Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi pembayaran digital, khususnya QRIS, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian…
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan jelas dari konsumen dapat melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait kesepakatan dan causa yang halal. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan regulasi Bank Indonesia yang melarang surcharge. Oleh karena itu, pelaku usaha berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian yang dialami pelaku usaha non debitur akibat penempelan label menunggak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan…
dekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta hak atas kehormatan dan data pribadi. Oleh karena itu, bank wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pihak non debitur guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum…
kum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.
Abstract:Marriage from an Islamic legal perspective through mobile phone communication is a new issue, as there is no standard fiqh book on this matter. The validity of marriage through telecommunications does not yet have its own…
n legal status because the Marriage Law 1 of 1974 does not regulate the law of prenuptial agreements. Legal analysis of the Islamic legal concept of marriage through telecommunications requires a search for law ( rechtsvinding ) by judges as conservative parties. Even in lawless environments, there are attempts to violate or break well-enforced rules and regulations. Efforts to interpret existing law properly can be applied in all future cases, because the law is sometimes unclear, incomplete, or not up-to-date ( rechtsvinding ). In other words, judges must adapt the law to more serious cases, because existing law cannot cover all social phenomena.
Abstract:The Company may be examined for information or reports if it is suspected that the Company has committed an unlawful act that is detrimental to shareholders or other people or members of the board of directors or commissioners,…
ioners, an unlawful act and is detrimental to shareholders and other people. The obligation to hold an extraordinary general meeting without the presence and knowledge of shareholders in Decision Number 92 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk is a case that can be imposed by a judge with sanctions for the organizer to and return one hundred shares) NV Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy filed an appeal after 14 days of the judge reading the decision
Abstract:The provisions of Marriage and positive law in Islam are designed to validate marriages conducted without proper evidence as provided by Marriage Law No. 1 of 1974. The reason for the isbat of marriage. can be done by showing…
owing that the marriage was conducted before the marriage certificate, or it can be done for reasons such as the loss of the marriage certificate or marriage record, confirming the child's status for divorce and inheritance, and many more. The marriage process to determine the child's guardian in the study of Islamic law and positive law is carried out after the trial judge receives the application and examines the requested materials and hears the witnesses. The opinion of the scholar Abdullah Ali Husein and the fiqh experts regarding the itsbat of marriage to determine the parentage of a child if it is not intended for marriage, then A child is called an illegitimate child. This is related to the legal rights received by children from their parents. Illegitimate offspring have a civil relationship only with the mother and the mother's family.
Abstract:There is no probationary period in PKWT. Law Number 13 concerning Manpower of 2003 states: The employment contract imposed does not require a probationary period. If a probationary period is required in the employment contract,…
ntract, the probationary period does not apply. Certain provisions of the Temporary Employment Contract (PKWT) and the reasons for the probationary period change to a Permanent Employment Contract (PKWTT), so that when they carry out Termination of Employment (PHK) they are entitled to a fixed salary.
Abstract:Factors that cause airlines to cancel flights include commercial, technical, operational, weather, and airport factors. Airlines are responsible for canceling departures due to health care requirements (accelerated testing):…
ng): if a passenger tests positive for antigen, they must undergo a PCR test; if negative, they can continue, and the price of the ticket is returned to fly back at least 3 days later. If the passenger gets a PCR test, they must quarantine for 14 days, rescheduling the ticket according to the passenger's status after quarantine. Or the entire ticket will be refunded. There are no specific provisions for consumer legal protection for departure cancellations due to failure to complete health care (accelerated testing), but compliance is not limited to Law Number 1 of 2009 concerning Aviation is not achieved. However, passengers as consumers have legal protection under the Consumer Protection Law relating to passenger rights as consumers of air transportation services, and the Civil Code relating to the status of passengers as parties to a transportation contract with airlines.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.