Abstract:Implementasi ekonomi syariah telah mengalami dinamika yang luar biasa dan masyarakat sangat antusias dalam merespons kehadiran lembaga-lembaga yang berbasis pada ekonomi syariah. Hal ini diindikasikan dengan bermunculannya…
ya lembaga-lembaga yang berlabel syariah di tengah-tengah masyarakat seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan reksadana, jurnal ini mengulas implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak dan efektivitas implementasi tersebut, dengan fokus pada komplikasi hukum ekonomi syariah, Hasil Penelitian ini menunjukkan Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi, dan ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip-prinsip ekonomi umum yang berasal dari Al-Qur`an dan As-Sunnah dan merupakan konstruksi ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasarnya.Ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat pada beberapa sumber, Fokus ilmu ekonomi mikro Islam adalah mempelajari pendekatan rekonstruktif yaitu mengikuti model argumentatif yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional, namun ketika mengkritik ketidaksesuaian hukum Islam maka model mikro ekonomi ada dalam ilmu ekonomi dan dapat diganti atau bahkan diubah seluruhnya.
Abstract:Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan…
n semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli termasuk dalam ranah fiqih muamalah niaga yang perkembangannya semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan. Islam menetapkan prinsip-prinsip syariah…
ariah yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, guna mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen pokok serta persyaratan standar akad salam pada transaksi jual beli pre-order yang dilaksanakan melalui platform toko online, serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 103. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pedagang serta konsumen sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjual telah memahami rukun dan syarat jual beli pre-order berdasarkan prinsip syariah. Praktik akad salam pada transaksi tersebut pada umumnya diterapkan dalam bentuk sistem pre-order. Namun demikian, pemahaman dan penerapan PSAK Syariah 103 masih belum dilakukan secara optimal, terutama terkait pencatatan dan pengakuan akuntansinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha, akademisi, regulator, serta masyarakat dalam mendorong pengembangan praktik perdagangan berbasis syariah yang berkelanjutan dan sesuai standar akuntansi syariah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tingginya biaya perkawinan dalam tradisi adat jujuran di Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Fokus kajian meliputi praktik…
tik pelaksanaan jujuran, dampak penentuan besarnya biaya jujuran, serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian menggunakan metode riset lapangan (field research) dengan sumber data utama dari Kepala Desa, Kepala Suku masing-masing adat, dan tokoh agama setempat. Data juga diperkuat melalui literatur pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, artikel, serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara adat, jujuran dilaksanakan menjelang pernikahan, diawali dengan proses peminangan, penentuan nominal jujuran, penetapan tenggat waktu, hingga penyerahan jujuran yang umumnya dilakukan sebelum akad nikah. Berdasarkan perspektif ‘urf, tradisi tingginya nominal jujuran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ‘urf yang sah. (2) Mayoritas masyarakat tidak merasa terbebani dengan tradisi ini dan tidak memandangnya sebagai praktik yang menyimpang dari prinsip hukum Islam.
Abstract:Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika…
tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.
Abstract:Makanan yeng bersifat kariogenik sangat populer di kalangan anak-anak, terutama karena kandungan gula dan karbohidratnya, yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Dalam survei awal yang kami lakukan terhadap 107 siswa kelas…
as III dan IV, ditemukan bahwa 75 di antaranya (70%) mengalami gigi berlubang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara tingkat kerusakan gigi anak-anak di SD Inpres Liliba dengan konsumsi makanan yang bersifat kariogenik. Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel yang digunakan terdiri dari 75 siswa yang telah teridentifikasi memiliki karies gigi. Analisis data dilakukan melalui metode univariat dan bivariat dengan uji statistik chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerusakan gigi paling banyak terjadi pada karies email, dengan 25 kasus (33,33%), sementara yang paling parah adalah karies akar, yang mencatat 10 kasus (13,33%). Jenis makanan kariogenik yang paling sering dikonsumsi oleh siswa adalah makanan padat, dengan 35 siswa (46,7%) melaporkan mengkonsumsi biskuit, snack ringan, coklat, dan permen. Temuan juga mengungkapkan bahwa karies email dan pulpa umumnya ditemukan pada siswa yang mengonsumsi makanan padat, masing-masing terkait dengan 12 siswa (48,0%) untuk karies email dan 5 siswa (50,0%) untuk karies akar. Analisis menunjukkan ada hubungan signifikan antara tingkat kerusakan gigi dan jenis makanan kariogenik, dengan nilai signifikansi p=0,001 (p=0,005). Penelitian ini juga membahas lebih lanjut mengenai berbagai bentuk makanan kariogenik, baik cair maupun padat.
