Abstract:Penelitian ini mengkaji secara yuridis praktik penulisan akta notaris dalam sela-sela kosong buku akta ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah apakah penulisan…
akta pada sela-sela kosong memenuhi syarat formal sebagai akta otentik serta apa akibat hukum yang timbul terhadap akta dan tanggung jawab notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulisan akta notaris dalam sela-sela kosong buku akta tidak sesuai dengan ketentuan formal pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta yang tidak dicatatkan secara tertib dan berurutan berpotensi kehilangan sifat keotentikannya dan kekuatan pembuktiannya dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
Abstract:Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang selanjutnya disebut UU 1/2025 menyebutkan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang selanjutnya disebut Organ Persero di BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara,…
, lantas hal ini tidak membuat Organ Persero di BUMN tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam tindakannya menjalankan BUMN Organ Persero di BUMN dapat terhindar dari pertanggungjawabannya jika memenuhi kriteria business judgemnet rule. Muncul kekhawatiran UU 1/2025 jika Organ Persero di BUMN tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena telah spesifik menyebutkan “bukan penyelenggara negara”. Terlepas dari kata “penyelenggara negara” Organ Persero di BUMN tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar UU 31/1999 jo. UU 20/2001. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dari sudut legal formal yang menelaah peraturan perundang-undangan atau norma hukum dengan berbagai teori dan asas hukum untuk mendapatkan pemahaman yuridis. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh APH karena kurang pemahaman terhadap “tindakan” dan “akibat kerugian negara” yang menjadi salah satu alasan Organ Persero di BUMN menghilangkan frasa “penyelenggara negara” dalam UU 1/2025. Petanggungjawaban Organ Persero di BUMN tetap dapat dilakukan berdasarkan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 jika memenuhi unsur yang tertuang dalam UU tersebut.
Abstract:Perlindungan hak desain industri bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui penciptaan iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat sebagai bagian dari…
sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak pendesain atas karya yang dihasilkannya, mengingat masih banyak terjadi pelanggaran hak desain industri di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana dan sanksi dalam perlindungan hak desain industri serta pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana desain industri meliputi pelanggaran hak eksklusif pendesain, penghapusan nama pendesain, serta pembocoran rahasia permohonan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai UU No. 31 Tahun 2000, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi maupun pengurusnya.
Abstract:Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merupakan salah satu dasar lahirnya hubungan perikatan dalam hukum perdata yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak…
lain. Konsep ini memegang peranan strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak keperdataan sekaligus upaya penegakan keadilan bagi korban kerugian. Penelitian ini mengkaji mekanisme ganti rugi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di Indonesia, dengan fokus pada landasan yuridis serta dinamika implementasinya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar pembuktian dan penetapan nilai ganti rugi mengakibatkan mekanisme pertanggungjawaban perdata di Indonesia belum mampu memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh dan kompeherensif. Hal ini merefleksikan adanya diskoneksi antara kepastian hukum dengan perlindungan terhadap martabat serta kepentingan keperdataan individu.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa debt collector serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap…
ap tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam KUHPdt, KUHP, PBI No. 23/6/2021, dan POJK No. 22/2023, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa debt collector memiliki dasar legalitas melalui mekanisme pemberian kuasa menurut KUHPdt serta diperbolehkan dalam kerangka regulasi BI dan OJK, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan etika penagihan, kewajiban transparansi, dan prinsip akuntabilitas yang menempatkan bank sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan penagihan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tersedia dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban penyampaian informasi, batasan etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan, dan perlindungan represif melalui sanksi administratif oleh OJK serta penegakan hukum pidana terhadap tindakan penagihan yang mengandung kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hukum lainnya.
Abstract:Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja dikenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut…
t hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena perbuatan terdakwa merupakan penggelapan yang berulang, majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena penggunaan bukti transfer hanya merupakan modus operandi dan tidak memenuhi unsur pemalsuan surat.
Abstract:Penanganan pelaku tindak pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisosial (GKAS) menghadapi kesenjangan antara pemahaman klinis dan kerangka hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kriminologis, faktor…
ktor pembentuk, dan evaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku GKAS. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus ganda dengan analisis putusan pengadilan dan literatur terkait, hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama. Pertama, karakteristik kriminologis menunjukkan pola perilaku impulsif dengan signature behavior devaluasi korban. Kedua, faktor kriminogen meliputi lingkungan sosial patologis dan pembelajaran melalui asosiasi diferensial. Ketiga, evaluasi hukum menunjukkan ketidakefektifan pemidanaan konvensional sehingga diperlukan model terintegrasi antara pembatasan dan rehabilitasi. Simpulan penelitian merekomendasikan pengembangan asesmen forensik komprehensif dan peningkatan kapasitas rehabilitasi di LAPAS untuk penanganan pelaku GKAS yang lebih efektif.
Abstract:Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kemampuan perencanaan keuangan keluarga di Lingkungan Kalenrunge, Kelurahan Lemba, Kabupaten Soppeng. Banyak keluarga masih menghadapi permasalahan…
ermasalahan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan perencanaan keuangan keluarga dilaksanakan dengan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam pengelolaan keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi penyusunan anggaran keluarga, serta sesi tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup penyusunan anggaran keluarga, manajemen pengeluaran, pentingnya menabung, perencanaan dana darurat, pengenalan investasi sederhana, serta pengelolaan utang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perencanaan keuangan keluarga serta perubahan sikap ke arah perilaku finansial yang lebih disiplin dan bijaksana. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Pendampingan Pemetaan Kepakaran Karyawan Berbasis Kompetensi melalui Sistem Informasi SDM pada Sinar Muslim Furniture Soppeng” dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu…
antu mitra dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara lebih terstruktur dan berbasis kompetensi. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya pemetaan kepakaran karyawan serta pengelolaan data kompetensi yang masih bersifat administratif dan belum terdokumentasi dengan baik melalui sistem informasi SDM. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendampingan dan edukasi partisipatif, yang melibatkan karyawan dan manajemen Sinar Muslim Furniture Soppeng dalam diskusi, tanya jawab, serta pendampingan awal dalam mengidentifikasi dan memetakan kompetensi serta kepakaran karyawan sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Sinar Muslim Furniture Soppeng dengan melibatkan karyawan dari bagian produksi, administrasi, dan manajemen. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra mengenai pentingnya pemetaan kepakaran karyawan berbasis kompetensi dalam mendukung pengelolaan SDM yang lebih efektif. Selain itu, kegiatan ini membantu mitra memperoleh gambaran awal mengenai potensi dan keahlian karyawan yang dapat dijadikan dasar dalam penempatan tugas serta pengembangan sumber daya manusia di masa mendatang. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam mendukung pengelolaan SDM yang lebih profesional dan berkelanjutan pada Sinar Muslim Furniture Soppeng.
Abstract:Merokok merupakan kebiasaan yang berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi remaja yang sedang berada pada masa perkembangan. Penelitian menunjukkan bahwa pelajar SMP mulai terpapar rokok akibat pengaruh teman sebaya,…
lingkungan, serta kurangnya pemahaman tentang bahaya rokok. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi SMP di Kabupaten Aceh Tenggara agar memahami bahaya rokok, serta membekali mereka dengan strategi penolakan terhadap rokok. Metode kegiatan meliputi kunjungan langsung ke lima sekolah, pemberian materi melalui ceramah, presentasi visual, leaflet, serta sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian siswa laki-laki pernah mencoba merokok karena pengaruh teman, dan sebagian besar siswa belum memahami dampak jangka panjang rokok. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa akan bahaya merokok dan pentingnya menciptakan lingkungan tanpa asap rokok. Diperlukan tindak lanjut berupa edukasi berkala dan keterlibatan keluarga serta kader kesehatan.