Abstract:Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Dalam konteks Islam, perkawinan antara Muslim dan non-Muslim memiliki aturan yang…
yang jelas, termasuk persyaratan dan konsekuensi hukumnya atas akibat yang dilakukan. Tujuan utama
dari perkawinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis,
sosiologis, dan teologis, dengan tanggung jawab kepada pasangan, masyarakat, dan Allah Swt. Metode penelitian
ini menggunakan legal research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approacrh) dengan
pendekatan analisis (analysis content). Dengan adanya perbedaan pendapat dan kompleksitas dalam penanganan
perkawinan beda agama, diperlukan pemahaman yang mendalam baik dari segi hukum Islam maupun hukum
positif Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang kondusif dan
adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama.
Abstract:Within the context of the Indonesian legal system, this study investigates the crucial function that judicial review plays in ensuring that administrative procedures are lawful and that justice is served. This study sheds…
s light on the techniques, processes, and issues that are involved with judicial review in relation to administrative acts. It does so by conducting a comprehensive analysis of judicial decisions, legal precedents, and legislative frameworks. The paper provides an in-depth analysis of the development of judicial review in Indonesia, following its historical progression and analysing the current state of affairs. Through an in-depth analysis of administrative decisions, it examines the role that the court plays in ensuring that administrative procedures are valid, preserving a system of checks and balances, and protecting fundamental rights. The impact of judicial review on administrative institutions and the legal landscape is also investigated in this study. Particular attention is paid to the role that judicial review plays in promoting openness, accountability, and adherence to the rule of law for administrations. The purpose of this research is to give useful insights into the efficient operation of Indonesia's administrative governance and the improvement of justice in administrative procedures. This is accomplished by casting light on the junction between judicial review and administrative law.
Abstract:The important role of freedom of expression as a basis for equality, especially within the framework of constitutional law, is very important in Indonesia. This research uses normative juridical qualitative methods to obtain…
tain a comprehensive understanding of the legal aspects that regulate freedom of expression in the country. Recognized as an essential human right, freedom of expression is explicitly protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The focus of this research is to examine the legal norms governing freedom of expression, which include provisions such as Article 28E paragraph (3) and Article 19 of the Constitution 1945, as well as other statutory regulations. The research results show that freedom of expression is recognized as an inalienable right by the state and is one of the foundations for the realization of a just and democratic society. Although freedom of expression is guaranteed by the constitution, this research also highlights the obstacles and challenges in its implementation. In Indonesia, challenges arise in navigating diverse interpretations of freedom of expression, with concerns about potential exploitation by entities harming public interest. Striking a balance between freedom of expression and societal stability/security is deemed crucial. The research aims to better understand the complexity of freedom of expression within the country's constitutional law and its role in promoting equality. This research aims to find useful insights for creating better policies. These policies should strike a good balance between individual freedom and public interest, ultimately fostering a fair and democratic society.
Abstract:Cybercrime has become a serious challenge in the digital age, requiring a dynamic legal approach to respond to this threat. This study aims to investigate legal developments in the application of criminal sanctions against…
st cybercrimes. Through a critical analysis of various cases and regulatory developments, this study will explore the effectiveness of criminal sanctions applied in tackling cybercrime.
This research method includes comparative law analysis, case studies, and interviews with criminal law experts. Research findings will include the evolution of the concept of cybercrime, the legal challenges faced in enforcing criminal sanctions, and the impact of the application of criminal law on cybersecurity levels
The results of this study are expected to provide in-depth insight into the progress of criminal law in responding to cybercrime, as well as provide a basis for further improvement and development in the relevant legal framework. The practical implications of this research are expected to help authorities, legal professionals, and academics in understanding the dynamics of criminal law related to cybercrime, so as to formulate policies that are more effective and responsive to evolving cybersecurity threats.
Abstract:Prinsip kemanusiaan harus diutamakan di atas segala pertimbangan lainnya jika bencana kemanusiaan yang menimpa masyarakat Pulau Haruku, Kariu, pada 26 Januari 2022 ingin diselesaikan secara tuntas. Hak asasi manusia jelas…
s telah dilanggar dalam kasus ini. Inti dari eksplorasi ini adalah untuk melihat pengobatan yang legal untuk mengakhiri genosida, termasuk penyerangan terhadap warga Kariu yang dilakukan oleh warga desa Ori. Pemikiran normatif hukum menggunakan kerangka kasus, hukum, dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui pengumpulan literatur, analisis deskriptif, dan penggunaan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan penelusuran, konflik antara dua warga Negeri Kariu dan Dusun Ori tersebut menjadi awal konflik dan penyerangan terhadap masyarakat Negeri Kariu yang dilakukan kelompok warga.
Abstract:Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis mengenai legalisasi akta di bawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Pengkajian…
ajian yang dilakukan menunjukkan Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat secara langsung dan ditandatangani oleh seseorang dengan sengaja. Tanda tangan pada akta tersebut penting karena mencirikan atau mengidentifikasi akta tersebut. Namun, sebagai bukti dalam sidang pengadilan, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat seperti akta otentik. Legalisasi akta di bawah tangan dilakukan untuk memastikan tanggal dan tanda tangan para pihak serta menjelaskan isi akta oleh seorang Notaris. Hal ini mencegah pihak yang menandatangani untuk menyangkal isi akta dan identitas mereka yang tercantum dalam pernyataan tersebut.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tujuan utama di balik pembuatan kebijakan pendidikan, dengan merinci komponen-komponen penting yang terlibat dalam proses tersebut. Kebijakan pendidikan memiliki peran krusial…
dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan melalui langkah-langkah strategis yang terencana dengan baik. Kelima komponen kebijakan pendidikan, yakni tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengeksplorasi karakteristik kebijakan pendidikan, yang mencakup aspek tujuan pendidikan, kepatuhan terhadap aspek legal-formal, konsep operasional yang jelas, pembuatan oleh pihak berwenang, evaluabilitas, dan sistematika yang terstruktur. Pembahasan tentang pendekatan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan menjadi penting, dengan merinci pendekatan struktural, prosedural dan manajerial, prilaku, serta politik yang terlibat dalam proses tersebut. Melalui pemahaman terhadap tujuan pembuatan kebijakan pendidikan dan komponen-komponen yang mempengaruhinya, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait peran dan dampak kebijakan pendidikan dalam mengarahkan kegiatan organisasi pendidikan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:This research explores dispute resolution methods in the field of Sharia economics through the arbitration mechanism. With the rapid growth of Sharia-based financial industries, the need for effective dispute resolution…
in accordance with Sharia economic principles becomes increasingly pressing. Arbitration is considered a relevant alternative compatible with Islamic law in handling Sharia economic conflicts. This study will trace the Islamic legal principles applicable in arbitration and analyze the success and challenges of Sharia economic dispute resolution through the arbitration process. Additionally, the research will review the role of arbitration institutions and regulations supporting Sharia dispute resolution. Thus, this study provides in-depth insights into the potential of arbitration as an effective means of resolving Sharia economic disputes and its contribution to the global development of Sharia-based financial systems.
Abstract:Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu…
ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.