Search Articles & Publications

Showing 150 articles found for "Kepentingan"

Analisis Laporan Keuangan Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Adhe Sya’banita Parros, Septia Renisa Siallagan, Nuraeni, Mey Linda, Hafidz Alauddin Rafi, Muhammad Alfarizi
Abstract: Laporan ini tentang analisis laporan keuangan sebagai alat penilaian kinerja perusahaan, dengan fokus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2018 hingga 2022… mengalami fluktuasi pada saat Indonesia terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan sumber datanya adalah laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur periode 31 Desember  2018 sampai dengan tahun 2022. Studi ini menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan dapat memberikan wawasan berharga tentang kinerja keuangan perusahaan, dan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang investasi atau kepemilikan perusahaan. Studi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas saat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Studi ini juga menyoroti kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar dan lingkungan industri saat mengevaluasi kinerja perusahaan. Studi ini menyarankan bahwa analisis laporan keuangan dapat menjadi alat yang berguna bagi investor, pemilik perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM MENJADI TRANSPARASI LAPORAN KEUANGAN PT. PAKUWON JATI, TBK

Bayu Nova Anggoro, Gloria Sifra Kurniawan, Yulia Riani, Erika Robekca Panjaitan, Nabila Putri Febrianti
Abstract: PT Pakuwon Jati, Tbk, sebuah perusahaan properti yang terdaftar di Indonesia. Pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk melindungi aset, memastikan pelaporan keuangan yang andal, dan mematuhi hukum dan peraturan.… turan. Penelitian ini mengevaluasi komponen-komponen sistem pengendalian internal Pakuwon Jati berdasarkan kerangka kerja, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Data dikumpulkan melalui laporan keuangan tahunan Pakuwon Jati, tbk. Temuan menunjukkan bahwa Pakuwon Jati telah menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang berlaku, mengedepankan transparansi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Namun, perusahaan perlu memiliki prosedur yang memadai untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengendalian internal secara berkala. Wawasan dari penelitian ini berkontribusi pada pemahaman praktik pengendalian internal di sektor properti Indonesia dan dampaknya terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Muhammad Ulul Fahmi, Nasrulloh Nasrulloh
Abstract: Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum… ukum untuk melindungi hak-hak anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan sah. Sementara itu, dalam hukum Islam, hak asuh anak (hadanah) berlandaskan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologisnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak asuh anak di luar nikah menurut pandangan hukum Islam dan kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka dengan mengumpulkan data terkait pengaturan hak asuh anak di luar nikah dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah berhak atas perlindungan dan pengasuhan, dengan prioritas hak asuh diberikan kepada ibu hingga usia tertentu, sedangkan ayah berkewajiban memberikan nafkah. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak setara bagi semua anak tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka, meliputi hak asuh, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian kewajiban dan hak asuh antara ibu dan ayah, kedua sistem hukum ini memiliki keselarasan dalam menjunjung kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan perlindungan hak anak di luar nikah, terutama dalam hal pengasuhan yang berfokus pada kesejahteraan anak.

Surat Al-Baqarah Ayat 188: Prinsip Hukum Islam Untuk Mencegah Penyalagunaan Kekuasaan

Fairusah, Qonita Najmah, Nasrulloh Nasrulloh
Abstract: Penelitian ini membahas penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada ayat 188 Surat Al-Baqarah yang melarang manipulasi harta untuk kepentingan pribadi. Dalam sistem pemerintahan, kekuasaan harus… dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi, merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam ayat tersebut dan dampaknya dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Metode yang dipakai dalam jurnsl ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan studi literatur, dengan analisis isi tematik untuk menggali prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial dan integritas merupakan pilar utama dalam ajaran Islam yang dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ayat 188 berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu dan masyarakat untuk menjaga keadilan dan transparansi, serta relevan dalam konteks kontemporer mengingat tingginya kasus korupsi di berbagai negara. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang etika hukum Islam dan peaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Meyti Yuniarti, Rusliandy, Agus Suarman Sudarsa
Abstract: Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan tingkat… kat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat yang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui penyusunan regulasi internal, pemanfaatan platform digital, serta pelibatan pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar unit kerja, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi strategi digital, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan komunikasi publik sebagai solusi implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada strategi adaptif dan kolaborasi antar pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam kajian implementasi kebijakan publik serta implikasi praktis bagi peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Analisis dan Perancangan Dashboard Sistem Informasi Literasi Digital untuk Pengambilan Keputusan di Pemerintah Kabupaten Batubara

Safrial
Abstract: Pemanfaatan sistem informasi dalam pemerintahan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data. Pemerintah daerah dituntut mampu mengolah data yang dihasilkan dari aplikasi… kasi layanan publik menjadi informasi yang ringkas, akurat, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Pemerintah Kabupaten Batubara telah mengembangkan aplikasi SIBAHAGIA (Sistem Informasi Batubara Harus Giat Inovasi) sebagai salah satu inovasi daerah yang menghasilkan data terkait aktivitas dan partisipasi digital masyarakat. Namun, data tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam bentuk informasi strategis untuk mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya pada program literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan informasi pemerintah daerah serta merancang dashboard sistem informasi literasi digital berbasis data aplikasi SIBAHAGIA. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis kebutuhan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan pemerintah daerah, perancangan dashboard menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC), serta pemodelan visualisasi informasi yang mengacu pada indikator kinerja utama (Key Performance Indicators). Hasil penelitian berupa rancangan dashboard yang menyajikan informasi literasi digital secara terintegrasi, meliputi tingkat penggunaan aplikasi, sebaran pengguna, dan capaian program literasi digital. Rancangan dashboard ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Batubara dalam melakukan monitoring dan evaluasi program literasi digital secara lebih efektif, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah berbasis dashboard.

لَا يَجوزُ الافْتِياتُ على الأئِمَّةِ وأصْحَابِ الوِلاياتِ فيما يَخُصُّهُم  “Tidak boleh mendahului (mengambil alih wewenang) para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka”

Ardiansyah, Ricky, Rustiani, Annisa
Abstract: Kaidah fiqh "لَا يَجوزُ الافْتِياتُ على الأئِمَّةِ وأصْحَابِ الوِلاياتِ فيما يَخُصُّهُم" (tidak boleh mendahului/mengambil alih wewenang para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka)… pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka) merupakan salah satu kaidah fiqh yang fundamental dalam menjaga keteraturan sosial dan persatuan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, penjelasan, dalil, dan aplikasi praktis dari kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan analisis kualitatif terhadap literatur fiqh dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Rajab, artikel ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut bukan untuk memberikan kekuasaan mutlak kepada pemimpin, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga sistem hukum dan mencegah anarki sosial (fawda). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip Sadd adz-Dzari'ah (menutup celah kerusakan) dan Jam'iyyah (kepentingan bersama), dengan pengecualian yang jelas ketika pemimpin memerintahkan kemaksiatan. Kesimpulannya, kaidah ini memiliki relevansi signifikan dalam menjamin ketertiban negara dan pencegahan perpecahan umat di era modern.

Membangun Generasi Muda di Indonesia Yang Berintegritas

Jemina Samosir
Abstract: Integritas merupakan nilai dasar yang membentuk karakter dan fondasi moral generasi muda di Indonesia. Sebagai calon pemimpin masa depan bangsa, generasi muda harus memiliki prinsip etika yang kuat, rasa tanggung jawab,… serta konsistensi dalam sikap dan perilaku. Artikel ini membahas pentingnya integritas dalam pengembangan generasi muda, tantangan yang muncul akibat globalisasi dan digitalisasi, serta peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memperkuat pembentukan karakter berbasis integritas. Melalui tinjauan pustaka dari sumber-sumber ilmiah nasional dan internasional, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter, keteladanan, dan lingkungan sosial yang berlandaskan nilai berkontribusi secara signifikan dalam membangun generasi muda Indonesia yang berintegritas. Penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi hal penting agar integritas dapat melekat dalam jati diri generasi muda dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Peran DPD RI dalam Penguatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Desentralisasi: Studi Kepemimpinan Pendidikan Dedy Iskandar Batubara

Firnanda, Rizky, M. Rizki Alfareza, Djorgie Prasandy
Abstract: Desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola pendidikan tinggi yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik daerah secara berkeadilan. Namun, praktik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan… jangan antara perumusan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemerataan pendanaan, konsistensi regulasi, dan posisi perguruan tinggi swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi kebijakan pendidikan tinggi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori kebijakan publik, desentralisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berperan strategis sebagai aktor agenda setting, advokasi kepentingan daerah, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, meskipun perannya dibatasi oleh kewenangan konstitusional. Kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara memperlihatkan upaya menjembatani kepentingan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan dengan pelibatan substantif DPD RI dan pemerintah daerah dalam sistem kebijakan nasional.

PENGARUH PENGUNGKAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN: STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Aksa, Putriana, Intihanah, Intihanah, Mirosea, Nitri
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Variabel independen&#8230; en yang digunakan adalah Environmental Disclosure Score (EDS) yang dikonstruksi berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Standards, sementara kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian terdiri dari 32 perusahaan pertambangan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, menghasilkan 160 observasi selama lima tahun. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (β = 0,124; p < 0,01) dan ROE (β = 0,187; p < 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang secara aktif mengungkapkan informasi lingkungan cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, konsisten dengan teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan. Implikasi penelitian ini mendorong regulator dan perusahaan untuk meningkatkan standar pelaporan lingkungan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik