Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tujuan utama di balik pembuatan kebijakan pendidikan, dengan merinci komponen-komponen penting yang terlibat dalam proses tersebut. Kebijakan pendidikan memiliki peran krusial…
dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan melalui langkah-langkah strategis yang terencana dengan baik. Kelima komponen kebijakan pendidikan, yakni tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengeksplorasi karakteristik kebijakan pendidikan, yang mencakup aspek tujuan pendidikan, kepatuhan terhadap aspek legal-formal, konsep operasional yang jelas, pembuatan oleh pihak berwenang, evaluabilitas, dan sistematika yang terstruktur. Pembahasan tentang pendekatan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan menjadi penting, dengan merinci pendekatan struktural, prosedural dan manajerial, prilaku, serta politik yang terlibat dalam proses tersebut. Melalui pemahaman terhadap tujuan pembuatan kebijakan pendidikan dan komponen-komponen yang mempengaruhinya, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait peran dan dampak kebijakan pendidikan dalam mengarahkan kegiatan organisasi pendidikan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract: Politik dan kebijakan adalah dua hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam secara keseluruhan. Sejarah politik…
k dan kebijakan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa ini, bahkan pergulatan politik dan kebijakan tersebut sudah ada sejak prakemerdekaan. Perkembangan politik dan kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup menarik untuk diperhatikan pada setiap periodenya, mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan dinamika politik dan kebijakan pendidikan yang terjadi hari ini. Pembuatan kebijakan di bidang pendidikan seringkali menjadi ajang perebutan pengaruh para elite politik. Akibatnya, politisasi pendidikan kadang menjadi tak terhindarkan. Di sisi lain, upaya untuk melakukan pengarus-utamaan (mainstreaming) kebijakan pendidikan sehingga dapat sejajar dengan kebijakan di bidang lainnya juga tidaklah mudah. Bagi dunia ketiga dan negara-negara berkembang, upaya tersebut tidak saja berhadapan dengan sistem politik dan budaya yang kurang mendukung dan problem ekonomi yang akut. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan dikalahkan oleh kebijakan lain seperti di bidang pertahanan, keamanan dan ekonomi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yang ditimbulkan oleh pengaruh perilaku organisasi terhadap kepemimpinan begitu juga pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku organisasi . Metode penelitian yang digunakan berupa…
n berupa studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yang digunakan berupa deskriptif- kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pemimpin dapat menentukan arah organisasi yang telah ditetapkan. keterbatasan mereka menjadi alasan untuk membentuk organisasi, pengaruh orang yang berbeda-beda sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tentu saja pemimpin sangat penting untuk berjalannya organisasi, karena jika organisasi berjalan tanpa unsur kepemimpinan yang baik dari para anggotanya dan pimpinan organisasi, maka segala permasalahan yang timbul dalam kegiatan organisasi akan sulit diselesaikan secara cepat dan efisien, yang mengarah pada tercapainya tujuan keberadaan organisasi, dan kepuasan dalam mencapai tujuan tersebut sangat rendah. Seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan dan kemampuan sosial untuk menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, dan seorang pemimpin harus benar-benar mampu menunaikan tugasnya, melakukan pengendalian dan pengendalian diri agar tujuan organisasi tercapai.
Abstract:Saat ini, era digital memerlukan literasi digital yang baik bagi setiap individu, termasuk mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi. Literasi digital telah menjadi aspek penting bagi mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi…
asi untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Telegram dan YouTube dalam meningkatkan literasi digital di kalangan mahasiswa Universitas Bina Bangsa dengan populasi 100 mahasiswa dari Program Pendidikan Teknologi Informasi. Sampel terdiri dari 35 mahasiswa Semester 6 dan 35 mahasiswa Semester 8 yang dipilih secara acak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan skala Likert sebagai alat pengukuran. Untuk mahasiswa Semester 6, hasil keseluruhan penggunaan Telegram adalah 85,7%, sedangkan hasil keseluruhan penggunaan YouTube adalah 88,6%, menunjukkan bahwa penggunaan YouTube lebih tinggi daripada Telegram. Untuk Semester 8, hasil keseluruhan penggunaan Telegram hanya 71,4%, sedangkan penggunaan YouTube mencapai 100%. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan YouTube lebih efektif daripada Telegram dalam meningkatkan literasi digital di antara mahasiswa di kedua semester. Hasil ini tidak berarti bahwa Telegram tidak berguna, tetapi lebih menunjukkan efektivitasnya dalam situasi tertentu di Universitas Bina Bangsa
Abstract:Implementasi ekonomi syariah telah mengalami dinamika yang luar biasa dan masyarakat sangat antusias dalam merespons kehadiran lembaga-lembaga yang berbasis pada ekonomi syariah. Hal ini diindikasikan dengan bermunculannya…
ya lembaga-lembaga yang berlabel syariah di tengah-tengah masyarakat seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan reksadana, jurnal ini mengulas implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak dan efektivitas implementasi tersebut, dengan fokus pada komplikasi hukum ekonomi syariah, Hasil Penelitian ini menunjukkan Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi, dan ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip-prinsip ekonomi umum yang berasal dari Al-Qur`an dan As-Sunnah dan merupakan konstruksi ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasarnya.Ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat pada beberapa sumber, Fokus ilmu ekonomi mikro Islam adalah mempelajari pendekatan rekonstruktif yaitu mengikuti model argumentatif yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional, namun ketika mengkritik ketidaksesuaian hukum Islam maka model mikro ekonomi ada dalam ilmu ekonomi dan dapat diganti atau bahkan diubah seluruhnya.
Abstract:Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan…
n semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan.
Abstract:Sengketa Laut China Selatan menimbulkan persoalan hukum internasional akibat klaim sepihak nine dash line oleh Tiongkok yang tumpang tindih dengan rezim hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
is kedudukan hukum klaim nine dash line ditinjau berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap UNCLOS 1982 dan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim nine dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982, serta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS telah tersedia secara normatif namun menghadapi keterbatasan dalam penerapannya akibat ketergantungan pada kepatuhan negara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli termasuk dalam ranah fiqih muamalah niaga yang perkembangannya semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan. Islam menetapkan prinsip-prinsip syariah…
ariah yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, guna mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen pokok serta persyaratan standar akad salam pada transaksi jual beli pre-order yang dilaksanakan melalui platform toko online, serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 103. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pedagang serta konsumen sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjual telah memahami rukun dan syarat jual beli pre-order berdasarkan prinsip syariah. Praktik akad salam pada transaksi tersebut pada umumnya diterapkan dalam bentuk sistem pre-order. Namun demikian, pemahaman dan penerapan PSAK Syariah 103 masih belum dilakukan secara optimal, terutama terkait pencatatan dan pengakuan akuntansinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha, akademisi, regulator, serta masyarakat dalam mendorong pengembangan praktik perdagangan berbasis syariah yang berkelanjutan dan sesuai standar akuntansi syariah.
Abstract:Penelitian untuk memahami manajemen yang di gunakan dalam kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor dan untuk mengetahui mutu pendidikan di SMK Terpadu Rangganis Bogor.Mengenai macam penelitian yang diterapkan bermakna penelitian…
nelitian ini ialah penelitian bidang dengan prosedur kualitatif, dan menggunakan pengkajian deskriptif, yang bermaksud untuk menyerahkan deskripsi mengenai manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Terpadu Rangganis Bogor. Instrumen bidang yang diterapkan adalah observasi, dasar wawancara, dan dokumentasi. Selagi observasi dan dokumentasi diterapkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Semua data yang terhimpun kemudian diolah dan pengkajian menggunakan pengkajian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Manajemen Kurikulum sudah hampir efektif dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. 2) Perencanaan kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor dilakukan pertama dengan penyusunan team work yang kewajibannya ialah mengelola kurikulum dan pendidikan di sekolah. Fungsi guna mengembangkan mutu pendidikan.3) Pengorganisasian manajemen kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor memiliki susunan organisasi sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang sesuai dengan kemampuan satu persatu. 4) Pelaksanaan kurikulum di SMK Terpadu Rangganis Bogor dikenali melalui proses penyelarasan bersama perjumpaan atau rapat yang dilaksanakan untuk pihak yang berkaitan dalam penerapan kurikulum. 5) Pengawasan telah terpenuhi dalam kegiatan manajemen pengelolaan SMK Terpadu Rangganis Bogor, akan tetapi sebagai hal berkaitan dengan pemantauan ini tetap perlu dikembangkan, bagaikan supervisi yang lebih mendalam melalui yayasan dengan menerapkan perangkat yang ternilai.