang santai dan tidak terlalu formal. Seiring berjalannya waktu, batik Indonesia juga semakin trendi dengan berbagai bentuk pola pakaian, warna, dan bisa di padu padankan dengan jeans yang bisa dipakai untuk anak-anak muda di Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam Meningkatkan penjualan. Perusahaan masih harus mengembangkan semua produknya agar lebih Bervariasi dan mengikuti trand mode.
Abstract:Insiden jatuh merupakan salah satu kejadian yang tidak diharapkan terjadi namun memliki prevalensi yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan pencegahan jatuh yang dilakukan oleh perawat bagi pasien…
en Rawat Inap. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode literature review, peneliti mencari, menggabungkan, dan menganalisis artikel-artikel ilmiah secara valid dengan fokus kajian review paper. Hasil yang didapat adalahdalam penanganannya ternyata masih banyak perawat yang belum melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan SOP Rumah Sakit. Pengetahuan, tingkat pendidikan, masa kerja, ketersediaan fasilitas, SDM, dan rasa tanggung jawab menjadi faktor-faktor utama perawat tidak melakukan tindakan pencegahan jatuh pada pasien rawat inap. Dalam menangani hal ini, penilaian skor risiko jatuh dapat dimasukkan dalam asuhan keperawatan sehingga dapat diketahui risiko jatuh pada pasien dan perawat dapat memberikan tindakan pencegahan sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi pada asuhan keperawatan. Kesadaran akan rasa tanggungjawab juga harus ditingkatkan pada perawat karena keselamatan pasien merupakan hal yang utama.
Abstract:Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian yang keberadaannya sangat handal dan sangat diperhitungkan.UMKM memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia khususnya bagi masyarakat…
yarakat Desa Puuwonua Kelurahan Konawe Kabupaten Konawe selain dapat meningkatkan ekonomi keluarga juga bisa membuka lapangan kerja baru,ada banyak masalah yang dihadapi masyarakat dalam membuka usaha terutama dari segi biaya (Modal) Tim PKM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lakidende tergerak hatinya untuk melakukan Kegiatan Sosialisasi dengan judul Manfaat UMKM terhadap Masyarakat Desa Puuwonua,yang mana desa tersebut banyak menjalani usaha kecil mulai usaha toko sembako,usaha tahu tempe,usaha kue –kue modern dan kue Tradisional.Sosialisasi ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat agar bias berkreatifitas lagi.
Abstract:Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan sosialisasi penerapan teknis pembuatan lubang resapan biopori kepada masyarakat, guna mencegah dan menanggulangi banjir, khususnya ketika musim penghujan. Adapun…
dapun Metodologi kegiatan yang dilakukan mencakup sosialisasi penerapan teknologi Biopori. Rencana kegiatan yang akan dilakukan berupa parstisipasi dan kerjasama dengan masyarakat dalam mengaaplikasikan lubang resapan biopori yang dibuat di sepanjang jalur genangan air hujan, dan sosialisasi tentang pentingnya monitoring akan fungsi teknologi biopori sebagai media penyerap luapan air hujan sehingga dapat mencegah banjir di sekitar kawasan perumahan. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan memberikan kontribusi dan manfaat positif bagi masyarakat di Desa Sendang Mulya Sari, Konawe, khususnya dalam transfer pengetahuan dan keahlian dalam membuat lubang resapan biopori guna mencegah dan menanggulangi banjir secara mandiri dan berkelanjutan.
Abstract:Penyakit hewan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam divisi hewan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Bukti yang dapat dikenali dari pola penyebaran penyakit sangat penting untuk mendukung…
g pengambilan keputusan dalam upaya mengantisipasi dan menangani wabah . Pertimbangan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola penyebaran penyakit hewan menggunakan strategi pengelompokan spasial . Strategi ini memungkinkan pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat penyebaran penyakit , sehingga zona yang berpotensi menjadi pusat penyebaran dapat diidentifikasi . Informasi yang digunakan dalam pertimbangan ini mencakup data spasial dan non - spasial yang terkait dengan kasus penyakit hewan dari berbagai wilayah , yang kemudian dianalisis di sana.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelompokan spasial dapat diterapkan di daerah -daerah dengan pola penyebaran penyakit yang sama . Identifikasi zona berisiko tinggi dapat membantu peternak dan pihak terkait dalam mengambil tindakan penanggulangan yang lebih tepat dan efisien . Dengan pengelompokan spasial ini , prosedur penanganan dapat difokuskan pada daerah-daerah yang lebih rentan terhadap kejadian , yang diharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hewan secara keseluruhan . Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kerangka kerja deteksi dini berbasis teknologi untuk mitigasi penyakit ternak
Abstract:Dinas PU Pengairan Banyuwangi merupakan pusat pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang pengairan, baik irigasi maupun air bersih. Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi ingin sekali meningkatkan pelayanan kepada masyarakat…
arakat dengan berusaha memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi sendiri memiliki 30224 hektar wilayah irigasi yang terbagi menjadi 390 daerah irigasi, dengan jumlah wilayah kerja yang begitu luas Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi membentuk Koordinator Sumber Daya Air (KORSDA) yang bertugas dalam pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air di daerah masing-masing. Selain mengelola jaringan irigasi dan sumber daya air KORSDA juga bertugas memberi laporan kepada Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi bagaimana kondisi jaringan irigasi dan sumber daya air di daerah masing-masing, dengan sistem yang terbilang masih konvensional, Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi membutuhkan peran teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian ditemukan sebuah inovasi yang dapat di terapkan oleh Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk memudahkan para KOSRDA dalam membuat laporan, karena laporan akan dibuat dan di kirim secara otomatis melalui internet.
Abstract:Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem pencatatan absensi. Teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas…
dalam pengelolaan informasi. Absensi, yang umumnya digunakan untuk mencatat kehadiran seseorang di berbagai tempat seperti sekolah atau tempat kerja, memainkan peran penting dalam penilaian kinerja dan disiplin. Namun, pencatatan absensi secara manual masih menjadi tantangan, seperti yang terjadi di Universitas Royal, sebuah perguruan tinggi di Kabupaten Asahan. Universitas ini, yang awalnya dikenal sebagai AMIK Royal dan kemudian menjadi STMIK Royal, telah bertransformasi menjadi Universitas Royal pada tahun 2024. Meskipun mengalami berbagai kemajuan, sistem absensi di universitas tersebut masih dilakukan secara konvensional melalui buku catatan, yang sering kali menyebabkan masalah seperti pemborosan waktu, risiko hilangnya data, serta ketidakefisienan dalam rekapitulasi absensi. Untuk mengatasi masalah ini, penulis mengusulkan penerapan sistem informasi absensi digital di Universitas Royal. Sistem ini dirancang untuk mencatat dan mengelola absensi secara otomatis, sehingga memudahkan pendokumentasian serta pengelolaan data absensi. Dengan sistem digital, waktu yang diperlukan untuk mencatat absensi dapat berkurang, dan data akan lebih aman serta dapat diakses dengan mudah
Abstract:Upah merupakan hak dasar pekerja yang wajib dilindungi, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep ijarah bi al-’amal dalam hukum Islam sebagai landasan filosofis perlindungan…
erlindungan upah pekerja, serta membandingkannya dengan pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan atas Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal hukum mutakhir, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ijarah bi al-’amal menempatkan upah sebagai hak yang harus dipenuhi secara adil, proporsional, dan tepat waktu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah At-Talaq ayat 6, Surah Al-Qashash ayat 26-27, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Prinsip tersebut memiliki keselarasan nilai dengan semangat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, meskipun keduanya berbeda pada aspek sumber otoritas, mekanisme penetapan upah minimum, dan bentuk sanksi. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai-nilai ijarah bi al-’amal, khususnya prinsip maqashid syariah, diintegrasikan sebagai basis etik dalam pembaruan kebijakan pengupahan nasional, terutama untuk melindungi pekerja pada sektor informal dan ekonomi gig yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan formal.
Wages are a fundamental right of workers that must be protected, both from the perspective of positive law and Islamic law. This study aims to examine the concept of ijarah bi al-’amal in Islamic law as a philosophical foundation for wage protection, and to compare it with wage regulations under Indonesia’s Manpower Law. The results show that ijarah bi al-’amal positions wages as a right that must be fulfilled fairly, proportionally, and in a timely manner, as affirmed in the Quran Surah At-Talaq verse 6, Surah Al-Qashash verses 26-27, and the hadith narrated by Ibn Majah. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, examining legal materials from the Quran, hadith, classical fiqh literature, statutory regulations, and recent legal journals. The findings reveal that the principles of ijarah bi al-’amal align with the spirit of Law Number 13 of 2003 on Manpower as amended by Law Number 6 of 2023 on Job Creation and Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages, although they differ in terms of the source of authority, minimum wage determination mechanisms, and forms of sanctions. This study recommends integrating the values of ijarah bi al-’amal, particularly maqashid syariah principles, as an ethical basis for reforming national wage policy, especially to protect informal and gig-economy workers not yet fully covered by formal labor regulations.