Abstract:Bank Syariah di Indonesia pertama kali didirikan tahun 1992 yang bernama Bank Muamalat. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia lebih lambat dari pada Negara lain namun Perbankan Syariah akan semakin berkembang.…
ang. Pada tahun 1992-1998 di Indonesia hanya memiliki satu bank syariah yaitu Bank Muamalat yang terus eksis sampai sekarang. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah yang dilaksanakan berdasarkan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah adalah untuk mencapai Kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan dengan menerbitkan panduan; Menerapkan aturan praktis untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik; Produktivitas dan daya saing untuk melakukan perubahan kegiatan usaha bank konvensioanal menjadi bank umum berbasis syariah dan membuka cabang; Dalam rangka melindungi sistem dan menciptakan manfaat ekonomi guna meningkatkan kontribusi sektor perbankan syariah; Pengembangan sumber daya insani (SDI); Rencana aksi untuk meningkatkan kinerja sosial bank syariah yang dilakukan melalui peran perbankan syariah dalam memfasilitasi hubungan Valuntary Sector (dana sosial) dan perkembangan ekonomi masyarakat.
Abstract:Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), memiliki kontrol penuh terhadap tingkatan tertinggi dalam hal otonomi mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk tenaga pendidik (tendik). serupa dengan perusahaan…
n Badan usaha milik negara (BUMN). mereka memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan mereka sendiri. penetapan status PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah. dasar hukum munculnya PTN-BH adalah setelah terbitnya UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan pengelolaan otonomi perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu. sistem UKT untuk memberikan subsidi silang dari mahasiswa ke mahasiswa bertujuan memberikan keadilan secara ekonomi. menggantikan sistem Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), sesuai dengan Surat Edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013 perihal Uang Kuliah Tunggal mulai angkatan 2013 mahasiswa menggunakan sistem pembayaran UKT bukan lagi menggunakan sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). melihat kondisi realita saat ini permasalahan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi masalah persemester hampir di seluruh PTN-BH di Indonesia esensi dari subsidi silang sepertinya kurang tepat, kenyataannya PTN-BH secara gamblang melakukan komersialisasi pendidikan memiliki kendali penuh atas kontrol sumber daya ekonomi di masing-masing kampus PTN-BH, mengakibatkan penentuan tarif nominal UKT di kampus PTN-BH sangat tinggi, menjadikan pendidikan bersifat eksklusif hanya masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi dapat merasakan pendidikan bermutu.
Abstract:Kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia mempunyai dampak yang mendasar atau signifikan terkait kinerja perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan tersebut ialah untuk…
mencapai stabilitas nilai tukar, inflasi yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkelanjutan. Dampak positif adanya kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terbukti melalui stabilitas sistem keuangan, stabilnya suku bunga, dan nilai tukar yang terjaga. Selain itu, kebijakan moneter ini juga mempengaruhi kinerja perbankan melalui profitabilitas bank, penyaluran kredit, serta kualitas aset bank. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan moneter melalui investasi, konsumsi, dan juga perdagangan, dimana suku bunga yang rendah dan nilai tukar yang stabil memiliki peran sentral dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun pendek.
Abstract:Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar (SIPSM-SK) di Kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi modern untuk mengelola proses administrasi surat secara efisien dan efektif. Sistem…
istem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan surat masuk dan surat keluar, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pencarian, hingga distribusi surat. Dengan menggunakan teknologi informasi, SIPSM-SK membantu meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan surat, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SIPSM-SK, diharapkan Kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengelola surat masuk dan surat keluar.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara keuangan neraca bank sentral dan neraca pembayaran internasional. Keuangan neraca bank sentral mencerminkan kesehatan keuangan institusi yang bertanggung jawab…
atas pengelolaan mata uang negara, sementara neraca pembayaran internasional mencakup aliran keuangan yang melibatkan transaksi antara suatu negara dengan negara lain. Studi ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan mengambil sampel data dari berbagai negara selama periode waktu tertentu.
Melalui analisis yang cermat, temuan utama penelitian ini mengungkapkan adanya hubungan yang signifikan antara keuangan neraca bank sentral dan neraca pembayaran internasional. Perubahan dalam komponen keuangan neraca bank sentral, seperti cadangan devisa, hutang luar negeri, atau aset luar negeri, dapat mempengaruhi kinerja neraca pembayaran internasional suatu negara. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral dalam mengelola keuangan mereka juga dapat berdampak pada neraca pembayaran internasional.
Implikasi dari temuan ini adalah bahwa keuangan bank sentral memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional suatu negara. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini dapat membantu para praktisi keuangan, pengambil kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan strategi yang tepat dalam mengelola keuangan negara dan menjaga keseimbangan pembayaran internasional.
Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas cakupan analisis dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan antara keuangan neraca bank sentral dan neraca pembayaran internasional.
Abstract:Penelitian ini mengevaluasi upaya peningkatan hasil belajar siswa kelas VI Semester II di SDN Petemon X/358 Surabaya pada mata pelajaran PPKn, terutama fokus pada materi ASEAN. Evaluasi awal menemukan tantangan signifikan…
n dalam kinerja siswa, dengan rata-rata nilai 52, di bawah amban KKM sekolah yaitu 80. Penelitian menyelidiki proses proses pembelajaran PPKn dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa melalui Model Pembelajaran Explicit Instruction. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research). Hasil menunjukkan peningkatan kinerja dari 53% ke 84% pada siklus kedua. Penelitian menyoroti pentingya eksplorasi terus-menerus terhadap metodologi pengajaran dan pengembangan sumber belajar. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi interaksi guru-siswa dalam konteks eksplicit instruction, serta skalabilitas model ini ke berbagai pengaturan pendidikan dan mata pelajaran. Dampak dalam jangka Panjang model ini perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk pemahaman komprehensif.
Abstract:Penilaian kinerja pegawai merupakan aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso, penilaian kinerja pegawai telah…
ah diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan (SPK) menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guna meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan efisiensi dalam proses penilaian.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi SPK berbasis AHP dalam penilaian kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer HRD, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap proses penilaian kinerja yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa AHP memungkinkan penilaian kinerja pegawai dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan, seperti produktivitas, kualitas kerja, kehadiran, dan kontribusi terhadap organisasi. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari manajer, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria dan subkriteria.
Implementasi SPK berbasis AHP telah meningkatkan objektivitas dan konsistensi dalam penilaian kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso. Selain itu, sistem ini juga telah mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam proses penilaian.
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penilaian kinerja pegawai yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan panduan praktis bagi organisasi lain yang tertarik untuk mengimplementasikan sistem serupa.
Abstract:Kepemimpinan etis dan kepuasan kerja karyawan saling terkait erat. Secara umum, pekerja cenderung lebih terlibat dan merasa puas ketika mereka memandang pemimpinnya transparan, jujur, dan adil. Dalam praktiknya, etika kepemimpinan…
pemimpinan melibatkan eksplorasi bagaimana setiap keputusan akan mempengaruhi kinerja karyawan di suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja karyawan dalam linkungan kerja yang dipengaruhi oleh etika kepemimpinan. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei pada 16 karyawan franchise Gacoan di daerah Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Melalui suvei yang telah dilakukan, maka hasil dari penelitian ini ialah implementasi etika kepemimpinan pada franchise Gacoan dinilai cukup baik.
Abstract:Manajemen Risiko sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan secara baik bagi dunia pebankan, khususnya Bank BRI sebagai keberlangsungan kinerja yang berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan tentunya tidak…
menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau bagi dunia perbankan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi risiko operasional di Bank BRI Unit Umbulsari. Penelitian ini menggunakan pendekekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah terdapat beberapa factor khususnya dari risiko operasioal yang memungkinkan mempengaruhi terhadap kinerja perbankan yang mana dampaknya bervariasi dimulai dari rendah, sedang, bahkan besar. Begitu juga dengan frekuensi terjadinya risiko yang mana risiko tersebut cukup sering terjadi dan jarang terjadi. Jadi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko harus lebih peduli dan tanggap mengidentifikasi risiko tersebut sehingga dapat meminimalisir kerugian yag dialami. Implikasi dan tindakan yang harus diambil untuk mengantisipasi dan menghindari risiko operasional di Bank BRI Unit Umbulsari.
Abstract:Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan…
engajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.