Abstract: Fenomena maraknya budaya pencitraan digital memicu pergeseran motif belanja generasi muda Muslim dari pemenuhan kebutuhan fungsional menjadi sekadar pemenuhan identitas artifisial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
nalisis karakteristik perilaku konsumsi semu akibat tren media sosial serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap informan Muslim perkotaan yang dipilih secara purposive dan snowball sampling, dikombinasikan dengan observasi digital serta dokumentasi teks sosial. Hasil penelitian mengonstruksi temuan kebaruan bahwa konsumsi semu digerakkan oleh sindrom ketakutan tertinggal dari tren viral (fear of missing out), ulasan kelompok, gaya hidup hedonistik, dan tawaran kilat lokapasar, di mana barang dikonsumsi demi validasi sosial berupa apresiasi digital ketimbang asas manfaat nyata. Ditinjau dari ekonomi Islam, perilaku ini terbukti beririsan negatif dan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan (qana'ah), keseimbangan, dan prioritas maslahat, serta dikategorikan sebagai tindakan berlebih-lebihan (israf) dan pemborosan (tabdzir) yang mengabaikan perlindungan harta (hifz al-maal). Kesimpulannya, konsumsi semu merusak stabilitas finansial dan spiritual individu, sehingga memerlukan penguatan etika tauhid dan optimalisasi media sosial sebagai sarana dakwah gaya hidup minimalis serta literasi keuangan syariah.
Abstract:Penelitian ini mengkaji praktik klaim eksklusivitas nama kuliner daerah oleh organisasi kedaerahan dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dinilai tidak selaras dengan sifat komunal kuliner tradisional dalam…
m rezim indikasi geografis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan teoretis, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki legitimasi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, prinsip fungsi sosial hak, dan keadilan distributif, serta mencerminkan kesenjangan antara law in books dan law in action. Dengan demikian, klaim eksklusivitas tidak dapat dibenarkan, sehingga diperlukan reformasi regulasi, harmonisasi merek dan indikasi geografis, serta penguatan kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan HKI yang adil berbasis masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi pembayaran digital, khususnya QRIS, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian…
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan jelas dari konsumen dapat melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait kesepakatan dan causa yang halal. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan regulasi Bank Indonesia yang melarang surcharge. Oleh karena itu, pelaku usaha berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum…
kum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.
Abstract:Penelitian ini mengkaji secara kritis kelemahan desain database dalam konteks keamanan sistem informasi modern. Desain database yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kebocoran data dan menurunkan…
urunkan integritas sistem informasi pada organisasi. Melalui metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap 35 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kelemahan desain database ke dalam lima kategori utama: (1) kelemahan normalisasi dan struktur relasional, (2) kurangnya kontrol akses dan autentikasi, (3) minimnya enkripsi data, (4) absennya audit trail dan logging, serta (5) ketiadaan prosedur backup dan recovery yang memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa 78% kasus kebocoran data yang diteliti disebabkan oleh kelemahan pada lapisan desain database, bukan semata-mata dari serangan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Security by Design dalam perancangan database merupakan langkah fundamental untuk melindungi aset data organisasi dan menjaga kepercayaan pengguna. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi penerapan framework database security yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai metode kredit pajak luar negeri dalam kerangka perpajakan Indonesia. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, metodologi perhitungan,…
, keuntungan bagi wajib pajak, dan fungsinya dalam mencegah pajak berganda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan melindungi wajib pajak dari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Metode ini mendorong pajak yang adil dan memacu keterlibatan ekonomi internasional. Namun demikian, pelaksanaannya terus menghadapi berbagai kendala, termasuk metodologi matematika yang rumit dan kurangnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan penyederhanaan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.
Abstract:Dalam menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam di wilayah pesisir, pendekatan holistik menjadi kunci dalam mengurangi risiko. Salah satu solusi yang menarik adalah memanfaatkan kawasan ekosistem mangrove…
ove yang memiliki peranan vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah banjir rob, memperlambat laju air, melindungi pantai dari abrasi, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna laut. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan terhadap ekosistem mangrove yang bisa menjadi upaya penting dalam mitigasi bencana banjir rob di wilayah pesisir. Tantangan utama adalah kurangnya pengelolaan dan kesadaran baik masyarakat maupun perangkat daerah akan potensi ekosistem mangrove yang dapat membantu meningkatkan kualitas air, meningkatkan biodiversitas serta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir. Melalui metode penulisan artikel berupa tinjauan literatur dan studi kasus yang relevan, artikel ini menawarkan solusi efektif dalam membangun ketahanan lokal terhadap bencana alam di masa depan yang berkelanjutan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap ekosistem mangrove dapat diterapkan di wilayah pesisir sebagai upaya mitigasi bencana banjir rob dan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menghadapi bencana. Dengan adanya penulisan artikel ini, diharapkan masyarakat, komunitas pecinta alam, dan pemerintah setempat dapat memahami pentingnya perlindungan lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Rumah BUMN Pekanbaru bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan…
akan metode tinjauan pustaka dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM serta program pelatihan kewirausahaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, dan analisis berbagai temuan dari studi-studi sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan dan pengembangan kewirausahaan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, khususnya dalam hal pengetahuan kewirausahaan, keterampilan pemasaran digital, manajemen bisnis, dan pengembangan produk. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program dipengaruhi oleh komunikasi program, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan keberlanjutan pendampingan bisnis. Namun, beberapa tantangan masih ada, seperti rendahnya literasi digital beberapa pelaku UMKM, keterbatasan pendampingan pasca-pelatihan, dan dampak program yang tidak merata di antara semua peserta. Oleh karena itu, evaluasi dan penguatan program secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pelatihan dan pengembangan kewirausahaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,…
ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.