Abstract:Abstrak: Bentuk aplikasi dari serangkaian teori pendidikan yang telah dipelajari di dalam kampus tentunya akan lebih bermanfaat apabila teori-teori ilmu tersebut kita bagi kepada masyarakat. Kegiatan inilah yang disebut…
dengan pengabdian kita kepada masyarakat. Sebagai seorang akademisi baik dosen dan mahasiswa harus mampu bekerjasama dalam meujudkan Tri Darma perguruan tinggi dimana tempat kita membagi dan menimba ilmu pengetahuan. Pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan nyata yang dapat kita lakukan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap informasi yang akan kita bagikan, sehingga membawa kontribusi positif dalam masyarakat. Apalagi sekarang lagi hangat-hangatnya memperbincangkan tentang pemilihan kepala daerah, oleh karena itu penyuluhan tentang kepemimpinan dianggap perlu untuk di sosialisasikan kepada masyarakat. Harapan kedepannya adalah masyarakat mampu memilih pemimpin yang dapat menjadi contoh baik dalam setiap tindakan dan perkataannnya. Masyarakat diharapkan lebih hati-hati dalam memilih calon kepala daerah, tidak mudah terpengaruh citra dan kekuasaan yang dapat mendatangkan kerudian dalam masyarakat itu nantinya. Selain itu masyarakat tidak perlu takut terhadap tekanan yang mungkin saja datang untuk memaksa memilih jagoan mereka, masyarakat harus mendapatkan pencerahan tentang bagaimana hukum itu berlaku di kalangan masyarakat. Untuk itu selain membahas masalah kepemimpinan Universitas asahan juga bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Cakrawana Nusantara Indonesia untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum, apa yang harus dilakukan masyarakat apabila tersangkut permasalahan hukum di lingkungannya, mengetahui hak dan kewajibannya dalam mentaati hukum tersebut. Harapan terbesarnya masyarakat di desa antara tidak tabu lagi terhadap permasalahan hukum, masyarakat desa antara berani untuk menghadapai permasalahan hukum yang mereka hadapi, masyarakat desa antara mampu memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin daerah mereka.
Kata kunci: Kepemimpinan, Bantuan Hukum, Masyarakat Marginal
Abstract: The application form of a series of educational theories that have been studied on campus will certainly be more useful if the theories of science are shared for the community. This activity is called our devotion to the community. As an academic both lecturers and students should be able to work together in realizing Tri Darma college where we share and gain knowledge. Community service is a real action that we can do to increase society's insight into the information we will share, thus bringing a positive contribution to society. Especially now more warmly discussed about the election of regional heads, therefore counseling about leadership is considered necessary for the socialization to the community. The future expectation is that people are able to choose leaders who can be good examples in every action and perfomance. The community is expected to be more careful in choosing candidates for regional heads, not easily influenced by the image and power that can bring in the society later. In addition people should not be afraid of the pressures that might come to force their heroes, the public should get an enlightenment about how the law applies to the public. In addition to discussing the issue of leadership, the University of Asahan also cooperates with the Legal Aid Foundation - Cakrawana Nusantara Indonesia to provide an understanding to the public about the law, what should the community do when it comes to legal issues in its environment, knowing its rights and obligations in complying with the law. The greatest hope of the community in the village between no longer taboo on legal issues, the villagers between daring to face the legal problems they face, the villagers between able to choose the right leader to lead their area.
