Abstract:Berdasarkan data BPBD Kota Padang, tercatat 198 kasus kebakaran pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 245 kasus pada tahun 2024. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) memegang peran penting dalam pencegahan, penanggulangan,…
angan, hingga penyelamatan korban kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam manajemen bencana kebakaran tahun 2025, yang mencakup aspek input (personel, sarana prasarana, pendanaan, dan kebijakan), proses (pra, saat, dan pasca bencana), serta output yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi, dilaksanakan pada Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, yaitu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kasi Pengawasan, Kasi Pencegahan, Kasi Operasional, Kasi Sarana dan Prasarana, dan Komandan Plenton. Data juga diperkuat melalui observasi lapangan dan telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kota Padang telah berjalan cukup efektif, dengan koordinasi lintas instansi yang optimal. Kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang belum terpenuhi, serta banyak peralatan yang sudah tidak layak pakai dan sulit mendapatkan suku cadangnya. Ketersediaan dana juga terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional. Penanganan saat bencana berlangsung cukup terarah, namun tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan armada dan alat, akses jalan yang sempit, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dinilai cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian, kendala terkait keterbatasan armada, alat rescue, akses jalan, dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Diharapkan petugas pemadam kebakaran dapat meningkatkan kedisiplinan dan kesiapsiagaan personel dalam setiap tahapan manajemen bencana.
Abstract:Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023 juga menunjukkan adanya puskesmas dengan kinerja farmasi rendah, termasuk Puskesmas Ambacang. Kondisi ini mengindikasikan kendala dalam pemenuhan standar pelayanan…
an minimum, terutama keterbatasan SDM farmasi dan sarana sesuai Permenkes No. 26 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang Tahun 2025. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan pedoman wawancara mendalam, lembar observasi, dan tabel checklist. Penelitian dilakukan bulan Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan 11 Juni–31 Agustus 2025. Data dianalisis melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian didapatkan input pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang sudah memenuhi standar minimal Permenkes No. 26 Tahun 2020. Meski demikian, kinerja apoteker belum maksimal dan sarana gudang penyimpanan masih belum sempurna karena beberapa alat belum tersedia. Proses perencanaan dilakukan di awal dan akhir tahun. Penyimpanan obat menggunakan metode FIFO dan FEFO. Penyerahan obat dilaksanakan bulanan dan triwulanan. Pencatatan serta pelaporan dilakukan setiap hari. Output penelitian ini menyimpulkan pengelolaan logistik obat sudah terlaksana. Pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang telah berjalan sesuai standar minimal Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas. Diharapkan puskesmas segera mengadakan rapat evaluasi kinerja pegawai, memperjelas tupoksi tiap program, mengadakan pelatihan tenaga farmasi, serta melengkapi sarana dan prasarana gudang obat.
Abstract:Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tertib administrasi di fasilitas kesehatan. Di Sumatera Barat, sebagian besar dari 270 Puskesmas telah menggunakan…
RME, namun sekitar 10 belum mengimplementasikannya. Puskesmas Ambacang mulai menerapkan RME pada 1 Januari 2023 dengan aplikasi ePuskesmas, diperbarui menjadi ePuskesmas NG, dan sejak 1 Juni 2024 beralih ke ePuskesmas Klaster. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan RME pasien rawat jalan di Puskesmas Ambacang Kota Padang Tahun 2025. Menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara, observasi, dan checklist terhadap lima informan (Kepala Tata Usaha, dokter, perawat, kepala unit, dan petugas rekam medis), penelitian dilakukan pada Maret–Agustus 2025. Hasil menunjukkan penerapan RME berjalan cukup baik dengan dukungan seluruh tenaga kesehatan, ketersediaan sarana, prasarana, dan kebijakan, meski terkendala jaringan dan server. Pendanaan bersumber dari anggaran rutin. Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui ePuskesmas Klaster, namun pencatatan manual masih digunakan saat sistem bermasalah. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan. Kelengkapan data pasien dalam RME baru mencapai 62,58%, belum memenuhi target nasional. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, gangguan teknis, dan kelengkapan data. Disarankan peningkatan pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi jaringan agar penerapan RME lebih efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Dinas Kesehatan Sumatera Barat Tahun 2022 ditemukannya kasus DBD hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mencatat sebanyak 4.024% kasus DBD. Kasus DBD tertinggi…
yaitu Kota Padang 824% kasus. Berdasarkan data Dari Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023, dari 24 Puskesmas di Kota Padang Puskesmas Air Dingin adalah Puskesmas tertinggi kasus DBD yaitu terdapat 38 kasus DBD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Determinan Perilaku Masyarakat Dalam Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin Tahun 2025.Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan desain cross sectional.Penelitian ini di laksanakan pada bulan Maret – September 2025 di Puskesmas Air Dingin. Populasi penelitian ini adalah kepalakelurga di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin yang berjumlah 10.771 orang, dan sampel yang di ambil sebanyak 95 responden menggunakan Teknik Purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan cara wawancara. Analisis yang di lakukan secara univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 44,2% perilaku yang kurang baik dalam pencegahan demam berdarah dengue,54,7% masyarakat memilki pengetahuan yang kurang,38,9% masyarakat memilki sikap negatif 38,9% kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana,43,2% masyarakat yang tidak mendapatkan dukungan petugas kesehatan.terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan (p-value= 0,001) sikap masyarakat (p-value =0,029) ketersediaan sarana dan prasarana ( p-value = 0,029) dukungan petugas kesehatan (p value = 0,025) Terdapat hubungan antara perilaku masyarakat dalam pencegahan Demam Berdarah Dengue dengan tingkat pengetahuan, sikap, ketersediaan saranan dan prasarana, dukungan petugas kesehatan di harapkan bagi puskesmas meningkatkan penyuluhan kesehatan tentang demam berdarah dengue dan pemantauan tentang kondisi kesehatan masyarakat.
Abstract:Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur persalinan, jarak dan usia melahirkan, serta dukungan berdasarkan hak reproduksi. Menurut Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023, capaian terendah program KB terdapat di beberapa…
rapa Puskesmas kota padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program KB di Puskesmas Kota Padang tahun 2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam pada 6 informan, yaitu kepala puskesmas, pemegang program KB, penanggung jawab promosi kesehatan, kader KB, dan 2 akseptor KB. Penelitian dilakukan dari Maret hingga Agustus 2025, dengan pengumpulan data pada 17 Juni–17 Juli 2025 menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi. Data dianalisis menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan tenaga kesehatan yang terlibat dalam program KB adalah 3 bidan bersertifikat CTU (Contraception Technology Update). Dana program bersumber dari BOK dan BKKBN. Sarana prasarana meliputi ruangan KB, alat kontrasepsi, dan komputer. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2024 dan Peraturan BKKBN No. 1 Tahun 2023. Penyuluhan KB dilakukan oleh puskesmas, namun diperlukan jadwal tetap agar masyarakat lebih mudah mengikuti penyuluhan. Konsultasi dan penggunaan alat kontrasepsi berjalan baik dengan masyarakat aktif bertanya di puskesmas. Penilaian program KB dilakukan saat lokakarya bulanan/tribulanan. Kesimpulan: tenaga kesehatan dan dana cukup, pelaksanaan dan monitoring program KB sudah baik. Saran: puskesmas perlu menyediakan jadwal penyuluhan tetap dan edukasi lebih lanjut tentang alat kontrasepsi kepada masyarakat.
Abstract:Pengelolaan limbah cair rumah makan yang tidak benar bisa memicu dampak bagi kesehatan. Data Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023 menyebutkan bahwa rumah makan yang belum memenuhi syarat tempat pengelolaan pangan sebanyak…
yak 31,9%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan limbah cair rumah makan di wilayah kerja Puskesmas Ambacang Kota Padang Tahun 2025. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret- Agustus tahun 2025 di wilayah kerja Puskesmas Ambacang Kota Padang. Populasi penelitian yaitu pengelola rumah makan yang berjumlah 37 rumah makan, dimana sampel diambil menggunakan total sampling. Hasil penelitian didapatkan bahwa 43,2% pengelola rumah makan melakukan pengelolaan limbah cair kurang baik, 48,6% pengelola memiliki sikap negatif, 32,4% pengelola memiliki tingkat pengetahuan rendah dan 48,6% pengelola memiliki sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Terdapat hubungan antara sikap (p =0,049) dan tingkat pengetahuan (p=0,048) dengan pengelolaan limbah cair. Namun,tidak terdapat hubungan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan pengelolaan limbah cair (p= 0,101). Sikap dan tingkat pengetahuan merupakan faktor yang berhubungan dan bermakna dengan pengelolaan limbah cair rumah makan. Diperlukan peningkatan edukasi dan informasi berupa pengetahuan dan dampak negatif tentang pengelolaan limbah cair rumah makan kepada pengelola rumah makan.
Abstract:Capaian higiene sanitasi depot air minum isi ulang (DAMIU) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023 adalah 87%, dengan capaian terendah ketiga berada di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir (21,62%) dari 32…
2 DAMIU. Kurangnya penerapan higiene sanitasi dapat menyebabkan kontaminasi mikrobiologi yang berdampak pada kesehatan. Sebanyak 25,3% depot air minum masih tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan higiene sanitasi DAMIU di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir tahun 2025. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dan sampel berjumlah 38 karyawan DAMIU dengan teknik total populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner dan observasi pada 2–15 Juli 2025. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 50,0% responden tidak memenuhi syarat higiene sanitasi. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan (p=0,000), sarana prasarana (p=0,001), dan pengawasan (p=0,000) dengan higiene sanitasi DAMIU. Disimpulkan bahwa pengetahuan, sarana prasarana, dan pengawasan berhubungan dengan higiene sanitasi. Diharapkan pemilik dan karyawan depot meningkatkan pengetahuan, melengkapi sarana prasarana sesuai standar, serta memperketat pengawasan untuk menjamin kualitas air minum isi ulang.
Abstract:Pendidikan merupakan pondasi penting dalam kemajuan dan perkembangan suatu negara. Melalui pendidikan, seseorang akan mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan lebih luas yang dapat berguna baginya untuk menuju masa depan.…
an. Seiring perkembangan zaman, kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan, dari tahun 1947 hingga Kurikulum Merdeka saat ini, yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK dan harapan masyarakat. Namun, perubahan yang sering ini justru menimbulkan permasalahan dan hambatan dalam proses pendidikan. Artikel ini bertujuan membahas permasalahan pendidikan di Indonesia yang ditinjau dari aspek kurikulum. Metode yang di gunakan adalah studi literatur seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya. Hasil studi literatur yang didapatkan bahwa ada empat isu utama yang menghambat implementasi kurikulum yaitu infrasruktur pendidikan yang kurang memadai, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa, kurangnya kualitas/kompetensi tenaga pengajar dan beban materi yang terlalu padat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis yang komprehensif, seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyusunan kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, penguatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, serta penyederhanaan materi pembelajaran agar lebih fokus pada pencapaian kompetensi esensial. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat lebih adaptif, berkualitas, dan mampu mencetak generasi yang unggul sesuai dengan tuntutan zaman.
Abstract:Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk…
ntuk (1) Menganalisis tingkat kualitas pelayanan. publik berdasarkan Penerapan indikator-indikator dan Prinsip-Prinsip Good Governance yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tallo kota Makassar. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kualitas pelayanan. publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lnforman penelitian terdiri dari informan kunci yaitu sekertaris Kecamatan Tallo, sedangkan informan pendukung adalah kasubag pelayanan umum, petugas pelayanan kecamatan tiga orang dan masyarakat dengan jumlah total informan tujuh orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Penyajian data, dan reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelima indikator kualitas pelayanan, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empaty menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Demikian juga penerapan prinsip-prinsip Good Govemace berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, efektifitas dan efesiensi telah berhasil terimpelementasikan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perbaikan, diantaranya: dimensi bukti fisik (tangible), dimensi kehandalan (reliability), dan dimensi empati (empathy). Pada ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga pengguna layanan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan khususnya di Kecamatan Tallo Kata Makassar. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi dengan pemerintah kelurahan, sarana dan prasarana, maka implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik sepenuhnya belumlah maksimal untuk menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Oleh karena itu, kepuasan yang diharapkan dari pelanggan belum terlaksana dengan baik.
Abstract:Pengolahan makanan tanpa memperhatikan kebersihan makanan dapat menyebabkan kontaminasi dan menyebabkan penyakit pada makanan. Diare bawaan makanan yang disebabkan oleh pedagang adalah salah satu contohnya. Menurut Kamus…
amus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Makanan yang hygenis bertujuan bagaimana makanan tersebut berada dalam keadaan baik dan tidak menimbulkan penyakit. Metode yang digunakan merupakan pendekatan deskriptif dengan pengambilan data secara kualitatif yakni dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada pedagang sebanyak 20 orang pedagang tradisional dan waktu penelitian dimulai bulan September sampai November 2024, tempat penelitian berada di Pasar Raya Kota Pariaman. Dengan menggunakan kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti, populasi yang diambil terdiri dari seluruh penjual jajanan pasar tradisional (bukan yang dikemas secara industri) atau tanpa bahan pengawet. Sampel ini diambil menggunakan sistem purposive sampling. Tempat penjualan makanan, kondisi pribadi penjamah makanan, dan peralatan yang digunakan adalah variabel yang digunakan.Dengan memperhatikan sarana prasarana yang digunakan, agar makanan jajanan tetap higienis., maka tempat yang baik untuk menjajakan makanan harus perlu diperhatikan agar tingkat hygienisnya makanan dapat dilakukan dengan baik. Di Pasar Raya Kota Pariaman masih ditemukan beberapa tempat yang kurang tepat sebagai tempat untuk lokasi jajanan sehingga perlu pembenahan lokasi tersebut baik oleh pengelola pasar secara langsung maupun oleh Pemerintahan Kota Pariaman. Adapun lokasi yang ditemukan tersebut adalah berikut: 1. Kontruksi bagunan sebahagian pedagang kurang layak seperti tempat yang kurang bersih, dekat dan bercampurnya dengan penjual lain yang bisa mencemari makanan tersebut seperti penjual ikan, daging dimana banyaknya ditemukan lalat yang bisa membawa penyakit serta sanitasi pembuangan air pencuci yang terlihat kotor disekitar lokasi jajanan. 2. Lokasi Jajanan yang berada berbatasan langsung dengan jalan sehingga debu yang dihasilkan oleh pengendara bisa mengurangi hygienisnya makanan tersebut karena banyaknya makanan yang terbuka sehingga kemungkinan makan tersebut tercemar sangat besar. Sementara persyaratan harus dipenuhi selama proses menjajakan makanan dan makanan harus di tutup agar tidak terkontaminasi dengan debu. Lokasi panjaja makanan harus ditentukan agar guna untuk meningkatkan kualitas serta kebersihan makanan jajanan seperti dengan menetapkan sentra pedagang jajanan yang memenuhi standar seperti adanya tempat pembuangan sampah, jauah dari debu dan sanitasi yang baik sehingga pencemaran terhadap makanan tersebut dapat diatasi dan di cegah dengan baik.