Abstract:PT PHR perlu membangun dan melakukan sosialisasi strategi komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder. Namun salah satu tantangan yang dihadapi BUMN, termasuk PT PHR, dalam penerapan GCG adalah kurangnya pemahaman…
dan kesadaran tentang pentingnya GCG oleh semua elemen perusahaan. Hal ini bisa berakibat pada penyerapan yang rendah dan implementasi GCG yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi dalam sosialisasi GCG pada BUMN, dengan menggunakan studi kasus PT Pertamina Hulu Rokan. Melalui analisa komunikasi, penelitian ini berharap dapat menemukan strategi optimis dalam sosialisasi GCG yang efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas BUMN. Sehingga jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analisis sederhana yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi dalam sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Pertamina Hulu Rokan telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya skor transparansi informasi, pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku, serta implementasi CSR yang memiliki kontribusi signifikan dalam peningkatan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Perusahaan juga menunjukkan komitmen dalam memberikan perlakuan adil kepada semua stakeholder. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat membantu memperkaya diskusi akademis tentang bagaimana menerapkan dan mensosialisasikan GCG dalam konteks budaya dan ekonomi tertentu.
Abstract:Pegawai merupakan salah satu aspek terpenting didalam sebuah organisasi dan perusahaan, pegawai memiliki peran untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maupun meningkatkan pemasukan oleh karena itu diharapkan perusahaan…
usahaan dapat menempatkan pegawai sesuai skill dan juga kemampuannya. Walaupun terkadang merasa sukar untuk melakukan penempatan dan mengevaluasi hasil data secara langsung sehingga dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang sudah terkomputerisasi dan nantinya mampu memecahkan permasalah yang dialami oleh pihak rumah sakit umum daerah pasaman barat
Abstract:Key Distro Kisaran adalah sebuah toko yang menjual pakaian dan aksesoris merek ternama yang dikembangkan oleh kalangan muda. Toko ini sadar bahwa perkembangan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi kinerja bisnis di semua…
ua sektor, baik itu bisinis yang bergerak dibidang dagang maupun jasa. Untuk tetap bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat, pihak toko terus mengembangkan teknologi dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Dalam upaya ini, Key Distro Kisaran menggunakan Electronik Customer Relationship Management (E-CRM) sebagai pelayanan personal kepada pelanggan. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman yang konsisten, kepuasan pelanggan, dan menjalin hubungan yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Dengan penerapan E-CRM yang baik, perusahaan dapat berinteraksi dengan calon pelanggan dan pelanggan tetap dengan mudah, serta memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga memungkinkan pelanggan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan konsep Costumer Relationship Management (CRM) pada toko Key Distroagar menciptakan loyalitas dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Adapun hasil dari kegiatan penelitian ini berupa Penerapan CRM kedalam bentuk Aplikasi berbasis Web agar nantinya dalam proses transaksi penjualan dan pengiriman produk menjadi lebih mudah dan efektif.
Abstract:Kinerja perusahaan itu sendiri adalah hasil dari sebuah kegiatan manajemen pada sebuah perusahaan. Tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan bisa dilihat dari kinerja perusahaan yang dihasilkan. Semakin tinggi hasil kinerja…
perusahaan tersebut akan semakin sukses pula perusahaan tersebut. Adapun indikator perusahaan tersebut dapat dikatakan sukses dilihat dari kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba, kemampuannya untuk terus tumbuh dan berkembang (growth), kemampuannya untuk mendapatkan proyek yang berkelanjutan (sustainable) serta yang tidak kalah penting adalah kemampuan perusahaan tesebut untuk bersaing (competitve) dengan perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri. Kesimpulan pada penelitian ini terdiri dari secara parsial hubungan kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara parsial etika kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara parsial tanggung jawab berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja kayawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara simultan hubungan kerja, etika kerja dan tanggung jawab berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Hotel Majestic Pekanbaru.
Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Abstract:Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender. Fokus utama adalah analisis hak-hak tenaga kerja perempuan,…
n, meliputi upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan cuti melahirkan, yang dijamin dalam peraturan ketenagakerjaan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung perlindungan ini, pelaksanaan di lapangan masih terkendala diskriminasi gender dan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan secara merata dan konsisten.
This research discusses legal protection for female workers in Indonesia by examining aspects of employment law and the principles of gender equality. The main focus is an analysis of women's labor rights, including fair wages, occupational health and safety protection, as well as maternity leave policies, which are guaranteed in labor regulations and international instruments that Indonesia has ratified. The research results show that, although regulations support this protection, implementation in the field is still hampered by gender discrimination and a lack of company compliance with existing regulations. This research recommends increasing supervision, law enforcement and outreach to ensure the fulfillment of women's labor rights evenly and consistently.
Abstract:Peningkatan jumlah pekerja lepas di berbagai bidang industri, mendorong perlunya kajian mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka dalam regulasi ketenagakerjaan setempat. Meski pekerja lepas memberikan fleksibilitas…
ksibilitas dan keuntungan bagi perusahaan, status ketenagakerjaan mereka yang khas seringkali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kurangnya jaminan perlindungan hukum. Penelitian kualitatif ini bersifat yuridis normative, deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dari data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan, dan informasi maksud dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi pekerja lepas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan solusi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum pekerja lepas, menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta berkontribusi pada diskusi akademis dan praktik mengenai perlindungan hukum pekerja lepas di era ekonomi digital yang terus berkembang.
Abstract:Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada…
a resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.
Abstract:System informasi penggajian karyawan adalah solusi perangkat lunak yang khusus dikembangan untuk memudahkan pengolahan proses penggajian karyawan pada dinas pertanian dan ketahanan pangan bondowoso, Sistem informasi ini…
i memiliki beberapa fitur utama antara lain mengelola data karyawan, menghitung gaji, dan membuat laporan penggajian. Pertama, sistem akan menyimpan dan mengelola informasi karyawan seperti data pribadi, informasi pekerjaan, dan riwayat kehadiran. Data ini akan memudahkan perusahaan untuk memantau dan mengelola informasi karyawan. Selanjutnya sistem akan melakukan perhitungan gaji berdasarkan informasi yang tersedia seperti gaji pokok, tunjangan, potongan dan bonus. Sistem akan menerapkan peraturan perusahaan yang berlaku dan menghasilkan jumlah gaji yang akurat untuk setiap karyawan. System ini akan membantu memastikan keadilan dan akurasi dalam peroses penggajian karyawan. Dan Sistem ini dibuat untuk mengelola, dan mempermudah proses data penggajian karyawan secara otomatis. terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pengajian. permasalahan yang dihadapi adalah proses pembuatan slip gaji masih dilakukan secara manual. sehingga memerlukan intervensi manual yang dapat meningkatkan risiko kesalahan serta menghabiskan waktu. Adapun Metode yang digunakan adalah metode Waterfall serta penggunaan ERD (Entity Relationship Diagram), DFD (Data Flow Diagram), Laporan ini akan mencakup informasi tentang gaji karyawan, potongan, tunjangan, dan total gaji yang diterima setiap bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan perancangan system gaji karyawan berbasis web pada dinas pertanian bondowoso.
Abstract:Revolusi Industri 5.0 menandai transisi menuju otomatisasi dalam berbagai proses, di mana teknologi internet tidak hanya menghubungkan manusia di seluruh dunia, tetapi juga menjadi fondasi bagi transaksi online antara pemerintah…
merintah dan masyarakat. Teknologi berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, dan seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi semakin mendukung pengolahan data dan informasi. Salah satu penerapan teknologi informasi yang signifikan adalah dalam pengelolaan inventaris di instansi atau perusahaan, yang penting untuk mencatat dan memantau status barang inventaris. Inventarisasi merupakan kegiatan krusial yang mencakup pencatatan, penghitungan, dan pelaporan aset di setiap unit kerja. Hal ini berfungsi sebagai laporan penggunaan finansial dan tolak ukur kebutuhan sarana dan prasarana. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi saat ini memerlukan metode pengembangan sistem informasi inventaris barang. Meskipun telah menggunakan komputer untuk pendataan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan data inventaris. Oleh karena itu, perancangan sistem informasi inventarisasi barang menjadi solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan inventaris di DPMPTSP, serta mendukung pengembangan pengelolaan inventaris di Kabupaten Banyuwangi.