Abstract:Persinggungan antara kebudayaan dan hukum kewarisan yang bersumber dari hukum islam merupakan sebuah realita tak terbantahkan. Hal ini membawa implikasi bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia secara resmi haruslah mampu…
ampu untuk menengahi persinggungan tersebut. Hukum kewarisan pada penelitian ini berfokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada pasal 183. Oleh karena itu, penelaahan terhadap Relevansi KHI terhadap sistem kekerabatan di Indonesia perlu dikaji. Mengingat, bahwa hukum waris islam di Indonesia dituntut untuk menyesuaikan kondisi sosio-antropologis di Indonesia, maka tepat untuk mengetahui tinjauan Islam Progresif terkait keberadaan pasal 183 KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Oleh karena itu peneliti akan mengkaji pelbagai buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan kepustakaan lainnya untuk menunjang pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 183 KHI relevan penerapannya dalam menghadapi sistem kekerabatan di Indonesia yang beragam. Keberadaan pasal 183 KHI telah menunjukan komitmen pemerintah untuk menciptakan tawaran progresifitas kepada masyarakat. Keragaman latar sosial antropologis yang berbeda pada masyarakat Indonesia telah mengindikasikan tuntutan keberadaan hukum yang membawa kemaslahatan umum yang kaitannya dengan waris, Sehingga, keberadaan pasal tersebut memungkinkan kemaslahatan para pihak dapat tercapai. Pasal 183 KHI sejalan dengan Islam Progresif. Pasal tersebut menjadi bukti bahwa hukum waris islam di Indonesia memiliki karakter islam progresif. Hal ini adalah bukti bahwa islam rahmatan lil ‘alamiin.
Abstract:Penelitian ini berfokus pada konsep code-switching dalam bilingualisme yang mana membahas dan mendalami tentang bagaimana dampak psikologis dan sosiologis pada mahasiswa pendidikan bahasa arab. Code-switching ini umumnya…
digunakan ketika mahasiswa PBA presentasi menggunakan Bahasa Arab yang di campur menggunakan bahasa indonesia. Peneliti juga menggali informasi kepada beberapa informan yang menghasilkan jawaban yang variatif satu sama lain. Ada banyak tuturan yang ditemukan yang mengandung “Code-Switching” dalam setiap proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif yang menganalisa beberapa informan dan menggali beberapa jawaban melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif. Hasil Penelitian memiliki dampak psikologis yang kompleks dan beragam. Pembelajaran yang adaptif sangat penting untuk mendukung penguasaan bahasa secara seimbang dalam memaksimalkan manfaat code-switching dan meminimalkan dampak negatifnya. Dalam konteks mahasiswa kelas F program magister Pendidikan Bahasa Arab, code-switching memiliki dampak sosiologis signifikan, terutama dalam interaksi sosial dan akademik. Penggunaan code-switching lebih sering terjadi pada situasi informal, membantu mahasiswa berkomunikasi lebih adaptif dan membangun pemahaman bersama.
Abstract:Al-Qur’an merupakan sumber ilmu bagi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Kuntowijoyo sebagai seorang filusuf Islam mempunyai pandangan mengenai Al-Qur’an sebagai sumber ilmu dan bagaimana integrasinya terhadap sains…
p sains sehingga ilmu di dunia Islam tidak tertinggal zaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk emengetahui bagaimana pemikiran Kuntowijoyo terhadap Al-Qur’an sebagai sumber ilmu dan bagaimana konsep integrasi ilmu sains dan ilmu Islam yang dimiliki oleh Kuntowijoyo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Data didapat dari kajian-kajian tentang pemikiran Kuntowijoyo yang ditulis di artikel maupun-buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kuntowijoyo memandang pesan dalam Al-Qur’an menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah konsep-konsep dasar dengan banyak istilah yang merujuk pada nilai normatif, doktrin etik, dan aturan-aturan legal serta ajaran-ajaran keagamaan pada umumnya. Adapun bagian keduanya adalah kisah-kisah historis atau amtsal. Menurut Kuntowijoyo, adanya kisah-kisah di dalam Al-Qur’an dimaksudkan untuk mengajak para pembacanya untuk merenungkan kebijaksanaan yang terkandung sehingga dapat diimplementasikan di kehidupan zaman sekarang. Adapun dalam integrase ilmu agama dan ilmu sains, Kuntowijoyo mempunyai konsep Ilmu Sosial Profetik (ISP), yang fokus terhadap 3 hal yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi.