Abstract:Kas merupakan bagian penting dari kegiatan operasi perusahaan, namun kas juga merupakan jenis aset yang memiliki resiko kecurangan tertinggi dikarenakan definisi kas itu sendiri adalah aset perusahaan yang paling mudah untuk…
ntuk dicairkan. Kas kecil merupakan suatu dana khusus yang diperuntukkan sebagai pembayaran biaya operasional yang berjumlah relatif kecil bersifat urgensi dan umumnya transaksi dilakukan secara rutin. Kas kecil dipegang dan dikelola oleh seorang staff yang di khususkan untuk mengelola kas kecil. Kas kecil memiliki 2 (dua) metode untuk pengelolaannya yaitu metode fluktuasi dan metode sistem dana tetap. Dalam pengelolaan kas kecil terdiri dari proses pembentukan dana kas kecil, permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Temuan studi menunjukkan bahwa PT Catur Karsa Inkrisuba telah mengimplementasikan kas kecil, dimana metode kas kecil yang digunakan oleh perusahaan yaitu metode fluktuatif yang dimana setiap transaksinya dicatat langsung dan melakukan pengisian kembali kas kecil yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi kas kecil pada perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi penerapan akuntansi kas kecil pada perusahaan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan dalam menganalisa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam membantu proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ( BLT-DD ) kepada pemerintah Desa. Metode yang…
digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan perolehan sumber data melalui metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Diantaranya hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Jember sudah melakukan semaksimal mungkin dalam pelayanan bantuan langsung tunai dana desa ( BLT-DD ) tersebut. Meskipun terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, namun secara keseluruhan, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dapat dikatakan sudah optimal.
Abstract:Kredit usaha rakyat (KUR) Mikro merupakan suatu pembiayaan kredit yang diinisiasi oleh pemerintah bekerja sama dengan BSI. Bank Menawarkan pembiayaan KUR dengan platfond yang bervariasi. Proses pengajuan dana KUR melibatkan…
kan persyaratkan ketat dan verifikasi yang melibatkan analisis terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi keuangan, agunan, dan hambatan dalam usaha. Dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur riview.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alur pemberian keputusan kredit kepada nasabah. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif…
iptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur pemberian keputusan kredit kepada nasabah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, melakukan wawancara dan kepustakaan. Narasumber dari penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. BPR Bumi Hayu Cabang Ambulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pemberian keputusan kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bumi Hayu Cabang Jember mulai dari tata cara permohonan dana oleh debitur, identifikasi kredit hingga realisasi kredit. Sistem yang diterapkan juga sudah efektif. Hal ini dilihat dari fungsi-fungsi internal yang terkait telah bekerja sesuai dengan tugasnya. Selain itu dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai kebutuhan dan cukup memadai.
Abstract:Primkoppol, a cooperative designed to serve the needs of its police members, plays a crucial role in enhancing member welfare through various programs and services. This study aims to analyze the management system implemented…
ented by Primkoppol and how this system contributes to the improvement of its members' welfare. Employing a descriptive analytical approach, this research delves into the organizational structure, operational mechanisms, and strategies adopted by Primkoppol in executing its functions and objectives. Focusing on the evaluation of management practices, including resource management, profit allocation, and member development programs, this study seeks to identify the keys to success and the challenges faced by Primkoppol in its efforts to enhance member welfare. This analysis is supplemented with secondary data and direct survey results from members to capture their perceptions and experiences regarding the effectiveness of the services provided by Primkoppol. The findings indicate that Primkoppol has implemented various positive initiatives oriented towards improving member welfare, including innovations in financial services, enhancement of product and service quality, and member capacity development through education and training. However, there is also room for improvement, especially in terms of enhancing management transparency, operational efficiency, and adaptation to digital technology. This study concludes that to continue improving its members' welfare, Primkoppol needs to further optimize an adaptive and responsive management system to environmental changes and member needs. Recommendations include improvements in two-way communication between management and members, integration of information technology, and strengthening of institutional capacity.
