Abstract:The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning…
ing of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.
Abstract:Withdrawal of Waqf Assets based on Decision No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh because the objects which are waqf assets belonging to the Bireueen Islamic Education Society have been misused by the Bireueen Ministry of Religious…
Affairs in a dysfunctional manner, namely the waqf objects are recorded as Public Property. In order for the irregularity of the waqf assets to be in accordance with the waqf pledge made, the owner of the waqf rights takes over the waqf assets. The validity of Nazir as the owner of the waqf rights in the event of misappropriation of waqf assets based on Resolution no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh is reviewed from the provisions of Article 42 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which explains: "It is the duty of nazhir to manage and dispose of waqf assets for their intended use, according to their function and designation." So that the waqf assets that were originally borrowed by the owner of the waqf rights can be disposed of if there is misuse of waqf assets. The Judge's reason for permitting the takeover of misused waqf assets in Decision no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, based on the findings of the facts by the Judge, is of the opinion that legally there is no legal justification for the Defendant/Applicant to hold objects that are unlawfully and unlawfully owned and managed as YPI Bireuen's claim property.
Abstract:The reason for dividing inheritance while the heirs are still alive is to avoid conflicts that will give rise to conflicts between heirs and not contradict Islamic law. The provisions of the Compendium of Islamic Law regarding…
arding the distribution of inheritance to living heirs provide evidence that the condition of the testator's death remains an implicit condition for inheritance of his assets in the form of inheritance. However, the Compilation of Islamic Law provides another way to carry out the distribution of inheritance before the death of the heirs as stated in Article 187 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. The Islamic legal view regarding the distribution of inheritance to living heirs can be taken if there is a risk of disputes and conflicts between heirs that result in losses.
Abstract:The provisions of Marriage and positive law in Islam are designed to validate marriages conducted without proper evidence as provided by Marriage Law No. 1 of 1974. The reason for the isbat of marriage. can be done by showing…
owing that the marriage was conducted before the marriage certificate, or it can be done for reasons such as the loss of the marriage certificate or marriage record, confirming the child's status for divorce and inheritance, and many more. The marriage process to determine the child's guardian in the study of Islamic law and positive law is carried out after the trial judge receives the application and examines the requested materials and hears the witnesses. The opinion of the scholar Abdullah Ali Husein and the fiqh experts regarding the itsbat of marriage to determine the parentage of a child if it is not intended for marriage, then A child is called an illegitimate child. This is related to the legal rights received by children from their parents. Illegitimate offspring have a civil relationship only with the mother and the mother's family.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.
Abstract:Penelitian ini mengkaji secara kritis kelemahan desain database dalam konteks keamanan sistem informasi modern. Desain database yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kebocoran data dan menurunkan…
urunkan integritas sistem informasi pada organisasi. Melalui metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap 35 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kelemahan desain database ke dalam lima kategori utama: (1) kelemahan normalisasi dan struktur relasional, (2) kurangnya kontrol akses dan autentikasi, (3) minimnya enkripsi data, (4) absennya audit trail dan logging, serta (5) ketiadaan prosedur backup dan recovery yang memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa 78% kasus kebocoran data yang diteliti disebabkan oleh kelemahan pada lapisan desain database, bukan semata-mata dari serangan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Security by Design dalam perancangan database merupakan langkah fundamental untuk melindungi aset data organisasi dan menjaga kepercayaan pengguna. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi penerapan framework database security yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem.
Abstract:Inflasi merupakan fenomena moneter yang secara langsung mendegradasi nilai riil uang dan melemahkan daya beli masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, inflasi dievaluasi tidak hanya dari aspek teknis moneter melainkan juga…
ga melalui dimensi etika, keadilan distributif, dan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis narrative literature review, yang menyintesis kerangka konseptual dan temuan empiris dari berbagai sumber akademis bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memicu redistribusi kekayaan yang tidak adil dan sangat merugikan kelompok berpendapatan tetap serta masyarakat miskin. Ekonomi Islam mengklasifikasikan inflasi menjadi inflasi alamiah (natural inflation) dan inflasi akibat kesalahan manusia (human error inflation), di mana faktor kesalahan manusia didorong oleh korupsi, tata kelola yang buruk, serta distorsi pasar seperti penimbunan (ihtikar), manipulasi harga, dan praktik spekulatif. Guna memitigasi dampak tersebut, ekonomi Islam menawarkan solusi struktural dan moral yang komprehensif, meliputi penyelarasan jumlah uang beredar dengan output sektor riil, penegakan regulasi anti-monopoli, internalisasi perilaku konsumsi yang etis (menghindari israf dan tabdzir), serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial demi menjaga kemaslahatan umat (maslahah).
Abstract:Riset terdahulu atau riset yang relevan memiliki peranan penting dalam memperkuat hubungan antar variabel dalam suatu penelitian ilmiah. Artikel ini mereview berbagai faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen pada marketplace,…
ketplace, khususnya kemudahan penggunaan aplikasi dan kenyamanan berbelanja. Tujuan dari penulisan literature review ini adalah untuk menganalisis hubungan antar variabel berdasarkan penelitian terdahulu serta membangun hipotesis yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan jurnal ilmiah yang relevan dari Google Scholar. Hasil literature review menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen karena memberikan kemudahan navigasi, efisiensi transaksi, dan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Selain itu, kenyamanan berbelanja juga berpengaruh terhadap minat beli melalui rasa aman, kemudahan akses, serta fleksibilitas dalam proses pembelian. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor lain seperti promosi, harga, dan kepercayaan konsumen juga turut mempengaruhi keputusan pembelian pada marketplace. Oleh karena itu, kemudahan penggunaan aplikasi dan kenyamanan berbelanja menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat beli konsumen di era digital.
Abstract:Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perempuan memiliki peran penting sebagai…
bagai pengelola pangan rumah tangga, pelaku usaha pertanian, serta agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis lingkungan melalui berbagai praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai perempuan, ketahanan pangan, dan lingkungan. Analisis penelitian menggunakan Teori Optimalisasi (Siagian, 2014; Heizer et al., 2020) sebagai kerangka utama, dengan lima indikator yaitu efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan, yang dilengkapi oleh Teori Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment Theory) yang dikembangkan oleh Naila Kabeer (1999) sebagai teori pendukung. Teori pemberdayaan ini menekankan bahwa akses terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, dan pencapaian kesejahteraan menjadi faktor pelengkap dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan pekarangan pangan, diversifikasi konsumsi pangan keluarga, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi sederhana berbasis sumber daya lokal, sebagaimana tercermin dari pencapaian indikator efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan dalam Teori Optimalisasi. Namun demikian, optimalisasi peran perempuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran perempuan yang didukung oleh pemberdayaan berbasis lingkungan merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
Abstract:Myofascial Pain Syndrome (MPS) merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang ditandai dengan adanya myofascial trigger point yang menimbulkan nyeri lokal maupun nyeri alih, kekakuan otot, serta keterbatasan fungsi gerak.…
erak. Kondisi ini banyak terjadi pada populasi usia dewasa dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari serta menurunkan produktivitas kerja. Berbagai intervensi fisioterapi telah digunakan untuk menangani MPS, di antaranya Instrument-Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM) dan manual therapy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IASTM dan manual therapy terhadap penurunan nyeri pada kasus Myofascial Pain Syndrome pada usia dewasa. Penelitian menggunakan metode narrative review dengan menganalisis 20 artikel ilmiah yang diperoleh dari basis data Google Scholar, ScienceDirect, dan PubMed pada rentang tahun 2017–2024. Artikel yang dipilih merupakan penelitian dengan desain randomized controlled trial dan quasi-experimental yang mengevaluasi parameter nyeri menggunakan instrumen seperti Visual Analog Scale (VAS), Numeric Pain Rating Scale (NPRS), Pressure Pain Threshold (PPT), dan Neck Disability Index (NDI). Hasil kajian menunjukkan bahwa baik IASTM maupun manual therapy mampu menurunkan intensitas nyeri secara signifikan serta meningkatkan fungsi muskuloskeletal pada pasien MPS. IASTM juga menunjukkan peningkatan ambang nyeri tekan dan peningkatan range of motion pada beberapa penelitian. Secara keseluruhan, kedua intervensi tersebut dapat direkomendasikan sebagai pendekatan fisioterapi berbasis evidence-based practice dalam penanganan Myofascial Pain Syndrome pada usia dewasa.