Abstract:Perlindungan hak desain industri bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui penciptaan iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat sebagai bagian dari…
sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak pendesain atas karya yang dihasilkannya, mengingat masih banyak terjadi pelanggaran hak desain industri di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana dan sanksi dalam perlindungan hak desain industri serta pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana desain industri meliputi pelanggaran hak eksklusif pendesain, penghapusan nama pendesain, serta pembocoran rahasia permohonan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai UU No. 31 Tahun 2000, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi maupun pengurusnya.
Abstract:Shopee Pay Later merupakan salah satu layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian secara cicilan. Meskipun layanan ini populer di kalangan masyarakat, penting untuk mengevaluasi kesesuaiannya…
dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi panduan dalam sistem keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Shopee Pay Later memenuhi prinsip syariah, dengan fokus pada identifikasi potensi riba, gharar, dan maslahah dalam mekanisme operasionalnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek pada Shopee Pay Later yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan adanya unsur riba dalam bentuk bunga cicilan. Selain itu, ditemukan pula potensi gharar karena kurangnya transparansi informasi mengenai biaya tambahan. Namun, layanan ini memiliki sisi positif dalam mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat, yang dapat menciptakan maslahah jika dikelola sesuai prinsip syariah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Shopee Pay Later belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi pada mekanisme operasionalnya, seperti penghapusan bunga dan penerapan skema pembiayaan berbasis akad syariah, agar dapat memenuhi standar keuangan Islam dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
Abstract:Sistem hukum memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika sosial kehidupan masyarakat. Sebagai instrumen pengaturan, hukum berfungsi menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam…
praktiknya, penerapan sistem hukum sering menghadapi tantangan, termasuk keberagaman budaya, ekonomi, dan nilai-nilai lokal yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana sistem hukum memengaruhi perubahan sosial, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta menawarkan rekomendasi untuk harmonisasi antara hukum dan dinamika sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder dari literatur hukum dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang responsif mampu mendorong perubahan sosial positif, seperti penghapusan diskriminasi dan peningkatan akses keadilan. Sebaliknya, sistem hukum yang kaku cenderung memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kesimpulannya, keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan.
Abstract:Pembentukan suatu perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan mengenai politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam hal mengapa dan untuk apa suatu undang-undang dibuat. Demikian juga Undang-undang…
g Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang pembentukannya juga berhubungan dengan politik hukum pembentukan undang-undang yang berdampak pada tataran pelaksanaannya terutama menyangkut perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Karena itu, kajian artikel ini bertujuan bertujuan untuk menggambarkan mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Kajian artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode yang dipakai adalah library research. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian ini mengungkap bahwa pembentukan Undang-undang Cipta Kerja secara mendasar bertolak dari paradigma politik politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam rangka membuka lapangan pekerjaan secara luas dengan mengembangkan kemudahan investasi di Indonesia untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Namun demikian, di dalam materi hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, terdapat sejumlah rumusan pasal yang kurang begitu menguntungkan bagi perlindungan terhadap hak-hak para pekerja, seperti penghapusan hak PHK, sistem kerja kontrak yang tanpa batas, pemangkasan istirahat kerja, dan lain sebagainya yang tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak pekerja di bidang ketenagakerjaan.
Abstract:Penelitian ini membahas mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak wajib pajak. Terdapat dua rumusan…
masalah yang diangkat, yaitu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kriteria kekhilafan wajib pajak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta apa tujuan dan implikasi dari adanya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria kekhilafan wajib pajak dan tujuan serta implikasi dari kebijakan pengurangan sanksi administrasi dengan menggunkan metode penelitian yurdis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kekhilafan wajib pajak berdasarkan kriteria kesalahan administratif, kondisi di luar kendali, ketidaktahuan wajar, kerja sama dengan petugas pajak, dan kepatuhan di masa lalu. Tujuan kebijakan pengurangan sanksi administrasi adalah meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.
Abstract:Email spam merupakan salah satu masalah signifikan dalam komunikasi digital yang dapat mengganggu produktivitas pengguna. Untuk mengembangkan model klasifikasi email spam maka digunakan Algoritma Naive Bayes, yang dikenal…
l karena kesederhanaan dan efektivitasnya dalam menangani data teks. Data email yang terdiri dari spam dan non-spam diambil dari sumber yang dapat diakses secara publik dan diproses menggunakan aplikasi RapidMiner. Langkah-langkah preprocessing, termasuk penghapusan stopwords, stemming, dan vektorisasi teks, dilakukan untuk meningkatkan akurasi model. Model Naive Bayes dilatih dan diuji menggunakan teknik cross-validation untuk memastikan keandalan hasil. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model yang dikembangkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan hasil 60%, dengan nilai presisi 40% dan recall yang memadai. Hasil ini menunjukkan potensi penggunaan Algoritma Naive Bayes dalam klasifikasi email spam dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem filtrasi email yang lebih efektif.
Abstract:Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses manajemen prasarana dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di pondok pesantren Raudhatul Jannah kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan…
kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu : (1) Perencanaan prasarana di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Palangka Raya dilakukan dengan rapat kegiatan, dan dilakukan setiap seminggu sekali pada hari kamis, guna memantapkan perencanaan yang dirancang untuk kebutuhan pondok pesantren, dan dilakukan dengan menyesuaikan keperluan santri, unsur yang terlibat dalam perencanaan yakni pihak madrasah dan pihak yayasan. (2) Pengadaan prasarana pendidikan dilakukan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan santri, apa yang diperlukan akan dibangun dengan melakukan diskusi bersama pihak yayasan dan pihak madrasah. Pengadaan prasarana juga menyesuaikan dengan dana yang dimiliki, yang berasal dari sisa uang infaq bulanan, bantuan dari donatur maupun keluarga yayasan, dan usaha kantin dari Pondok Pesantren Raudhatul Jannah sendiri. (3) Penggunaan Prasarana Pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah diharuskan terpisah antara santri putra dan santri putri. (4) Pemeliharaan Prasarana Pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah meliputi pembersihan di area pondok pesantren mengandalkan tenaga santri terutama untuk bagian dalam seperti mesjid dan ruang kamar pribadi. Selain itu, untuk pembersihan area luar pondok pesantren memerlukan petugas khusus. (5) Penghapusan Prasarana Pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Palangka Raya sudah pernah dilakukan, yaitu penghapusan prasarana berupa dua rumah, satu dapur, satu ruang asrama, dan sepuluh ruang wc