Abstract:Most of the Simeulue population depends on marine products for their livelihoods. However, the use of bombs in fishing has posed a serious threat to the sustainability of fish resources, which are crucial assets for the…
community's welfare. The practice of fishing with bombs not only damages marine habitats, including coral reefs, but also threatens the sustainability of fish resources in the future. If allowed to continue, this can harm marine ecosystems and jeopardize the sustainability of the local economy. To address this problem, training and implementing coral reef conservation using the Coral Adoption method is crucial. This initiative, which involves the Simeulue Regency government, Simeulue Police, and TNI, focuses on the community, especially fishermen. The Coral Adoption method is a marine environmental rehabilitation technique that aims to conserve marine biota, accelerate coral reef growth, and restore threatened ecosystems. The training provides participants with knowledge about the negative impacts of fish bombing and the importance of marine environmental rehabilitation. It also empowers them to stop such destructive practices. Furthermore, participants recognize the long-term impacts of fish bombing on their socio-economic aspects, which ultimately increases their commitment to preserving the marine environment for a better future.
Keywords: fish bomb; coral reef; fishing; fisherman
Abstrak: Sebagian besar penduduk Simeulue bergantung pada hasil laut untuk mata pencaharian mereka. Namun, penggunaan bom dalam penangkapan ikan telah menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian sumber daya ikan yang menjadi aset penting bagi kesejahteraan masyarakat. Praktik penangkapan ikan dengan bom tidak hanya merusak habitat laut, termasuk terumbu karang, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di masa depan. Jika dibiarkan berlanjut, hal ini dapat berdampak buruk pada ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan ekonomi lokal. Untuk mengatasi masalah ini, pelatihan dan penerapan konservasi terumbu karang dengan metode Rock Pile menjadi sangat penting. Pelatihan ini, yang melibatkan pihak pemerintah Kabupaten Simeulue, Polres Simeulue, dan TNI, difokuskan pada masyarakat, terutama nelayan. Rock Pile adalah teknik rehabilitasi lingkungan laut yang bertujuan untuk melestarikan biota laut, mempercepat pertumbuhan terumbu karang, dan memulihkan ekosistem yang terancam. Manfaat dari pelatihan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang dampak buruk pengeboman ikan dan pentingnya rehabilitasi lingkungan laut, tetapi juga menjadi lebih percaya diri dalam menghentikan praktik destruktif tersebut. Selain itu, mereka menyadari dampak jangka panjang pengeboman ikan terhadap aspek sosial ekonomi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan komitmen mereka untuk melestarikan lingkungan laut demi masa depan yang lebih baik.
Kata kunci: bom ikan; terumbu karang; penangkap ikan; nelayan
Abstract:Abstract: Based on a preliminary survey with the owner of the rehab, it was found that the Nyaman Jiwo Rehab has a total of 35 patients being treated, 6 nurses who take care of patients with mental disorders every day. The…
he owner of the rehab stated that the foundation already has a concept plan for developing vocational therapy skills including making agricultural land (vegetables, secondary crop), animal husbandry (cows, goats, ducks), sewing skills and cooking/cooking skills. It is hoped that through the rehabilitation services at the Nyaman Jiwo Rehab, the patient will be able to be independent "Migunani Tumraping Liyan" meaning that it is useful for others. The purpose of the Integrated Community Service (PPMT) is to increase the knowledge of nursing home nurses so that they can be used as a provision in encouraging the realization of one of the missions of the Nya-man Jiwo Rehabilitation Institution, which is to provide physical, psychosocial, spiritual therapy and skills/productive economic efforts. This service method uses 4 stages, namely preparation, socialization, training and also assistance in the application of MPKP, assistance in patient independence activities, and also assistance in morning exercise activities. This activity received a good response from the owner of the orphanage and also the nurses. Participants were very enthusiastic about the activities given to them.
Keywords: psychiatric nursing; rehab; services
Abstrak: Berdasarkan survei pendahuluan dengan pemilik panti, di dapatkan bahwa Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo ini memiliki sejumlah 35 pasien yang dirawat, 6 perawat yang setiap harinya merawat pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Pemilik Panti mengemukakan bahwa, yayasan sudah memiliki rencana konsep pengembangan vokasional terapi ketrampilan meliputi pembuatan lahan pertanian (sayur mayor, polo wijo), peternakan (sapi, kambing, bebek), ketrampilan menjahit dan tata boga/memasak. Diharapkan melalui layanan rehabilitasi di Yayasan Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo, pasien mampu mandiri “Migunani Tumraping Liyan “artinya bermanfaat bagi yang lain. Tujuan Pengabdian pada Masyarakat Terpadu (PPMT) adalah untuk meningkatkan pengetahuan perawat Panti sehingga bisa digunakan sebagai bekal dalam mendorong terwujudnya salah satu misi Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo yaitu memberikan terapi fisik, psikososial, spiritual dan ketrampilan/ usaha ekonomi produktif. Metode pengabdian ini menggunakan 4 tahapan yaitu persiapan, sosialisasi, pelatihan dan juga pendampingan dalam penerapan MPKP, pendampingan dalam kegiatan kemandirian pasien, dan juga pendampingan dalam kegiatan senam pagi. Kegiatan ini mendapatkan sambutan yang baik dari pemilik panti dan juga perawat yang ada. Peserta sangat antusias dengan kegiatan yang diberikan kepada mereka.
Kata kunci: keperawatan jiwa; panti rehabilitasi; pelayanan
Abstract:Abstract: School building construction is an important part of educational facilities and infrastructure. Many elementary school buildings in Asahan Regency are damaged, unfit for use or lack facilities including classrooms…
oms and other supporting infrastructure. The results of the selection that are not transparent in deciding the feasibility of rehabilitation and construction of elementary school buildings are often subjective and time-consuming. This causes decisions to be taken that cannot be made as quickly as possible and inequality, where schools that actually need rehabilitation more do not get priority for rehabilitation. The purpose of this study is to implement data mining in the selection of school building construction projects with the K-Means clustering algorithm in clustering the feasibility of rehabilitation of elementary school building construction. The results of this study found 31 elementary schools that are eligible for school building construction rehabilitation and 4 are not eligible for school building construction rehabilitation. This study is expected to provide a significant contribution in increasing the efficiency of school building construction selection and more transparency towards elementary school buildings to be rehabilitated.
Keywords: education authorities; k-means; rehabilitation and construction of school buildings.
Abstrak: Pembangunan gedung sekolah ialah bagian penting dalam sarana dan prasarana pendidikan. Banyak gedung Sekolah Dasar di Kabupaten Asahan menderita kerusakan, tidak layak pakai atau kekurangan fasilitas meliputi ruang kelas dan infrastruktur pendukung lainnya. Hasil penyeleksian yang bersifat tidak transparan dalam memutuskan kelayakan rehabilitasi dan pembangunan gedung Sekolah Dasar sering kali bersifat subjektif dan memakan waktu lama.Hal tersebut menyebabkan keputusan yang diambil tidak dapat dilakukan secepat mungkin serta ketimpangan, dimana sekolah yang sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi justru tidak mendapatkan prioritas untuk direhabilitasi. Tujuan penelitian ini ialah mengimplementasi data mining pada pemilihan proyek pembangunan gedung sekolah dengan algoritma K-Means clustering dalam mengcluster kelayakan rehabilitasi pembangunan gedung sekolah dasar. Hasil Penelitian ini terdapat 31 sekolah dasar layak untuk direhabilitasi pembangunan gedung sekolah dan 4 tidak layak untuk direhabalitasi pembangunan gedung sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menaikkan efisiensi penyeleksian pembangunan gedung sekolah dan lebih transparansi terhadap gedung sekolah dasar yang akan direhabilitasi.
Kata kunci: dinas pendidikan; k-means; rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi kegiatan pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Model UPSA di Desa Motinelo, Kabupaten Gorontalo, dengan fokus pada strategi adaptif untuk…
k mengatasi tantangan kematian bibit akibat kondisi musim kemarau. Dilaksanakan dari Oktober hingga Desember 2025, penelitian ini menggunakan pendekatan observasional dengan pemantauan lapangan sistematis pada lahan seluas 2 hektar yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) "Mentari Hijau". Pengumpulan data melibatkan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi visual terhadap delapan aspek kegiatan pemeliharaan tahun pertama sesuai dengan pedoman teknis RHL. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa distribusi bibit ke lubang tanam telah dilaksanakan secara lengkap dengan total 2.000 bibit yang terdiri dari Nyatoh (250 batang), Nangka (250 batang), Alpukat Biji (1.000 batang), dan Alpukat Okulasi (500 batang). Namun, tingkat kematian bibit mencapai 35%, dengan angka tertinggi pada Alpukat Biji (40%) akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Pemeliharaan teknik konservasi tanah telah dilaksanakan pada seluruh area seluas 2 hektar, dengan teras bangku (60%) dan teras gulud (40%). Aplikasi hidrogel sebanyak 3 kg terbukti sebagai strategi adaptif yang efektif, sementara kegiatan penyiangan dan pendangiran baru mencapai 60% dari total area. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa dominasi Hasil Hutan Bukan Kayu (62,5%) mencerminkan strategi KTH dalam mengoptimalkan manfaat ekonomi jangka pendek. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi adaptif dalam implementasi program RHL pada fase kritis pemeliharaan tahun pertama, terutama di wilayah dengan pola cuaca yang tidak menentu. Implikasi praktis meliputi kebutuhan penguatan kapasitas teknis petani hutan, pengembangan sistem pemantauan yang responsif, serta integrasi pengetahuan lokal dengan rekomendasi teknis berbasis ilmu pengetahuan untuk meningkatkan ketahanan program RHL terhadap fluktuasi iklim yang semakin tidak dapat diprediksi. Studi ini membuktikan bahwa kombinasi teknik konservasi tanah dengan aplikasi hidrogel dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bibit di wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak serta tanggung jawab pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,…
atif, dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, yang bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta edukasi tentang hak-hak anak yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan, bahkan merusak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan yang adil. Korban harus merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, layanan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitasnya sebagai bentuk dukungan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum serta perluasan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efisien dalam melindungi anak-anak dan mencegah pelecehan seksual di masa depan.
