Abstract:Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the local economy but often face challenges in legality and product standardization. One of the essential requirements for food-related MSMEs is the Home…
e Industry Food Production Certificate (SPP-IRT) as a guarantee of food safety. This community service activity aims to assist Arifin Snack MSME in Pati in obtaining the SPP-IRT certification to comply with applicable regulations. The methods used include socialization, administrative assistance, and guidance in fulfilling technical requirements and laboratory testing. The results indicate that Arifin Snack MSME successfully understood the licensing procedures and met the requirements set by the relevant authorities, enabling them to obtain the SPP-IRT. With this certification, it is expected that Arifin Snack MSME can enhance consumer trust and expand its market reach.
Keywords: assistance; business legality; food safety; MSME; SPP-IRT
Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, namun seringkali menghadapi kendala dalam legalitas dan standarisasi produk. Salah satu persyaratan penting bagi UMKM makanan adalah Sertifikat Produksi Pangan–Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagai bentuk jaminan keamanan pangan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi UMKM Arifin Snack di Pati dalam proses pembuatan SPP-IRT agar dapat memenuhi standar regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pendampingan administrasi, serta asistensi dalam pemenuhan persyaratan teknis dan uji laboratorium. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa UMKM Arifin Snack berhasil memahami prosedur perizinan serta memenuhi syarat yang ditetapkan oleh dinas terkait, sehingga dapat memperoleh SPP-IRT. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan UMKM Arifin Snack dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar.
Kata kunci: keamanan pangan; legalitas usaha; pendampingan; SPP-IRT; UMKM
Abstract:Halal certificate existence is a legal certainty particularly for Muslim consumers on product halal assurance. However, many entrepreneurs in Pasirjambu Village, Bandung Regency, have not applied for halal certification…
due to difficulties and limited knowledge. Therefore, PKM Team from Universitas Islam Jakarta provided training and assistance in registering halal certificates for entrepreneurs who are members of the SEMABU MSME group. This activity uses the Rapid Rural Appraisal (RRA) method to understand the local situation through direct observation and interviews with the target community. In implementing the program, the PKM Team carried out several activities: Counseling, Training, Assistance, Monitoring and Evaluation. The activity results show an increase in the number of products of the SEMABU MSME group that are halal-certified, from only 13 products to 31 halal-certified products. This activity has succeeded in helping business actors in providing halal assurance for the products they sell.
Keywords: Halal certification; legal certainty; MSME product.
Abstrak: Keberadaan sertifikat halal merupakan salah satu legal certainty khususnya bagi konsumen muslim terhadap jaminan halal produk. Namun banyak pelaku usaha di Desa Pasirjambu Kabupaten Bandung yang tidak mengajukan sertifikasi halal karena kesulitan dan keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, Tim Pelaksana PKM dari Universitas Islam Jakarta memberikan pelatihan dan pendampingan pendaftaran sertifikat halal untuk para pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok UMKM SEMABU. Kegiatan ini menggunakan metode Rapid Rural Appraisal (RRA) untuk memahami situasi setempat melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat sasaran. Dalam pelaksanaan program, Tim PKM melaksanakan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut: Penyuluhan, Pelatihan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah produk kelompok UMKM SEMABU yang tersertifikasi halal, yaitu yang semula hanya 13 produk meningkat menjadi 31 produk tersertifikasi halal. Kegiatan ini telah berhasil membantu para pelaku usaha dalam memberikan jaminan halal produk yang diperjualbelikan.
Kata kunci: Kepastian hukum; produk UMKM; sertifikat halal
Abstract:In Sei Beluru Village, Meranti District, there are still problems in understanding the legality of business permits and the importance of halal certification. Many micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the village…
ge do not yet have official business legality and halal certification, which is one of the inhibiting factors in expanding the market and increasing consumer confidence. The process of registering business legality and halal certification is considered complicated and requires adequate knowledge and assistance. The method used in this community service activity is direct training and assistance to cassava chip entrepreneurs in Sei Bluru Village. The training includes socialization regarding the importance of business legality and halal certification, a guide to registration procedures and a simulation of the process of managing business permits and halal certification. Assistance is provided to assist participants in filling out forms, completing documents, and carrying out the application process independently. The purpose of this activity is to increase the understanding of entrepreneurs regarding the importance of business legality and halal certification and to assist them in the process of managing both aspects. After this activity is carried out, it is hoped that cassava chip entrepreneurs in Sei Bluru Village can increase the competitiveness of their products in the market, especially markets that prioritize product halalness and clear business legality.
