Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering…
Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Abstract:Fenomena kenakalan remaja (juvenile delinquency) di era kontemporer telah berkembang menjadi implikasi sosial yang mengkhawatirkan, baik dalam konsetualisasi urban maupun rural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
s dampak kenakalan remaja terhadap eskalasi konflik sosial komunitas antara Desa Luhu dan Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, serta merumuskan resolusi holistik berbasis perspektif Pendidikan Islam. Metodologi yang diaplikasikan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap 10 informan multi-sektoral (tokoh agama, adat, masyarakat, aparat TNI/Polri, dan pemuda), serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manifestasi kenakalan remaja yang dominan menjadi pemicu friksi dan integrasi destruktif antar-desa meliputi konsumsi minuman keras (sopi dan sageru), perkelahian kelompok, perjudian, dan disfungsi interaksi dalam pacaran inter-desa yang memicu polarisasi komunal serta kerugian material dan imaterial. Dalam tinjauan Pendidikan Islam, fenomena kemerosotan moralitas ini diakibatkan oleh minimalnya internalisasi nilai spritual dan kedangkalan rekonstruksi akhlak anak. Pendidikan Agama Islam memainkan peranan krusial tidak hanya sebatas fungsi kognitif (ta'lim), melainkan harus dioptimalkan dalam dimensi pembentukan karakter (ta'dib) dan pengasuhan spiritual secara holistik (tarbiyah) lintas lingkungan keluarga, lembaga formal, dan instrumen kemasyarakatan guna meminimalisir deviasi sosial remaja.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membangun toleransi antarumat beragama, menganalisis tren penelitian, mengidentifikasi efektivitas, serta tantangan implementasinya.…
mplementasinya. Menggunakan metode tinjauan sistematis literatur atas publikasi dalam lima tahun terakhir, studi ini menemukan peningkatan signifikan dalam perhatian akademis, mencapai puncak publikasi sembilan artikel pada 2023 dan delapan artikel pada 2025. PKn terbukti efektif menumbuhkan pemahaman kognitif tentang keberagaman, keterampilan berpikir kritis, dan sikap empatik, terutama pada mahasiswa yang umumnya menunjukkan tingkat toleransi sangat tinggi serta internalisasi nilai kerukunan. Lembaga pendidikan formal, didukung guru sebagai teladan dan fasilitator, mengintegrasikan nilai multikultural dan moderasi beragama dalam kurikulum, membentuk sikap inklusif. Namun, studi mengidentifikasi tantangan seperti kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan perilaku praktis, munculnya sikap eksklusif pada mahasiswa, penurunan standar perilaku antaragama di beberapa periode, serta pengaruh lingkungan luar sekolah dan perbedaan latar belakang siswa. Faktor kearifan lokal dan kebijakan publik adaptif juga berperan penting. Studi ini berkontribusi dengan mensintesis literatur yang terfragmentasi, menyajikan gambaran holistik tentang dinamika PKn dalam konteks toleransi, dan menyoroti celah kunci untuk penelitian mendatang. PKn merupakan instrumen krusial, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi holistik, menuntut penelitian longitudinal dan kontekstual untuk menjembatani kesenjangan teori-praktik.
Abstract:Artikel ini meninjau perkembangan riset terkini di Indonesia terkait topik penelitian jurnal ini, mengevaluasi metodologi yang digunakan, dan merumuskan rekomendasi praktis.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan George…
rge C. Edwards III, meliputi aspek komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Koordinator UEP Provinsi Gorontalo, Koordinator UEP Kabupaten Bone Bolango, Pegawai Dinas Sosial, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Sosial UEP oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, sosialisasi program telah dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, assessment, dan monitoring, tetapi penyampaian informasi di beberapa daerah masih belum merata. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh SDM yang kompeten, informasi berbasis assessment, kewenangan yang jelas, serta sarana dan prasarana yang memadai, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu pelatihan dan kemampuan teknologi sebagian penerima manfaat. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan responsivitas yang baik dalam melaksanakan program serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah mengacu pada prosedur yang sistematis serta didukung koordinasi antarunit dan mekanisme monitoring-evaluasi berkala, namun luasnya wilayah kerja dan keterbatasan jumlah pendamping masih menjadi tantangan.
Abstract:Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur pengelolaan yang memadai menjadi salah satu permasalahan lingkungan utama di Indonesia. Bank sampah hadir sebagai solusi berbasis komunitas, namun keberlanjutannya…
lanjutannya sering kali terbentur keterbatasan modal dan manajemen. Program Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki potensi strategis untuk mengatasi kendala tersebut, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penerapan CSR pada bank sampah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat efektivitas program tersebut. Metode yang digunakan adalah [kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Bank Sampah X / metode tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review)]. Data dikumpulkan melalui [wawancara mendalam dengan pengelola bank sampah dan perwakilan perusahaan, serta analisis dokumen laporan CSR]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR telah memberikan kontribusi positif dalam bentuk penguatan infrastruktur (seperti penyediaan mesin pencacah plastik dan kendaraan angkut) serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pembukuan. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan krusial, meliputi sifat program CSR yang masih bersifat filantropi jangka pendek, kurangnya monitoring berkala dari pihak korporasi, dan terjadinya penurunan partisipasi warga akibat ketergantungan pada insentif program. Kesimpulannya, keberhasilan jangka panjang CSR pada bank sampah memerlukan transformasi model dari bantuan karitatif menjadi kemitraan strategis yang berfokus pada kemandirian ekonomi sirkular masyarakat.
Abstract:Fenomena greenwashing semakin marak di dunia bisnis modern seiring meningkatnya tekanan pasar terhadap klaim keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, regulasi berbasis lingkungan seperti POJK No. 51/2017 belum mampu sepenuhnya…
uhnya mencegah praktik tersebut. Tujuan: Artikel ini bertujuan mengkaji greenwashing dari perspektif moralitas dan etika bisnis, mengidentifikasi faktor penyebab dan bentuk-bentuknya, menganalisis dampaknya, serta merumuskan upaya pencegahan yang komprehensif. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis konten terhadap sumber ilmiah tahun 2021-2026. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) serta triangulasi sumber. Hasil: Greenwashing didorong oleh tekanan persaingan pasar, motivasi reputasi, asimetri informasi, lemahnya regulasi, dan tekanan pemangku kepentingan. Bentuknya mencakup klaim tanpa bukti, citra visual menyesatkan, pengungkapan selektif, pelaporan keberlanjutan tidak akuntabel, dan sertifikasi mandiri tidak terverifikasi. Ditinjau dari etika bisnis, greenwashing melanggar prinsip kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Simpulan: Dampak greenwashing bersifat merugikan konsumen, perusahaan, dan lingkungan. Pencegahannya memerlukan penguatan regulasi, sertifikasi independen, audit berkala, peningkatan literasi konsumen, dan internalisasi nilai etika dalam tata kelola perusahaan.