Abstract:Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat…
dat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.
Abstract:Penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam menyeimbangkan inovasi Generative AI (GenAI) dan kebutuhan regulasi di Indonesia, mengidentifikasi celah regulasi, dampak sektoral, serta merumuskan rekomendasi kebijakan…
berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode: Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Studi mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) Regulasi yang tidak adaptif, di mana UU ITE, PDP, dan Hak Cipta gagal mengatur aspek krusial GenAI seperti status hukum output AI, bias algoritma, dan penggunaan data pelatihan; (2) Ambang akuntabilitas yang ambigu, menyulitkan penentuan pihak bertanggung jawab atas konten ilegal atau disinformasi berbasis AI; serta (3) Dampak sektoral tidak terantisipasi, termasuk risiko hallucination di sektor keuangan, plagiarisme pendidikan, dan disrupsi tenaga kerja kreatif. Solusi yang diusulkan mencakup regulasi berbasis risiko, amandemen UU Hak Cipta untuk ciptaan AI, kolaborasi multistakeholder, dan regulatory sandbox untuk inovasi terkendali.
Abstract:This research aims to explore the role of the Deposit Insurance Corporation (LPS) in protecting customers when banks fail. The research methods used include policy analysis, case studies of failed banks, and reviews of related…
elated laws. It is hoped that the research results will provide a deeper understanding of the effectiveness of the legal protection provided by LPS to customers in the context of bank failures and the related compensation claims process. The Deposit Insurance Corporation (LPS) has a crucial role in protecting customer deposits when banks experience liquidation. In this context, LPS functions as a legal protection strategy for customer deposits held in banks. This action is important to maintain public confidence in banking amidst economic uncertainty. In response to the 1998 monetary crisis, the Indonesian government issued a policy of guaranteeing bank payments, including public deposits, through LPS. The importance of LPS is revealed when banks experience failures that have the potential to threaten the security of customer funds. In this situation, LPS guarantees the customer's refund up to a certain limit, providing the necessary financial protection. This creates a sense of security for customers and promotes banking system stability. With LPS, customers can be assured that their funds are safe even if unexpected events occur in the banking world. The role of LPS as a deposit insurance institution is inherent in the government's efforts to regulate and supervise the financial sector. LPS plays a role as the front guard in protecting customer interests, maintaining financial system stability, and preventing potential losses that could arise due to the possibility of bank failure.
Abstract:The Industrial Revolution 4.0 has drastically transformed global industries, introducing advanced technologies such as automation, artificial intelligence, and digitalization into the workplace. This rapid technological…
shift has presented significant challenges for labor laws, which are often designed for traditional work environments. This study explores the implementation of labor law in the context of the Industrial Revolution 4.0, analyzing the challenges faced by both employers and employees in adapting to these new technological advancements. Using a qualitative methodology, this research employs a juridical review of existing labor laws, supported by an in-depth case study examining how these laws are applied in technology-driven industries. The findings indicate that labor laws often lag behind the technological advances, leading to gaps in legal protections for workers and ambiguities in employer obligations. The case study highlights specific instances where current labor regulations fail to address issues related to remote work, job displacement due to automation, and workers' rights in the gig economy. Solutions are proposed to modernize labor laws, ensuring they are adaptable to future technological developments while safeguarding workers' rights. The study concludes that there is an urgent need for legal reforms to balance innovation with fair labor practices in the era of Industry 4.0.
Abstract:According to contemporary scholars, buying and selling shares is of the opinion that buying and selling shares is legally permissible and some are prohibited. Meanwhile, according to the DSN Fatwa, ensuring share buying…
and selling transactions are halal. Buying and selling shares from an Islamic legal perspective is an important topic in integrating modern economic practices with sharia principles. The analysis includes the definition of shares as ownership of company assets, the importance of ensuring that the company's business is halal, as well as the prohibition against usury and gharar. Differences of opinion among scholars in determining the law itself. This research aims to compare the opinions of the DSN Fatwa with Contemporary Fuqaha in determining the law on the sale and purchase of shares. The approach used in this writing is a normative juridical approach with literature studies. The results that the author can conclude are that the law on buying and selling shares is permissible and some is prohibited.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perkawinan siri ditinjau dari hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta ditinjau dari fiqih munkahat dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.…
ndonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi Pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan berupa hukum perimer dan hukum skunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa saat ini belum terdapatt definisi yang jelas mengenai perkawinan siri dalam peraturan ketentuan perundang undangan. Fiqih munkahat adalah hukum yang mengatur tata cara perkawinan atau pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Fiqih munkahat harus diikuti dan diamalkan oleh umat muslim sebagai landasan dalam melakukan perkawinan demi mewujudkan pernikahan yang Sakinah, mawadah, warohmah. Perkawinan siri sejatinya tidak bertentangan dengan fikih munkahat namun tidak berlaku dalam hukum di Indonesia. Sehingga tidak mendapat perlindungan hukum negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah , nikah siri merupakann pernikahan yang tidak asas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum.
Abstract:Penelitian ini mengkaji secara mendalam gangguan keamanan di batas laut wilayah Sulawesi Tenggara serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis gangguan…
uan keamanan yang paling sering terjadi dan merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif dalam menghadapi ancaman tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data sekunder dari berbagai laporan keamanan, wawancara mendalam dengan pihak berwenang, serta studi kasus langsung di wilayah Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah ini menghadapi peningkatan ancaman berupa pencurian ikan oleh kapal-kapal asing (illegal fishing), penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba dan senjata, serta aktivitas ilegal lainnya seperti perompakan. Faktor penyebab utama dari gangguan keamanan ini meliputi keterbatasan sumber daya untuk patroli laut, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kerjasama internasional yang belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi kunci. Pertama, peningkatan jumlah dan kualitas patroli laut dengan menambah kapal patroli dan menggunakan teknologi canggih seperti radar dan drone. Kedua, memperkuat kerjasama internasional melalui patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen dengan negara-negara tetangga. Ketiga, memanfaatkan teknologi pengawasan modern seperti sistem identifikasi otomatis (AIS) dan satelit untuk memantau pergerakan kapal di wilayah laut yang luas. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal melalui edukasi dan pelatihan, serta pembentukan kelompok pengawas masyarakat yang dapat membantu pihak berwenang dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan laut di wilayah Sulawesi Tenggara serta memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dan pihak berwenang dalam merumuskan strategi keamanan maritim yang lebih efektif.
Abstract:Perairan Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan signifikan dari Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang berdampak serius pada kelestarian sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. IUU Fishing tidak…
idak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar serta ketidakstabilan sosial di kalangan komunitas nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama IUU Fishing di wilayah ini, mengevaluasi dampak yang ditimbulkannya, dan merumuskan solusi potensial untuk mengatasinya. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama bagi nelayan lokal untuk terlibat dalam praktik IUU Fishing. Keterbatasan sumber daya untuk patroli laut dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini, sementara tingginya permintaan pasar untuk produk perikanan tanpa verifikasi asal usul semakin memacu aktivitas ilegal tersebut. Dampak lingkungan dari IUU Fishing mencakup penurunan stok ikan dan kerusakan habitat laut, yang secara langsung merugikan nelayan yang patuh hukum dan mengurangi pendapatan regional dari sektor perikanan. Selain itu, praktik ini memicu konflik sosial antara nelayan lokal dan pelaku IUU Fishing. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan strategis. Pertama, peningkatan patroli laut melalui penambahan kapal patroli modern dan peralatan canggih seperti radar dan drone, serta pelatihan intensif bagi personel keamanan laut untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respon cepat. Kedua, kerjasama internasional melalui patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen dengan negara tetangga serta partisipasi aktif dalam forum regional seperti ASEAN untuk memperkuat keamanan maritim. Ketiga, penggunaan teknologi canggih seperti Automatic Identification System (AIS) dan data satelit untuk pemantauan wilayah laut yang luas dan sulit dijangkau. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal melalui program edukasi dan pelatihan bagi nelayan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam melaporkan aktivitas ilegal, serta pembentukan kelompok masyarakat pengawas yang berfungsi sebagai mata dan telinga bagi pihak berwenang. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pihak terkait untuk merumuskan strategi keamanan maritim yang efektif. Diharapkan, dengan penerapan solusi-solusi ini, ancaman IUU Fishing di perairan Sulawesi Tenggara dapat diminimalisir, kelestarian sumber daya laut terjaga, dan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat secara berkelanjutan.
Abstract:This study aims to determine the type of the taxes in school financial management. This study use basic qualitative or descriptive research approach with data collection techniques in this study are interviews and documentation.…
ntation. The data analysis use are data presentation and verification. The result of study obtained information about the type of taxes paid by SMA Negeri 13 Surabaya, namely Value Added Taxes and Income Taxes. At the SMA Negeri 13 Surabaya, transparency in the use of taxes in scholl is making accountability reports. The school treasure makes transparent accountability reports related to the use of tax funds in detail to interested parties. In order to comply with applicable tax regulatioms, SMAN 13 Surabaya several things, namely; [1] understand the applicable tax regulations in the school area; [2] identify relevant tax liabilities; [3] conduct tax planning to minimize the tax burden as much as legally possible; [4] register as taxpayer; [5] collect and make timely payment of taxes; [6] conduct tax reporting in accordance with applicable regulations.
Abstract:Penelitian ini memberikan kajian yuridis terhadap konsep wakaf dalam hukum islam maupun hukum positif. Wakaf menjadikan wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung…
dung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode legal resarch dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue apperach). Variasi penanganan wakaf antara hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dapat menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan benda wakaf yang bergerak. Transformasi sosial mempengaruhi perwakafan, memerlukan reformasi hukum untuk mengatur wakaf demi kemajuan bangsa. eraturan perundang-undangan mengatur objek wakaf seperti uang, saham, dan hak intelektual, yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan sosial. Peradilan Agama memiliki peran dalam menangani sengketa wakaf, yang harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.