Keywords : business legality; halal certificate; training; cassava chips; UMKM
Abstrak : Di Desa Sei Beluru Kecamatan Meranti masih mengalami masalah pemahaman mengenai legalitas izin usaha dan pentingnya sertifikasi halal. Banyak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di desa tersebut yang belum memiliki legalitas usaha resmi dan sertifikasi halal sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Proses pendaftaran legalitas usaha dan sertifikasi halal dianggap rumit dan memerlukan pengetahuan serta pendampingan yang memadai. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada para pelaku usaha keripik ubi di Desa Sei Bluru. Pelatihan meliputi sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal, panduan tata cara pendaftaran serta simulasi proses pengurusan izin usaha dan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan untuk membantu peserta dalam mengisi formulir, melengkapi dokumen, dan melakukan proses pengajuan secara mandiri. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal serta membantu mereka dalam proses pengurusan kedua aspek tersebut.
Kata kunci: legalitas usaha; sertifikat halal; pelatihan; keripik ubi; UMKM
Abstract:The issue of bullying has a severe impact on the mental and physical well-being of the victim, with fatal consequences such as severe depression or death. Parental influence is crucial in preventing bullying. Children tend…
nd to mimic their parents' attitudes and behaviours. Positive attitudes, empathy and tolerance from parents can encourage children to adopt these values. Parents who are actively involved and open to effective communication help children develop empathy and feel supported, making them more likely to report or seek help in bullying situations. Parents need to understand the psychological and legal aspects of bullying and school violence prevention to protect their children's well-being. Psychological knowledge helps recognise early signs of trauma and provide emotional support, as well as establishing the values of empathy, tolerance and respect in children. Legal knowledge enables parents to take appropriate action if their child is victimised, liaise with schools and authorities, and ensure anti-bullying policies are implemented. This regulation creates a safe and supportive environment for children to grow. Strengthening parents' understanding and knowledge of bullying prevention and its psychological and legal impacts was done through counselling activities. This counselling presented material on the psychological impact of bullying on children and the legal consequences for perpetrators and omission of bullying activities for both children and schools and parents. The counselling sessions were attended by parents, teachers, and school committees. The counselling participants said that after attending the training, their knowledge about bullying, its impact, and preventive measures improved. The results of the questionnaire before and after attending the counselling showed increased participants' understanding.
Keywords: bullying; prevention; violence
Abstrak: Perundungan dan kekerasan di sekolah berdampak parah pada perkembangan mental dan emosional anak serta mengganggu proses belajar mengajar. Data FSGI, pada periode Januari-Juli 2023 terdapat 16 kasus perundungan dengan 43 korban. Jumlah ini meningkat menjadi 23 kasus pada periode Januari-September 2023, dengan tingkat perundungan tertinggi terjadi di sekolah menengah pertama (SMP) yang mencapai 50%, bahkan 2 orang meninggal dunia selama periode tersebut SMP Muhammadiyah Kembaran juga menghadapi masalah ini. Untuk mencegah bullying dan kekerasan, diadakan penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi guna memberikan pemahaman komprehensif dan praktis. Kegiatan ini melibatkan guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta tentang dampak negatif bullying dan kekerasan serta pentingnya peran setiap orang dalam pencegahannya, yang terbukti dari hasil kuesioner sebelum dan sesudah sesi penyuluhan.
Kata kunci: kekerasan; perundungan; pencegahan
Abstract:The use of natural resources for the implementation of development is closely related to the environment and spatial planning. These two things have so far tended to be unplanned and unsustainable, the result of which is…
a decline in the quality and function of the environment, including the natural resources within it. Environmental problems are increasing day by day, this indicates that environmental policy has not been successful. The community service activity was carried out on Friday 26 July 2024 at the Subak Sibang Kaja Abiansemal Hall. The problem formulation in this report is firstly, What is the form of community synergy to realize sustainable development in environmental management? and secondly, what are the inhibiting factors in realizing sustainable development? The aim of this report is to find out the synergy of society in realizing sustainable development in environmental management and what factors are obstacles in realizing sustainable development. This implementation method uses socialization where implementation is carried out through lectures given by resource persons with the aim of making the community understand the importance of management. environment . The results of the first community service activities are in the form of synergy which occurs in the form of cooperation between the community and the government in environmental management such as establishing a waste bank and the first inhibiting factors in sustainable development, lack of public awareness, the absence of legal regulations that provide appropriate sanctions. firm and finally the existence of climate change in an area
Keywords: environment; improvement; sustainable developmen.
Abstract:The Balinese spice "NePaon" is produced by the Suka Wirang group which is in Bukit Tibulaka Village. The main problems faced by partners are (1) in the production sector, production capacity is less than optimal and packaging…
aging leaks, causing labels to become damaged. (2) in the marketing sector, there are limitations to marketing carried out conventionally. The final problem (3) is in the legal sector, where the partner product does not yet have a production permit as a legality and security aspect in expanding marketing. The solution to the problem provided is by offering donations for production equipment and some training. The method of implementing the service is by adopting the PALS (participatory learning system) method. The results of the service obtained are an increase in production capacity in the last two months, increased knowledge of partners in packaging with new designs. Partners already have social media as digital marketing. Partners have knowledge in certification and electronic transactions. Partner responses to the implementation of activities with results were 31% satisfactory and 69% very satisfactory. Meanwhile, in training, partner responses were 37.5% satisfactory and 62.5% very satisfactory.
Keywords: Balinese spices; PALS; production training; increased production
Abstrak: Bumbu Bali “NePaon†di produksi oleh kelompok Suka Wirang yang terletak di Desa Bukit Tibulaka. Permasalahan utama yang dihadapi mitra yaitu (1) bidang produksi, kapasitas produksi kurang maksimal dan pengemasan mengalami kebocoran sehingga menyebabkan label menjadi rusak. (2) bidang pemasaran, adanya keterbatasan pemasaran yang dilakukan secara konvesional. Permasalahan terakhir (3) bidang hukum, dimana produk mitra belum memiliki izin produksi sebagai aspek legalitas dan standar keamanan dalam memperluas pemasaran. Pemecahan masalah yang diberikan yaitu dengan menawarkan sumbangan alat – alat produksi dan beberapa pelatihan. Metode pelakasanaan pengabdian dengan mengadopsi metode PALS (participatory learning system). Hasil pengabdian diperoleh yaitu adanya peningkatan kapasitas produksi dalam dua bulan terakhir, meningkatnya pengetahuan mitra dalam melakukan pengemasan dengan desain yang baru. Mitra sudah memiliki media sosial sebagai pemasaran digital marketing. Mitra memiliki pengatahuan dalam sertifikasi dan transaksi elektronik. Respon mitra terhadap pelaksanaan kegiatan dengan hasil 31% memuaskan dan 69% sangat memuaskan. Sedangkan pada pelatihan, respon mitra 37,5% memuaskan dan 62,5% sangat memuaskan.
Kata kunci: bumbu bali; PALS; pelatihan produksi; peningkatan produksi
Abstract:Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Peyek is a small-scale business that focuses on production and sales, peyek traditional Indonesian snacks that all people can consume, rempeyek business is a potentially profitable…
able business idea supported by simple products and small capital made from materials such as flour, peanuts, or salted fish grouse. Peyek MSME businesses can be run by individuals or small groups with limited resources. This business can be run from home or a small pro-duction site with the aim of meeting local or regional market demand. It is important to maintain product quality, promote products productively and keep up with the times so that they can adapt to market developments so that the business can be sus-tainable. Given the importance of PIRT permits and halal certificates in marketing a product, we were given the opportunity to serve in Serdang village regarding PIRT permits and halal certificates. With the intention of wanting to help MSMEs in Ser-dang Village.
Keywords:micro, small and medium enterprises (msmes); pirt permits; halal certificates
Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) Peyek merupakan bisnis skala kecil yang berfokus pada produksi dan penjualan, peyek makanan ringan tradisional indonesia yang semua kalangan dapat mengkonsumsi, usaha rempeyek merupakan ide bisnis yang berpotensi menguntungkan dengan di dukung oleh produk yang sederhana dan modal kecil yang terbuat dari bahan seperti tepung, kacang tanah, atau ikan asin belibis. Usaha UMKM peyek dapat dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan sumber daya terbatas. Bisnis ini dapat dijalankan dari rumah atau tempat produksi kecil dengan tujuan memenuhi permintaan pasar lokal atau regional. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan UMKM, memperbaiki legalitas usaha, menggunakan media social untuk pemasaran, meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang produk local, pemberdayaan social ekonomi dan mendorong inovasi produk serta edukasi berkelanjutan. Mengingat pentingnya izin PIRT dan sertifikat halal dalam pemasaran sebuah produk kami diberi kesempatan mengabdi di desa Serdang mengenai izin PIRT dan sertifikat halal. Dengan maksud ingin membantu UMKM yang ada di Desa Serdang.
Kata kunci:usaha mikro kecil dan menengah ( umkm ); izin pirt; sertifikat halal
Abstract:The international world has recognized Indonesia for its extraordinary natural wealth, this makes many tourists interested in coming to Indonesia. In addition to aiming to travel, it also aims to invest or invest in Indonesia,…
nesia, various investments are made, one of which is trying to own and control land in Indonesia using a nominee agreement or a name-borrowing agreement. The research used in this journal uses normative legal research methods, the prohibition of making nominee agreements has been regulated in Article 33 paragraph (1) of the Investment Law so that the nominee agreement has no binding legal force and is declared null and void or considered an agreement. it never happened. But in fact, there are still many practices of borrowing share names by foreigners in investment in the territory of the State of Indonesia, this can result in losses in the field of state revenue, the State should get higher income from foreign investment, but it is reduced due to fraud committed by the foreign investor.
Keywords: investment; legitimacy; nominee agreement.
Abstrak : Didunia Internasional telah mengakui Indonesia dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, hal ini membuat banyak wisatawan tertarik untuk datang ke Indonesia. Selain bertujuan untuk berwisata mereka juga menanamkan modal atau melakukan investasi di Indonesia, berbagai investasi dilakukan, salah satunya berusaha memiliki dan menguasai tanah di Indonesia dengan menggunakan perjanjian nominee yang selanjutnya di sebut perjanjian pinjam nama. Aktifitas pengabdian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah larangan Pembuatan perjanjian nominee telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal, Sehingga, perjanjian nominee tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Tetapi pada kenyataanya masih banyak ditemui praktik pinjam nama saham oleh orang asing dalam penanaman modal di wilayah Negara Indonesia, hal ini dapat mengakibatkan kerugian dibidang pendapatan Negara. Negara seharusnya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari penanaman modal asing, akan tetapi berkurang dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh penanam modal asing.
Kata kunci : investasi; keabsahan; perjanjian nominee.
Abstract:Abstract : The application of the ITE Law in Indonesia must be understood by all groups, not least for students of SMA Negeri 3 Kisaran. Providing information to all students regarding the application of Law No. 11/2008…
on Information and Electronic Transactions (ITE) is a must to do, because now we see many school children vulnerable to violations of the ITE Law. The Information and Electronic Transaction Law (abbreviated as ITE Law) or Law number 11 of 2008 is the law that regulates information and electronic transactions, or information technology in general. This law has jurisdiction applicable to every person who commits legal acts as regulated in this Act, both within the territory of Indonesia and outside the jurisdiction of Indonesia, which has legal consequences in the jurisdiction of Indonesia and / or outside the jurisdiction of Indonesia and harm the interests of Indonesia. Many people want article 27 paragraph 3 in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) for deletion. The reason is because article 27 paragraph 3 of the ITE Law which is commonly referred to as the rubber article is a dangerous law. Moreover, if applied by parties who do not understand about cyberspace.
Keywords: Application, Law
Abstrak : Penerapan UU ITE di Indonesia harus benar-benar dipahami semua kalangan tidak terkecuali juga bagi siswa dan siswi SMA Negeri 3 Kisaran. Memberikan informasi kepada seluruh siswa-siswi berkaitan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan hal yang harus dilaksanakan, sebab saat ini kita lihat banyak anak sekolah rentan terhadap pelanggaran UU ITE. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Banyak kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dihapus. Alasannya, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE yang biasa disebut dengan pasal karet sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya.
Kata kunci: Penerapan, Undang-Undang
Abstract:Nowadays almost all aspects of life use technology. Progress in technology will also be accompanied by developments in information and communication technology. The development of technology and communication using internet…
net media that is widely used today is social media. Some people use social media for means of social integration, communication and publicizing activities, but in its development social media can also be used for business activities in terms of promotion and marketing. The use of social media for business activities has a very positive impact on improving the welfare of the community economically. To achieve these objectives, training and coaching to the public regarding the use of social media are held. The training was carried out at the Pesona Rhabayu Housing Community of Patam Lestari Village, Sekupang District, Batam. The training was conducted by monitoring and tutorials on how to use social media properly, including information dissemination on the Information and Electronic Transaction Law (UU ITE) so that the community has a legal basis for using social media. The first result of this dedication is that people's understanding of the ITE Law can be seen from discussions and questions and answers, secondly, people's ability to access and utilize social media for business facilities by forming a social media group as a forum for the community to promote their efforts.
Keywords: Law, social media and ITE