Abstract:Remaja merupakan suatu kondisi peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang usianya terbagi menjadi 3 kelompok yaitu remaja awal (Early Adoloscence) usia 10-12 tahun, remaja madya (Middle Adoloscence) usia 13-15 tahun dan…
remaja akhir (Late Adoloscence) usia 16-19 tahun Fase ini merupakan masa penentuan seseorang sebelum menginjak ke usia dewasa, pada masa ini individu akan mengalami banyak perubahan pada aspek perkembangan dan pertumbuhan, serta membutuhkan segala sesuatu untuk melewati masa perkembangannya .Tujuan Penelitian Mengetahui adanya hubungan pernikahan dini dengan dampak biologis bagi remaja putri di Poskesdes Desa Dalam. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif yaitu suatu desain yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotetsis yang telah ditetapkan. Hasil Analisis univarian dalam penelitian ini menyajikan usia saat responden pertama kali menikah, kejadian anemia dan perdarahan saat persalinan. distribusi frekuensi berdasarkan usia remaja saat pertama kali menikah didapatkan bahwa dari 25 responden yang diteliti, persentase tertinggi adalah usia 16-19 tahun yaitu 20 responden (80%) sedangkan usia 10-15 tahun sebanyak 5 responden (20%). Kesimpulan Sebagian besar pernikahan dini dilakukan pada usia 16-19 tahun yaitu sebanyak 20 jiwa dan 10-15 tahun sebanyak 5 jiwa, Sebagian besar ibu yang melakukan pernikahan dini mengalami anemia sebanyak 8 jiwa (16-19 tahun) dan 5 jiwa (10-15 tahun). Sedangkan ibu yang melakukan pernikahan dini melewati proses persalinan dengan perdarahan sebanyak 15 jiwa (16-19 tahun) dan 1 jiwa (10-15 tahun)
Abstract:Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan program KIA di Kabupaten Karimun sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu minimnya…
mnya antusias warga khususnya para orang tua di Kabupaten Karimun terhadap KIA dan masih minimnya informasi terkait tentang KIA bahkan setiap anak di wajibkan untuk memiliki kartu identitas dan masih banyak manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena sampai dengan hari ini masih sama belum menjadi prioritas syarat wajib di instansi pemerintah bahkan swasta serta tidak ada berlaku sanksi bagi orang tua atau anak yang belum memiliki KIA dan apa yang dirasakan bagi masyarakat, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Objek penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pedoman wawancara menggunakan teori David C Korten yang berindikator, Indikator Program yaitu Program adalah berkaitan dengan hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) adanya tujuan kebijakan dalam mencapai tujuan pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) adanya strategi dalam pelaksanaan pengimplementasian KIA. Indikator Pelaksana yaitu Kelompok sasaran harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program, dalam hal ini yang menjadi sasaran anak dibawah umur 17 tahun ke bawah. Indikator Sasaran Pelaksana yaitu pelaksanaan harus ada kesamaan antara program organisasi pelaksana yaitu kesamaan antara tugas yang di syaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengimplementasian KIA oleh karena itu kemampuan implementator merupakan SDM yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dalam hal ini pengimplementasian KIA.
Abstract:Keadaan Pendidikan yang ada di Desa Mapur bahwasanya pendidikan yang ada di Desa Mapur khususnya tingkat SD dan SMP di Mapur masih minim, belum memiliki fasilitas yang baik. Selain fasilitas yang menjadi alasan, kesadaran…
n orang tua dan juga anak-anaknya sangat minim terhadap pentingnya Pendidikan, maka diperlukan peran dari Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan Pendidikan di desa tersebut. Secara esensi tujuan Pendidikan menjadi pembentukan manusia yang hanya bukan dapat menyesuaikam diri, hayati dalam masyarakat melainkan, lebih asal itu yang bagaimana mampu menyumbang perubahan bagi masyarakat serta memiliki sebagai orang penyeimbang masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Biddle dan Thomas uang menggunakan empat indicator, yakni harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi, jensi penelitian yangdigunakan adalah penelitian desktrifif kaulitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas Pendidikan yang berperan dalam menangani kesenjangan Pendidikan di desa mapur, kecamatan bintan pesisir kabupaten bintan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa harapan dari para wali murid dan para tenaga pendidik yaitu adanya penambahan guru bahasa inggris dan alat transprotasi yang diharapkan bisa beroperasi jalan setiap hari. Dalam melaksanakan peran Dinas Pendidikan mengutamakan norma dan berpegang teguh kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014. Wujud nyata yang terlihat jelas yaitu adanya pembagian baju seragam gratis, apembagian alat tulis gratis serta adanya kartu Indonesia pintar bagi siswa siwsi yang kurang mampu. Evaluasi dan sansksi para wali murid mengnaytakan bahwa dinas pantas mendapatkan penilain yang positif dan juga para tenaga Pendidikan berkata demikian bahwa dinas layak mendapatkan penilaian yang positif hanya saja ada beberapa hal yang harus di evaluasi.
Abstract:Riba berasal dari Bahasa Arab ‘ar-riba artinya menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan menurut…
nurut Bahasa riba bermakna ziyadah yang berarti tambahan. Riba sangat di haramkan dalam islam, maksudnya adalah apabilah menolong atau membantu sesorang dengan niat untuk menambah atau melimpahkan kekayaan untuk keperluan diri pribadi tampa menolong atau membantu orang dengan jalan yang alah kehendaki maka aktivitas tersebut di larang dan sangat di haramkan dalam islam. Riba merupakan kata serapan dari Bahasa arab yang secara etimologi bermakna ziyadah atau tambah dan numuw atau tumbuh, sedangkan secara terminology riba merupakan segala macam tambahan dalam pertukaran sesame emas dan perak maupun uang dan seluruh bahan makanan pokok tampa adanya kompensasi atau penganti atau padana rill. Tujuanya untuk melihat nilai riba dalam sistem keuangan atau transasksi islam. Kesimpulan riba dalam system keuangan atau transaksi islam merupakan upaya islam dalam mempraktekan ajaran atau aturan-aturan dalam al-qur’an, di dalam kita suci umat islam terdapat hal-hal ikhwa yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dan tata cara berekonomianpun sempat di atur dalam islam lewat kitab sucinya.
Abstract: Kelompok melati putih yang terletak di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru merupakan salah satu kelompok keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang menjadi bagian dalam pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan…
atan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam peningkatan kemampuan ini perlu adanya pelatihan keterampilan bagi ibu- ibu kelompok PKH. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi masalah dalam pengoperasiannya. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia sebagai pelatih atau tutor dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan pembuatan produk sabun. Yang kedua, Sarana dan prasarana berupa bahan – bahan yang diperlukan dalam membuat produk sabun cuci piring seperti bahan- bahan kimia, air galon, dll dinilai masih kurang. Yang ketiga, masalah kurangnya informasi dan pengetahuan bagaimana menambah pendapatan. Kegiatan pengabdian dimulai dari tahap observasi lapangan, pemaparan materi ekonomi kreatif, pengadaan bahan – bahan pembuatan sabun cuci piring. Hasil dari kegiatan ini anggota kelompok melati putih terlihat antusias dengan mengikuti pelatihan pembuatan sabun cuci piring serta sangat senang karena adanya bantuan yang telah diberikan. Kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci piring ini juga memenuhi keterampilan softskill ibu – ibu kelompok melati putih dan kiranya bisa menjadi sumber pendapatan keluarga.
Kata Kunci : pelatihan, ekonomi kreatif, sabun cuci piring
Abstract:Infeksi yang berkaitan dengan Healthcare Associated Infections (HAIs) ialah permasalahan kesehatan yang bersifat global, termasuk di Indonesia yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 15,74%. Kondisi tersebut menegaskan bahwasannya…
wasannya pelaksanaan upaya pencegahan serta pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit menjadi hal yang sangat krusial, salah satunya melalui penerapan penggunaan masker secara tepat serta benar sesuai prosedur. Sementara itu, kegiatan pengabdian ini dimaksudkan guna meningkatkan kesadaran serta pengetahuan pengunjung terkait penggunaan masker yang benar, sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap penularan infeksi nosokomial di Instalasi Rawat Jalan RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2026, dengan sasaran pasien serta keluarga atau pendamping pasien di Instalasi Rawat Jalan, sehingga didapatkan sebanyak 60 pengunjung. Pada studi ini metode yang dipakai ialah edukasi kesehatan secara langsung (tatap muka) dengan media leaflet. Dari hasil Hasil pengujian Wilcoxon Signed-Rank Test menghasilkan nilai P-Valeu=0,000 (p<0,05). Berdasarkan hal tersebut, mengindikasikan bahwasannya sehinga ada perbedaan pengetahuansignifikan sebelum serta sesudah edukasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelestarian nilai keramat Kanemoton pada masyarakat adat Suku Wambon di Kampung Tinggam, Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel. Kanemoton merupakan warisan…
isan budaya yang memiliki makna sakral sebagai pedoman kehidupan masyarakat adat dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, alam, dan Tuhan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat adat Suku Wambon. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Kanemoton masih dilakukan melalui pewarisan nilai secara lisan, pelaksanaan ritual adat, penghormatan terhadap kawasan keramat, penerapan hukum adat, serta pembinaan oleh tokoh adat kepada generasi muda. Tokoh adat memiliki peran sentral sebagai penjaga nilai budaya sekaligus penyelesai konflik adat. Namun demikian, pelestarian Kanemoton menghadapi berbagai tantangan berupa modernisasi, globalisasi, masuknya budaya luar, berkurangnya regenerasi pemangku adat, serta minimnya dokumentasi budaya. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya menjadi peluang untuk menjaga keberlangsungan nilai Kanemoton. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian Kanemoton memerlukan sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan generasi muda melalui dokumentasi budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, serta penguatan kelembagaan adat agar nilai budaya tersebut tetap lestari sebagai identitas masyarakat Suku Wambon di tengah dinamika perubahan sosial
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:This study aims to analyze the quality of human resources (HR) in improving the effectiveness of public services at LPP RRI Merauke. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected…
cted through observation, in-depth interviews, and documentation involving 11 informants consisting of leaders and staff members. The findings indicate that HR quality plays a significant role in determining the effectiveness of public service delivery. In terms of competence, employees are generally capable of performing routine tasks; however, their mastery of digital technology remains limited. Professionalism is considered adequate but not yet optimal due to limited human resources and high workloads. Employees’ adaptability to technological and organizational changes varies among individuals. HR development programs have been implemented through training, but they are not yet systematic or evenly distributed. Meanwhile, employee motivation and job satisfaction are relatively good, although still influenced by limited facilities and reward systems. Overall, improving public service effectiveness at LPP RRI Merauke requires strengthening competencies, professionalism, adaptability, and sustainable, needs-based HR development strategies.