Abstract:Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia selama tahun 2011-2013 menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah penganggaran publik negara, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun…
n dari total anggaran Rp5,9 triliun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan proses penganggaran pemerintah dalam proyek E-KTP dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara dengan menggunakan Teori Principal-Agent dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/Tipikor/2018 tentang Setya Novanto, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 10/LHP/XVIII/03/2013 tentang proses pengadaan E-KTP, serta laporan dan siaran pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan penganggaran, dampak langsung dan tidak langsung, serta rekomendasi pencegahan.Temuan yang diharapkan menunjukkan bahwa kegagalan penganggaran terjadi dalam empat tahap. Perencanaan dengan penggelembungan anggaran (mark-up) hingga tiga kali lipat dari estimasi teknis.Implementasi dengan tender yang diarahkan dan suap sebesar 7% dari nilai proyek.Pengawasan internal yang lemah yang menyebabkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal.Manipulasi akuntabilitas laporan keuangan.Dampaknya mencakup kerugian finansial langsung sebesar Rp2,3 triliun dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap e-government dan terganggunya program publik lainnya. Berdasarkan prinsip Good Governance, studi ini merekomendasikan penguatan transparansi melalui publikasi data terbuka, audit real-time oleh BPK, optimalisasi sistem e-procurement, dan pemisahan fungsi otoritas anggaran untuk meminimalkan celah Principal-Agent dalam proyek e-government di masa depan.Kata Kunci: kegagalan penganggaran, proyek E-KTP, kerugian keuangan negara, teori principal-agent, tata kelola yang baik, audit BPK.
Abstract:Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate…
orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kode etik akuntan terhadap kepercayaan publik pada profesi akuntansi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengkaji…
berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan kode etik akuntan dan kepercayaan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilakPu profesional memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Kode etik tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas profesional, tetapi juga menjadi dasar dalam menjaga kredibilitas dan kualitas pekerjaan akuntan. Sebaliknya, pelanggaran kode etik dapat menurunkan reputasi profesi serta mengurangi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan kode etik secara konsisten sangat diperlukan untuk mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran etika profesi.…
si. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan profesi, laporan resmi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tercermin melalui manipulasi transaksi, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis, tekanan persaingan global, lemahnya sistem pengendalian internal, dan kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna menjaga integritas profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis.
Abstract:Pasar modal merupakan industri berbasis kepercayaan (trust-based industry) yang idealnya mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan publik. Namun, realitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal tahun 2026 diwarnai oleh…
leh sanksi berat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) akibat kesalahan material laporan keuangan dan transaksi abnormal. Berbeda dengan riset terdahulu yang mengkaji kecurangan pasar secara parsial, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan praktik manajemen laba (earnings management), transaksi orang dalam (insider trading), dan manipulasi pasar (saham gorengan) sebagai satu kesatuan mata rantai kejahatan kerah putih (white-collar crime), sekaligus membedahnya melalui tinjauan etika bisnis normatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menerapkan teknik analisis konten (content analysis) dan studi literatur komparatif terhadap data sekunder rilis resmi regulator serta laporan keuangan emiten. Pisau analisis yang digunakan mencakup Fraud Diamond Theory, Teori Keagenan (Agency Theory), Asimetri Informasi, serta Paradigma Integritas Manusia Utuh. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi kecurangan yang terstruktur dari hulu ke hilir. Tahap hulu (the setup) diawali dengan rekayasa akuntansi melalui penyalahgunaan kapabilitas manajemen. Ketimpangan informasi di hulu kemudian dimanfaatkan di tengah jalan (the leak) untuk membocorkan informasi material kepada jaringan afiliasi, yang bermuara pada transaksi semu di hilir (the execution) guna menjebak psikologi investor ritel demi keuntungan egoistik sepihak. Dari tinjauan etika utilitarianisme dan deontologi Immanuel Kant, mata rantai kejahatan finansial ini dinilai cacat moral secara mutlak karena mencederai kewajiban moral kejujuran (duty of honesty) dan mengeksploitasi investor publik semata-mata sebagai alat komersial (means to an end). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem deteksi dini terintegrasi oleh regulator untuk memutus rantai kecurangan finansial di bursa nasional, Indonesia terutama ketika penerapannya masih bersifat formalitas dan belum didukung oleh budaya organisasi yang berintegritas. Perbedaan hasil juga dipengaruhi oleh sektor industri dan tingkat kematangan tata kelola masing-masing organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan lintas sektor dan metode yang memperlihatkan bahwa efektivitas GCG dan audit internal sangat bergantung pada komitmen nyata dari manajemen serta internalisasi nilai-nilai etis dalam organisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji variabel moderasi seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta memperluas cakupan sektor penelitian agar hasilnya lebih representatif.
Abstract:Pendidikan inklusif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa memandang kondisi dan karakteristik…
ik yang dimiliki. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menyiapkan sarana pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi guru PAUD dalam menyiapkan sarana pembelajaran inklusif di sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui kajian terhadap lima belas artikel jurnal internasional yang dipublikasikan pada periode 2016–2024. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penyediaan sarana pembelajaran inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima strategi utama yang diterapkan guru PAUD dalam menyiapkan sarana pembelajaran inklusif, yaitu pengembangan media pembelajaran adaptif, penataan lingkungan belajar yang aksesibel, pemanfaatan alat permainan edukatif dan teknologi bantu, penguatan kolaborasi dengan orang tua dan berbagai pihak terkait, serta peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan inklusif. Kelima strategi tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sarana pembelajaran inklusif tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup kemampuan guru dalam merancang, memodifikasi, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar secara efektif untuk mendukung pembelajaran yang inklusif dan berkualitas.
Abstract:Kualitas pelayanan publik berbasis sistem digital dalam wilayah hukum Polsek Wawonii Polresta Kendari masih terdapat permasalahan. Fenomena di lapangan masih minimnya sarana pelayanan sistem digital dan respon pelayanan…
nan berbasis digitalisasi belum optimal. Dengan demikian kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Polsek Wawonii perlu ditingkatkan agar sesuai dengan harapan masyarakat Wawonii. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Kepolisian Sektor Wawonii. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik penentuan informan dengan cara purposive sampling. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Kepolisian Sektor Wawonii Polresta Kendari ditinjau dari dimensi berwujud belum optimal karena ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan digital yang masih terbatas sehingga perlu upaya peningkatan sarana dan sistem digital agar sesuai harapan masyarakat. Sedangkan dari dimensi kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati telah berkontribusi dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan bagi personel Polsek Wawonii dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Polsek Wawonii Polresta Kendari.
Abstract:Air bersih yang aman dari kontaminasi mikrobiologis dan parasitologis merupakan prasyarat utama kesehatan masyarakat, namun capaian akses air minum aman di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan akses air minum layak…
ak secara umum. Penelitian ini bertujuan memetakan tren tahun publikasi, sebaran jenis sumber air, sebaran wilayah, dan peluang riset kontaminasi mikrobiologis dan parasitologis pada sumber air bersih di Indonesia melalui analisis literatur. Penelusuran dilakukan pada basis data Google Scholar menggunakan Harzing's Publish or Perish dengan kata kunci kontaminasi mikrobiologis dan cemaran bakteri air bersih Indonesia, dibatasi pada rentang tahun 2020 hingga 2025. Setelah skrining judul, pemeriksaan duplikasi, dan pengecekan kelengkapan metadata mengikuti alur seleksi bergaya PRISMA, diperoleh 115 artikel yang memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis. Hasil menunjukkan tren publikasi meningkat tajam pada 2024 dan 2025, menyumbang lebih dari separuh total artikel. Air minum umum dan depot air minum isi ulang mendominasi objek penelitian dengan proporsi 73,9%, sementara Coliform dan Escherichia coli menjadi parameter yang paling banyak diuji sebesar 66,1%, umumnya menggunakan metode Most Probable Number. Wilayah penelitian masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan tidak satu pun artikel yang secara eksplisit meneliti kontaminasi parasitologis ditemukan sepanjang periode tersebut. Temuan ini menunjukkan penelitian kontaminasi air bersih di Indonesia masih terkonsentrasi secara tematik, objek, dan wilayah, sehingga membuka peluang riset yang luas pada aspek parasitologis, sumber air non-komersial, serta wilayah di luar Pulau Jawa.
Abstract:Transformasi digital pemerintahan menempatkan arsip sebagai sumber bukti, memori kelembagaan, dan basis informasi bagi keputusan organisasi. Namun, digitalisasi dokumen sering berhenti pada pemindaian dan pemindahan media…
a tanpa diikuti tata kelola siklus hidup, metadata, keamanan, preservasi, interoperabilitas, serta penguatan kompetensi aparatur. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengelolaan arsip berbasis digital yang dapat mendukung keberlanjutan tata kelola dokumen dan pengambilan keputusan organisasi di lembaga pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap regulasi kearsipan Indonesia dan dua puluh artikel ilmiah yang membahas manajemen arsip elektronik, transformasi digital sektor publik, tata kelola data, SRIKANDI, transparansi, serta keputusan berbasis bukti. Data dianalisis secara tematik melalui tahap identifikasi konsep, pengelompokan isu, perbandingan temuan, dan sintesis strategi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan arsip digital bergantung pada keterpaduan delapan unsur, yaitu kebijakan dan kepemimpinan, arsitektur proses berbasis siklus hidup, standardisasi klasifikasi dan metadata, infrastruktur dan preservasi, keamanan serta kesinambungan layanan, kompetensi dan budaya kerja, interoperabilitas sistem, serta pemanfaatan arsip untuk analitik keputusan. Strategi yang efektif perlu mengubah orientasi lembaga dari penyimpanan dokumen menuju pengelolaan bukti digital yang autentik, utuh, dapat ditemukan, dapat digunakan, dan dipertahankan dalam jangka panjang. Implementasi SRIKANDI perlu ditempatkan dalam arsitektur tata kelola yang lebih luas, bukan sekadar aplikasi korespondensi. Penelitian ini menghasilkan kerangka strategis yang dapat digunakan lembaga pemerintah untuk menyusun peta jalan, indikator kinerja, mekanisme pengendalian, dan model pemanfaatan arsip dalam keputusan organisasi.
Abstract:Identifikasi golongan dan jenis BTP pada jajanan UPF di lingkungan sekolah penting dilakukan sebagai dasar pengawasan keamanan pangan dan edukasi pemilihan jajanan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan jenis…
s jajanan UPF serta golongan dan jenis bahan tambahan pangan yang terdapat pada jajanan UPF yang tersedia di kantin SD Negeri 56 Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif observasional yang dilaksanakan di SD Negeri 56 Kendari pada tahun 2026. Sampel penelitian sebanyak 28 produk jajanan UPF yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan identifikasi komposisi pada label pangan. Produk diklasifikasikan berdasarkan sistem NOVA, sedangkan bahan tambahan pangan diidentifikasi mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok jajanan yang paling banyak tersedia adalah biskuit/wafer, diikuti snack, mi instan, permen, minuman, cokelat, dan produk olahan lainnya. Golongan bahan tambahan pangan yang paling banyak ditemukan adalah pengemulsi, diikuti perisa, pewarna, penguat rasa (MSG), pengawet, pemanis, pengatur keasaman, dan pengembang. Jenis bahan tambahan pangan yang teridentifikasi antara lain lesitin kedelai, perisa sintetik, perisa identik alami, monosodium glutamat, tartrazin, kalium sorbat, sulfit, karmin, beta-karoten, annatto, asam sitrat, gelatin sapi, pektin, dan vanila. Jajanan yang tersedia di kantin SD Negeri 56 Kendari didominasi oleh produk UPF yang mengandung beragam golongan dan jenis bahan tambahan pangan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi sekolah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan keamanan pangan serta meningkatkan edukasi pemilihan jajanan yang lebih sehat bagi anak sekolah.