Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Radio Annashihah FM yang merupakan sebuah stasiun radio dakwah yang mendorong dakwah ilmiah Islam dengan fokus pada pemahaman Al-Qur'an dan hadits, serta mendorong persatuan dan…
menghindari bahaya baik di dunia maupun di akhira. Namun radio Annashihah merupakan sebuah radio independent yang tidak terikat pada kepentingan pihak atau politik manapun, mereka berkomitmen untuk menyajikan dalam setiap program yang mereka tayangkan dengan selektif dan mengikuti setiap prinsip-prinsip agam yang mulia. Dampak positif yang dirasakan oleh pendegar radio Annashihah adalah masyarakat dapat memperoleh ilmu dan meningkatkan wawasan ilmu keagamaan. Hal ini terjadi karena masyarakat dapat mendengarkan radio kapan pun dan dimana pun mereka berada, termasuk saat sedang mengemudi dan mengerjakan pekerjaan rumah, tanpa mengganggu aktivitas yang mereka lakukan. Adapun faktor pendukung radio Annashihah dalam menyebarkan dakwah adalah dengan adanya dukungan dari pihak internal radio, terutama dukungan yang sangat signifikan dari pemerintah Sulawesi Selatan. Adapun faktor penghambat bagi radio Annashihah dal
Abstract:Konflik sering terjadi ketika dua kepentingan atau lebih bertentangan dan tidak ada yang ingin mengakui. Beragam konflik yang kita kenal saat ini, dari konflik tersebut sudah ada sejak dahulu kala seperti konflik antar suku…
uku hingga konflik yang lebih modern seperti suatu negara memanfaatkan negara lain. Cara penyelesaian konflik juga bermacam-macam menurut jenis konfliknya, konflik besar seperti konflik antar negara atau yang satu menarik perhatian dunia, menggunakan resolusi yang lebih kompleks dan biasanya menggunakan pihak ketiga. Oleh karena itu, akan dibentuk organisasi khusus untuk menyelesaikan suatu konflik. Satu organisasi yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik adalah Kamar Luar Biasa di The Pengadilan Kamboja (ECCC) bertujuan untuk mengadili para penjahat perang pada masa Khmer Merah kejadian kejahatan kemanusiaan pada tahun 1975-1979. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Kamboja adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di era modern pasca Perang Dunia ke-2. ECCC ini adalah didirikan karena pada saat itu Lembaga Peradilan Nasional Kamboja tidak dapat mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan. Pemerintah Kamboja bersama PBB saat itu sepakat untuk mendirikan lembaga peradilan yang khusus bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan Kasus Khmer Merah.
Abstract:Kebijakan agraria memainkan peran kunci dalam mengelola sumber daya alam dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pertanian dan pemanfaatan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas…
kebijakan agraria dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan analisis kebijakan, studi ini meninjau implementasi kebijakan agraria yang ada dan dampaknya terhadap aspek lingkungan dan ekonomi. Hasil evaluasi diintegrasikan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keberlanjutan agraria. Penelitian ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi kebijakan agraria dalam mencapai keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Temuan mengidentifikasi kebijakan yang telah berhasil serta kelemahan yang perlu diperbaiki. Rekomendasi kebijakan melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, merangsang investasi berkelanjutan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan agraria. Dengan mengevaluasi kebijakan agraria secara menyeluruh, penelitian ini memberikan wawasan yang diperlukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di sektor agraria. Implikasi hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah, lembaga pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki arah dan pelaksanaan kebijakan agraria guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Abstract:Menjelang pemilu, sudah seharusnya lembaga pemantau juga aktif mengawasi penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini fokus pada pemilu di Kota Baubau yang meliputi tiga daerah pemilihan (harian) dan 448 tempat pemungutan suara…
a (TPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis percepatan reformasi digital pada tata kelola pemilu yang didalamnya adalah tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan yang berkompeten di bidangnya. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah konkrit yang dilakukan BAWASLU dalam memperkuat mekanisme pemantauan pemilu. Pembahasannya mencakup aspek organisasi, teknologi, dan implementasi strategi yang diterapkan BAWASLU untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proses pemilu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi BAWASLU Kota Baubau dalam menghadapi dinamika pemilu. Temuan-temuan ini dapat menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi demokrasi untuk memperbaiki sistem pemantauan pemilu di berbagai tingkatan. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai peran lembaga pemantau pemilu dalam mendukung proses demokrasi dan integritas pemilu di tingkat lokal.
Abstract:Reformasi sistem peradilan pidana menjadi fokus krusial dalam menghadapi dinamika perkembangan di era digital. Tulisan ini merinci tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana dan mengulas…
s prospek perubahan di era digital. Tantangan utama mencakup resistensi internal dari dalam sistem, ketidakpastian politik, keterbatasan finansial, dan ketidaksetaraan akses. Resistensi internal mencakup perlawanan dari pihak yang terbiasa dengan praktik lama, menyoroti perlunya meraih dukungan aktif dan pemahaman dari pemangku kepentingan utama. Ketidakpastian politik menjadi faktor kritis yang mempengaruhi konsistensi dan kesinambungan reformasi, menekankan pentingnya komitmen politik yang stabil. Prospek reformasi di era digital membawa harapan melalui penerapan teknologi dan kecerdasan buatan. Sistem e-filing dan e-court menjanjikan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik, meminimalkan proses manual dan mempercepat penyelesaian perkara. Penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan membawa potensi untuk mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas dalam putusan peradilan. Implementasi teknologi ini harus diimbangi dengan kehati-hatian terhadap aspek keamanan data dan privasi. Reformasi sistem peradilan pidana di era digital menuntut pendekatan holistik. Diperlukan upaya bersama antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi positif dari perubahan ini. Kesuksesan reformasi sistem peradilan pidana di era digital dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang.
Abstract:Peran saksi ahli dalam peradilan pidana memiliki dampak signifikan terhadap keadilan dan integritas sistem hukum. Penelitian ini mengeksplorasi peran krusial saksi ahli dari perspektif hukum dan etika, memfokuskan pada pemahaman…
emahaman mendalam terhadap kriteria kredibilitas, seperti obyektivitas, ketidakberpihakan, dan penerapan metodologi ilmiah. Metode penelitian kualitatif pustaka digunakan untuk menganalisis literatur yang relevan, membuka wawasan tentang kontribusi saksi ahli dalam peradilan pidana. Dalam konteks etika, saksi ahli diharapkan untuk menjaga obyektivitas dan independensi, tanpa kecenderungan pada kepentingan tertentu. Kesadaran terhadap etika profesi dan pengawasan terhadap pemilihan saksi ahli menjadi faktor kunci untuk memastikan integritas peradilan. Analisis mendalam terhadap dampak kesaksian yang tidak sesuai etika dan standar ilmiah menyoroti implikasi praktis dan teoretis dari peran saksi ahli. Penelitian ini juga membahas dampak saksi ahli terhadap kebijakan dan regulasi peradilan pidana, menyoroti perlindungan integritas peradilan dan perlunya penyesuaian kebijakan. Implikasi praktis dan teoretis dari peran saksi ahli dalam sistem peradilan pidana menunjukkan dinamika kompleks antara aspek hukum dan etika. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap peran saksi ahli dari perspektif hukum dan etika mendukung pencapaian keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kontribusi saksi ahli yang dilandasi oleh integritas dan etika tinggi menjadi elemen utama dalam memelihara kepercayaan masyarakat pada keadilan dan integritas peradilan pidana.
Abstract:Pada arus globalisasi saat ini mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dimana setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari penggunaan teknologi, tidak terkecuali untuk aktifitas perbankan syariah. Teknologi…
ologi informasi sebagai kebutuhan yang sangat penting. Secara historis, bank syariah cenderung lebih tahan akan krisis ketimbang bank konvensional maka dari itu harus didukung dengan teknologi yang canggih agar dapat melayani setiap kebutuhan nasabahnya. Kalau bank syariah tidak bisa bersaing dengan bank konvensional bisa saja akan ditinggalkan oleh nasabahnya apa lagi di era globalisasi yang semakin maju dari masa kemasa. Tata kelola yang baik bagi perbankan syariah tentu berbeda dengan tata kelola bank konvensional, karena tujuan akhir dari aktivitas bank syariah tidak dapat dilepaskan dari Maqasid syariah, yaitu tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh syariah, yaitu Penerapan tata kelola yang baik, konsisten dan berkelanjutan selain bertujuan untuk melindungi kepentingan stakeholders, juga meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Untuk itu tulisan ini akan membahas mengenai tantangan dan peluang perbankan syariah di era globalisasi.
Abstract:Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem keuangan berbasis syariah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut…
ut adalah melalui konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta untuk menganalisis keefektifan metode ini dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder terkait pengalaman praktis konsiliasi dalam konteks ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsiliasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan cara yang meminimalkan ketegangan antara pihak yang bersengketa. Keberhasilan konsiliasi tergantung pada keterlibatan aktif dari pihak yang bersengketa, kualitas mediator yang dipilih, dan proses komunikasi yang terbuka dan jujur. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, lembaga keuangan syariah, dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan memahami potensi konsiliasi, para pemangku kepentingan dapat mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efisien dan bermartabat dalam ranah ekonomi syariah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Manajemen keuangan Islam telah menjadi subjek penting dalam diskusi ekonomi global, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang semakin beragam. Dalam upaya untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep…
ep manajemen keuangan dalam Islam, penelitian ini fokus pada analisis ayat-ayat yang relevan dalam Surat Al-Baqarah Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis tekstual yang teliti serta tinjauan terhadap literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Al-Baqarah Al-Qur'an menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk manajemen keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika Islam. Salah satu prinsip utama yang diungkapkan adalah keadilan dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Ayat-ayat yang diteliti menekankan pentingnya pembagian yang adil dari harta dan pendapatan, serta larangan terhadap riba dan praktik-praktik keuangan yang merugikan. Konsep zakat juga dijelaskan secara rinci, menggarisbawahi pentingnya berkontribusi kepada kesejahteraan sosial melalui pengeluaran yang terencana dan pemberian sumbangan kepada yang membutuhkan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen risiko yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah. Prinsip-prinsip ini mencakup pengelolaan risiko dengan bijaksana, transparansi dalam transaksi keuangan, dan tanggung jawab sosial dalam mengelola kekayaan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam dalam praktik keuangan modern. Pengembangan model-model manajemen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di masyarakat Muslim. Penelitian ini menyiratkan perlunya kolaborasi antara para akademisi, praktisi keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk manajemen keuangan Islam. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.