Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Gugus Tugujaya Kecamatan Cigombong. Kajian terdahulu tentang BOSP cenderung menekankan kepatuhan administratif, sedangkan…
gkan keterkaitan antara pengelolaan dana dan capaian mutu pendidikan belum banyak dijelaskan secara mendalam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan analisis dokumen perencanaan, realisasi, pelaporan, serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BOSP pada tujuh sekolah dasar telah berjalan on-track secara prosedural karena perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaporan mengikuti mekanisme yang berlaku serta didukung dokumen RKAS dan pertanggungjawaban. Namun, kebijakan belum sepenuhnya on-target karena kontribusinya terhadap mutu pembelajaran, pemanfaatan sarana prasarana, dan capaian belajar belum optimal. Faktor yang memengaruhi efektivitas meliputi kapasitas sumber daya manusia, komunikasi, struktur organisasi, dan sikap pelaksana. Kebaruan penelitian ini adalah pembedaan evaluatif antara kepatuhan prosedural dan efektivitas substantif dalam pengelolaan BOSP.
Abstract:Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Indonesia memerlukan pengendalian melalui program Keluarga Berencana (KB). Namun, partisipasi pria dalam program KB masih sangat rendah, khususnya di Provinsi Banten, sehingga…
beban reproduksi tetap dominan pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran partisipasi pria dalam program KB, menilai responsivitas gender dalam implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara desain dan praktik di tingkat daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen sebagai sumber data utama, meliputi laporan BKKBN, BPS, dan dokumen kebijakan daerah terkait KB. Analisis dilakukan dengan mengorganisir, mengkoding, dan mengidentifikasi tema utama sesuai kerangka Gender Responsiveness Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan KB nasional dan daerah sudah peka gender, tetapi implementasinya masih bersifat women-centric, dengan layanan dan sosialisasi lebih fokus pada perempuan. Faktor budaya patriarki, keterbatasan akses layanan untuk pria, dan kurangnya target khusus menyebabkan partisipasi laki-laki tetap rendah. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan program berbasis gender-responsive, peningkatan akses layanan KB pria, serta kampanye edukasi yang menargetkan pria untuk mendorong kesetaraan peran reproduksi dan efektivitas program KB di Provinsi Banten.
Abstract:Data Dinas Kesehatan Kota Padang menunjukkan kelengkapan alat di Puskesmas Anak Air rendah (48,73%), dengan banyak alat rusak disimpan untuk diperbaiki (ASPAK, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan logistik…
yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air, Kota Padang, tahun 2025. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan pedoman wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 20 Agustus- 2 September 2025 . Data di analisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama membutuhkan alat kesehatan yang memadai untuk menunjang pelayanan. Kerusakan atau keterbatasan alat dapat menghambat pelayanan, sehingga pengelolaan logistik menjadi penting. Penelitian ini menganalisis pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air Kota Padang tahun 2025. Hasil menunjukkan SDM mencukupi namun belum mendapatkan pelatihan khusus pengelolaan alat kesehatan dan tahapan proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, pemeliharaan, inventarisasi dan pelaporan telah diatur dalam SOP. Sarana prasarana tersedia namun terbatas, terutama sterilisasi. Proses logistik berjalan sesuai SOP dengan koordinasi dan pengawasan Dinas Kesehatan. Kendala utama terdapat pada pengadaan dan keterbatasan sarana. Pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air masih belum memenuhi standar, sehingga berdampak pada keterbatasan pelayanan. Pengelolaan logistik juga belum optimal, sehingga diperlukan penguatan melalui peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana prasarana memadai, Disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sarana prasarana dan penambahan fasilitas untuk menunjang program ini secara optimal.
Abstract:Berdasarkan data BPBD Kota Padang, tercatat 198 kasus kebakaran pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 245 kasus pada tahun 2024. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) memegang peran penting dalam pencegahan, penanggulangan,…
angan, hingga penyelamatan korban kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam manajemen bencana kebakaran tahun 2025, yang mencakup aspek input (personel, sarana prasarana, pendanaan, dan kebijakan), proses (pra, saat, dan pasca bencana), serta output yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi, dilaksanakan pada Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, yaitu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kasi Pengawasan, Kasi Pencegahan, Kasi Operasional, Kasi Sarana dan Prasarana, dan Komandan Plenton. Data juga diperkuat melalui observasi lapangan dan telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kota Padang telah berjalan cukup efektif, dengan koordinasi lintas instansi yang optimal. Kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang belum terpenuhi, serta banyak peralatan yang sudah tidak layak pakai dan sulit mendapatkan suku cadangnya. Ketersediaan dana juga terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional. Penanganan saat bencana berlangsung cukup terarah, namun tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan armada dan alat, akses jalan yang sempit, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dinilai cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian, kendala terkait keterbatasan armada, alat rescue, akses jalan, dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Diharapkan petugas pemadam kebakaran dapat meningkatkan kedisiplinan dan kesiapsiagaan personel dalam setiap tahapan manajemen bencana.
