Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keamanan siber di Indonesia serta hubungannya dengan risiko kebocoran data, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (library research)…
yang dipadukan dengan teknik perbandingan, triangulasi, dan analisis konten. Temuan menunjukkan bahwa ancaman siber di Indonesia telah mencapai tingkat kritis, dengan 3,64 miliar serangan tercatat hanya dalam tujuh bulan pertama 2025. Melalui kajian literatur dan analisis data sekunder yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa faktor manusia (human factor) merupakan salah satu faktor utama kegagalan keamanan digital. Salah satu contohnya adalah kasus serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada tahun 2024, di mana salah satu faktor utama terjadinya peretasan adalah faktor human error. Data menunjukkan bahwa hanya 42,7% masyarakat yang memahami cara mengelola informasi pribadi dengan aman, sementara pilar Keamanan Digital (Digital Safety) secara konsisten memperoleh skor terendah (3,12 dari 5) dalam Indeks Literasi Digital Nasional. Ditemukan bahwa setiap 10% peningkatan literasi privasi digital mampu mengurangi risiko dampak sosial akibat kebocoran data sebesar 7%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi melalui pendidikan formal, pelatihan berbasis simulasi, serta implementasi regulasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas sangat krusial untuk memitigasi risiko kebocoran data.
Abstract:Penelitian ini mengkaji secara kritis kelemahan desain database dalam konteks keamanan sistem informasi modern. Desain database yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kebocoran data dan menurunkan…
urunkan integritas sistem informasi pada organisasi. Melalui metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap 35 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kelemahan desain database ke dalam lima kategori utama: (1) kelemahan normalisasi dan struktur relasional, (2) kurangnya kontrol akses dan autentikasi, (3) minimnya enkripsi data, (4) absennya audit trail dan logging, serta (5) ketiadaan prosedur backup dan recovery yang memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa 78% kasus kebocoran data yang diteliti disebabkan oleh kelemahan pada lapisan desain database, bukan semata-mata dari serangan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Security by Design dalam perancangan database merupakan langkah fundamental untuk melindungi aset data organisasi dan menjaga kepercayaan pengguna. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi penerapan framework database security yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem.
Abstract:Pengelolaan master data produk yang belum distandarisasi merupakan permasalahan umum pada UMKM di Indonesia, termasuk di sektor kuliner minuman. Penelitian ini mengkaji kondisi pengelolaan master data produk pada Jus Z.A.S,…
.S, usaha mikro penjualan jus buah di Kota Medan, beserta pengaruhnya terhadap konsistensi informasi penjualan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal, melalui wawancara semi terstruktur kepada pemilik usaha dan observasi langsung di lokasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa Jus Z.A.S belum memiliki sistem dokumentasi master data produk yang terstruktur; informasi produk hanya tersimpan dalam ingatan pemilik dan catatan tidak terstruktur, tanpa atribut standar seperti kode produk, kategori, atau prosedur pembaruan data. Kondisi tersebut menyebabkan usaha tidak mampu melacak varian produk terlaris, menghitung omzet harian secara akurat, atau membandingkan performa penjualan antarperiode. Solusi yang diusulkan mencakup penerapan Master Data Management secara bertahap, dimulai dari standarisasi atribut data produk sebagai acuan utama pencatatan transaksi, yang dapat direalisasikan tanpa investasi teknologi besar. Temuan penelitian memperkuat posisi standarisasi master data sebagai prasyarat esensial bagi konsistensi informasi penjualan pada UMKM skala mikro.
Abstract:Kantor Desa Prapat Janji menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan pelayanan administrasi,…
, kesulitan dalam pencarian arsip, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa melalui penerapan sistem informasi administrasi desa serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan tata kelola berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi implementasi sistem. Hasil sementara menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data administrasi sebesar 75%, mempercepat proses pencarian arsip hingga 80%, serta meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi sebesar 85% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat kepuasan perangkat desa terhadap penggunaan sistem mencapai 88%. Implementasi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Desa Prapat Janji.
The Prapat Janji Village Office faces several challenges in managing administrative processes and village governance, including manual data recording, delays in administrative services, difficulties in document retrieval, and the suboptimal utilization of information technology to support public services. This community service program aims to improve the effectiveness of village administration through the implementation of a village administrative information system and the strengthening of village officials’ capacity in managing digital-based governance. The methods employed include observation, needs assessment, training, mentoring, and system implementation evaluation. Preliminary results indicate that the implementation of the information system has increased the efficiency of administrative data processing by 75%, accelerated document retrieval processes by up to 80%, and enhanced the information technology competencies of village officials by 85%, based on pre-test and post-test evaluations. Furthermore, the satisfaction level of village staff regarding the use of the system reached 88%. The implementation is expected to promote more effective, efficient, transparent, and accountable public services in Prapat Janji Village.
Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat. Tingginya potensi…
si kejadian banjir perlu diimbangi dengan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Namun, informasi mengenai tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di wilayah tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapsiagaan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 31 responden yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Analisis data dilakukan dengan menghitung indeks kesiapsiagaan berdasarkan indikator pengetahuan, sikap, sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat, dan mobilisasi sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat berada pada kategori cukup siap. Pengetahuan kebencanaan dan pengalaman menghadapi banjir menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kesiapsiagaan masyarakat, sedangkan sosialisasi kebencanaan, sistem peringatan dini, keberadaan tim siaga bencana, dan fasilitas evakuasi masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat memerlukan penguatan edukasi kebencanaan, kelembagaan, serta sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana banjir.
Abstract:Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam pola interaksi sosial, khususnya di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan memahami makna TikTok dalam interaksi sosial mahasiswa Program…
Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Bone angkatan 2022–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur via WhatsApp dengan 15 informan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan) dengan teknik triangulasi untuk keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai TikTok secara multifungsi: dominan sebagai sumber hiburan utama, sekaligus berfungsi sebagai sumber informasi singkat, inspirasi kreatif, dan medium observasi praktik komunikasi yang relevan bagi studi mereka. TikTok berperan sebagai fasilitator modal sosial karena konten viral kerap menjadi conversation starter yang memperkuat kedekatan sosial dan mempermudah pertukaran sumber daya akademik (seperti template tugas dan tutorial). Namun, pengaruhnya bersifat ambivalen karena konsumsi berlebihan dapat menyebabkan distraksi, menurunkan kualitas interaksi tatap muka, dan berpotensi mengganggu fokus akademik. Belum ada program literasi media terstruktur di prodi meskipun mahasiswa menyadari perlunya memilah konten, dan variasi intensitas penggunaan antarindividu menuntut strategi komunikasi multi-kanal. Penelitian ini menyarankan prodi menyelenggarakan workshop literasi digital, menyusun pedoman etika penggunaan ponsel, serta memanfaatkan TikTok secara terarah untuk kegiatan edukatif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap risiko lingkungan dan hubungannya dengan perilaku adaptasi berbasis komunitas dan budaya di Kabupaten Jember. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain…
esain survei, data dikumpulkan dari 235 responden. Analisis data dilakukan melalui uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji korelasi Spearman, dan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko lingkungan masyarakat Jember berada pada kategori tinggi dengan rata-rata skor 37,66, namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi risiko dengan perilaku adaptasi budaya (r = 0,042, sig = 0,519). Model regresi juga mengonfirmasi bahwa persepsi risiko, sumber informasi, usia, dan jenis kelamin secara bersama-sama hanya menjelaskan 1,5 persen varians perilaku adaptasi (R² = 0,015, sig = 0,494). Temuan ini menunjukkan bahwa adaptasi budaya berbasis komunitas bergerak dalam logika sosialnya sendiri yang berakar pada habitus kolektif, kearifan lokal, dan solidaritas komunitas, bukan sebagai respons langsung atas persepsi risiko individual. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sosiologi risiko dalam konteks lokal Indonesia dan menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana.