Abstract:Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tertib administrasi di fasilitas kesehatan. Di Sumatera Barat, sebagian besar dari 270 Puskesmas telah menggunakan…
RME, namun sekitar 10 belum mengimplementasikannya. Puskesmas Ambacang mulai menerapkan RME pada 1 Januari 2023 dengan aplikasi ePuskesmas, diperbarui menjadi ePuskesmas NG, dan sejak 1 Juni 2024 beralih ke ePuskesmas Klaster. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan RME pasien rawat jalan di Puskesmas Ambacang Kota Padang Tahun 2025. Menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara, observasi, dan checklist terhadap lima informan (Kepala Tata Usaha, dokter, perawat, kepala unit, dan petugas rekam medis), penelitian dilakukan pada Maret–Agustus 2025. Hasil menunjukkan penerapan RME berjalan cukup baik dengan dukungan seluruh tenaga kesehatan, ketersediaan sarana, prasarana, dan kebijakan, meski terkendala jaringan dan server. Pendanaan bersumber dari anggaran rutin. Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui ePuskesmas Klaster, namun pencatatan manual masih digunakan saat sistem bermasalah. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan. Kelengkapan data pasien dalam RME baru mencapai 62,58%, belum memenuhi target nasional. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, gangguan teknis, dan kelengkapan data. Disarankan peningkatan pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi jaringan agar penerapan RME lebih efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur persalinan, jarak dan usia melahirkan, serta dukungan berdasarkan hak reproduksi. Menurut Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023, capaian terendah program KB terdapat di beberapa…
rapa Puskesmas kota padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program KB di Puskesmas Kota Padang tahun 2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam pada 6 informan, yaitu kepala puskesmas, pemegang program KB, penanggung jawab promosi kesehatan, kader KB, dan 2 akseptor KB. Penelitian dilakukan dari Maret hingga Agustus 2025, dengan pengumpulan data pada 17 Juni–17 Juli 2025 menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi. Data dianalisis menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan tenaga kesehatan yang terlibat dalam program KB adalah 3 bidan bersertifikat CTU (Contraception Technology Update). Dana program bersumber dari BOK dan BKKBN. Sarana prasarana meliputi ruangan KB, alat kontrasepsi, dan komputer. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2024 dan Peraturan BKKBN No. 1 Tahun 2023. Penyuluhan KB dilakukan oleh puskesmas, namun diperlukan jadwal tetap agar masyarakat lebih mudah mengikuti penyuluhan. Konsultasi dan penggunaan alat kontrasepsi berjalan baik dengan masyarakat aktif bertanya di puskesmas. Penilaian program KB dilakukan saat lokakarya bulanan/tribulanan. Kesimpulan: tenaga kesehatan dan dana cukup, pelaksanaan dan monitoring program KB sudah baik. Saran: puskesmas perlu menyediakan jadwal penyuluhan tetap dan edukasi lebih lanjut tentang alat kontrasepsi kepada masyarakat.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,…
ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.
Abstract:Penelitian ini mengkaji tentang Metode Menghafal Hadis dalam Program Tah}fi>z} al-H{adi>s\ Di Pondok Pesantren Daarul Istiqlal Medan yang memiliki tujuan, antara lain : 1) Untuk mengetahui program dan metode menghafal hadis…
dis di kalangan santri Darul Istiqlal Medan. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat di dalam program menghafal hadis di Pondok Pesantren Darul Istiqlal Medan. Jenis penelitian ini menggunakan metode lapangan (Field Research) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti peroleh, kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu aspek tertentu dan juga kesimpulan dari keseluruhan data dalam penelitian.
Hasil dari penelitian ini bahwa : 1) Program tah}fi>z} al-h}adi>s\ di pondok pesantren Daarul Istiqlal Medan berjalan dan terealisasikan dengan baik, sedangkan metode menghafal menghafal hadis yang digunakan di kalangan santri Darul Istiqlal Medan yaitu metode talqi>n, tafahhum, dan tikra>r. 2) Faktor pendukung dalam program menghafal hadis di Pondok Pesantren Darul Istiqlal Medan meliputi; motivasi dari pengajar hadis kepada para santri, pemilihan lingkungan yang kondusif untuk menghafal hadis dan pemahaman makna yang terkandung di dalam redaksi hadis, sedangkan faktor penghambat program menghafal hadis meliputi; Kurangnya pembendaharaan kosa kata Bahasa Arab yang dimiliki para santri, kurangnya kemampuan santri dalam menguasai kalimat atau kata bahasa Arab yang didalam redaksi hadis dan kurangnya waktu luang bagi para santri di dalam menghafal hadis.
Abstract:Implementasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di SMAN 1 Telagasari dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak dalam mendampingi siswa menghadapi berbagai permasalahan pribadi, sosial, akademik maupun karier. Penelitian…
ini bertujuan untuk bagaimana layanan Bimbingan Konseling (BK) di SMA Negeri 1 Telagasari, mencakup program yang berjalan, tantangan yang dihadapi, serta persepsi guru dan siswa terhadap layanan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur dengan guru BK serta dua orang siswa. Hasil observasi menunjukkan bahwa layanan BK di SMA Negeri 1 Telagasari dilaksanakan secara sistematis melalui layanan konseling individu, konseling kelompok, layanan klasikal, konsultasi, mediasi, hingga kunjungan rumah. Program disusun dengan pola mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Guru BK berperan penting dalam mendampingi siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan karir, serta bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendukung keberhasilan layanan. Siswa memberikan persepsi positif terhadap peran BK, meskipun terdapat harapan agar layanan lebih interaktif, terbuka, dan relevan dengan generasi saat ini.Tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya serta dukungan dari pihak eksternal, termasuk orang tua. Kesimpulannya, layanan BK di SMA Negeri 1 Telagasari berperan signifikan dalam mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, dan karier siswa, namun masih perlu peningkatan kualitas dan penguatan kolaborasi agar lebih optimal. Pengimplementasian layanan bimbingan konseling di SMA Negri 1 Telagasari Karawang dilandasi oleh kebutuhan nyata dalam bimbingan siswa agar mampu menghadapi berbagai permasalahan pribadi, sosial akademik, maupun karir yang mereka hadapi. Melalui layanan Bimbingan dan konseling, siswa mendapatkan ruang aman untuk menyampaikan keluhan mereka.
Abstract:Arsip merupakan sumber informasi yang memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran administrasi dan manajemen suati instansi. Pengelolaan arsip, khususnya arsip surat, perlu dikendalikan dengan baik supaya dapat memudahkan…
emudahkan dalam proses pencarian ketika suatu waktu arsip tersebut dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip surat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi. Berdasarkan hasil pengamatan pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi sistem pengarsipan surat yang berjalan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan berpotensi memperlambat pelayanan administrasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat mmbantu menangani permasalahan dalam pengelolaan arsip surat yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang antarmuka sistem informasi arsip surat pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi dengan menggunakan metide Prototype dan di desain menggunakan aplikasi Figma. Hasil rancangan ini diharapkan dapat mendukung digitalisasi arsip secara efisien dan meningkatkan kecepatan layanan administrasi surat menyurat dengan pendekatan berbasis pengguna. Sistem ini dirancang tidak hanya fungsional tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang optimal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan yang disusun melalui Sistem Informasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (SI-PKJ) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah…
ah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SI-PKJ telah dimanfaatkan dalam proses penyusunan peta jabatan dan pemetaan beban kerja, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain adalah: (1) keterbatasan pemahaman operator dalam menyusun uraian tugas yang belum sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing perangkat daerah; (2) metode penentuan volume kerja yang seharusnya didasarkan pada rata-rata beban kerja tiga tahun terakhir, namun dalam praktiknya masih mengacu pada jumlah pegawai yang tersedia, sehingga terjadi penyesuaian volume kerja secara artifisial untuk mencapai jumlah yang diharapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil; serta (3) integrasi SI-PKJ dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang masih belum optimal.
Meskipun demikian, SI-PKJ memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan formasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai yang berbasis data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integrasi sistem lintas sektor, serta penyempurnaan proses perencanaan sumber daya aparatur secara menyeluruh.
Abstract:Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM berat selalu menimbulkan korban. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagaimana dijelaskan…
dalam Pasal 7 yang berbunyi pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, dimana suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui hasil dokumen seperti buku-buku, jurnal penelitian dan internet. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat terjadi belum di selesaikan secara maksimal. Seperti salah satunya pada kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Belum selesainya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini memunculkan persoalan baru yang berkaitan dengan korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kasus penegakan hak asasi manusia masih tergolonng lemah dan belum berjalan secara optimal.
Abstract:Studi langsung ini bertujuan mengembangkan perekonomian pesantren melalui usaha travel yang sudah ada di pondok pesantren Darul Hikmah Al-Ghazali. Salah satu alternatif untuk meningkatkan sumber daya perekonimian tersebut.…
t. Studi langsung ini menggunakan metode wawancara dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anak pemilik ponpes yaitu Ning luluk. Hasil studi langsung ini menunjukan bahwa usaha traavel yang dimiliki pesantren hanya digunakan saat musim haji saja. Oleh karena itu dalam pengembangan usah travel ini menyarakan untuk menyewakan kendaraan travel agar saat sudah tidak digunakan atau musim haji selesai usaha travel ini masih berjalan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak pondok pesantren Darul Hikmah Al-Ghazali dalam mengembangkan usaha travel yang sudah dijalani.