Abstract:Bagian tepenting pada negara perekomian ini salah satunya adalah bank sentral. Bank sentral berperan penting dalam menjaga kestabilan keuangan Negara. Bank Sentral juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur…
perekonomian suatu negara. Peran ini meliputi pengaturan kebijakan moneter, pengawasan perbankan, pengawasan lender of last resort, pengaturan sistem pembayaran, pengawasan stabilitas sistem keuangan, pengawasan kebijakan fiskal, dan pengawasan kebijakan moneter internasional. Dalam sintesis, Bank Sentral memainkan peran kunci dalam menjaga kestabilan perekonomian negara dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Abstract:Bank merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi perusahaan, kegagalan suatu bank juga dapat berdampak pada perusahaan selain perusahaan sektor keuangan . Adapun data hasil Penelitian ini merupakan jenis penelitian…
n yang fokus pada penelitian, pengkajian dan pembahasan literatur klasik dan kontemporer. dalam hal ini penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan mengumpulkan data dari berbagai sumber antara lain buku, penelitian dan sumber lain selaku pengawas dan pengawas perbankan Indonesia. Bank Indonesia tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa memperhatikan tujuan yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.. Satu-satunya bank di Indonesia yang menjalankan tugas bank sentral adalah Bank Indonesia. Faktor penting dan penentu dalam kehidupan perekonomian suatu negara adalah seberapa baik bank sentral menjalankan tugasnya. Hal ini berdampak pada kondisi perekonomian negara. Sebagai pengawas dan pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas dari tujuannya yang diatur secara tegas dalam undang-undang.
Abstract:Kabupaten Katingan menjadi salah satu kabupaten yang potensial mengalami kejadian karhutla. Pada tahun 2023 luas karhutla mencapai 8.945, 8 ha. Tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai sebaran…
ebaran titik panas yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun berbagai kebijakan atau strategi dalam penanggulangan bencana melalui teknologi penginderaan jauh dengan pemantauan titik panas. Penelitian ini diawali dengan metode studi kepustakaan untuk melengkapi data-data yang diperlukan kemudian dilakukan pengolah data dengan teknik analisis spasial. Hasil analisis data menunjukkan bahwa titik panas di Kabupaten Katingan pada periode tahun 2019 hingga tahun 2023 paling sering terjadi pada tahun 2019 yakni 649 titik panas dan jumlah titik paling sedikit yaitu tahun 2021 sebanyak 31 titik panas. Kecamatan Katingan Kuala memiliki titik panas paling banyak yaitu 402 titik panas dan kecamatan yang memiliki jumlah titik panas yang lebih sedikit jika dipadankan dengan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Bukit Raya dengan 3 titik panas. Adapun upaya mitigasi dalam bencana ini dapat dilakukan melalui kegiatan preventif dan represif yang meliputi pemantauan, pengawasan, penanggulangan hingga pencegahan terjadinya bencana karhutla.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur perjalanan dinas berdasarkan peraturan menteri keuangan(PMK) no. 113/PMK.05/2012 di badan pengawas pemilihan umum(Bawaslu) jember. Penelitian ini dilakukan…
untuk memahami sejauh mana kepatuhan bawaslu jember terhadap ketentuan PMK 113 dalam pengelolaan perjalanan dinas,serta untuk mengidentifikas potensi perbaikan dalam system dan prosedur yang ada. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi dokumentasi,observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait di bawaslu jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bawaslu telah menerapkan sebagian besar ketentuan PMK 113, masih terdapat beberapa area diamana kepatuhan dapat di tingkatkan,terutama dalam hal pemantauan dan evaluasi pengeluaran perjalanan dinas. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perbaikan atau penyesuaian dalam system dan prosedur perjalanan dinas bawaslu jember untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan pengelolaan anggaran yang efisien.
Abstract:penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sistem informasi akuntansi dalam penyusunan anggaran kantor DPRD kab Banyuwangi. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian…
an disimpulkan bahwa Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada perorangan atau kelompok orang dalam perusahaan, yang berisi permasalahan keuangan dan informasi tentang aliran uang bagi para pemakai yang ada pada perusahaan. Sistem informasi keuangan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan dalam perusahaan untuk mengetahui peran sistem informasi akuntansi dalam penyusunan anggaran kantor DPRD kab Banyuwangi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi yang berbasis web SIPD ini sangatlah efektif dan efisien dalam penyusunan dokumen untuk penyelenggaraan anggaran SKPD, tidak hanya itu saja tetapi juga untuk mengelola informasi mengenai perencanaan pembangunan daerah, dana pembinaan, pengawasan organisasi, dan informasi lainnya mengenai pemerintah daerah
Abstract:PT Perusahaan Listrik Negara ini ialah suatu industri yang berjalan dalam bagian pelayanan jasa sumber energi listrik yang dimiliki oleh salah satu perusahaan milik negara (BUMN). Studi kasus ini dilakukan sebagai infornasi…
asi terhadap sistem infoemasi akuntansi terhadap penghasilan listrik pascabayar PT. PLN (ULP) Banyuwangi Kota. Dimana pendapatan listrik didapat dari sistem pascabayar dan prabayar. Meskipun demikian, penelitian ini hanya membahas pendapatan bulanan pelanggan dari listrik pascabayar. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan dan penelitian. lapangan, serta pengambilan data primer dan sekunder yaitu melalui wawancara dengan karyawan bagian Transaksi Energi, dan juga pengambilan data terkait sistem informasi akuntansi. Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena tidak ada terkait dengan angka Hasil dari pengamatan ini adalah PLN (Persero) ULP Banyuwangi Kota telah menggunakan Aplikasi Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST), Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T), dan Sistem Aplikasi dan Produk dalam Pemrosesan Data (SAP) untuk menjalankan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi online terpusat telah berjalan baik karena telah diintegrasikan ke dalam sistem.
Abstract:Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan…
engajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.
Abstract:Sistem ini bertujuan untuk memanfaatkan data yang ada serta bagaimana informasi keuangan, perencanaan, pengawasan dan pembangunan daerah. Terbentuknya sistem ini merupakan salah satu bentuk dari program dalam membantu masyarakat…
syarakat yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, dalam pelaksanaan SIPD Kabupaten Jember telah menyediakan data serta informasi secara akurat dan terintegrasi. Data serta informasi memiliki peran penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong SIPD ini dengan menerbitkan beberapa payung hukum untuk mendukung pengadaan data serta informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dalam setiap sistem tentunya terdapat kendala-kendala yang harus bisa diatasi oleh pengguna sistem.
Abstract:Dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso adalah salah satu instansi pemerintah yang menyalurkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Pelayanan Pendidikan yang berupa perizinan mendirikan sekolah, perpanjangan izin operasional…
al sekolah terutama di bidang PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Perizinan yang dimaksud berupa Tindakan administrasi negara yang memperkenankan atau memberikan izin suatu Tindakan kepada pemohon atau pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang sebenarnya adalah suatu Tindakan terlarang, akan tetapi apabila yang dimaksud dilarang, maka harus dilakukan dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan untuk tujuan memberi perlakuan pembinaan, pengawasan, pengendalian kepada pihak pemohon izin. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso membutuhkan sebuah perangkat lunak yang khusus dalam melayani masyarakat untuk mengurus perizinan secara efisien.
Abstract:Narkotika sintetis dan semi-sintetis baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman dapat mengurangi kesadaran, rasa, nyeri, dan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan ilegal. Penelitian ini mengkaji…
gkaji tentang apa yang menyebabkan residivis narkotika golongan I melakukan residivis, seperti pada Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, dan bagaimana hakim menentukan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Studi kepustakaan menghasilkan data sekunder, sedangkan studi lapangan dan wawancara menghasilkan data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Berdasarkan Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, (1) Faktor Internal: faktor mental dan hilangnya kepercayaan mendorong pelaku untuk kembali menggunakan dan mengedarkan narkotika sehingga menimbulkan ketergantungan dalam jangka panjang. Faktor Eksternal: Masalah keluarga (komunikasi dan pengawasan yang buruk). Kembali ke pergaulan penyalahguna narkotika. (3) Kegagalan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 karena menjual narkotika golongan I tanpa izin. Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan faktor non yuridis bahwa perbuatan terdakwa sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat.