Abstract:Digitalisasi sistem pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi strategi penting dalam meningkatkan kinerja keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan menganalisis…
lisis pengaruh penggunaan QRIS terhadap efisiensi arus kas dan profitabilitas UMKM di Kecamatan Medan Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 96 pelaku UMKM yang dipilih melalui probability sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi arus kas serta profitabilitas UMKM, yang tercermin dari percepatan penerimaan kas, ketepatan pencatatan transaksi, peningkatan penjualan, dan efisiensi biaya operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QRIS berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM dan mendukung keberlanjutan serta daya saing usaha.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan dan keamanan data terhadap peningkatan kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard…
rd (QRIS). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta pengamatan umum terhadap fenomena penggunaan QRIS di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan menjadi faktor utama yang mendorong adopsi QRIS karena memberikan efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Sementara itu, keamanan data berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan kepercayaan pengguna, terutama terkait perlindungan informasi pribadi dan keamanan transaksi. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Dengan meningkatnya kepercayaan, penggunaan QRIS di Indonesia terus berkembang pesat, mendukung percepatan transformasi menuju ekosistem ekonomi digital yang inklusif, aman, dan terpercaya.
Abstract:Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia telah mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan teknologi finansial, salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).…
S). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat penggunaan, manfaat yang dirasakan, kemudahan, sikap, dan minat UMKM terhadap implementasi QRIS di Desa Umban Sari, Kecamatan Rumbai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS dinilai bermanfaat karena mempercepat transaksi, meningkatkan keamanan, menyederhanakan pencatatan keuangan, dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen digital yang semakin meningkat. Namun, masih terdapat kendala, terutama terkait jaringan internet yang belum stabil, literasi digital yang rendah, dan pemahaman yang belum merata tentang penggunaan QRIS. Kebijakan pemerintah melalui penetapan tarif MDR dan regulasi sistem pembayaran juga telah mendorong adopsi QRIS di kalangan UMKM. Dengan demikian, dukungan edukasi, infrastruktur digital yang lebih baik, dan pendampingan yang intensif diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan QRIS di lingkungan UMKM.
Abstract:Advances in information and communication technology have spurred substantial changes in legal transaction procedures in Indonesia, primarily through the utilization of electronic agreements. Agreements that were previously…
sly made in traditional paper formats are now frequently conducted digitally, raising legal concerns regarding their legality, validity, evidence, and legal protection for the involved parties, particularly consumers. Although electronic agreements are normatively recognized in the Civil Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions, practical implementation issues persist, leading to legal uncertainty. This research employs a normative legal methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to electronic agreements and civil legal protection. Qualitative descriptive analysis was conducted to investigate the legal status of electronic agreements and the legal protection available for the parties within the Indonesian legal framework. The discussion results indicate that electronic agreements possess legal validity and binding force equivalent to traditional agreements, provided they meet the criteria for a valid agreement as outlined in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information Technology Law. Legal protection in electronic agreements encompasses legal certainty, the recognition of electronic document and signature evidence, and consumer protection against detrimental standard clauses. Nevertheless, challenges remain in establishing party identification, ensuring the integrity of digital contracts, and addressing power imbalances between commercial entities and consumers. This study concludes that while electronic agreements are legally recognized under Indonesian civil law, enhancing legal protection requires strengthened regulations, consistent law enforcement, and improved legal and digital literacy among the public to ensure secure, fair, and equitable electronic transactions.
Abstract:The legal basis of a valid contract according to the Civil Code is regulated in Article 1338 of the Civil Code, namely that all formal contracts apply as law for the parties thereto. From this article it can be concluded…
that there is a principle of freedom of contract, but this freedom is limited by the law of coercion, so that the contracting parties must submit to the law of coercion. The legal consequences of a previous contract for the parties to the contract can be terminated by one of the parties who submits a request for cancellation, a demand for a refund or even a claim for compensation if misstatements and errors are found in the contract and the backdated date. The validity and date of withdrawal of physical evidence of the contract, it is necessary to first examine the conditions for the validity of the contract, which must meet the prerequisites (agreement of the parties), although Article 1321 of the Civil Code emphasizes the validity of the contract itself, which must not be the result of error, coercion or fraud.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi web Perpustakaan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai media informasi dan layanan peminjaman buku online guna mendukung transformasi digital layanan publik. Metode…
ode yang digunakan adalah System Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-struktural, dan studi dokumen dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengimplementasikan 15 fitur utama, termasuk katalog online berbasis full-text search, pendaftaran anggota daring, peminjaman digital dengan QR code pengembalian, serta dashboard administrasi real-time. Pengujian blackbox terhadap 50 test case menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 96% dengan waktu respons rata-rata 0,3 detik. Implementasi sistem meningkatkan efisiensi proses peminjaman dari 17 menit menjadi 2 menit per transaksi (peningkatan 88%) serta mempercepat rekapitulasi laporan harian dari 2 jam menjadi 15 menit. Tingkat kepuasan pengguna mencapai skor rata-rata 4,6 dari 5 (92%). Dengan demikian, aplikasi web yang dikembangkan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan aksesibilitas informasi perpustakaan daerah.
