Abstract:Kemajuan teknologi digital, khususnya dalam bidang e-commerce, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara daring. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan…
eamanan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi e-commerce di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, pelaksanaannya masih belum optimal karena adanya kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurang maksimalnya pengawasan, serta masih terjadinya kasus kebocoran data. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat guna mewujudkan perlindungan data pribadi konsumen yang lebih efektif dalam transaksi e-commerce.
Abstract:Kesehatan ibu dan anak tetap menjadi prioritas strategis pembangunan kesehatan karena mencerminkan mutu pelayanan kesehatan, implementasi kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, pelaksanaan…
elaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak menghadapi tantangan berupa hambatan geografis, ketimpangan akses layanan, dan belum optimalnya pelayanan lanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Kesehatan Ibu dan Anak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Kecamatan Sukajaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain evaluatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan enam informan yang dipilih secara purposif, meliputi unsur pemerintah kecamatan, pimpinan puskesmas, tenaga kesehatan, dan penerima layanan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan evaluasi program mengacu pada model CIPP serta perspektif efektivitas Dunn dan Steers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup efektif, terutama pada layanan dasar seperti persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan nifas, imunisasi, dan pelayanan balita. Namun, program belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis yang sulit, belum lengkapnya kunjungan antenatal, lemahnya penanganan rujukan komplikasi, dan belum meratanya kesadaran masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis capaian indikator program dengan faktor implementasi kebijakan pada konteks wilayah terpencil. Penguatan layanan jemput bola, sistem rujukan, distribusi tenaga kesehatan, dan edukasi masyarakat menjadi kunci peningkatan efektivitas program.
Abstract:Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan pendapatan retribusi pengelolaan sampah dalam mendukung kebersihan lingkungan di Kabupaten Bogor. Latar belakang penelitian didasarkan pada belum optimalnya realisasi pendapatan…
an retribusi yang masih berada di bawah target meskipun kebutuhan pengelolaan sampah terus meningkat. Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kualitas layanan, namun integrasi teknologi dan keterlibatan masyarakat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif serta menganalisis faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan retribusi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi unsur Dinas Lingkungan Hidup, UPT pengelolaan sampah, petugas lapangan, dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan, penguatan sistem berbasis teknologi, kemudahan pembayaran, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan infrastruktur menjadi strategi utama. Rendahnya pemahaman masyarakat, sistem penagihan manual, dan keterbatasan fasilitas menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara manajemen pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem retribusi yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:Perkembangan pesat era digital menjadikan Artificial Intelligence (AI) sebagai inovasi penting yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat ketergantungan masyarakat terhadap…
rhadap AI dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan empat dimensi: akses dan ketersediaan AI, intensitas penggunaan, ragam aktivitas, serta tujuan pemanfaatannya. Penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan responden sebanyak 60 orang masyarakat di sekitar pondok pesantren. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan skor persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi intensitas penggunaan AI memperoleh persentase terendah sebesar 30%, diikuti ragam aktivitas kehidupan sehari-hari sebesar 39%, dan tujuan penggunaan AI sebesar 46%, yang menunjukkan penggunaan AI masih terbatas dan bersifat selektif sesuai kebutuhan. Persentase tertinggi terdapat pada dimensi akses dan ketersediaan AI sebesar 53%, menandakan akses relatif tersedia namun belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital agar pemanfaatan AI lebih bijak, tidak menggantikan proses berpikir kritis, melainkan sebagai alat bantu dalam aktivitas manusia.
Abstract:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis atau hanya…
anya berfokus pada satu perangkat daerah, sedangkan evaluasi sistemik pada level kabupaten masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, focus group discussion, dan observasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah memperbaiki ketertiban administratif, penjenjangan target, dan monitoring berkala, tetapi kontribusinya terhadap kinerja substantif masih terbatas. Aspek terlemah terdapat pada pengukuran kinerja karena indikator belum sepenuhnya berbasis outcome, kualitas data belum merata, dan hasil evaluasi belum konsisten digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi sistemik level kabupaten dan rekomendasi kontekstual berupa core indicator set, penguatan register tindak lanjut, integrasi sistem informasi, dan performance review berbasis bukti. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Bogor telah maju secara struktural, tetapi masih memerlukan perbaikan terintegrasi agar benar-benar menjadi instrumen manajemen berbasis hasil.
Abstract:Sistem kontrak kerja merupakan strategi dalam manajemen sumber daya manusia yang banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam dan belum terintegrasi…
integrasi secara komprehensif terkait pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis pengaruh sistem kontrak kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) mengacu pada pedoman PRISMA terhadap artikel yang diperoleh dari database Google Scholar dan SINTA pada periode 2019–2025. Sebanyak 40 artikel diidentifikasi dan diseleksi menjadi 20 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis menggunakan sintesis naratif. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas penelitian menemukan bahwa sistem kontrak kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, khususnya dalam meningkatkan motivasi, disiplin, dan produktivitas. Namun, beberapa studi juga mengidentifikasi dampak negatif seperti job insecurity dan penurunan loyalitas. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem kontrak kerja sangat bergantung pada kebijakan manajemen sumber daya manusia yang adil, transparan, serta dukungan kompensasi dan pengembangan karier.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada proses pembelian dan pengeluaran kas di PT. Bintang Mandiri Bersaudara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan…
an deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan bagian gudang, purchase order (PO), accounting, dan finance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA telah berjalan secara sistematis serta mendukung pengendalian internal melalui pemisahan tugas dan persetujuan manajemen. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa gangguan sistem KSOFT, ketidaksesuaian data persediaan dengan kondisi fisik gudang, keterlambatan pengadaan barang, serta penerapan SOP yang belum konsisten. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan keandalan sistem, pengelolaan persediaan, dan kompetensi pengguna agar proses pembelian dan pengeluaran kas dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hulum pidana di Indonesia terkait penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan dalam UU ITE dan bagaimana dampak penyebaran hoaks berbasis kecerdasan…
cerdasan buatan terhadap individu dan stabilitas negara dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan masih bergantung pada ketentuan umum KUHP, KUHP Baru, dan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), namun belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana atas konten hoaks yang dihasilkan melalui teknologi seperti deepfake atau voice cloning, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi. Hoaks berbasis AI berdampak luas terhadap individu, seperti gangguan psikologis dan kerusakan reputasi, serta terhadap negara melalui ancaman pada keamanan nasional dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan yang secara eksplisit mengatur unsur dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas hoaks berbasis AI. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan dengan meningkatkan literasi digital, pengawasan konten berbasis AI, serta memberikan pemulihan hukum bagi korban untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.