Abstract:Penambangan batubara yang dilakukan pada PT. Inti Bara Perdana dengan menggunakan metode Back Filling yaitu dengan menggunakan excavator dan articulated dump truck. Pada umumnya untuk menunjang suatu kelancaran penambangan…
an apalagi dalam kegiatan pengangkutan maka yang perlu harus diperhatikan adalah jalan tambang (mine road). Berdasarkan pengamatan di block 10 PT. Inti Bara Perdana sering terjadi beberapa kali antrian truck pada saat melintasi jalan tambang. Hal ini disebabkan karena kurang lebarnya jalan tambang dapat mengganggu proses pengangkutan batubara maupun overburden yang akan diangkut. Lebar jalan pada kondisi lurus di lapangan adalah 9,4 m, 10,2 m, 10,4 m, 7,6 m dan 8,1 m dan lebar jalan pada tikungan adalah 10,8 m, 13,5 m, 13,9 m dan 10,1 m. Superelevasi pada tikungan adalah 1,9%-4,1%, kemiringan (grade) max adalah 10%-15%. Saran yang dapat penulis berikan adalah cross slope seharusnya dibuat, apabila terjadi hujan air tidak tergenang pada badan jalan yang dapat teraliri dengan baik dan tidak banyak perembesan. Superelevasi hendaknya dibuat pada tikungan, agar articulated dump truck tidak tergelincir atau terguling. Perawatan yang dilakukan dapat berupa pemadatan jalan, penambahan lapisan tanah dasar, serta penyiraman pada saat jalan kering dan berdebu.
Abstract:Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu menerapkan pemidanaan atau pemenjaraan namun, berorentasi pada penyelarasan kepentingan korban dan pertanggung jawaban…
awaban pelaku dalam perkara pidana, tanpa melalui sistem peradilan pidana. Bahkan kebijakan hukum keadilan restoratif telah dikodifikasi dalam Undang Undang No. 1 (2023) Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Untuk diselaraskan dengan nilai budaya bangsanya yang tercermin dalam demokrasi Pancasila. Keadilan Restoratif telah diterapkan dalam proses perkara perkara pidana oleh para penegak hukum pidana, (Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan) dengan mendasari pada kebijakan hukum (legal policy) dari masing masing instansi penegak hukum, akan tetapi belum bisa mewujudkan terciptanya keadilan dan kemanfaatan, penelitian yuridis-normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka yang ada. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan agar adanya dasar hukum bagi lembaga hukum pidana dalam melaksanakan keadilan restoratif
Abstract:Pendidikan akhlak merupakan hal yang penting dalam Islam. Akhlak yang baik merupakan fondasi utama kehidupan seorang muslim, yang menjamin keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Imam Al-Zarnuni merupakan seorang…
g sufi terkemuka yang dikenal dengan penekanannya pada pendidikan akhlak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Imam Al-Zarnuni tentang pendidikan akhlak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah kitab-kitab karya Imam Al-Zarnuni, terutama kitab Ta'dibuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Al-Zarnuni memandang pendidikan akhlak sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan. Beliau berpendapat bahwa pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini, dan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Imam Al-Zarnuni juga menekankan pentingnya keteladanan dalam pendidikan akhlak. Beliau berpendapat bahwa keteladanan merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk karakter seseorang. Penemuan penelitian ini memiliki relevansi dengan tantangan moral yang dihadapi umat Islam saat ini. Pemikiran Imam Al-Zarnuni tentang pendidikan akhlak dapat menjadi solusi dan inspirasi dalam mengembangkan sistem pendidikan yang komprehensif, sekaligus mengembalikan kejayaan peradaban Islam yang berlandaskan akhlak mulia.
Abstract:Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara…
ra berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi tanah dan air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana di bidang konservasi tanah dan air dan bagaimanakah tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air, yang dengan penelitian hokum normative disimpulkan bahwa: Penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air. Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Abstract:Narkotika sintetis dan semi-sintetis baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman dapat mengurangi kesadaran, rasa, nyeri, dan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan ilegal. Penelitian ini mengkaji…
gkaji tentang apa yang menyebabkan residivis narkotika golongan I melakukan residivis, seperti pada Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, dan bagaimana hakim menentukan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Studi kepustakaan menghasilkan data sekunder, sedangkan studi lapangan dan wawancara menghasilkan data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Berdasarkan Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, (1) Faktor Internal: faktor mental dan hilangnya kepercayaan mendorong pelaku untuk kembali menggunakan dan mengedarkan narkotika sehingga menimbulkan ketergantungan dalam jangka panjang. Faktor Eksternal: Masalah keluarga (komunikasi dan pengawasan yang buruk). Kembali ke pergaulan penyalahguna narkotika. (3) Kegagalan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 karena menjual narkotika golongan I tanpa izin. Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan faktor non yuridis bahwa perbuatan terdakwa sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat.