Abstract:Orangutan Sumatera (Pongo abelii) merupakan satwa endemik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. Namun, populasi orangutan terus menghadapi ancaman akibat deforestasi, fragmentasi habitat,…
t, dan konflik manusia-orangutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan program konservasi orangutan Sumatera yang dilakukan oleh Yayasan Orangutan Sumatera Lestari–Orangutan Information Centre (YOSL–OIC) di Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, serta mengkaji kontribusi produk berbasis konservasi terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YOSL–OIC menerapkan pendekatan konservasi terpadu melalui restorasi ekosistem, penyelamatan orangutan, smart patrol, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain mendukung perlindungan habitat orangutan, program pemberdayaan masyarakat menghasilkan produk berbasis jahe merah seperti JELES, aromaterapi, dan body oil herbal yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara konservasi ekologis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mampu mendukung keberlanjutan konservasi orangutan Sumatera secara lebih efektif.
Abstract:Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati serta mendukung pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan wisata berbasis konservasi. Namun,…
amun, pengelolaan kawasan konservasi menghadapi berbagai tantangan, seperti ancaman kerusakan lingkungan, gangguan terhadap kawasan, serta perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian ekosistem. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di TWA Sibolangit dan menganalisis peran ekowisata dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi, proses, dan praktik pengelolaan kawasan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi di TWA Sibolangit dilakukan melalui perlindungan kawasan, konservasi flora dan fauna, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan satwa, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ekowisata berperan sebagai sarana edukasi lingkungan, pendukung konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di TWA Sibolangit membentuk model pengelolaan kolaboratif yang mengintegrasikan fungsi konservasi, edukasi, rehabilitasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelestarian ekosistem secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan serta mengkaji dampak ekowisata terhadap aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara lebih komprehensif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi mangrove sebagai bahan pewarna alami batik, menganalisis strategi pemberdayaan perempuan pesisir melalui inovasi batik mangrove, dan mengkaji kontribusinya terhadap…
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian dilaksanakan pada 25 April 2026 di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap satu narasumber kunci yaitu Ibu Hamida (42 tahun), pemilik usaha Sima Batik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan mangrove Tanjung Rejo seluas 600–602 hektar memiliki potensi besar sebagai sumber pewarna alami batik dari bagian akar, batang, dan dahan yang mengandung tanin tinggi. Dengan efisiensi bahan baku 10 kg per tahun, usaha ini menghasilkan rata-rata 20–30 lembar kain batik per bulan dengan harga jual Rp250.000 per lembar, melibatkan 6 tenaga kerja perempuan lokal, dan menjangkau konsumen dari instansi pemerintah pusat hingga wisatawan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa keunggulan utama produk terletak pada keunikan pewarna alami dan nilai ekologisnya, meski terkendala keterbatasan tenaga kerja dan ketergantungan cuaca. Usaha batik mangrove ini terbukti berkontribusi nyata terhadap SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 8 (pekerjaan layak), SDG 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab), SDG 14 (kehidupan bawah laut), dan SDG 15 (kehidupan di darat), menjadikannya model pemberdayaan berbasis ekosistem yang relevan untuk dikembangkan di wilayah pesisir lainnya.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya degradasi ekosistem laut di Provinsi Sulawesi Selatan akibat praktik penangkapan ikan yang ilegal sehingga berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem laut serta kesejahteraan…
teraan nelayan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Apartemen Ikan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi biru dalam mendukung pemulihan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Apartemen Ikan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tujuan yang jelas dalam menciptakan habitat baru bagi ikan, mendukung konservasi laut, serta meningkatkan efisiensi aktivitas penangkapan ikan bagi nelayan kecil. Program ini juga menunjukkan potensi positif terhadap pemulihan ekosistem laut melalui pembentukan habitat buatan yang mulai dimanfaatkan biota laut sebagai tempat berkembang biak. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, pengawasan, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan program. Dengan demikian, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program Apartemen Ikan secara ekologis dan ekonomis.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman ikan air tawar yang tinggi, termasuk banyak spesies endemik yang memiliki peran ekologis dan nilai konservasi penting. Namun, tekanan antropogenik seperti…
erti degradasi habitat, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan terus mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keanekaragaman ikan air tawar Kalimantan serta implikasi konservasinya dalam perspektif teknologi akustik sebagai pendekatan pemantauan sumber daya ikan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan sistematis terhadap berbagai publikasi ilmiah yang membahas keanekaragaman, distribusi, status konservasi ikan air tawar Kalimantan, serta penerapan teknologi akustik dalam survei perikanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perairan tawar Kalimantan memiliki keragaman spesies ikan yang tinggi dengan keberadaan sejumlah spesies endemik yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Teknologi akustik dipandang memiliki potensi besar sebagai metode non-destruktif dan efisien untuk mendukung pemetaan distribusi dan kelimpahan ikan, terutama pada perairan yang luas dan kompleks. Integrasi informasi keanekaragaman ikan dengan pendekatan akustik dapat memperkuat dasar ilmiah dalam perencanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di Kalimantan. Kajian ini diharapkan menjadi landasan konseptual bagi penelitian lapangan dan pengembangan strategi konservasi ikan air tawar di masa mendatang.
Abstract:Urbanisasi di Indonesia berkembang pesat, dengan sekitar 56% penduduk tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, yang membawa kemajuan dalam infrastruktur dan peluang ekonomi. Namun, urbanisasi ini…
i juga menimbulkan dampak negatif seperti polusi udara, pencemaran air, dan berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan yang mencakup aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, serta melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk menganalisis dampak urbanisasi terhadap kualitas lingkungan, dengan fokus pada artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan antara 2019 hingga 2024. Data dikumpulkan melalui pencarian di database seperti Google Scholar dan Garuda, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan topik-topik utama, seperti dampak lingkungan, kebijakan kota berkelanjutan, dan solusi pengelolaan lingkungan. Urbanisasi pesat mengubah penggunaan lahan, mengonversi ruang hijau dan badan air menjadi area perumahan dan infrastruktur, yang menyebabkan degradasi ekosistem dan penurunan kualitas hidup. Dampak langsung urbanisasi mencakup peningkatan emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan penurunan kualitas air, yang mengharuskan pengembangan kebijakan pembangunan kota berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.
Abstract:Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki wilayah pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, berbagai ancaman seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim telah…
menyebabkan degradasi lingkungan pesisir. Pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat lokal menjadi solusi efektif, didukung oleh kearifan lokal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan serangkaian aktivitas yang berfokus pada metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia melibatkan berbagai aspek penting. Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun juga menghadapi berbagai ancaman keberlanjutan. Masyarakat lokal pesisir, yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas dan sistem pengetahuan tradisional, memegang peran penting dalam pengelolaan wilayah ini. Pengelolaan berbasis masyarakat lokal telah terbukti efektif melalui berbagai praktik kearifan lokal seperti Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku, dan Awig-awig di Bali dan NTB. Sistem ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi UU No. 1 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi kebijakan diperkuat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendekatan pengelolaan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.
Abstract:Etika lingkungan memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan, mengarahkan kebijakan dan praktik yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologis. Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip etika lingkungan…
an dalam konteks pembangunan berkelanjutan, menganalisis tantangan dalam penerapannya, dan mengevaluasi metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji etika lingkungan. Dengan fokus pada kasus-kasus di sektor energi, konservasi, dan perkotaan, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana etika lingkungan dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah untuk mencapai pemabngunan berkelanjutan, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etika lingkungan dalan semua aspek perencanaan dan implementasi yang konsisten terhadap prinsipnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan keadilan antar generasi, tanggung jawab lingkungan, dan keberlanjutan, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih adil dan efektif bagi lingkungan dan masyarakat.
Abstract:Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat lokal. Namun, eksploitasi berlebihan dan pengelolaan yang buruk telah mengancam kelestarian hutan. Pendekatan perhutanan…
n sosial (social forestry) muncul sebagai solusi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Artikel ini mengeksplorasi konsep dan praktik terbaik perhutanan sosial, serta manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan. Perhutanan sosial menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan, dan konservasi hutan. Melalui pemberian akses dan hak pengelolaan, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, perhutanan sosial juga mendorong penghidupan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Artikel ini menganalisis berbagai model perhutanan sosial yang telah diterapkan di berbagai negara, seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan kemitraan kehutanan. Studi kasus dari beberapa wilayah akan disajikan untuk menunjukkan tantangan dan keberhasilan dalam implementasi perhutanan sosial. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran penting kebijakan pemerintah, pelatihan, dan dukungan teknis dalam mendukung perhutanan sosial yang efektif. Dengan mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, perhutanan sosial menawarkan pendekatan holistik dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal. Artikel ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam memahami potensi perhutanan sosial dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.