Abstract:Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023 juga menunjukkan adanya puskesmas dengan kinerja farmasi rendah, termasuk Puskesmas Ambacang. Kondisi ini mengindikasikan kendala dalam pemenuhan standar pelayanan…
an minimum, terutama keterbatasan SDM farmasi dan sarana sesuai Permenkes No. 26 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang Tahun 2025. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan pedoman wawancara mendalam, lembar observasi, dan tabel checklist. Penelitian dilakukan bulan Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan 11 Juni–31 Agustus 2025. Data dianalisis melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian didapatkan input pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang sudah memenuhi standar minimal Permenkes No. 26 Tahun 2020. Meski demikian, kinerja apoteker belum maksimal dan sarana gudang penyimpanan masih belum sempurna karena beberapa alat belum tersedia. Proses perencanaan dilakukan di awal dan akhir tahun. Penyimpanan obat menggunakan metode FIFO dan FEFO. Penyerahan obat dilaksanakan bulanan dan triwulanan. Pencatatan serta pelaporan dilakukan setiap hari. Output penelitian ini menyimpulkan pengelolaan logistik obat sudah terlaksana. Pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang telah berjalan sesuai standar minimal Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas. Diharapkan puskesmas segera mengadakan rapat evaluasi kinerja pegawai, memperjelas tupoksi tiap program, mengadakan pelatihan tenaga farmasi, serta melengkapi sarana dan prasarana gudang obat.
Abstract:Gizi kurang atau stunting masih menjadi tantangan utama bagi kesehatan masyarakat di Indonesia, kekurangan gizi juga berdampak terhadap kondisi kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan makanan…
yang bergizi atau seimbang, Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 mencatat prevalensi gizi buruk, stunting 21,5%, mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir, tetapi belum mencapai target nasional 14% pada tahun 2024 . Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Padang tahun 2025.Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 8 informan yang di pilih secara purposive sampling yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Pj program gizi, PJ Promosi kesehatan, Pj KIA, Kader 2 orang dan Ibu balita 2 orang. Data di kumpulkan melalui wawancara terstruktur, Observasi, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan program gizi meliputi pemberian makanan tambahan (PMT), penyuluhan tentang gizi seimbang dan pemantauan status gizi balita akan tetapi program tersebut masih belum berjalan dengan maksimal,untuk tenaga pelaksana masih belum mencukupi, dan dana masih kurang dalam melakukan penyuluhan dan untuk monitoring dan evaluasi masih belum berjalan dengan lancar karena untuk monitoring dan evaluasi ke masyarakat tidak di lakukan hanya di Puskesmas saja yaitu dengan melakukan PKP Penilaian Kinerja Puskesmas. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan perlunya peningkatan status gizi balita untuk meningkatkan tumbuh kembang balita.
Abstract:Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tertib administrasi di fasilitas kesehatan. Di Sumatera Barat, sebagian besar dari 270 Puskesmas telah menggunakan…
RME, namun sekitar 10 belum mengimplementasikannya. Puskesmas Ambacang mulai menerapkan RME pada 1 Januari 2023 dengan aplikasi ePuskesmas, diperbarui menjadi ePuskesmas NG, dan sejak 1 Juni 2024 beralih ke ePuskesmas Klaster. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan RME pasien rawat jalan di Puskesmas Ambacang Kota Padang Tahun 2025. Menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara, observasi, dan checklist terhadap lima informan (Kepala Tata Usaha, dokter, perawat, kepala unit, dan petugas rekam medis), penelitian dilakukan pada Maret–Agustus 2025. Hasil menunjukkan penerapan RME berjalan cukup baik dengan dukungan seluruh tenaga kesehatan, ketersediaan sarana, prasarana, dan kebijakan, meski terkendala jaringan dan server. Pendanaan bersumber dari anggaran rutin. Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui ePuskesmas Klaster, namun pencatatan manual masih digunakan saat sistem bermasalah. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan. Kelengkapan data pasien dalam RME baru mencapai 62,58%, belum memenuhi target nasional. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, gangguan teknis, dan kelengkapan data. Disarankan peningkatan pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi jaringan agar penerapan RME lebih efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur persalinan, jarak dan usia melahirkan, serta dukungan berdasarkan hak reproduksi. Menurut Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023, capaian terendah program KB terdapat di beberapa…
rapa Puskesmas kota padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program KB di Puskesmas Kota Padang tahun 2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam pada 6 informan, yaitu kepala puskesmas, pemegang program KB, penanggung jawab promosi kesehatan, kader KB, dan 2 akseptor KB. Penelitian dilakukan dari Maret hingga Agustus 2025, dengan pengumpulan data pada 17 Juni–17 Juli 2025 menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi. Data dianalisis menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan tenaga kesehatan yang terlibat dalam program KB adalah 3 bidan bersertifikat CTU (Contraception Technology Update). Dana program bersumber dari BOK dan BKKBN. Sarana prasarana meliputi ruangan KB, alat kontrasepsi, dan komputer. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2024 dan Peraturan BKKBN No. 1 Tahun 2023. Penyuluhan KB dilakukan oleh puskesmas, namun diperlukan jadwal tetap agar masyarakat lebih mudah mengikuti penyuluhan. Konsultasi dan penggunaan alat kontrasepsi berjalan baik dengan masyarakat aktif bertanya di puskesmas. Penilaian program KB dilakukan saat lokakarya bulanan/tribulanan. Kesimpulan: tenaga kesehatan dan dana cukup, pelaksanaan dan monitoring program KB sudah baik. Saran: puskesmas perlu menyediakan jadwal penyuluhan tetap dan edukasi lebih lanjut tentang alat kontrasepsi kepada masyarakat.
Abstract:abstrak: Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya ancaman siber yang dapat…
apat membahayakan keamanan sistem informasi dan data pengguna. Berbagai bentuk ancaman seperti phising, malware, ransomware, dan pencurian data menjadi masalah yang sering terjadi di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan sistem informasi serta memahami konsep keamanan yang dapat diterapkan dalam menghadapi ancaman siber. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia, penggunaan teknologi, dan rendahnya kesadaran terhadap keamanan digital menjadi penyebab utama meningkatnya ancaman siber. Selain itu, penerapan konsep keamanan seperti Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA Triad) dapat membantu meningkatkan perlindungan data dan sistem informasi dari berbagai ancaman digital.