Abstract:Penelitian ini membahas mengenai problematika pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional dalam kajian epistemologi. Objek telaah epistemologi sendiri adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang,…
g, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal.
Tujuan penelitian ini untuk untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari pemahaman tentang pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional, mengkaji sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam memahami dan mengartikan fenomena ini, menelaah kasus politik transaksional menggunakan sudut pandang epistemologi, dan memahami keterbatasan pengetahuan yang ada serta kemungkinan adanya bias atau kesalahan interpretasi.
Solusi yang ditawarkan dari penelitian ini yaitu menerapkan regulasi yang ketat, pendidikan politik yang baik, partisipasi politik dan publik yang aktif, serta sistim pemilihan yang adil dan pengawasannya yang ketat. Temuan penelitian menunjukkan politik transaksional mengakui bahwa politik adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai kepentingan dan aktor politik.
Abstract:Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki hak dan kewajiban majikan dan buruh berdasarkan ajaran Islam dan hadis, serta menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik-praktik yang sesuai dalam dunia kerja. Tujuan utama…
ma adalah untuk mempromosikan etika kerja yang seimbang, adil, dan saling menghormati dalam masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Metode penelitian dalam artikel ini melibatkan studi pustaka untuk mengidentifikasi hadis-hadis relevan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban majikan dan buruh dalam Islam. Data dari hadis-hadis ini dianalisis untuk memahami konteks dan implikasi praktisnya dalam hubungan kerja. Artikel juga merujuk kepada teks-teks klasik dan pendapat para ulama dalam mencari interpretasi yang tepat terkait dengan topik ini. Dalam perspektif hadis, ditemukan bahwa hak dan kewajiban dalam hubungan majikan-buruh memiliki dasar-dasar yang kuat dalam Islam. Majikan memiliki kewajiban memberikan upah yang layak, menyediakan kondisi kerja yang aman, dan memperlakukan buruh dengan adil dan hormat. Di sisi lain, buruh diwajibkan untuk bekerja dengan tekun, berdedikasi, dan menjalankan tugas dengan integritas. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa hadis memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa hubungan kerja berjalan secara adil dan seimbang.
Abstract:Korupsi is an infection pestilence for Indonesia and for the entire world. Defilement is the abuse of cash that is generally completed by specific gatherings. Defilement generally happens inside the extent of organizations…
ns and inside the extent of government, this is on the grounds that they believe they are deficient in what they get from their compensation or pay which not set in stone. Defilement is a wrongdoing or a crook act, it is kept in the law and on the off chance that there is a culprit of debasement there will be sanctions identical to what he has done. Right now regulation masters are less firm in managing difficult issues, for example, defilement cases, they are deficient in dealing with them, one of the variables is on the grounds that there are so many debasement individuals and on the grounds that the implementers are apathetic in taking care of them, they favor their own alternate ways, specifically by going to the sanctuary. -claiming not to realize what truly occurred. At present, there are numerous culprits of debasement, particularly in authoritative circles. They ought to orchestrate funds so they can be conveyed to the local area or to the people who need it more, however by and by this isn't true, they rather meddle with the assets that they ought to circulate to the local area. Regulation implementers are likewise lacking in taking care of debasement cases, particularly in administrative circles since they normally feel they are in a higher position and can play with cash. One might say that when there is cash there is opportunity. The answer for this lies in the public arena, the public requirements to assist with debasement cases, particularly in the regulative body, and full consciousness of regulation implementers or people who are obliged to do their obligations to destroy all instances of defilement, particularly those all through Indonesia.
Abstract:Pemusnahan atau penanganan unjuk rasa pidana penodaan agama pada masa perubahan ini dibedakan dengan dibentuknya suatu yayasan lain yang dinamakan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) berdasarkan Peraturan Nomor…
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik, karena merupakan lembaga pemerintah yang menangani perkara. demonstrasi kriminal pencemaran nama baik belum berjalan dengan baik dan nyata. Komisi Penghancuran Pencemaran Nama Baik, dengan segala kewenangan yang diberikan oleh peraturan, telah bekerja dan berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penurunan nilai yang signifikan dalam organisasi-organisasi yang sejauh ini tidak dapat diakses oleh kepolisian. Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemusnahan Debasement menghadapi kendala, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sosial masyarakat yang belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal ini, penting untuk mengembangkan nilai-nilai dan mentalitas yang menentang pencemaran nama baik di mata publik, sehingga penanganan demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dilakukan dan produktif. Oleh karena itu, KPK adalah yang berinisiatif, bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat; LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan pembangunan penanggulangan pencemaran nama baik dalam rangka pemberantasan debasement di Indonesia
.
Abstract:Kejahatan mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP. Tindak pidana keterangan palsu ini di atas sumpah ini merupakan suatu perbuatan memberikan suatu pernyataan secara sengaja di atas sumpah tentang…
keadaan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu motif perbuatan curang, merekayasa suatu peristiwa atau untuk menutupi aib dan faktor eksternal disebabkan jabatannya sebagai Anggota DPRD sehingga pelaku berusaha menjaga nama baiknya. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/ Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu pertimbangan yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa dan selanjutnya Pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu hendaknya masyarakat menyadari bahwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara. Anggota DPRD selaku wakil rakyat hendaknya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian hendaknya Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebab hal ini dapat merugikan orang lain dan kemudian orang yang tidak bersalah dapat terkena sanksi pidana.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah mempersiapkan bekal teori pendidikan islam untuk menuju indonesia emas 2045, mempelajari sejarah kejayaan pendidikan Andalusia, relvansi pendidikan Andalusia dengan pendidikan untuk Indonesia…
emas 2045. Tiga hal kemiripan Andalusia dengan Indonesia, pertama Andalusia dan Indonesia sama-sama menjadi sebuah negara dengan jumlah pemeluk islam terbanyak di banding agama lain, kedua sistem ekonomi yang menopang dana pendidika sama-sama berasal dari agrarian, industri, dan sumber daya laut, ketiga menjadi sebuah tempat tinggal untuk berbagai agama bukan hanya islam. Andalusia memberikan sebuah pelajaran berharga bahwa negara yang berhasil di sektor pendidikan nya akan membawa kebaikan untuk sektor lainnya. Meghadirkakn Allah dalam setiap kesempatan menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pemerintahan dan kebijaksanaan pemimpin dalam mengelola negara yang di tempati oleh berbagai agama harus senantiasa dipupuk dan diimbangi dengan ilmu pengetahuan pemimpinnya. Tiga yang perlu diperhatikan untuk pendidikan islam Indonesia emas 2045 yaitu dukungan pemerintah, penanaman multiple intelligence dan integrasi interkoneksi agama sains, dan ilmu pengetahuan.
Abstract:Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk…
uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.
Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.
Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar hukum dari penerapan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi, bagaimana efektivitas pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi dan faktor-faktor…
aktor-faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan hukum dan kemudian mengkonstuksikannya dalam rumusanrumusan masalah yang akan diteliti secara deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan putusan pengadilan dari pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi dan dianalisa menggunakan Undang-undang dan Peraturan terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis dengan membandingkan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundangundangan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bahan hukum sekunder yaitu Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi belum efektif. Total kerugian negara dari 3 Putusan yang diteliti adalah sebesar Rp 27.737.325.000 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan total pengembalian kerugian negaranya hanya sebesar Rp 5.478.394.664 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). persentase dari efektivitas pengembalian kerugian negara dari ketiga studi kasus tersebut adalah 19,75 % hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dari laporan Kejaksaan RI Tahun 2016, total pembebanan uang pengganti. Rp 26.055.995.222 (dua puluh enam miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). jumlah uang pengganti yang telah selesai dibayarkan sebesar Rp 103.609.000 (seratus tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dari total 109 perkara tindak pidana korupsi yang dibebankan uang pengganti
Abstract:Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompleksitas dampak korupsi yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mengancam stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hubungan…
ngan esensial antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan, mengevaluasi dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menyajikan pandangan holistik untuk memahami urgensi memerangi korupsi dalam mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur yaitu tinjauan literatur dari berbagai sumber. Hasil menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi mencakup penyimpangan alokasi dana publik, penurunan investasi, dan merugikan sektor bisnis. Ketidaksetaraan dalam masyarakat, penyimpangan program sosial, dan perburukan kualitas pelayanan publik adalah dampak korupsi terhadap pembangunan sosial. Dalam konteks lingkungan, korupsi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan melibatkan penguatan pengawasan keuangan, transparansi, pendidikan, penguatan hukum, perlindungan whistleblower, stimulasi investasi bersih, pemberdayaan masyarakat, integrasi teknologi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan lembaga anti-korupsi
Abstract:Pendidikan karakter telah menjadi fokus utama dalam pendidikan modern untuk membentuk individu yang lebih baik secara moral dan etika. Pembelajaran matematika di tingkat SMA juga memiliki peran penting dalam mengembangkan…
n karakter siswa. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menggali hubungan antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendekatan metode literatur review digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian, artikel, dan sumber-sumber terkait yang membahas korelasi antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika. Beberapa konsep karakter yang relevan dalam konteks ini antara lain adalah integritas, kejujuran, kerja keras, kerjasama, keteladanan, dan tanggung jawab. Temuan literatur menunjukkan bahwa integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika di SMA memiliki dampak yang signifikan. Pembelajaran matematika yang berfokus pada karakter memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang positif. Misalnya, penggunaan studi kasus dalam matematika dapat mempromosikan kerja sama antar siswa, sementara menekankan pentingnya kejujuran dalam menyelesaikan masalah matematika dapat membentuk integritas. Selain itu, guru memegang peran kunci dalam memfasilitasi pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran matematika. Strategi pengajaran yang memperhatikan aspek karakter akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan holistik siswa. Kesimpulannya, terdapat hubungan erat antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika di tingkat SMA. Integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran matematika dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, menghasilkan individu yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki moralitas yang kuat. Diperlukan lebih banyak penelitian dan implementasi yang mendalam untuk memperkuat hubungan ini guna meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan