Abstract: Penelitian ini menganalisis permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus tunagrahita di SLB Karya Bhakti Surabaya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran…
pembelajaran serta mencari solusi efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan guru dan orang tua, serta studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tunagrahita di SLB Karya Bhakti Surabaya menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dalam memahami materi pelajaran, kurangnya alat bantu pembelajaran yang memadai, dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih khusus. Selain itu, dukungan dari keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam proses pembelajaran anak tunagrahita. Studi ini menemukan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan khusus, penyediaan fasilitas belajar yang sesuai, serta keterlibatan aktif orang tua dan komunitas dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak berkebutuhan khusus tunagrahita di SLB Karya Bhakti Surabaya, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka.
Abstract:Pendekatan isistem idapat imeningkatkan ipendidikan idengan icara mengidentifikasii ikebutuhan, imenseleksi imasalah, imenyusun iidentifikasi persyaratani isolusi imasalah, imembuat ibeberapa ialternatif isolusi, menghasilkani…
ilkani ihasil, dan imerevisi ipersyaratan ipada isebagian atau iseluruh sistem iyang terkait idengan keterbatasan idalam memenuhi ikebutuhan. iPenelitian ini menggalii bagaimana ipenerapan sistem ipendekatan dapat imenjadi landasan yang iefektif dalam imembangun pendidikan yang iberkualitas. iMelalui analisis terhadapi faktor-faktor iseperti sinkronisasi, ipengelolaan sumber daya, idan keterlibatani pemangku ikepentingan, penelitian ini ibertujuan untuk mengidentifikasii cara isistem pendekatan imana dapat idioptimalkan untuk mencapaii hasil ipendidikan yang ilebih baik. iDengan memperkuat iketerkaitan antarai berbagai ielemen dalam isistem pendidikan, idiharapkan dapat iterbentuk ekosistem pendidikani yang ilebih responsif, iadaptif, dan iberorientasi pada hasil. Temuani penelitian ini idapat memberikan ikontribusi pada ipengembangan kebijakan ipendidikan yang lebih iefektif serta imemberikan pandangan yang ilebih komprehensif terhadap iupaya meningkatkan pendidikan secara imenyeluruh.
Abstract:Penelitian ini mengkaji reaksi publik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia yang mempertahankan batasan umur minimal 35 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan metode Naïve Bayes…
s untuk menganalisis sentimen dari data Twitter, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi publik terhadap regulasi ini. Analisis menunjukkan mayoritas sentimen negatif (90.9%), dengan hanya 6.6% sentimen positif dan 2.5% sentimen netral, menandakan ketidakpuasan yang dominan di kalangan publik. Akurasi analisis sentimen yang dihasilkan mencapai 67.98%, menegaskan efektivitas Naïve Bayes dalam konteks ini. Penelitian menghasilkann betapa pentingnya akan pembahasan lebih mendalam mengenai syarat pencalonan yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat agar mempertimbangkan aspek pengalaman dan kedewasaan. Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika opini publik dan potensi revisi peraturan terkait, merekomendasikan kajian lebih lanjut untuk memahami dampak kebijakan tersebut terhadap struktur demokrasi Indonesia
Abstract:Aula Bale Nyak Syeckh merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki Universitas Abulyatama yang difungsikan sebagai tempat dilaksanakannya acara-acara penting. Selain kenyamanan aula, perlu diperhatikan juga keselamatan orang-orang…
rang-orang yang beraktifitas di sana, salah satunya adalah dari bahaya kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi jalur evakuasi bencana kebakaran pada sirkulasi Aula Bale Nyak Syeckh guna mendapatkan masukan untuk perbaikan kedepannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi pada Gedung Aula Nyak Syeckh Universitas Abulyatama Aceh. Adapun objek yang diamati terbatas hanya pada sirkulasi jalur evakuasi bencana kebakaran dan peralatan pendukungnya. Berbagai objek yang diamati kemudian akan diidentifikasi keberadaannya, untuk kemudian dideskripsikan kesesuaian kondisinya berdasarkan Permen PU no. 26, Permen PU no.45, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, dan tinjauan pustaka oleh Frick, Heinz; dkk (2008). Jalur evakuasi bencana kebakaran pada sirkulasi Aula Bale Nyak Syeckh Unaya sudah memadai karena sebagian besar standar yang ditetapkan sudah terpenuhi. Aula Bale Nyak Syeckh Unaya telah memiliki beberapa saranan penyelamatan bahaya kebakaran seperti tangga, pintu, dan adanya exhaust/turbin ventilator, namun Aula Bale Nyak Syeckh Unaya masih belum memiliki beberapa kelengkapan seperti alarm, lampu darurat, sprinkler, detektor asap dan detektor panas.
Abstract: Kelompok melati putih yang terletak di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru merupakan salah satu kelompok keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang menjadi bagian dalam pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan…
atan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam peningkatan kemampuan ini perlu adanya pelatihan keterampilan bagi ibu- ibu kelompok PKH. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi masalah dalam pengoperasiannya. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia sebagai pelatih atau tutor dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan pembuatan produk sabun. Yang kedua, Sarana dan prasarana berupa bahan – bahan yang diperlukan dalam membuat produk sabun cuci piring seperti bahan- bahan kimia, air galon, dll dinilai masih kurang. Yang ketiga, masalah kurangnya informasi dan pengetahuan bagaimana menambah pendapatan. Kegiatan pengabdian dimulai dari tahap observasi lapangan, pemaparan materi ekonomi kreatif, pengadaan bahan – bahan pembuatan sabun cuci piring. Hasil dari kegiatan ini anggota kelompok melati putih terlihat antusias dengan mengikuti pelatihan pembuatan sabun cuci piring serta sangat senang karena adanya bantuan yang telah diberikan. Kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci piring ini juga memenuhi keterampilan softskill ibu – ibu kelompok melati putih dan kiranya bisa menjadi sumber pendapatan keluarga.
Kata Kunci : pelatihan, ekonomi kreatif, sabun cuci piring
Abstract:Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemasaran digital UMKM Pasar Bengkel yang memproduksi ceker ayam siap konsumsi melalui pemanfaatan fitur TikTok Live. Permasalahan yang dihadapi…
i mitra meliputi sistem pemasaran yang masih konvensional, rendahnya jangkauan promosi, terbatasnya interaksi dengan konsumen, serta penurunan penjualan akibat perubahan pola pasar. Metode pelaksanaan menggunakan Participatory Action Research (PAR) yang meliputi observasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi selama 30 hari yang dibagi menjadi enam periode. Evaluasi dilakukan menggunakan analisis Growth Rate, Sales Growth Ratio (SGR), dan Conversion Rate (CR). Hasil kegiatan menunjukkan rata-rata jumlah penonton TikTok Live meningkat dari 18 menjadi 166 orang atau sebesar 822,2%. Jumlah transaksi meningkat dari 4 menjadi 28 transaksi (600,0%), sedangkan omzet meningkat dari Rp520.000 menjadi Rp3.960.000 (661,5%). Nilai SGR menunjukkan penjualan meningkat 3 kali lipat, transaksi 7 kali lipat, dan omzet 7,62 kali lipat, sedangkan CR mencapai 16,87% yang termasuk kategori sangat baik. Hasil tersebut membuktikan bahwa TikTok Live efektif memperluas jangkauan promosi, meningkatkan interaksi dengan konsumen, serta mendorong peningkatan penjualan dan pendapatan UMKM secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang…
ang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.