Keywords: Leadership, Legal Aid, Marginal Society
Abstract:Abstract: Marriage is a husband and wife relationship between a man and a woman to form a family. There are several conditions in marriage that must be fulfilled both religiously and legally in force in Indonesia. To carry…
ry out the marriage, the prospective bride and groom must register at the nearest Religious Affairs Office (KUA), KUA is an institution established by the government to handle marriage matters. At marriages, various age groups are often found registering at the KUA. This research was conducted using the Data Mining technique through the K-Means Clustering Model to determine the age grouping of marriage which aims to make it easier for the Office of Religious Affairs in educating the prospective bride and groom from a future perspective and an economic perspective in terms of having a child. The research dataset is data on prospective wedding brides at KUA Rawang Lama, Panca Arga in 2022 with a total of 102 samples, by forming 3 clusters, namely: the Ideal cluster of 76 prospective wedding brides (age 19-30 based on husband's age and age 18-25 based on age wife), a good cluster of 20 prospective marriage brides (age 28-44 based on husband's age and age 24-37 based on wife's age), and a risky cluster of 6 prospective marriage brides (age 49-72 based on husband's age and age 39-58 based on wife's age), and produces a Silhouette Score of 0.57.
Keywords: clustering; data mining; k-means; marriage
Abstrak: Pernikahan merupakan hubungan sebagai suami dan istri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Terdapat beberapa syarat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi baik secara agama maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk melakukan pernikahan, calon kedua mempelai harus mendaftarkan diri pada Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat, KUA merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah pernikahan. Pada pernikahan sering ditemukan berbagai kalangan umur yang mendaftarkan diri di KUA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Data Mining melalui Model K-Means Clustering untuk menentukan pengelompokkan umur pernikahan yang bertujuan untuk mempermudah pihak KUA dalam mengedukasi calon mempelai pernikahan dalam sudut pandang masa depan dan sudut pandang ekonomi dalam hal memiliki seorang anak. Dataset penelitian ini adalah data calon mempelai pernikahan pada KUA Rawang Lama, Panca Arga pada tahun 2022 sebanyak 102 sampel, dengan membentuk 3 klaster yaitu : cluster Ideal sebanyak 76 calon mempelai pernikahan (usia 19-30 berdasarkan umur suami dan usia 18-25 berdasarkan umur istri), cluster baik sebanyak 20 calon mempelai pernikahan (usia 28-44 berdasarkan umur suami dan usia 24-37 berdasarkan umur istri), dan cluster beresiko sebanyak 6 calon mempelai pernikahan (usia 49-72 berdasarkan umur suami dan usia 39-58 berdasarkan umur istri), dan menghasilkan Silhouette Score 0.57.
Kata kunci: clustering; data mining; k-means; pernikahan
Abstract:Abstract: The government continues to adopt various technologies to ensure effective and efficient public services in the new normal era. This study discusses the use of the TELOS method in measuring the feasibility level…
l of e-government services through a review of five main feasibility dimensions, including technical feasibility, economic feasibility, legal feasibility, operational feasibility and schedule feasibility. This study identifies opportunities for developing village information system projects. The data collection process involved 15 users of e-government services. The results of this study indicate that based on the number of feasibility factors generated by the information system, it is 7.20 and is within the feasible threshold for development. The value of the system development risk obtained is quite low. It is necessary to add interactive features so that it can increase community participation in community services in the future.
Keywords: e-Government; feasibility Analysis; TELOS method;
Abstrak: Berbagai adopsi teknologi terus dilakukan pemerintah untuk menjamin pelayanan publik yang efektif dan efisien di era normal baru. studi ini membahas tentang Penggunaan Metode TELOS dalam pengukuran tingkat Kelayakan layanan e-government melalui peninjauan lima dimensi kelayakan utama antara lain kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan hukum, kelayakan operasional dan kelayakan jadwal. Studi ini mengidentifikasi peluang pengembangan proyek sistem informasi desa. Proses Pengumpulan data melibatkan 15 pengguna layanan e-government. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan jumlah factor kelayakan yang dihasilkan sistem informasi tersebut sebesar 7,20 dan berada dalam ambang batas layak untuk dikembangkan. Nilai resiko pengembangan sistem yang diperoleh cukup rendah sehingga perlu adanya penambahan fitur-fitur yang bersifat interaktif untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan kemasyarakatan dimasa mendatang.
Kata kunci: Analisis Kelayakan; e-Government; Metode TELOS
Abstract:Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan inovasi penghimpunan dana sosial Islam, salah satunya melalui platform crowdfunding untuk wakaf uang (cash waqf). Di Indonesia, praktik ini menjanjikan akselerasi potensi…
wakaf yang sangat besar. Namun, terdapat gap dan ambiguitas regulasi antara hukum positif dengan dinamika fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi eksis belum sepenuhnya memitigasi risiko hukum terkait legalitas platform non-Nazhir sebagai intermediary, perlindungan konsumen (wakif), dan kejelasan skema potongan biaya platform. Diperlukan harmonisasi regulasi yang integratif antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf uang digital di Indonesia.
Abstract:This study examines the Islamic legal status of Valentine's Day celebrations through a hadith based approach and explores how Indonesian Muslims understand the phenomenon. The study addresses the tension between the prohibition…
ibition of tasyabbuh in the hadith “Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum” and the growing practice of Valentine's Day celebrations among young Muslims. Using a sequential mixed-methods design, the study combines desk research including analysis of the sanad, matn, and fiqh of hadith from six journal articles and one primary hadith source with an online survey of 47 Indonesian Muslims aged 16–28 selected through purposive and snowball sampling. The textual analysis found that the hadith is hasan (Islamic law) and that the prohibition of tasyabbuh specifically relates to the imitation of religious symbols and rituals, not all forms of cultural practices. The survey findings support this conclusion: most respondents understand the hadith (80.9%), have never actively celebrated Valentine's Day (89.3%), and believe the prohibition applies primarily to religious or symbolic imitation (55.3%). This study concludes that the primary concern among contemporary Indonesian Muslims is not the religious origins of Valentine's Day, but rather the associated practices, particularly khalwat, which risk violating sharia principles.
Abstract:Operasi pengamanan hutan membutuhkan evaluasi berbasis data agar alokasi patroli, pemantauan satelit, dan respons penegakan hukum dapat diarahkan pada wilayah serta periode yang paling berisiko. Penelitian ini mengevaluasi…
si hubungan antara intensitas patroli dan luas deforestasi, perubahan waktu respons penanganan kasus setelah pemanfaatan pemantauan satelit near-real-time, serta pola temporal dan indikasi konsentrasi spasial temuan kayu ilegal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan desain kuantitatif evaluatif berbasis data operasional Balai Penegakan Hukum Kehutanan. Data mencakup 150 titik patroli dan temuan kayu ilegal selama 1 Januari-31 Desember 2023, 10 sektor pengamatan hasil agregasi titik patroli, serta 30 pasang kasus respons yang dipadankan antara periode manual Januari-Juni 2022 dan periode berbasis satelit Januari-Juni 2023. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif, regresi linear sederhana, uji-t berpasangan, ukuran efek Cohen's d, uji Kruskal-Wallis, dan identifikasi outlier berbasis persentil ke-90. Hasil menunjukkan bahwa intensitas patroli berasosiasi negatif dan signifikan dengan luas deforestasi pada tingkat sektor (B = -1,05; R2 = 0,919; F(1,8) = 91,03; p < 0,001). Waktu respons rata-rata menurun dari 51,5 jam pada metode manual menjadi 23,6 jam setelah pemanfaatan pemantauan satelit, dengan selisih rata-rata -27,9 jam, t(29) = -14,72; p < 0,001; dan Cohen's d = 2,69. Volume temuan kayu ilegal tertinggi terjadi pada Q3 atau Juli-September (60,2 +/- 14,5 m3), dengan perbedaan signifikan antarkuartal (H(3) = 28,74; p < 0,001). Sebanyak 80% titik outlier berada pada wilayah berkerawanan tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi patroli terarah, pemantauan satelit, dan evaluasi spasial-temporal sederhana dapat memperkuat pengamanan hutan berbasis risiko. Namun, seluruh hasil perlu ditafsirkan sebagai asosiasi operasional karena penelitian bersifat observasional, jumlah sektor regresi terbatas, dan analisis spasial belum menggunakan pemodelan hotspot formal.
Abstract:Pengelolaan pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah memberi gambaran nyata dualisme sistem hukum nasional dan hukum adat, dengan kelemahan implementasi otonomi daerah. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka…
staka berbasis hukum nasional, analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakharmonisan antara kerangka hukum nasional dan norma hukum lokal menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pertambangan ilegal. Selain itu, desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah belum mampu menjembatani konflik antara rezim hukum yang berlaku, terutama karena lemahnya koordinasi tatanan pemerintahan dan belum optimalnya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum tata kelola sumber daya alam yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat dan selaras dengan prinsip keadilan ekologis serta kepastian hukum.
Abstract:The rights of justice collaborators (JCs) to obtain sentence reductions in murder cases remain inconsistently applied within Indonesia’s criminal justice system. This research addresses three core issues: the normative legal…
legal basis for JC rights, the consistency of judicial decisions in granting those rights, and the necessity for legal reform. Using a normative juridical approach supported by document analysis and expert interviews, the study examines Law No. 31/2014, SEMA No. 4/2011, and recent judicial decisions, including the high-profile cases of Richard Eliezer and Abdul Khoir. Findings reveal that while legal provisions exist, the absence of detailed indicators, formal mechanisms for status determination, and binding multi-institutional coordination leads to implementation gaps. Judicial discretion remains unchecked, resulting in unequal treatment of justice collaborators with similar contributions. The study concludes that a lex specialis law is urgently needed to standardize definitions, evaluation mechanisms, and inter-agency protection schemes. Recommendations include harmonization of technical norms, incorporation of JC recognition in verdicts, and alignment with UNCAC and UNTOC standards. This would strengthen legal certainty, uphold the principle of nulla poena sine lege, and enhance the effectiveness of the criminal justice system in addressing serious crimes through systemic cooperation.
Abstract:The discourse on casino legalization in Indonesia arises as a response to the widespread illegal gambling that remains difficult to eradicate despite being prohibited under the Criminal Code (KUHP), Law No. 7 of 1974, and…
d the Electronic Information and Transactions Law (ITE). The gap between legal norms (das sollen) and social reality (das sein) shows that prohibition alone has not been effective. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach based on legislation and a comparative approach, particularly examining Malaysia and Singapore, which have successfully managed casinos through strict regulations. The findings indicate that casino legalization in Indonesia could serve as an alternative fiscal policy, provided that clear regulations are established, ensuring economic benefits such as increased state revenue and effective control over illegal gambling, without undermining national morals and values.
Abstract:The rapid advancement of digital technology and artificial intelligence (AI) in the twenty-first century has fundamentally transformed the structure of modern constitutional governance. Digitalization has reshaped the interactions…
teractions between governments and citizens, altered the patterns of political participation, and presented major challenges to constitutional principles. This study aims to analyze the implications of technological development for constitutional law and propose the concept of a digital constitution as an adaptive framework in the AI era. This study employs a normative legal method, using both conceptual and statutory approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that, while digital transformation enhances governmental efficiency and public transparency, it also generates serious risks, including data misuse, digital surveillance, and political disinformation. These dynamics demand a reinterpretation of constitutional norms to protect citizens' digital rights in cyberspace. The concept of a digital constitution is proposed as a normative response that integrates digital rights into constitutional rights and reaffirms the principle of the rule of law within technological governance. To achieve a democratic and just constitutional order, it is crucial to strengthen regulatory frameworks, ensure algorithmic accountability, and foster collaboration among state institutions, civil society, and the private sector. Ultimately, constitutional law must evolve into an adaptive, transparent, and fair system that can address the profound challenges of the digital and AI-driven era.