Abstract:Pembentukan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 menghadirkan dinamika politik identitas yang kompleks dan berlapis, melibatkan negara, elite lokal, dan masyarakat adat dalam proses pemekaran daerah. Penelitian ini bertujuan…
tujuan menganalisis bagaimana politik identitas dikonstruksi, diperebutkan, dan dimobilisasi dalam konteks pembentukan provinsi baru tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan di empat kabupaten, Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel., melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam dinamika identitas yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran ganda: sebagai narasi pemersatu untuk melegitimasi pemekaran dan sebagai sumber fragmentasi akibat diferensiasi identitas sub-etnis. Elite lokal memanfaatkan identitas kultural dan historis untuk memperoleh legitimasi politik, sementara masyarakat adat menggunakan identitas sebagai alat negosiasi representasi dan kontrol atas sumber daya. Di sisi lain, negara menempatkan pemekaran sebagai strategi stabilisasi dan percepatan pembangunan. Perbedaan orientasi ini menciptakan ruang negosiasi yang terus berlangsung dalam konsolidasi pemerintahan Papua Selatan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan provinsi baru bergantung pada kemampuan mengelola identitas secara inklusif, memastikan representasi OAP, dan mencegah dominasi elite dalam struktur kekuasaan daerah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal dan sistem kepemimpinan adat Suku Kanum dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah perbatasan Merauke, Papua Selatan. Sebagai masyarakat adat yang mendiami kawasan…
awasan strategis nasional dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Suku Kanum memiliki sistem nilai, struktur sosial, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang berakar pada prinsip keseimbangan ekologis dan solidaritas komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat Kanum berfungsi tidak hanya sebagai otoritas sosial, tetapi juga sebagai pengatur tata ruang berbasis kearifan lokal, yang memastikan pemanfaatan lahan, hutan, dan perairan secara berkelanjutan. Struktur kepemimpinan berbasis marga (clan-based leadership) memainkan peran penting dalam menjaga batas-batas teritorial adat dan mencegah konflik antar komunitas. Namun, modernisasi dan ekspansi proyek pembangunan nasional di wilayah perbatasan memunculkan tantangan baru, terutama terkait pergeseran nilai, marginalisasi otoritas adat, dan tumpang tindih regulasi antara hukum adat dan hukum negara. Temuan ini menegaskan bahwa pengakuan formal terhadap sistem kepemimpinan adat serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal Kanum dalam kebijakan tata ruang merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.
Abstract:Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan…
aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.
Abstract:Transformasi digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berakar pada kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan…
uan untuk mengidentifikasi potensi, peran, dan tantangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat ekonomi kreatif berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan anggota KIM, tokoh adat, serta pelaku ekonomi kreatif lokal. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Marind, seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan keberlanjutan alam, menjadi fondasi utama dalam membangun identitas ekonomi kreatif lokal yang berkelanjutan. KIM berperan penting sebagai fasilitator literasi digital, mediator komunikasi pembangunan, serta penghubung antara masyarakat dan ruang ekonomi digital yang lebih luas. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kapasitas teknologi, dan minimnya dukungan kebijakan menjadi hambatan utama dalam proses pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital di wilayah ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan teknologi digital dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat 3T. Penguatan kapasitas digital KIM dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Merauke.
Abstract:Sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Papua Selatan yang mulai berkembang sebagai wilayah penghasil sawit swadaya. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya…
nya diimbangi dengan tata kelola yang kuat dan penerapan sistem digitalisasi rantai nilai yang menjamin keberlanjutan serta transparansi. Sebagian besar petani sawit swadaya di Papua Selatan masih menghadapi kendala pada literasi digital, akses teknologi, kelembagaan yang lemah, serta belum adanya sistem ketertelusuran (traceability system) yang memenuhi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan petani sawit swadaya terhadap implementasi sistem pemetaan digital rantai nilai di Papua Selatan, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kelembagaan lokal, kapasitas digital petani, dan dukungan kebijakan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap petani, aparat kampung, koperasi, dan dinas terkait di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah dan laporan keberlanjutan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan digital petani masih tergolong rendah hingga sedang akibat minimnya literasi dan infrastruktur penunjang, namun terdapat potensi penguatan kelembagaan koperasi serta dukungan pemerintah daerah. Penelitian ini menawarkan kerangka kesiapan digital petani sawit berbasis konteks lokal Papua Selatan yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi, dan kebijakan untuk mewujudkan sistem ketertelusuran berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Abstract:The establishment of the South Papua Province is a strategic step to address the development inequality that exists in Papua. This study examines the role of various stakeholders in the process of regional expansion using…
g a qualitative literature review. The results of the study highlight the importance of an approach that involves participation, protection of indigenous peoples rights, and transparent budget management. The suggestions provided include gradual expansion and the establishment of an independent supervisory board. This study contributes to the literature on regional autonomy by combining the perspectives of various actors involved.
Keywords: Regional Autonomy, Development Inequality, Role of Stakeholders, Rights of Indigenous Peoples, Budget Transparency
Abstract:Penelitian ini menginvestigasi transformasi implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke dengan fokus pada tantangan dan potensi solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian…
an ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan berkelanjutan serta mengidentifikasi dampaknya terhadap pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil temuan menunjukkan variasi dalam efektivitas implementasi kebijakan, dengan beberapa program berhasil meningkatkan kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat, sementara program lain mengalami kendala seperti kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan adaptif dan partisipatif yang lebih kuat dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal.
Kata Kunci : Kebijakan pembangunan berkelanjutan; implementasi kebijakan; dampak pembangunan lokal
Abstract:Efektivitas pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran merupakan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari penelitian…
nelitian ini untuk mengetahui bagaiaman Efektivitas Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan hasil penelitian di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran bahwa efektivitas pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator yang belum optimal yaitu pada indikator stuktur organisasi yaitu stuktur yang masih mengikuti stuktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan, indikator lingkungan interen yaitu mengenai belum optimalnya sumber daya manusai yang ada, dan indikator keterbukaan informasi masih belum optimalnyaa sosialisasi kepada masyarakat mengenai Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangndaran. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Sutrisno (2018:90) yaitu Karakterisitk Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakterisitik Karyawan, dan Kebijakan Praktik Manajemen. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Abstract:Pernikahan dini menjadi salah satu fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan dini yang marak terjadi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang minimal batas usia perkawinan belum berjalan secara maksimal.…
l. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif fenomena sosial tersebut. Penelitian tentang fenomena pernikahan dini dan tinjauannya secara sosiologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena pernikahan dini dalam tinjauan sosiologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan sosiologi pada pernikahan dini yang menjadi fenomena sosial. Peneliti menggunakan metode studi literatur (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosiologi memandang pernikahan dini sebagai suatu fenomena sosial yang memuat tindakan sosial berupa tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan sosial instrumental. Selain itu, terdapat ketidaksetaraan gender yang muncul dalam kehidupan masyarakat berupa, streotipe, subordinasi, marginalisasi, beban kerja ganda (double burden), dan kekerasan (violence). Fenomena pernikahan dini memicu munculnya bias gender yang berkaitan dengan faktor sosial budaya pada masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki.
Kata Kunci: pernikahan dini, sosiologi, studi pustaka
Abstract:Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya ditentukan oleh peningkatan output ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan kesempatan kerja yang produktif. Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), pertumbuhan ekonomi cenderung…
erung meningkat, namun belum diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penyerapan tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia melalui pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari temuan empiris, didukung oleh teori ekonomi pembangunan, teori tenaga kerja, Human Capital Theory, teori pertumbuhan ekonomi, serta berbagai penelitian terdahulu. Analisis dilakukan menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dominasi sektor ekstraktif yang bersifat padat modal, tingginya tenaga kerja pada sektor informal, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum optimalnya transformasi struktural menuju sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, pengembangan industri padat karya, dan hilirisasi sumber daya alam agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.