Abstract:Abstract: This study illustrates the use of the Analytical Hierarchy Process (AHP) in a decision support system (SPK) and combined with the Geographic Information System (GIS) to select funds for School Operational Assistance…
tance (BOS) at the secondary school level as a recommendation. for decision-makers, so that the selection of BOS fund receipts can run properly, quickly and as expected. The problem of delays in the distribution of BOS funds and the price of goods that can change every year, thereby affecting the unstable amount of funds spent on operational costs. The purpose of this study is to utilize a decision support system in determining the priority of receiving BOS funds at the secondary school level using the AHP method combined with GIS so that the implementation of the information system can be optimized. With this system, it is very useful to monitor the distribution of BOS funds so that they run smoothly by the expectations and goals of government programs. Determination of latitude and longitude using google maps to obtain maps and locations of aid recipients, connected with MySQL as a database and PHP programming and modeled with UML. The results of this study can be used to determine the receipt of BOS funds and their mapping by providing various criteria and alternatives for decision-makers.
Keywords: AHP, BOS, GIS, Google Map, SPK
Abstrak: Penelitian ini memaparkan tentang pemanfaatan Analitical Hierarchy Process (AHP) dalam sistem pendukung keputusan (SPK) dan dikombinasikan dengan Geographic Information System (GIS) untuk menyeleksi penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMA sebagai rekomendasi bagi pihak pengambil keputusan, agar seleksi penerimaan dana BOS tersebut dapat berjalan secara tepat, cepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Masalah keterlambatan pada saat penyaluran dana BOS dan harga barang-barang yang setiap tahunnya bisa berubah sehingga berpengaruh terhadap tidak stabilnya jumlah pengeluaran dana untuk biaya operasional. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah pemanfaatan sistem pendukung keputusan dalam menentukan prioritas penerimaan dana BOS jenjang SMA dengan menggunakan metode AHP dikombinasikan dengan GIS, sehingga implementasi sistem informasi dapat optimal. Dengan adanya sistem ini bermanfaat untuk memantau penyaluran dana BOS agar berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan dari program pemerintah. Penentuan latitude dan longitude menggunakan google maps untuk mendapatkan peta dan lokasi penerima bantuan, dikoneksikan dengan mysql sebagai database dan pemrograman PHP serta dimodelkan dengan UML. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan penerimaan dana BOS dan pemetaannya dengan memberikan berbagai kriteria dan alternatif kepada pihak pengambil keputusan.
Kata kunci: AHP, BOS, GIS, Google Map, SPK
Abstract:Abstract: Most farmers are do’nt know what plants are suitable for planting on their land. This is due to the lack of knowledge of farmers regarding the suitability of land with the growing requirements of a crop. The…
The lack of knowledge of farmers and the community about the evaluation of land suitability causes the cultivated plants do not produce optimally, because the conditions required by these plants are not in accordance with the conditions of the land that supports the growth of these plants. Seeing the importance of the process of selecting plants based on land suitability, while determining the selection of plants is still done only by looking at the experience of farmers who have not been tested. So the authors feel the need to make research to determine plants on land based on land suitability and plant growth requirements. The Analytical Hierarchy Process method is very suitable to be used to calculate the priority weight of each criterion because it is objective, which will later be used as a reference ranking by the TOPSIS method. With this research, it can determine the estate crops that will be planted on a land based on the level of land suitability and the requirements for growing plants that are alternative precisely, accurately and dynamically.
Keywords: DSS, AHP, TOPSIS
Abstrak: Kebanyakan Petani masih banyak yang belum mengetahui tanaman apa yang cocok ditanaman di lahannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan petani mengenai kesesuaian lahan dengan persyaratan tumbuh suatu tanaman. Lemahnya tingkat pengetahuan petani dan masyarakat tentang evaluasi kesesuaian lahan menyebabkan tanaman yang dibudidayakan tidak berproduksi optimal, karena syarat yang dibutuhkan tanaman tersebut belum sesuai dengan kondisi lahan yang mendukung pertumbuhan tanaman tersebut. Melihat pentingnya proses pemilihan tanaman berdasarkan kesesuain lahan, sedangkan penentuan pemilihan tanaman masih dilakukan hanya berdasarkan dengan melihat pengalaman petani yang belum teruji. Maka penulis merasa perlu membuat penelitian untuk menentukan tanaman pada lahan berdasarkan kesesuain lahan dan persyaratan tumbuh tanaman. Metode Analytical Hierarchy Process sangat cocok digunakan untuk menghitung bobot prioritas dari tiap kriteria karena bersifat obyektif, yang nantinya menjadi acuan perangkingan yang dilakukan dengan metode TOPSIS. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat menentukan tanaman perkebunan yang akan ditanam pada suatu lahan berdasarkan tingkat kesesuaian lahan dan persyaratan tumbuh tanaman yang menjadi alternatif secara tepat, akurat dan dinamis.
Kata kunci: SPK, AHP, TOPSIS
Abstract:Beef is a livestock product that has economic value. The high demand for meat requires farmers to cultivate cows by supplying cattle to meet consumer needs. In terms of selecting beef cattle seeds, independent breeders still…
till do traditionally. During this time farmers still use the trial and error method in choosing the best type of cow even just concerned with the price factor. This will obviously affect the quality of cattle which results in expensive maintenance costs, less than optimal production yields and even death of cows. The purpose of this study was to conduct a study of the application of technology in the selection of the best beef cattle to increase livestock yield, especially for local independent breeders. The technology used is a combination of the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and the Multy Factor Evaluation Process (MFEP) Method. Through a combination of methods, researchers analyzed each criterion and alternative related to the selection of the best beef cattle. AHP method was chosen because it has the ability to analyze more consistent criteria. While the selection of the MFEP method is due to having the ability to analyze alternatives based on existing criteria in a simple and accurate way. The results of the AHP and MFEP analysis method are AHP analysis to assist in determining the priority factors of beef cattle seedlings and applied to the MFEP method which produces the highest alternative A6 with a value of 0.508. This research is expected to become a new foundation for farmers in knowing the criteria and alternatives in determining the best type of beef cattle.
Abstract:Abstract : Currently hydropower is a power plant that has a high potential to be developed in Indonesia because it has an adequate water source. Evaluation of plant maintenance performance becomes one important factor because…
cause it is one of the company's strategy to achieve its goals. For that we need a method to determine the priority of KPI where the company prioritized that can provide a balanced point of view of the overall system performance one of them is by implementing Analytical Hierarcy Process (AHP). Based on the AHP method of 16 KPIs consisting of 6 KPIs for Corporate Level, 6 KPIs for Strategic Level and 4 KPIs for Functional Level. From the results of the assessment of respondents involved KPI is the most prioritized PLTA LubukGadang Power Plant, South Solok Regency is known that the most priority factor companies at corporate level that is the number of kWh produced with a weight of 0.420. For strategic level that is capacity factor with weight 0,478 while for functional level that is rework maintenance with weight equal to 0,540.
KeyWord :Decision Support System, KPI, AHP,CompanyStrategy, Weighting
Abstrak :Saat ini PLTA merupakan pembangkit listrik yang memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Indonesia karena memiliki sumber air yang memadai.Evaluasi kinerja pemeliharaan pembangkit menjadi salah satu faktor yang penting karena merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuannya.Untuk itu diperlukan suatu metode untuk menentukan prioritas KPI mana yang diprioritaskan perusahaan yang dapat memberikan sudut pandang yang seimbang terhadap keseluruhan system kinerja salah satu diantaranya adalah dengan mengimplementasikan Analytical Hierarcy Process (AHP). Berdasarkan metode AHP dari 16 KPI yang terdiri dari 6 KPI untuk Corporate Level, 6 KPI untuk Strategic Level dan 4 KPI untuk Functional Level. Dari hasil penilaian responden yang terlibat didapatkan KPI yang paling diprioritaskan PLTA Unit Pembangkit Listrik Lubuk Gadang, Kabupaten Solok Selatan diketahui bahwa faktor yang paling diprioritaskan perusahaan pada corporate level yaitu banyaknya kWh yang diproduksi dengan bobot 0,420. Untuk strategic level yaitu capacity factor dengan bobot 0,478 sedangkan untuk functional level yaitu maintenance rework dengan bobot sebesar 0,540.
KeyWord :Sistem Pengambilan Keputusan, KPI, AHP, strategi perusahaan, pembobotan
Abstract:This study examines the development of fiscal decentralization and its relationship to regional financial independence in Indonesia through a systematic literature review. The objective is to synthesize empirical and conceptual…
ceptual findings published between 2017 and 2026 concerning the determinants, measurement, and consequences of regional financial independence, particularly the role of local own-source revenue (PAD), intergovernmental transfers, and capital expenditure. Using a systematic search of Scopus, Google Scholar, and Garuda databases, 30 relevant articles were screened, selected, and analyzed following defined inclusion and exclusion criteria. The review finds that fiscal decentralization consistently strengthens local revenue mobilization and administrative accountability when accompanied by adequate institutional capacity, transparent governance, and effective management of natural and economic resources. However, the effectiveness of decentralization varies considerably across regions due to disparities in economic potential, human resources, and political commitment. The synthesis further shows that financial independence positively affects the quality of public services and regional economic growth, although the relationship is moderated by expenditure efficiency and governance quality. The novelty of this review lies in its integrative framework linking revenue-side determinants, expenditure behavior, and governance mechanisms within a single analytical narrative, an integration rarely addressed jointly in prior single-country studies. The findings offer practical implications for policymakers designing fiscal transfer formulas and for future researchers seeking to test moderating variables such as digitalization and institutional quality in the fiscal decentralization–financial independence nexus.
Abstract:The Province of Papua holds a special constitutional status under Law No. 2 of 2021, implemented through Government Regulation (PP) No. 106 of 2021, which assigns 23 governmental functions to regional authorities. The regulation…
gulation embodies asymmetric decentralization intended to protect the rights of Indigenous Papuans (OAP) and address local needs. However, it raises legal concerns regarding ambiguous authority distribution between central, provincial, and municipal levels, as well as the unclear operational role of the Papuan People’s Assembly (MRP). The main research problem is whether PP No. 106/2021 provides a coherent and constitutionally consistent governance framework. This study applies doctrinal legal research using normative-analytical methods, including statutory interpretation, constitutional tests, and comparative perspectives. The findings indicate weak accountability mechanisms in managing Special Autonomy Funds, limited integration of customary law, and institutional fragility in newly established bodies such as BP-DOP and UPAP. The study concludes that PP No. 106/2021 does not fully align with the constitutional principles of legal certainty and decentralization. It recommends substantial revisions, strengthening MRP’s legal status, formal recognition of customary law through Perdasus, and an institutional blueprint with clear performance indicators to ensure effective, inclusive, and adaptive governance in Papua
Abstract:This study investigates the stress concentration factor in an infinite steel plate with a thickness of 1 cm, containing an elliptical hole, subjected to biaxial loading at infinity. The elliptical hole has semi-axes a=5.0 cma…
0 cma = 5.0 \, \text{cm}a = 5.0 cm (major axis) and b=2.5 cmb = 2.5 \, \text{cm}b = 2.5 cm (minor axis). The applied stresses at infinity are a tensile stress of σ1=100 kg/cm2\sigma_1 = 100 \, \text{kg/cm}^2= 100 kg/parallel to the major axis and a compressive stress of σ2=−100 kg/cm2\sigma_2 = -100 \, \text{kg/cm}^2= -100 kg/ perpendicular to the major axis. The material properties include Young's modulus E=2.1×106 kg/cm2E = 2.1 \times 10^6 \, \text{kg/cm}^2E = 2,1. kg/ and Poisson's ratioν=0.3\nu = 0.3 = 0.3. Using analytical solutions from classical elasticity theory, the maximum tangential stress at the edge of the ellipse is calculated as σmax=600 kg/cm2\sigma_{\text{max}} = 600 \, \text{kg/cm}^2= -600 kg/, yielding a stress concentration factor of kσ=σmax/σ=6k_\sigma = \sigma_{\text{max}} / \sigma = 6 = =6. Additionally, a finite element (FE) analysis based on the Salerno and Sahoni problem for a quarter section of the plate results in kσ=3.1125k_\sigma = 3.1125 = 3.1125 for a configuration with s/r=5s/r = 5s/r = 5, showing a discrepancy of 1.3% compared to the theoretical value of kσ=3.1k_\sigma = 3.1= 3.1 from Peterson's Stress Concentration Factors. The results demonstrate good agreement between the calculated model and theoretical predictions, validating the accuracy of the FE approach for stress concentration analysis in such configurations.
