Abstract:Kajian geometri dua dimensi adalah cabang matematika yang mempelajari bangun datar berdasarkan struktur, sifat, dan fungsinya dalam berbagai konteks teoretis dan praktis. Struktur bangun datar mengacu pada susunan elemen-elemen…
-elemen penyusunnya, seperti titik, garis, sisi, sudut, diagonal, dan hubungan antar elemen tersebut. Dalam geometri Euklides, yang dirumuskan oleh Euklides, struktur ini disusun secara aksiomatik untuk membentuk sistem yang logis dan konsisten. Sifat-sifat bangun datar meliputi karakteristik spesifik yang membedakan satu bangun dari bangun lainnya, seperti jumlah sisi dan sudut dalam segitiga, kesamaan dan kekongruenan, garis simetri dan simetri rotasional, dan hubungan antara panjang sisi dan sudut dalam persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan lingkaran. Pemahaman tentang sifat-sifat ini memungkinkan proses klasifikasi dan pembuktian matematika deduktif. Fungsi bangun datar berkaitan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan bidang ilmu lainnya, seperti arsitektur, teknik, desain grafis, dan pemetaan. Konsep luas, keliling, dan transformasi geometris digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah praktis. Dengan demikian, studi geometri dua dimensi tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga memiliki relevansi fungsional yang luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada materi bangun datar lingkaran melalui penerapan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa. Permasalahan dalam penelitian…
itian ini didasarkan pada rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang menuntut penalaran serta langkah penyelesaian yang sistematis. Padahal, menurut teori pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya, proses penyelesaian masalah matematika melibatkan empat tahapan, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan melibatkan 25 siswa kelas VI sekolah dasar sebagai subjek penelitian. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui tes kemampuan pemecahan masalah dan lembar observasi aktivitas siswa, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata siswa meningkat dari 70 menjadi 82, sedangkan persentase ketuntasan belajar naik dari 64% menjadi 88%. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inovatif mampu mendorong keterlibatan aktif siswa serta membantu mereka menerapkan tahapan pemecahan masalah secara lebih sistematis. Dengan demikian, model pembelajaran ini efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar.
Abstract:Pembelajaran geometri di sekolah dasar masih didominasi oleh pendekatan prosedural yang berorientasi pada penggunaan rumus secara mekanis. Kondisi ini berdampak pada rendahnya fleksibilitas berpikir siswa ketika menghadapi…
pi masalah geometri nonrutin yang menuntut penalaran tingkat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemecahan masalah serta mengidentifikasi hambatan kognitif siswa sekolah dasar dalam menyelesaikan soal geometri non-rutin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan 10 siswa kelas V sekolah dasar yang dipilih secara purposive sampling. Data diperoleh melalui tes geometri non-rutin, wawancara berbasis tugas, dan dokumentasi lembar kerja siswa. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi visual-representatif dan strategi mencoba-coba (trial and error) merupakan strategi yang paling dominan digunakan siswa. Hambatan yang ditemukan meliputi miskonsepsi atribut, miskonsepsi spasial, serta ketergantungan pada hafalan rumus tanpa pemahaman konseptual. Mayoritas siswa masih berada pada Level 0 (Visualisasi) dan Level 1 (Analisis) berdasarkan teori perkembangan berpikir geometri Pierre van Hiele. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi masalah non-rutin secara sistematis dalam pembelajaran geometri untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan literasi numerasi siswa.
Abstract:Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan setara di PKBM Laskar Pelangi dan kontribusinya dalam memperluas akses pendidikan bagi komunitas yang tidak terlibat dalam pendidikan formal. Latar…
belakang penelitian berasal dari masih banyaknya individu yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah akibat faktor ekonomi, sosial, dan usia. PKBM hadir sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memberikan peluang untuk belajar melalui program Paket A, B, dan C. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi selama proses pembelajaran di PKBM. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan setara di PKBM Laskar Pelangi berlangsung dengan baik dan fleksibel, didukung oleh lingkungan belajar yang nyaman serta peran tutor yang mirip dengan guru formal. PKBM juga memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat melalui pendidikan tanpa biaya dan penyediaan alat tulis untuk peserta. Namun, beberapa tantangan seperti keterbatasan sarana, ketidakhadiran peserta secara tidak teratur, serta kurangnya pengajar masih menjadi kendala. Secara keseluruhan, PKBM Laskar Pelangi memainkan peran penting dalam menciptakan kesetaraan pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya belajar sepanjang hidup.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Pisah ranjang pada masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, sebagai solusi sementara dalam mengatasi konflik rumah tangga yang dipengaruhi faktor budaya, sosial, dan agama dalam menentukan durasi, pola, dan dampaknya…
nya pada hubungan suami istri. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, memahami peran keluarga dan tokoh-tokoh terkait dalam proses tersebut, serta menganalisis dinamika tersebut memengaruhi keputusan pasangan untuk memilih rujuk atau bercerai. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, dan menganalisis data dengan analisa tematik. Temuannya, praktik pisah ranjang dalam masyarakat tersebut mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, dan keluarga. Tindakan berfungsi sebagai solusi sementara untuk introspeksi dan perbaikan hubungan, terlihat pada kasus HT berkat dukungan keluarga. Namun, pada kasus lain, seperti AS, HR, dan SL, ketidakmampuan menyelesaikan konflik mendasar mengarah pada perceraian, ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan keluarga dan ekonomi serta faktor internal seperti komunikasi yang buruk menjadi pemicu utama, sementara dukungan keluarga dan tokoh masyarakat dalam mediasi sangat signifikan, praktik ini juga berdampak pada anak-anak, yang sering kali mengalami tekanan dan emosional akibat ketegangan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil dapat berhasil dalam beberapa kasus, terutama dengan adanya dukungan keluarga dan penerapan nilai-nilai Islam. Namun, dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik justru berujung pada perceraian.
Abstract:Perubahan iklim yang semakin parah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Perubahan iklim yang ekstrem seperti peningkatan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin…
kin sering terjadi, mengharuskan kota-kota di seluruh dunia untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri. Perencanaan desain kota yang berkelanjutan merupakan salah satu solusi adaptasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan membangun Resilient City yang memaksimalkan delapan (8) elemen fisik dalam perancangan dan desain kota, yaitu tataguna lahan, tata bangunan, sirkulasi dan perparkiran, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, aktivitas pendukung, preservasi dan konservasi, serta rambu dan penanda. Penelitian ini dillakukan dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara desain kota yang tangguh dan perannya dalam menanggulangi krisis iklim dan menciptakan ketahanan di perkotaan (City Resilience). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang dicetuskan oleh Rockefeller Foundation & ARUP (2014) yaitu Urban systems/ Infrastructure and environment (Sistem infrastruktur perkotaan dan lingkungan), Leadership and strategy (kepemimpinan dan strategi), dan Preventive (pencegahan) yang dicetuskan oleh Y. Jabareen (2013) karena variabel tersebut bisa menggambarkan konsep perencanaan desain kota sesuai dengan teori dasar ketahanan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran desain kota tangguh sangat dibutuhkan dalam menghadapi krisis iklim saat ini. Contoh-contoh kota seperti Copenhagen yang mengadopsi konsep The Carbon Neutral, Tokyo dan Rotterdam yang mengadopsi konsep The Biophilic City , dan menunjukkan bahwa penerapan desain kota yang resilient dapat membawa manfaat besar dalam menghadapi tantangan bencana, ekonomi, lingkungan dan sosial.
Abstract:Perang saudara Sudan yang pecah pada April 2023 menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Konflik ini terjadi akibat perebutan kekuasaan antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) dalam…
lam proses transisi politik Sudan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik, dampak kemanusiaan yang ditimbulkan, serta upaya perdamaian global yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari jurnal, buku, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Sudan telah menyebabkan pengungsian massal, krisis pangan, kerusakan infrastruktur publik, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika (AU), IGAD, Amerika Serikat, dan Arab Saudi melalui mediasi serta bantuan kemanusiaan. Namun, rendahnya kepercayaan antara pihak yang bertikai dan keterlibatan aktor eksternal masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Sudan.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Tujuan penelitian ini yaitu untuk menelaah fungsi mediator hubungan industrial sebagai instansi yang menyelesaikan masalah sengketa hubungan industrial serta berhasil atau tidaknya mediator mediasi dalam merelai perselisihan…
isihan hubungan industrial di Kabupaten Bandung. Metode yang peneliti digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif serta bersifat deskriptif. Data yang didapat berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini dengan menggunakan studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan hingga mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian di dapatkan fungsi mediator diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pembinaan Hubungan Industrial, Pengembangan Hubungan Industrial serta Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pelaksanaan Teknis Mediasi diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Permenaker Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi. Pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial cukup berhasil dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial baik dilihat melalui indikator substansi hukum, struktur hukum, atau budaya hukumnya.