Abstract:Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir,…
khir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.
Abstract:Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Analisis normatif yuridis terhadap…
p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai sumber terkait mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum pemilu. Ini mencakup kompleksitas pembuktian kasus politik uang, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif karena ringannya hukuman dan inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Bawaslu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Analisis terhadap kinerja Sentra Gakkumdu mengungkapkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Untuk meningkatkan integritas pemilu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi Gakkumdu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi peran teknologi informasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan penguatan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana pemilu, serta peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran praktik terbaik penegakan hukum pemilu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis di Indonesia, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan cita-cita reformasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan sistem hukuman pidana di Amerika serikat Serikat, Inggris, dan Belanda dengan tujuan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perbedaan dan kesamaan pendekatan…
tan yang diterapkan dalam penegakan hukuman pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis perundang-undangan, studi kasus, dan literatur untuk memahami prinsip-prinsip dasar serta implementasi kebijakan hukuman pidana di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di AS, sistem hukuman pidana cenderung mengandalkan hukuman penjara yang tegas dengan fokus pada efek jera. Sementara itu, Inggris menonjolkan pendekatan rehabilitatif dan restorative justice, menekankan pemulihan terdakwa dan rekonsiliasi dengan korban. Di Belanda, pendekatan restorative justice lebih terwujud, dengan penekanan kuat pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dari hasil analisis perbandingan ini, teridentifikasi potensi perbaikan dalam masing-masing sistem. AS dapat mempertimbangkan peninjauan kebijakan hukuman yang terlalu berat untuk mengatasi kelebihan populasi tahanan. Inggris dapat memperkuat elemen rehabilitatifnya untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial terdakwa. Di Belanda, potensi perbaikan melibatkan peningkatan kapasitas rehabilitatif dan pemberdayaan narapidana. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang kebijakan hukuman pidana di ketiga negara, dan implikasinya dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan hukuman pidana yang lebih efektif dan seimbang
Abstract:Penanganan pelaku tindak pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisosial (GKAS) menghadapi kesenjangan antara pemahaman klinis dan kerangka hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kriminologis, faktor…
ktor pembentuk, dan evaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku GKAS. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus ganda dengan analisis putusan pengadilan dan literatur terkait, hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama. Pertama, karakteristik kriminologis menunjukkan pola perilaku impulsif dengan signature behavior devaluasi korban. Kedua, faktor kriminogen meliputi lingkungan sosial patologis dan pembelajaran melalui asosiasi diferensial. Ketiga, evaluasi hukum menunjukkan ketidakefektifan pemidanaan konvensional sehingga diperlukan model terintegrasi antara pembatasan dan rehabilitasi. Simpulan penelitian merekomendasikan pengembangan asesmen forensik komprehensif dan peningkatan kapasitas rehabilitasi di LAPAS untuk penanganan pelaku GKAS yang lebih efektif.
Abstract:Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati serta mendukung pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan wisata berbasis konservasi. Namun,…
amun, pengelolaan kawasan konservasi menghadapi berbagai tantangan, seperti ancaman kerusakan lingkungan, gangguan terhadap kawasan, serta perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian ekosistem. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di TWA Sibolangit dan menganalisis peran ekowisata dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi, proses, dan praktik pengelolaan kawasan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi di TWA Sibolangit dilakukan melalui perlindungan kawasan, konservasi flora dan fauna, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan satwa, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ekowisata berperan sebagai sarana edukasi lingkungan, pendukung konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di TWA Sibolangit membentuk model pengelolaan kolaboratif yang mengintegrasikan fungsi konservasi, edukasi, rehabilitasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelestarian ekosistem secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan serta mengkaji dampak ekowisata terhadap aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara lebih komprehensif.