Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan elektronik antara Yuenes Mager dan Mitra Driver serta menilai kesesuaiannya dengan hukum perjanjian dan regulasi sistem…
istem elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terms and Conditions tersebut secara fungsional memenuhi asas proporsionalitas pada fase pra-kontraktual, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak karena terdapat korelasi rasional antara pembatasan dan manfaat ekonomi yang diterima mitra. Namun, dominasi struktural platform dan belum optimalnya mekanisme keberatan menunjukkan perlunya penguatan jaminan fairness prosedural. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa asas proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kebebasan berkontrak dalam relasi platform digital.
Abstract:Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016…
16 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.
Abstract:Penanganan pelaku tindak pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisosial (GKAS) menghadapi kesenjangan antara pemahaman klinis dan kerangka hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kriminologis, faktor…
ktor pembentuk, dan evaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku GKAS. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus ganda dengan analisis putusan pengadilan dan literatur terkait, hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama. Pertama, karakteristik kriminologis menunjukkan pola perilaku impulsif dengan signature behavior devaluasi korban. Kedua, faktor kriminogen meliputi lingkungan sosial patologis dan pembelajaran melalui asosiasi diferensial. Ketiga, evaluasi hukum menunjukkan ketidakefektifan pemidanaan konvensional sehingga diperlukan model terintegrasi antara pembatasan dan rehabilitasi. Simpulan penelitian merekomendasikan pengembangan asesmen forensik komprehensif dan peningkatan kapasitas rehabilitasi di LAPAS untuk penanganan pelaku GKAS yang lebih efektif.
Abstract:Tujuan dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keamanan dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RS XYZ serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan…
keandalan dan kepatuhan sistem terhadap standar keamanan informasi. Salah satu langkah untuk menilai tingkat keamanan dilakukan dengan menerapkan kerangka kerja COBIT 2019, yang mencakup beberapa domain utama, yaitu Menetapkan dan Memastikan Manajemen Risiko atau EDM03, Mengelola Risiko atau APO12, Mengelola Keamanan atau APO13, Mengelola Data atau APO14, dan Mengelola Keamanan Layanan atau DSS05. Proses audit ini mencakup identifikasi potensi ancaman terhadap keamanan informasi, penilaian risiko, serta evaluasi efektivitas kontrol yang telah diterapkan. Hasil dari penelitian menunjukkan tingkatan kematangan keamanan SIMRS di RS XYZ berada di level 3 (Defined), yang berarti sistem telah memiliki prosedur keamanan yang terdokumentasi, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat untuk mencapai tingkat yang lebih optimal. Berdasarkan gap analysis, terdapat selisih satu tingkat dari target yang diharapkan, sehingga perbaikan perlu dilakukan guna meningkatkan ketahanan sistem terhadap ancaman siber. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi penerapan teknik keamanan lanjutan, seperti vulnerability scanning, penetration testing, Web Application Firewall (WAF), serta sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDS/IPS). Selain itu, peningkatan keamanan fisik dengan pemasangan CCTV, pembatasan akses menggunakan kartu akses atau sidik jari, serta penerapan enkripsi data menjadi aspek penting dalam melindungi informasi pasien. Sertifikasi keamanan, seperti ISO 27001, juga dapat dipertimbangkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar global. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkala terkait keamanan siber dan peningkatan koordinasi internal akan berkontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan sistem informasi di RS XYZ.
Abstract:Laporan ini mengkaji pentingnya pengelolaan data siswa yang efisien melalui penerapan sistem informasi buku induk siswa di Madrasah Aliyah Nurul Khoiroh Banyuwangi. Dalam era digital saat ini, banyak institusi pendidikan…
masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan data siswa, yang mengakibatkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam penginputan data, risiko kehilangan data, dan kesulitan dalam pencarian informasi. Metode manual yang masih digunakan menyebabkan penumpukan berkas, kesalahan penulisan, dan penyimpanan yang tidak efektif, sehingga menghambat kinerja petugas administrasi dalam memberikan laporan yang diperlukan. Laporan ini bertujuan untuk merancang sistem informasi buku induk siswa berbasis web yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dengan sistem ini, pengelolaan data siswa dapat dilakukan secara terkomputerisasi, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penginputan data, tetapi juga menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi siswa. Sistem informasi yang diusulkan diharapkan dapat mempermudah akses informasi bagi pihak terkait, seperti guru dan staf administrasi, sehingga mereka dapat mengakses data siswa dengan cepat dan sesuai kebutuhan. Selain itu, laporan ini juga memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah keamanan yang ketat dalam pengelolaan data, termasuk penggunaan password yang kuat, enkripsi data, dan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna. Dengan implementasi sistem informasi yang tepat, diharapkan pengelolaan data siswa dapat dilakukan dengan lebih cepat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi risiko kehilangan data yang sering terjadi pada sistem manual
Abstract:Perceraian di Pengadilan Agama merupakan ranah hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, kultural, dan hukum. Sehingga peran hakim vital dengan konsep hukum progresif sebagai landasan maka muncul tantangan implementasi…
mplementasi ex officio hakim, ultra petitum partium, konsep judge made law, dan hukum progresif dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi penting dalam merespons ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif. Hakim dalam era hukum progresif diharapkan tidak hanya sebagai penegak aturan, melainkan sebagai arsitek hukum yang dapat menciptakan keadilan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, memungkinkan mereka bertindak tanpa harus terbatas pada tuntutan pihak yang bersengketa. Namun, pelaksanaan ex officio hakim dihadapkan pada pembatasan, termasuk prinsip ultra petitum partium yang mengatur batas wewenang hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan. Keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana hukum progresif, ex officio hakim, ultra petitum partium, dan judge made law berinteraksi dalam ranah perceraian di Pengadilan Agama. Implementasi konsep-konsep tersebut menjadi krusial dalam mencapai keadilan yang responsif dan seimbang, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam persengketaan perceraian.
Abstract:Runtuhnya Orde Baru di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pembatasan kebebasan masyarakat dan kebijakan otoriter yang mempengaruhi kehidupan politik. Demontrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada tahun itu…
tu menggoyahkan pemerintahan otoriter, membuka jalan bagi demokrasi. Azra, seorang intelektual Muslim, memperhatikan fenomena ini dan munculnya wacana civil society di Indonesia. Dia menekankan pentingnya reformasi konstitusional, institusi, dan budaya politik untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Azra juga menyoroti peran masyarakat madani dalam memerangi korupsi, menekankan perlunya good governance. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan didasari oleh kajian literatur terdahulu seperti buku, artikel, berita serta referensi berupa karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat madani di Indonesia telah diidentifikaksi sebagai faktor penting dalam mencegah korupsi yang merajalela. Konsep ini mengupayakan untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berkeadaban, serta berperan sebagai kohesi sosial dalam kepemimpinan. Dengan mengkampanyekan anti korupsi, masyarakat madani bertujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kepemimpinannya
Abstract:Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak luas pada Indonesia, terutama terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pembatasan sosial telah diterapkan untuk menekan penyebaran virus, tetapi berdampak pada penurunan pendapatan…
tan dan peningkatan tingkat kemiskinan. Proyeksi menunjukkan bahwa hingga jutaan orang bisa jatuh ke dalam kemiskinan baru. Selain itu, pandemi juga meningkatkan masalah kesehatan mental dan gangguan dalam akses terhadap layanan sosial. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis dampak pandemi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya pemerintah melalui bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat telah diambil, tetapi tantangan yang besar masih ada jika pandemi berlanjut. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan dari semua sektor masyarakat sangat diperlukan.
Abstract:Chronic kidney disease (CKD) penyakit yang disebabkan oleh kerusakan ginjal, dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus (GFR) yang dapat menyebabkan disfungsi ginjal progresif dan ireversibel, penurunan keluaran…
n urin, komposisi darah abnormal, dan ditandai dengan GFR spesifik. Nilai ini kurang dari 60 ml/menit/1,73 m dan bertahan lebih dari 3 bulan. Ketidakmampuan pasien dalam pembatasan cairan dipengaruhi oleh rasa percaya diri yang rendah dan efikasi diri yang rendah. Efikasi diri adalah suatu bentuk kepercayaan terhadap kemampuan individu untuk mengatur dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu agar IDWG tetap dalam batas normal. Tujuan pada penelitian ini menganalisis adanya Pengaruh Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Pembatasan Cairan Pada Pasien CKD Yang Menjalani Hemodialisis di RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan observasional analitik dengan metode pendekatan cross sectional. Tehnik pengambilan sampel dalam nonprobability sampling yaitu purposive sampling dengan jumlah sampel 55 pasien. Pengumpulan data menggunakan kuesioner Self Efficacy dan kuesioner Kepatuhan Pembatasan Cairan. Hasil uji Fisher Exact Test di peroleh nilai p = 0.019. Simpulan pada penelitian ini ada hubungan antara self efficacy dengan kepatuhan pembatasan cairan pada pasien CKD yang menjalani hemodialisis di RSUD Undata Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Saran diharapkan perawat dirumah sakit khususnya diunit hemodialisis untuk lebih meningkatkan self efficacy pasien HD dalam pambatasan asupan cairan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
Abstract:Indonesia memiliki berbagai macam ragam tradisi. Hal ini ditandai dengan setiap daerah mempunyai perbedaan dan keunikannya tersendiri. Misalnya pada Hari Raya Lebaran, setiap daerah berbeda dalam memeriahkannya. Salah satunya…
tunya di kota Pontianak, yang terdapat suatu tradisi yang saat masih ini dilakukan yakni tradisi berbalas kunjong/kunjung. Adapun perbedaan lebaran khususnya di Pontianak berbeda dengan daerah lainnya yakni lebarannya lebih lama waktunya dan bisa sampai sebulan lamanya. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada berbalas kunjung pada keluarga. Sebelum Kota Pontianak menerapkan sistem PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di masa pandemi Covid, maka sebagian dari masyarakat masih melaksanakan kegiatan berbalas kunjung sebagaimana mestinya. Adapun hasil penelitian ini yaitu tradisi berbalas kunjung merupakan suatu tradisi (kebiasaan) dengan kunjung dan mengunjungi. Prosesi pada tradisi ini yaitu berkunjung kerumah, sungkeman, mendengarkan tausiah, menikmati hidangan, dan salam tempel. Terdapat nilai budaya dalam prosesi yaitu nilai kebersamaan dan keberagaman. Sedangkan Nilai Islam dalam prosesi yaitu Silaturahmi dan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Kemudian, Nilai Pendidikan dalam prosesi yakni menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Pada Eksitensi budaya tradisi berbalas kunjung tetap dilaksanakan sampai kapan pun karena sudah menjadi rutinitas lebaran oleh Masyarakat Kota Pontianak.