Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat papua di tengah konflik dengan KKB dan apa yang menjadi kendala pemerintah dan…
aparat penekah hukum dalam melindungi masyarakat papua dari ancaman kekerasan oleh KKB. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat Papua melalui kebijakan konstitusional, otonomi khusus, dan pendekatan keamanan serta pembangunan, namun masih terkendala faktor geografis, infrastruktur, kapasitas aparat, dan koordinasi. Karena itu, diperlukan penguatan sinergi, peningkatan kapasitas, dan percepatan pembangunan agar perlindungan hukum lebih efektif dan menyeluruh.
Abstract:Pisah ranjang pada masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, sebagai solusi sementara dalam mengatasi konflik rumah tangga yang dipengaruhi faktor budaya, sosial, dan agama dalam menentukan durasi, pola, dan dampaknya…
nya pada hubungan suami istri. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, memahami peran keluarga dan tokoh-tokoh terkait dalam proses tersebut, serta menganalisis dinamika tersebut memengaruhi keputusan pasangan untuk memilih rujuk atau bercerai. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, dan menganalisis data dengan analisa tematik. Temuannya, praktik pisah ranjang dalam masyarakat tersebut mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, dan keluarga. Tindakan berfungsi sebagai solusi sementara untuk introspeksi dan perbaikan hubungan, terlihat pada kasus HT berkat dukungan keluarga. Namun, pada kasus lain, seperti AS, HR, dan SL, ketidakmampuan menyelesaikan konflik mendasar mengarah pada perceraian, ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan keluarga dan ekonomi serta faktor internal seperti komunikasi yang buruk menjadi pemicu utama, sementara dukungan keluarga dan tokoh masyarakat dalam mediasi sangat signifikan, praktik ini juga berdampak pada anak-anak, yang sering kali mengalami tekanan dan emosional akibat ketegangan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil dapat berhasil dalam beberapa kasus, terutama dengan adanya dukungan keluarga dan penerapan nilai-nilai Islam. Namun, dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik justru berujung pada perceraian.
Abstract:Artikel ini membahas tentang analisis risiko yang terkait dengan prinsip perlindungan hak desain industri yang proses pendaftarannya tanpa melalui tahap pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum…
um di negara lain untuk mengetahui apakah ada risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Beberapa di antaranya adalah risiko ketidakpastian, risiko duplikasi, risiko ketidaksesuaian, risiko kehilangan hak cipta, dan risiko konflik hak desain industri. Pengaturan Desain Industri di Negara Korea Selatan diharapkan dapat dijadikan acuan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual bidang Desain Insustri di periode yang akan dating. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman berbeda di setiap negara berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.
Abstract:Konflik antarwarga di wilayah perdesaan seringkali dipicu oleh persoalan sepele seperti perebutan aset bersama (tanah, jalan, air), gosip, atau persaingan ekonomi, namun dapat berkepanjangan dan merusak kerukunan sosial.…
Pendekatan mediasi formal atau hukum sering dianggap kaku dan tidak menyentuh akar budaya dan nilai-nilai masyarakat. Pengabdian masyarakat (abdimas) ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai wara’ dalam tasawuf yang menekankan kehati-hatian, menghindari syubhat (hal meragukan), dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat sebagai paradigma dan etika baru dalam mediasi konflik perdesaan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sukamaju, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sedang mengalami konflik batas lahan antarrukun tetangga. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan: (1) Pemetaan konflik dan identifikasi aktor, (2) Pelatihan nilai wara’ bagi tokoh adat dan pemuda sebagai calon mediator, (3) Fasilitasi mediasi berbasis prinsip wara’ (menghindari prasangka, ghibah, dan adu domba), dan (4) Pendampingan pascamediasi. Hasil menunjukkan bahwa paradigma wara’ berhasil menciptakan ruang dialog yang lebih tenang dan objektif. Para pihak yang berkonflik menunjukkan kesediaan untuk wara’ dari klaim absolut dan memilih jalan keluar yang sederhana dan adil. Kesepakatan damai berhasil dicapai dan diformalkan dalam berita acara desa. Diskusi menggarisbawahi bahwa nilai wara’ efektif meredam ego, mengurangi eskalasi emosi, dan mengembalikan fokus pada kemaslahatan bersama. Disimpulkan bahwa internalisasi etika wara’ dapat menjadi soft skill kritis bagi mediator lokal dan model resolusi konflik yang berkelanjutan berbasis kearifan spiritual Nusantara.
Abstract:Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Gaza yang meningkat eskalasi sejak Oktober 2023, menjadi salah satu isu internasional yang paling banyak diberitakan oleh media online Indonesia. Penelitian…
itian ini bertujuan untuk mengidentifikasi frame dominan yang digunakan media online Indonesia dalam memberitakan konflik tersebut menggunakan pendekatan komputasional berbasis topic modeling Latent Dirichlet Allocation (LDA). Sebanyak 127 artikel berita dikumpulkan dari berbagai media online Indonesia melalui metode web scraping pada platform Google News RSS, kemudian diproses melalui tahapan preprocessing teks meliputi cleaning, tokenisasi, stopword removal, dan stemming menggunakan library Sastrawi. Model LDA dengan K=4 topik diidentifikasi sebagai konfigurasi optimal berdasarkan coherence score tertinggi sebesar 0,5620. Hasil analisis menemukan empat frame dominan dalam pemberitaan, yaitu: (1) Frame Geopolitik dan Eskalasi Regional (21,3%), (2) Frame Diplomasi dan Negosiasi (32,3%), (3) Frame Dampak Ekonomi Global (17,3%), dan (4) Frame Kemanusiaan dan Korban Sipil (29,1%). Temuan ini menunjukkan bahwa media online Indonesia cenderung membingkai konflik Timur Tengah melalui lensa diplomatik dan kemanusiaan, dengan relatif sedikit perhatian pada dimensi ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metodologi analisis framing berbasis komputasional untuk konteks bahasa Indonesia.
Abstract:Orangutan Sumatera (Pongo abelii) merupakan satwa endemik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. Namun, populasi orangutan terus menghadapi ancaman akibat deforestasi, fragmentasi habitat,…
t, dan konflik manusia-orangutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan program konservasi orangutan Sumatera yang dilakukan oleh Yayasan Orangutan Sumatera Lestari–Orangutan Information Centre (YOSL–OIC) di Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, serta mengkaji kontribusi produk berbasis konservasi terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YOSL–OIC menerapkan pendekatan konservasi terpadu melalui restorasi ekosistem, penyelamatan orangutan, smart patrol, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain mendukung perlindungan habitat orangutan, program pemberdayaan masyarakat menghasilkan produk berbasis jahe merah seperti JELES, aromaterapi, dan body oil herbal yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara konservasi ekologis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mampu mendukung keberlanjutan konservasi orangutan Sumatera secara lebih efektif.
Abstract:Perang saudara Sudan yang pecah pada April 2023 menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Konflik ini terjadi akibat perebutan kekuasaan antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) dalam…
lam proses transisi politik Sudan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik, dampak kemanusiaan yang ditimbulkan, serta upaya perdamaian global yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari jurnal, buku, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Sudan telah menyebabkan pengungsian massal, krisis pangan, kerusakan infrastruktur publik, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika (AU), IGAD, Amerika Serikat, dan Arab Saudi melalui mediasi serta bantuan kemanusiaan. Namun, rendahnya kepercayaan antara pihak yang bertikai dan keterlibatan aktor eksternal masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Sudan.
Abstract:Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah seringkali menimbulkan dinamika sosial yang kompleks bagi masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan…
eradaan dan operasional TPA Klegen terhadap masyarakat Desa Klegen, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan pendekatan Social Impact Assessment (SIA), Stigma Sosial, dan Konflik Sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan teknik purposive sampling, serta studi dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas operasional TPA memicu masuknya sampah dalam skala besar yang menyebabkan dampak lingkungan berupa bau menyengat, pencemaran air, dan gangguan akses jalan. Dampak lingkungan tersebut berkembang menjadi dampak sosial secara langsung, seperti terganggunya aktivitas warga, terhambatnya mobilitas, dan kekhawatiran terkait kesehatan. Lebih lanjut, hal ini memunculkan keluhan dan persepsi negatif di masyarakat, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi yang hanya dirasakan oleh kelompok tertentu saja (seperti pemulung). Kondisi ini menyebabkan perubahan citra wilayah Desa Klegen dari lingkungan yang alami dan bersih menjadi desa dengan label negatif yang berujung pada terbentuknya stigma sosial di mata masyarakat luar. Kesimpulannya, dampak keberadaan TPA tidak bersifat tunggal, melainkan membentuk rangkaian proses dinamika sosial yang kompleks dan berkelanjutan dari aspek lingkungan hingga sosial kemasyarakatan.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program ceramah pengantin serta dampaknya terhadap keharmonisan perkawinan di KUA Kecamatan Medan Area. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan…
field research melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ceramah pengantin telah dilaksanakan secara terstruktur dan memberikan pembekalan terkait komunikasi, manajemen konflik, kesiapan emosional, serta nilai-nilai keagamaan. Program ini berkontribusi positif dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga, terutama dalam aspek komunikasi, pengelolaan konflik, dan kesadaran spiritual. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi peserta serta keterbatasan waktu dan fasilitas.