Abstract:This research article aims to discover the relationship of knowledge and attitudes with self-awareness in implementing health protocol in Cilacap sub-district Post-pandemic. This research is a type of analytical research…
and the design used in this research is cross sectional. This research uses primary data and secondary data. Samples were 112 people. The instrument used was a structured questionnaire. Data were analyzed with chi-square test. Results showed that knowledge OR; 2,918 95% Cl=(1,306-6,522), attitude OR; 2,293 95% Cl=(1,305-5,083), were knowledge and attitude are associated with self awareness in implementing health protocols.
Abstract:Kota Surabaya menghadapi risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, sehingga kebijakan penanggulangan bencana yang efektif memerlukan peran aktif pemimpin daerah. Penelitian ini mengeksplorasi peran Wali…
i Kota dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya dalam mendukung penanggulangan bencana melalui kebijakan dan kegiatan yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh kedua pemangku kepentingan, menggunakan data sekunder dari peraturan daerah yang relevan. Kepemimpinan Wali Kota dinilai berdasarkan sembilan aspek: Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pembentukan BPBD, Forum PRB, penyebaran informasi kebencanaan, Rencana Penanggulangan Bencana, Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, alokasi anggaran, RPJMD, dan dukungan lainnya untuk BPBD. Sementara itu, kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD dinilai berdasarkan enam aspek: pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, pendidikan dan logistik, penanganan kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pemulihan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Wali Kota Surabaya telah melaksanakan 8 dari 9 aspek penting penanggulangan bencana, mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat kerangka hukum dan operasional. Sementara itu, kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD juga efektif dalam menjalankan enam aspek utama. Kebijakan dan inisiatif Wali Kota Eri Cahyadi dan Kepala BPBD Agus Hebi Djuniantoro menunjukkan kesiapan dan kapasitas Surabaya dalam mengelola risiko bencana secara komprehensif sangat mendukung penanggulangan bencana di Kota Surabaya.
Abstract:This study uses multiple linear regression analysis as the primary analytical tool to investigate the transformative effects of Electronic Self-Assessment Tax (E-SPT) and E-Filing systems on corporate tax revenue. By examining…
mining the integration of these digital tools, the research highlights their significant impact on enhancing tax administration efficiency, accuracy, and compliance. E-SPT simplifies the tax reporting process, reduces administrative burdens, and minimizes errors through automated checks. E-Filing improves transparency and accountability by providing clear, traceable records of submissions. Together, these systems streamline tax compliance, increase taxpayer awareness, and boost overall revenue collection. The study is based on a sample of 100 corporate taxpayers registered at KPP Pratama. The findings indicate that the adoption of E-SPT and E-Filing systems results in significant improvements in corporate tax revenue, emphasizing the role of digital solutions in modernizing tax systems.