Abstract:Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan moral memiliki peran penting dalam mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar tetap selaras dengan nilai etika, kemanusiaan, dan kesejahteraan bangsa.…
angsa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi modern, pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila menjadi aspek yang penting untuk memastikan penggunaan IPTEK berjalan secara bijak dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel sebanyak 50 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa angket skala Likert 1–5 dengan 14 pernyataan yang dianalisis melalui klasifikasi skor menjadi tiga kategori tingkat pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa berada pada kategori tinggi sebanyak 42 orang, kategori sedang sebanyak 8 orang, dan tidak ada responden pada kategori rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK berada pada kategori baik hingga sangat baik. Hal ini mencerminkan efektivitas pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dalam menanamkan nilai moral dan etika dalam pemanfaatan IPTEK. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pembelajaran kontekstual dan aplikatif agar seluruh mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan teknologi di era digital.
Abstract:Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga moral, sosial, dan budaya. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pembentukan karakter bangsa yang berintegritas.…
egritas. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang efektif melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter generasi muda, mengidentifikasi tantangan implementasi di sekolah maupun perguruan tinggi, serta menganalisis strategi pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan keadilan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui angket online (Google Form) yang disebarkan kepada mahasiswa dan siswa sebagai representasi generasi muda. Analisis data dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif serta interpretasi kualitatif dari jawaban terbuka responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pendidikan anti korupsi sebagai aspek yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Indikator kejujuran dan kepedulian sosial memperoleh persentase tertinggi (masing-masing 80%), diikuti oleh disiplin, tanggung jawab, dan keadilan. Temuan ini menegaskan adanya kesadaran kolektif generasi muda mengenai urgensi pendidikan anti korupsi, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang belum menempatkan disiplin dan tanggung jawab sebagai prioritas. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi terbukti berperan signifikan sebagai instrumen strategis dalam membangun generasi berintegritas, serta perlu diimplementasikan secara sistematis, berkesinambungan, dan berbasis nilai Pancasila, agama, serta budaya bangsa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teman sebaya, literasi keuangan, kontrol diri, dan penggunaan e-money terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode…
survei. Sampel penelitian terdiri dari 65 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: teman sebaya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif (β = 0,653, p < 0,000), literasi keuangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif (β = -0,152, p = 0,040), kontrol diri memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif (β = -0,272, p = 0,008), dan e-money memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif (β = 0,444, p < 0,000). Keempat variabel secara simultan menjelaskan 67% variasi perilaku konsumtif (Adjusted R² = 0,670, F = 33,518, p < 0,000). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dipengaruhi oleh norma subjektif (teman sebaya), sikap (literasi keuangan), dan kontrol perilaku persepsian (kontrol diri dan e-money). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi perilaku konsumtif mahasiswa perlu dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan, penguatan kontrol diri, pengurangan pengaruh negatif teman sebaya, serta penggunaan e-money secara bijak dan bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna transparansi dan amanah dalam membangun loyalitas nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Medan. Dalam konteks perbankan syariah, transparansi bukan hanya sekadar keterbukaan…
ukaan informasi keuangan, tetapi juga mencerminkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap nasabah. Sedangkan amanah berarti kemampuan bank dalam menjaga kepercayaan serta menunaikan tanggung jawabnya sesuai prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan amanah menjadi dasar terbentuknya loyalitas nasabah, karena kedua nilai ini menumbuhkan rasa percaya, kenyamanan, dan kedekatan emosional antara bank dan nasabah. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan penelitian sebelumnya yang masih sedikit menyoroti aspek nilai-nilai etika Islam seperti amanah dan transparansi sebagai faktor pembentuk loyalitas nasabah.
Abstract:Mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang keuangan pribadi agar terhindar dari pengeluaran yang boros saat membangun anggaran gaya hidup digital mereka. Mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah sangat…
penting dari sudut pandang Islam. Studi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana gaya hidup keuangan mahasiswa dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang ekonomi Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mensurvei peserta menggunakan pertanyaan pilihan ganda. Kami menggunakan pengambilan sampel bertujuan untuk memilih responden kami, dan kami menggunakan statistik deskriptif untuk memahami hasilnya. Temuan studi ini memberikan bukti bahwa mahasiswa dapat memperoleh manfaat dari pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi Islam dengan mempraktikkan pengelolaan uang yang lebih terorganisir, hati-hati, dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
Abstract:Perkembangan digital marketing telah mendorong UMKM halal untuk beradaptasi dengan pola pemasaran berbasis teknologi. Namun, praktik digital marketing yang tidak selaras dengan nilai-nilai syariah berpotensi melemahkan kepercayaan…
epercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi digital marketing berbasis syariah serta perannya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada UMKM halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi konten pemasaran digital, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, amanah, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab, dalam strategi digital marketing berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan dan penguatan kepercayaan konsumen. Strategi digital marketing berbasis syariah tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan citra UMKM halal, tetapi juga mendorong loyalitas konsumen dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian digital marketing dan pemasaran syariah, serta kontribusi praktis bagi pelaku UMKM halal dalam merancang strategi pemasaran digital yang etis dan berorientasi pada kepercayaan konsumen.
Abstract:Wakaf uang berjangka waktu merupakan instrumen perwakafan yang memberikan hak kepada wakif untuk memperoleh kembali pokok wakaf setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, namun pengaturan mengenai batas tanggung jawab…
awab nadzir terhadap penurunan nilai wakaf akibat faktor ekonomi masih belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nadzir dan implikasi yuridisnya dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzir berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penerima amanah sekaligus pihak yang terikat hubungan kontraktual dengan wakif, sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pengembangan, serta pengembalian pokok wakaf. Tanggung jawab nadzir tidak bersifat mutlak dan hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan norma mengenai batas tanggung jawab nadzir terhadap risiko ekonomi eksternal yang menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam wakaf uang berjangka waktu.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor…
13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara regulasi normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UM Jember telah menunjukkan komitmen administratif melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan penerbitan Peraturan Rektor Tahun 2024. Namun, secara substansial, infrastruktur fisik kampus masih belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas universal, khususnya pada aspek hubungan vertikal (lift dan ramp antar-lantai) serta fasilitas sanitasi khusus disabilitas di gedung-gedung utama. Terdapat kesenjangan antara kepatuhan kebijakan (policy compliance) dengan implementasi teknis yang disebabkan oleh kendala anggaran dan desain bangunan lama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peta jalan pembangunan infrastruktur inklusif yang terukur untuk menjamin hak pendidikan yang setara bagi mahasiswa disabilitas.