Abstract:Artikel ini membahas tentang komersialisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada dua situasi yang berbeda. Pertama, adanya lembaga pendidikan yang menawarkan program dan fasilitas berkualitas tinggi, namun dengan biaya pendidikan…
endidikan yang sangat tinggi sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya yang mempunyai kemampuan ekonomi. Kedua, adanya lembaga pendidikan yang lebih fokus memungut biaya pendidikan tinggi tanpa mengutamakan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini penulis akan mendalami pengertian komersialisasi pendidikan dan permasalahan komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan atau komersialisasi pendidikan seringkali dikaitkan dengan kebijakan atau langkah yang memposisikan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan. Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berparadigma kualitatif, sehingga secara historis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu tidak melibatkan analisis data kuantitatif. Dari segi objek penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah yang melibatkan analisis dokumen terstruktur. Penelitian ini berfokus pada kajian pemikiran seorang tokoh, yang didasarkan pada karya tulis yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, seperti buku dan sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, sehingga teknik dokumentasi menjadi pendekatan yang relevan.
Melalui artikel ini penulis bermaksud menggali lebih dalam, hal ini bertujuan agar kita sebagai pelaku maupun korban dapat memahami permasalahan komersialisasi pendidikan, sehingga buku ini dapat menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga menimbulkan kesenjangan di antara pihak-pihak yang terlibat. bermodal dan pihak yang bermodal kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ivan Illlich dalam Benny Susanto (2005: 119), “komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern untuk melayani kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas”. Akibatnya, tidak tercapainya pendidikan yang humanis dalam proses pendidikan karena komersialisasi pendidikan, menurut Satriyo Brojonegoro, hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai modal untuk mengakses pendidikan. (Hartini, 2011: 16).
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pada Toko Azzahra Parfum di Kota Sintang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Toko Azzahra…
zzahra Parfum Kabupaten Sintang dengan sampel berjumlah 100 responden dengan menggunakan teknik pengumpulan sampling purposive. Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan persamaan regresi yaitu Y= 3,887+0,31x1+0,246x2+e. Koefesien korelasi menunjukkan nilai R sebesar 0,657, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kualitas pelayanan (X1) dan kualitas produk (X2) terhadap loyalitas konsumen (Y) memiliki hubungan kuat. Koefesien determinasi menunjukkan nilai R2 sebesar 0,420, yang berarti pengaruh variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk secara simultan terhadap variabel loyalitas konsumen adalah sebesar 43,2% dan dipengaruhi variabel lain diluar penelitian sebesar 56,8%. Hasil Uji t menunjukkan nilai sig kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen 0,521 > 0,05 dan nilai t hitung 0,644 < 1,984 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen, nilai sig kualitas produk terhadap loyalitas konsumen adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5,709 > 1,984 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Hasil uji F menunjukkan nilai sig untuk pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk secara simultan terhadap loyalitas konsumen sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 36,877 > F tabel 3,09, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima yang verarti terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk secara simultan terhadap loyalitas konsumen.
Abstract:Salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan sampah. pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat,…
Kota Padang menghasilkan timbunan sampah yang sangat banyak, hal ini dapat dilihat pada data timbunan sampah di Kota Padanf pada tahun 2021 yang diperoleh dari data SIPSN (2021) sekitar 233.385,96 ton/tahun. Kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini sangat memerlukan landasan hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literatur Review) dengan mendapatkan 11 artikel relevan untuk direview. Hasil dari penelitian tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam merancang kebijakan nasional, norma, dan prosedur terkait pengelolaan sampah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan jenis sampah, menghindari pembakaran, dan mengikuti peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan pengumpulan secara teratur, pengolahan seperti daur ulang dan pengomposan, serta upaya edukasi masyarakat. Regulasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Kode Etik Penyelenggara Pemilu, secara umum, merupakan seperangkat prinsip moral, etika, dan filsafat yang bersifat bersatu, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan,…
an, tindakan, dan/atau pernyataan yang pantas atau tidak pantas bagi Penyelenggara Pemilu untuk diucapkan. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang cukup menantang bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dimana pemilu ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu saja, hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan, terutama dengan rekrutmen penyelenggara di tengah-tengah tahapan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap potensi isu etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selama pemilu serentak 2024. Artikel ini didasarkan pada sumber pustaka, data sekunder yang dimiliki oleh penulis, atau data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder dari data yang tersedia mengenai pola pelanggaran etika digunakan sebagai dasar analisis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, masyarakat umum meyakini bahwa potensi isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024 tidak akan jauh dari prinsip etika mendasar seperti bersikap mendukung salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi tidak transparan. Beberapa kejadian, seperti yang berkaitan dengan standar profesionalisme KPU dan Bawaslu, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi, kemungkinan akan terulang di masa depan.
Abstract:Tujuan penelitian untuk menilai dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin. Jenis Penelitian yakni jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach)…
proach) dan pendekatan Undang–Undang (Statute Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian penulis atau eksaminasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yakni : perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki – laki 19 (sembilan belas) dan perempuan 16 (enam belas) menjadi undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki–laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada karena putusan ini tidak sejalan dengan undang–undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun jadi putusan yang menyebabkan perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang perkawinan ini isi dari Pasal tersebut masih dapat dikatakan sebagai anak. Hakim menggunakan hak indepennya dalam hal perkara ini meninjau penerbitan dispensasi nikah tersebut menyebabkan kemaslahatan atau kemudhrotan.
Abstract:Pembelajaran Maharah Kitabah adalah memperoleh keterampilan dan kemampuan menulis bahasa Arab dengan benar. Namun dalam penulisan Maharah Kitabah, tidak hanya kaidah bahasa Arab yang dituliskan saja, melainkan aspek lain…
in – aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan permasalahan dalam pembelajaran Maharah Kitabah dan pengaruh kaidah yang benar dan tepat pada mahasiswa dalam memodifikasi kaidah penulisan bahasa Arab. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UINSU) Pendidikan bahasa Arab (Stambuk 2022), dan objek penelitian ini adalah objek materi dan objek yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian ini fokus pada permasalahan terkait tingkat kesulitan penulisan Maharah Kitabah dalam bahasa Arab. Data ini diperoleh melalui wawancara terstruktur, khususnya tinjauan pustaka dan dokumentasi temuan penelitian. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penulisan Maharah Kitabah dengan Metode Psikomotorik. Keterampilan mahasiswa dalam Menulis Maharah Kitabah dan Dampak Menulis Kitabah Secara kognitif, melibatkan penulisan Kitabah berdasarkan struktur yang efisien
Abstract:Salah satu kunci keberhasilan dalam kegiatan usaha jasa khususnya jasa pegadaian adalah pelayanan. Baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan perusahaan berdampak pada jumlah konsumennya. Kini konsumen dapat memilih produk…
duk jasa pegadaian dengan berbagai jenis kualitas dan pelayanan yang ditawarkan sehingga konsumen merasa puas. . Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan metode studi pustaka, dimana wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan dialog langsung yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai dan mengumpulkan bahan-bahan terkait penelitian yang bersumber dari jurnal ilmiah. literatur dan publikasi lain yang layak dijadikan sumber. PT. Graha Santika Gadai 6 menarik perhatian pelanggan dengan menerapkan kebijakan bunga yang cukup minim dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.
Abstract:Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompleksitas dampak korupsi yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mengancam stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hubungan…
ngan esensial antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan, mengevaluasi dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menyajikan pandangan holistik untuk memahami urgensi memerangi korupsi dalam mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur yaitu tinjauan literatur dari berbagai sumber. Hasil menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi mencakup penyimpangan alokasi dana publik, penurunan investasi, dan merugikan sektor bisnis. Ketidaksetaraan dalam masyarakat, penyimpangan program sosial, dan perburukan kualitas pelayanan publik adalah dampak korupsi terhadap pembangunan sosial. Dalam konteks lingkungan, korupsi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan melibatkan penguatan pengawasan keuangan, transparansi, pendidikan, penguatan hukum, perlindungan whistleblower, stimulasi investasi bersih, pemberdayaan masyarakat, integrasi teknologi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan lembaga anti-korupsi
Abstract:Permukiman sebagai suatu produk tata ruang, merupakan hasil interaksi adaptasi manusia dengan lingkungan. Keberadaan manusia sebagai masyarakat yang menghuni suatu kawasan dapat memberikan pengaruh secara langsung maupun…
tidak langsung terhadap terbentuknya kualitas lingkungan permukiman. Pulau Sabutung sebagai lokasi penelitian merupakan pusat Pemerintahan yang berpotensi akan terus mengalami pengembangan. Masyarakat mengambil peran penting di dalamnya. Lingkungan permukiman yang terawat serta dikelola dengan baik dapat mendorong keberlanjutan suatu Kawasan. Informasi pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lokasi kemudian digambarkan secara deskriptif untuk memaparkan kondisi karakteristik serta peran partisipasi masyarakat di Pulau Sabutung dalam pengelolaan permukimannya. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa pengelolaan lingkungan permukiman melalui partisipasi masyarakat belum dilakukan secara optimal, begitupula dengan dukungan dari pemerintah setempat. tetapi sebagai modal dasar adalah bahwa masyarakat Pulau Sabutung dapat digerakkan dan diajak dalam pengelolaan lingkungan. Perlu adanya pendampingan secara berkala dan kerja sama berbagai pihak serta dilaksanakan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.
Abstract:Parkir berlangganan merupakan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Penelitian…
litian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang periode 2021-2022 serta apa saja kendala dan solusi penerapan kebijakan parkir berlangganan dalam perspektif sosial dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Sedangkan kegiatan dalam analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang tidak berjalan sesuai rencana, kendala dari berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut sehingga perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. perbaikan dari segi strategi dan juga sistem sehingga jalannya kebijakan bisa lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumedang masih harus diperbaiki lagi dari segi strategi dan sistemnya agar jalannya kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.