Abstract:Al-Qur’an merupakan sumber ilmu bagi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Kuntowijoyo sebagai seorang filusuf Islam mempunyai pandangan mengenai Al-Qur’an sebagai sumber ilmu dan bagaimana integrasinya terhadap sains…
p sains sehingga ilmu di dunia Islam tidak tertinggal zaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk emengetahui bagaimana pemikiran Kuntowijoyo terhadap Al-Qur’an sebagai sumber ilmu dan bagaimana konsep integrasi ilmu sains dan ilmu Islam yang dimiliki oleh Kuntowijoyo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Data didapat dari kajian-kajian tentang pemikiran Kuntowijoyo yang ditulis di artikel maupun-buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kuntowijoyo memandang pesan dalam Al-Qur’an menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah konsep-konsep dasar dengan banyak istilah yang merujuk pada nilai normatif, doktrin etik, dan aturan-aturan legal serta ajaran-ajaran keagamaan pada umumnya. Adapun bagian keduanya adalah kisah-kisah historis atau amtsal. Menurut Kuntowijoyo, adanya kisah-kisah di dalam Al-Qur’an dimaksudkan untuk mengajak para pembacanya untuk merenungkan kebijaksanaan yang terkandung sehingga dapat diimplementasikan di kehidupan zaman sekarang. Adapun dalam integrase ilmu agama dan ilmu sains, Kuntowijoyo mempunyai konsep Ilmu Sosial Profetik (ISP), yang fokus terhadap 3 hal yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi.
Abstract:Illegal fishing sebagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau melawan hukum merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum…
um pidana illegal fishing di perairan Maluku dan kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan selanjutnya analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana illegal fishing di perairan Maluku menggunakan UU Perikanan yang menjadi payung hukum penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk perumusan peraturan hukum pidana yang lebih baik, tentunya UU Perikanan sebagai Hukum Pidana Administrasi (administrative penal law) memiliki sejumlah kelemahan. Untuk itu kebijakan penanggulangan iilegal fishing di perairan Maluku juga membutuhkan pendekatan non penal (tidak menggunakan hukum pidana) seperti adanya sosialisasi/edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat hukum praktek illegal fishing atau penggunaan kearifan lokal masyarakat Maluku seperti budaya sasi laut dalam meminimalisir praktek illegal fishing. Dibutuhkan adanya pendekatan yang integral yakni keterpaduan atau keserampakan pendekatan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing di perairan Maluku.
Abstract:This study examines the effectiveness of regulations preventing child marriage in the city of Surabaya after the enactment of Law No. 16 of 2019, which raised the minimum age for marriage to 19 years, but still allows for…
r marriage dispensations through Article 7 paragraph (2). This normative loophole raises academic questions about how the law works in social reality and how preventive measures can be institutionalized. This study aims to assess the implementation of regional policies, particularly Perwali No. 32 of 2024, and to examine the practices of religious courts in deciding on marriage dispensations using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and the principle of Sadd al-Dzarīʿah as analytical tools. Empirical research methods were used through interviews, observations, documentation, and qualitative analysis of two cases of marriage dispensation that were rejected and granted. The results of the study show that the significant decrease in the number of marriage dispensations in Surabaya occurred due to the synergy of the legal structure (Religious Court, DP3APPKB, Ministry of Religious Affairs, RT/RW), legal substance through the Perwali which tightened procedures, and changes in the legal culture of society. The courts applied new standards that are more protective and based on maqāṣid al-syarī‘ah , making marriage dispensations an emergency mechanism rather than a legalization of child marriage. This study provides theoretical implications in the form of an integrative model between maqāṣid and the modern legal system, as well as practical implications in the form of recommendations to replicate the Surabaya model in other regions in an effort to protect children.
Abstract:Bullying di sekolah masih menjadi persoalan serius yang mengancam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di era digital, praktik bullying berkembang dalam bentuk baru yakni cyberbullying, yang membuat…
buat dampaknya lebih luas dan sulit dikendalikan. Artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap bullying dan cyberbullying serta mendeskripsikan hasil pengabdian masyarakat berupa edukasi digital di MTS Muhammadiyah 1 Taman. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis regulasi hukum (UU Perlindungan Anak, KUHP, UU ITE) serta pendekatan sosio-legal melalui kegiatan penyuluhan hukum, simulasi kasus, dan diskusi interaktif. Guru juga mengadopsi tata tertib anti-bullying berbasis literasi hukum digital. Tujuan Artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara perlindungan hukum dan edukasi digital untuk menciptakan sekolah ramah anak.
Abstract:The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of banks towards customers in cases of personal data leaks, examine the extent of legal protection provided to customers, and describe efforts that can be…
made to minimize the risk of data leaks. This study uses a literature study method by collecting and analyzing various legal sources, such as laws and regulations, court decisions, journals, and literature related to data protection in the banking sector. The results of the study indicate that banks have legal responsibilities based on the Personal Data Protection Law (UU PDP) and banking provisions to maintain the confidentiality of customer data. If a data leak occurs, the bank can be subject to administrative, civil, or even criminal sanctions depending on the level of negligence. In addition, this study found that customers have the right to claim compensation if the data leak causes material or immaterial losses. However, the effectiveness of law enforcement still faces challenges, such as lack of customer awareness and complexity of evidence. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve cybersecurity systems by banks, and educate customers to mitigate the risk of data leaks. The implications of this study are expected to provide recommendations for regulators and banking industry players in strengthening the protection of customer personal data.
Abstract:This study aims to examine the authenticity of Sahih Bukhari Hadith No. 2112 regarding the right of khiyar through a comprehensive takhrij method to ensure the validity of the evidence in muamalah policy. Additionally, this…
his study examines the mechanism of transmitting legal texts without editorial changes and compares the ijtihad of the four schools of jurisprudence regarding time limits to provide consumer protection solutions in the digital age. The methodology employed is normative legal research using a descriptive-analytical qualitative approach through library research. Data collection techniques involved cataloging hadiths on khiyar from the Kutubus Sittah, identifying the structure of the isnad, and analyzing key vocabulary (mufradat). Data analysis was conducted through stages of isnad criticism to assess the quality of the narrators, systematic analysis of the matn, comparative analysis across schools of thought, and the synchronization of traditional principles with modern economic realities. The research results indicate that the hadiths on khiyar possess exceptional chain of transmission quality within the Silsilah adz-Dzahab tradition, ensuring the text’s accuracy free from distortion over fourteen centuries. Regarding the time limit for khiyar syarat, differing viewpoints were identified: the Shafi’i school limits it to a maximum of three days, while the Maliki school allows a duration of up to 38 days depending on the type of object. In conclusion, the principle of khiyar remains relevant in the digital economy through the transformation of the order cancellation feature as a manifestation of khiyar majelis, as well as the return policy as an application of khiyar aib and khiyar syarat. The implications of this research emphasize that the ethical values of khiyar can serve as a foundation for regulators in refining consumer protection laws to minimize information asymmetry and ensure full consent (antaradin) in every online transaction
Abstract:Integrasi lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat kebutuhan tata kelola kolaborasi riset, namun Perjanjian Kerja Sama sering masih dipahami sebagai dokumen administratif, bukan arena tata kelola.…
a. Penelitian ini menganalisis bagaimana Perjanjian Kerja Sama berfungsi sebagai instrumen kolaborasi riset dan inovasi di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, BRIN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, serta telaah regulasi, dokumen kerja sama, laporan monitoring, dan rekapitulasi kerja sama 2022-2026. Temuan menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama telah bergeser dari kewajiban legal-administratif menjadi akselerator inovasi, tercermin dari sekitar 70 perjanjian aktif, 50% kemitraan industri, tujuh perjanjian lisensi, kasus hilirisasi Xanthan Gum, dan capaian dana eksternal Rp1,758 miliar pada triwulan I 2026. Implementasi didukung jejaring peneliti yang bersifat bottom-up, kepemimpinan fasilitatif, berbagi sumber daya, serta sistem SILARI dan SIBAHRI. Hambatan utama meliputi perbedaan aturan hukum, keterbatasan transparansi pelacakan dokumen, kekurangan tenaga teknis, antrean alat, keterbatasan pembiayaan mitra, dan risiko cuaca. Kontribusi penelitian terletak pada pemaknaan Perjanjian Kerja Sama sebagai arena mikro-administratif tempat kelincahan riset dan kepatuhan hukum dinegosiasikan.
Abstract:The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning…
ing of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.
Abstract:The reason for dividing inheritance while the heirs are still alive is to avoid conflicts that will give rise to conflicts between heirs and not contradict Islamic law. The provisions of the Compendium of Islamic Law regarding…
arding the distribution of inheritance to living heirs provide evidence that the condition of the testator's death remains an implicit condition for inheritance of his assets in the form of inheritance. However, the Compilation of Islamic Law provides another way to carry out the distribution of inheritance before the death of the heirs as stated in Article 187 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. The Islamic legal view regarding the distribution of inheritance to living heirs can be taken if there is a risk of disputes and conflicts between heirs that result in losses.
Abstract:Artikel ini menganalisis rechterlijk pardon sebagai diskresi yudisial dalam perkara penganiayaan ringan pada Pengadilan Negeri Ambon. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan…
an kasus dengan bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025, instrumen Mahkamah Agung, informasi perkara publik, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rechterlijk pardon merupakan mekanisme pemidanaan yang terstruktur dan berlandaskan legalitas, proporsionalitas, kemanusiaan, serta keadilan restoratif, bukan bentuk impunitas. Penerapannya dalam perkara ringan dapat mencegah pemidanaan berlebihan sepanjang pertimbangan hakim menilai kepentingan korban, kebutuhan pemidanaan, pemulihan setelah perbuatan, dan konsistensi indikator putusan secara transparan.