Abstract:The legal basis of a valid contract according to the Civil Code is regulated in Article 1338 of the Civil Code, namely that all formal contracts apply as law for the parties thereto. From this article it can be concluded…
that there is a principle of freedom of contract, but this freedom is limited by the law of coercion, so that the contracting parties must submit to the law of coercion. The legal consequences of a previous contract for the parties to the contract can be terminated by one of the parties who submits a request for cancellation, a demand for a refund or even a claim for compensation if misstatements and errors are found in the contract and the backdated date. The validity and date of withdrawal of physical evidence of the contract, it is necessary to first examine the conditions for the validity of the contract, which must meet the prerequisites ( agreement of the parties), although Article 1321 of the Civil Code emphasizes the validity of the contract itself, which must not be the result of error, coercion or fraud.
Abstract:Factors that cause airlines to cancel flights include commercial, technical, operational, weather, and airport factors. Airlines are responsible for canceling departures due to health care requirements (accelerated testing):…
ng): if a passenger tests positive for antigen, they must undergo a PCR test; if negative, they can continue, and the price of the ticket is returned to fly back at least 3 days later. If the passenger gets a PCR test, they must quarantine for 14 days, rescheduling the ticket according to the passenger's status after quarantine. Or the entire ticket will be refunded. There are no specific provisions for consumer legal protection for departure cancellations due to failure to complete health care (accelerated testing), but compliance is not limited to Law Number 1 of 2009 concerning Aviation is not achieved. However, passengers as consumers have legal protection under the Consumer Protection Law relating to passenger rights as consumers of air transportation services, and the Civil Code relating to the status of passengers as parties to a transportation contract with airlines.
Abstract:Perkembangan e-Court dan Elektronik Akta Cerai (EAC) merevolusi perceraian online di Indonesia, menimbulkan tantangan terhadap validitas akta nikah berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Pasal 39 & 41)1. Penelitian…
ini menganalisis implikasi perceraian digital terkait keamanan data, tanda tangan elektronik vs basah, dan kepastian status perkawinan pasca-putusan pengadilan agama. Pendekatan normatif-empiris menunjukkan bahwa meski EAC efisien via QR code dan SIPP, ketidaksesuaian regulasi memicu ambiguitas yang berpotensi sengketa harta gono-gini atau hak asuh anak; sehingga diperlukan amandemen UUP selaras PERMA No. 1 Tahun 2023 untuk perlindungan hukum komprehensif di era digital.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem e-Poin berbasis web guna meningkatkan kedisiplinan siswa melalui pencatatan pelanggaran dan prestasi secara digital di MI Salafiyah Syafi’iyah Putra…
ra Sukorejo. Sistem e-Poin dirancang untuk menggantikan metode konvensional berbasis kertas yang kurang efisien dan kurang transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses pengembangan sistem mengikuti model Waterfall dalam Software Development Life Cycle (SDLC), meliputi tahapan pengumpulan kebutuhan, analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem e-Poin mampu memberikan kemudahan dalam pendokumentasian pelanggaran, mempercepat proses pelaporan kepada wali santri, serta meningkatkan keterlibatan guru dan orang tua dalam pembinaan karakter siswa. Sistem ini dibangun menggunakan framework CodeIgniter 3 dengan database MySQL dan menyediakan fitur antarmuka yang mudah digunakan oleh berbagai pengguna, termasuk guru, admin, orang tua, dan siswa. Implementasi sistem ini mendukung program digitalisasi pendidikan yang sejalan dengan kebijakan Kurikulum Merdeka serta visi madrasah dalam membentuk siswa yang disiplin dan berkarakter.