Abstract:Bank sentral memainkan peran penting dalam mengelola neraca pembayaran internasional suatu negara. Neraca pembayaran internasional mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain…
dalam periode waktu tertentu. Bank sentral bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola neraca pembayaran melalui berbagai kebijakan moneter dan nilai tukar.Defisit neraca pembayaran yang berkepanjangan dapat menyebabkan tekanan pada cadangan devisa dan nilai tukar suatu negara. Dalam situasi ini, bank sentral dapat mengambil langkah-langkah seperti menaikkan suku bunga untuk menarik aliran modal masuk atau memperketat kebijakan moneter untuk meredam permintaan domestik dan impor. Di sisi lain, surplus neraca pembayaran yang besar dapat menyebabkan apresiasi nilai tukar yang berlebihan, yang dapat merugikan sektor ekspor.Bank sentral juga berperan dalam mengelola cadangan devisa negara, yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan melindungi nilai tukar dari guncangan eksternal. Dengan mengawasi arus masuk dan keluar mata uang asing, bank sentral dapat mengambil tindakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran.Secara keseluruhan, pengelolaan neraca pembayaran internasional yang efektif oleh bank sentral sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mempromosikan perdagangan dan investasi internasional, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Abstract:Bagian tepenting pada negara perekomian ini salah satunya adalah bank sentral. Bank sentral berperan penting dalam menjaga kestabilan keuangan Negara. Bank Sentral juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur…
perekonomian suatu negara. Peran ini meliputi pengaturan kebijakan moneter, pengawasan perbankan, pengawasan lender of last resort, pengaturan sistem pembayaran, pengawasan stabilitas sistem keuangan, pengawasan kebijakan fiskal, dan pengawasan kebijakan moneter internasional. Dalam sintesis, Bank Sentral memainkan peran kunci dalam menjaga kestabilan perekonomian negara dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Abstract:Urgensi Ekonomi Internasional dalam Membangun Kualitas Masyarakat yang Madani dengan Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Hal ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, peranan…
an pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan, struktur perekonomian, pengembangan iptek untuk ekonomi, dan peran kerjasama perdagangan antara Indonesia dan negara lainnya. Jurnal ini akan menampilkan analisis dan penelitian terkait perkembangan ekonomi nasional di Indonesia, peran masyarakat madani dalam menghadapi masyarakat ASEAN, dan pengaruh perkembangan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakat.
Abstract:Masalah yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengembangkan dan menata pariwisata belum efektif. Ini terlihat dari cara destinasi wisata utama, seperti Pantai Papuma telah…
ah dikurangi.Barat dan timur laut.
Metode deskriptif kaulitatif digunakan dalam penelitian ini. Studi lapangan dan lembaga pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. Para informan dalam penelitian ini termasuk staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pengelolah tempat wisata, pengunjung tempat wisata, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tiga dimensi yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kabudayaan untuk pengelolaan wisata Kabupaten Jember tahun 2022-2023 masih kurang efektif.
David mencakup tiga dimensi: perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi; (1) Tidak adanya pengetahuan internal tentang bagaimana proses perumusan strategi dilakukan serta strategi yang telah disetujui internal untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum diterapkan dalam proses pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember. (2) Dimensi penerapan strategi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik, dan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dinas belum memenuhi standar
Kata kunci: Strategi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan Wisata. Masalah di lapangan menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan penataan kawasan (1) Ketidaktahuan internal tentang proses perumusan strategi dan strategi yang disepakati internal untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum diterapkan dalam proses pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember. (2) Dimensi penerapan strategi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik dan pelaksana tidak siap, yang menyebabkan kurangnya dukungan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini mengkaji standar pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember tentang prosedur pengajuan paspor, dengan menekankan efisiensi waktu dan biaya pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi…
migrasi Kelas 1 TPI Jember telah mencapai standar pelayanan dengan waktu pengerjaan maksimal 4 hari kerja, serta melakukan inovasi untuk mempercepat pengurusan paspor menjadi 1 hari. Pemohon wajib menanggung biaya yang ditetapkan oleh kantor imigrasi kelas I TPI Jember untuk permohonan paspornya, karena paspor sangat penting untuk perjalanan internasional. Hambatan terbesar dalam proses pelayanan adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kelengkapan dokumen yang diperlukan, padahal sarana, prasarana, dan personel yang kompeten telah memadai. Kajian ini menawarkan analisis mendalam mengenai operasionalisasi proses pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dan bagaimana dampaknya terhadap kepuasan masyarakat. Studi tambahan dapat menyelidiki metode yang berhasil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menilai dampak peningkatan percepatan paspor terhadap kualitas layanan dan kepuasan pengguna.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alur pemberian keputusan kredit kepada nasabah. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif…
iptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur pemberian keputusan kredit kepada nasabah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, melakukan wawancara dan kepustakaan. Narasumber dari penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. BPR Bumi Hayu Cabang Ambulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pemberian keputusan kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bumi Hayu Cabang Jember mulai dari tata cara permohonan dana oleh debitur, identifikasi kredit hingga realisasi kredit. Sistem yang diterapkan juga sudah efektif. Hal ini dilihat dari fungsi-fungsi internal yang terkait telah bekerja sesuai dengan tugasnya. Selain itu dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai kebutuhan dan cukup memadai.
Abstract:Kemajuan dalam dunia teknologi di era revolusi industri 5.0, semakin maju dan menciptakan perubahan kuhusnya dalam kebudayaan yang diwariskan melalui proses pendidikan yang disebut modernisasi. Hubungan modernisasi dan pendidikan…
endidikan dapat memberikan dampak yang positif dan negatif, terutama bagi siswa yang merupakan pemeran penting dalam pendidikan. Pandangan Giddens mengenai modernitas terkait erat dengan teori strukturasinya. Individu bukanlah objek dalam proses modernisasi melainkan individu memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini disamping keberadaan institusi pentng lain yang menopang modernitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Artikel ini meinggunakan metode keipustakaan seipeirtii buku, jurnal, maupun laporan hasiil seibeilumnya. Peineiliitiian keipustakaan yang lakukan sebelum terjun ke lapangan yaitu dengan mengumpulkan data guna menentukan topik penelitian dan merumuskan masalah. Untuk memudahkan peneliti menemukan hal-hal yang dibutuhkan serta mengetahui kepustakaan yang diperlukan ketika merasa asing. Untuk mendapatkan informasi, peneliti harus mencari sumber informasi sepeiti referensi umum dan khusus, manual, buku peigangan, laporan peineiliitiian, diiseirtasii, jurnal, einsiiklopeidiia dan bahan khusus laiinnya. Darii hasiil penelitian ini menemukan bahwa ada banyak dampak modernisasi pada dunia pendidikan misalnya kecanduan penggunaan internet, siswa tidak lagi tergantung pada guru dan orang lain. Itu sebabnya peran guru, orang tua, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan membimbing siswa sehingga mereka dapat meminimalkan dampak tersebut
Abstract:Narkotika sintetis dan semi-sintetis baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman dapat mengurangi kesadaran, rasa, nyeri, dan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan ilegal. Penelitian ini mengkaji…
gkaji tentang apa yang menyebabkan residivis narkotika golongan I melakukan residivis, seperti pada Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, dan bagaimana hakim menentukan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Studi kepustakaan menghasilkan data sekunder, sedangkan studi lapangan dan wawancara menghasilkan data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Berdasarkan Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, (1) Faktor Internal: faktor mental dan hilangnya kepercayaan mendorong pelaku untuk kembali menggunakan dan mengedarkan narkotika sehingga menimbulkan ketergantungan dalam jangka panjang. Faktor Eksternal: Masalah keluarga (komunikasi dan pengawasan yang buruk). Kembali ke pergaulan penyalahguna narkotika. (3) Kegagalan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 karena menjual narkotika golongan I tanpa izin. Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan faktor non yuridis bahwa perbuatan terdakwa sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat.
Abstract:Kejahatan mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP. Tindak pidana keterangan palsu ini di atas sumpah ini merupakan suatu perbuatan memberikan suatu pernyataan secara sengaja di atas sumpah tentang…
keadaan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu motif perbuatan curang, merekayasa suatu peristiwa atau untuk menutupi aib dan faktor eksternal disebabkan jabatannya sebagai Anggota DPRD sehingga pelaku berusaha menjaga nama baiknya. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/ Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu pertimbangan yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa dan selanjutnya Pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu hendaknya masyarakat menyadari bahwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara. Anggota DPRD selaku wakil rakyat hendaknya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian hendaknya Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebab hal ini dapat merugikan orang lain dan kemudian orang yang tidak bersalah dapat terkena sanksi pidana.
Abstract:Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk…
uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.
Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.
Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.