Search Articles & Publications

Showing 274 articles found for "Lara"

Optimalisasi Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pengembangan Minat Dan Bakat Siswa Di Man 3 Medan

Agnes Novita Br Simanjorang, Andina Larasati, Arini Maulida Sitepu, Rejeki Karina Banurea, Riris Bintang, Sri Rejeky Sitohang, Santa Murni A Situmorang
Abstract: Kegiatan ekstrakurikuler atau sering disingkat (Ekskul) merupakan kegiatan pembelajaran bagi siswa di luar sekolah yang mempunyai potensi besar untuk mentransformasikan siswa menjadi siswa yang kreatif, inovatif, kompeten… n dan berorientasi pada prestasi. Dalam pelaksanaan program ektrakurkuler dilakukan yang beriringan dengan pengawasan dan evaluasi agar kinerja program kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya sesuai dengan perencanaan standar ekstrakulikuler efektif yaitu tujuan dan sasaran yang jelas, perencanaan dan struktur yang baik, kesesuaian dengan minat dan bakat siswa, partisipasi aktif siswa, fasilitas dan dukungan yang memadai. dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dalam metode penelitian menggunakan tipe deskriptif. MAN 3 Medan memiliki program ekstrakurikuler yang dapat mendukung akreditasi sekolah. Program ekstrakurikuler yang ada di MAN 3 Medan dapat membantu minat dan bakat siswa.

Implementasi Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Pada Pekerja Work From Anywhere (WFA)

Zahrani Nabilah, Susilawati
Abstract: Banyak bisnis telah mengadopsi metode kerja Work From Anywhere (WFA), yang memungkinkan anggota staf bekerja dari lokasi mana pun. Pada kenyataannya, terdapat berbagai kemungkinan bahaya yang terkait dengan kecelakaan kerja… rja tergantung pada lokasinya, terutama jika lokasi tersebut tidak sesuai untuk bekerja, dan seringkali karyawan tidak menyadari risiko tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja jarak jauh (WFA). Karena seluruh data penelitian ini berasal dari wawancara, maka digunakan metode yuridis empiris, dengan fokus pada analisis penalaran deduktif konseptual terhadap peraturan perundang-undangan. Wawancara dengan anggota staf yang mengadopsi sistem WFA di berbagai perusahaan di Indonesia digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan penelitian, belum penting untuk mengatur semua jenis pekerja, termasuk mereka yang memanfaatkan WFA, melalui undang-undang yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Wisata Watu Ulo Kabupaten Jember

Anggi Amelia Ismawadi, Khoirun Nisa Febriyani, Naela Hilda Salsabila, Wildan Khisbullah Suhma
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jember dalam Pengembangan Wisata Watu Ulo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu… uatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Dinas Pariwisata Kota Kota Jember serta Pemerintah Kelurahan Sumberejo dalam mengembangkan Wisata Watu Ulo dilakukan melalui kerja sama dan mendorong kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi. Hal ini selaras dengan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Kelurahan dalam memberikan Motivasi yang bertujuan untuk mendukung maksimalisasi Wisata Watu Ulo. Begitupun dalam Wisata Watu Ulo pengembangan bahwa Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kota Jember dalam melaksanakan program pemeliharaan kawasan Wisata Watu Ulo yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku pariwisata dengan kualitas sarana prasarana dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan, dan untuk wisatawan asing dengan kegiatan penyambutan.

Sistem Informasi Perizinan Penyelenggaraan Dan Perpanjangan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan Bondowoso

Ahmad Ambari, Ahmad Homaidi
Abstract: Dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso adalah salah satu instansi pemerintah yang menyalurkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Pelayanan Pendidikan yang berupa perizinan mendirikan sekolah, perpanjangan izin operasional… al sekolah terutama di bidang PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Perizinan yang dimaksud berupa Tindakan administrasi negara yang memperkenankan atau memberikan izin suatu Tindakan kepada pemohon atau pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang sebenarnya adalah suatu Tindakan terlarang, akan tetapi apabila yang dimaksud dilarang, maka harus dilakukan dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan untuk tujuan memberi perlakuan pembinaan, pengawasan, pengendalian kepada pihak pemohon izin. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso membutuhkan sebuah perangkat lunak yang khusus dalam melayani masyarakat untuk mengurus perizinan secara efisien.

Hadits Tentang Persaudaraan Sesama Muslim

Ramsil Huda Hasibuan, Putri Aprilia B.r Payung, Siti Ardianti
Abstract: persaudaraan bukanlah hanya seagama saja melainkan saudara setanah air karena kita ini semua diciptakan tuhan untuk saling mengenal satu sama lain sebagaiamana yang di firmankan allah didalam al qur’an, yang mana banyak… k kita lihat di sekitar kita manusia tidak luput yang namanya bersaudara karena kita didalam kehidupan ini adalah saling tolong menolong dan saling membutuhkan atara satu dengan yang lainnya. Dan didalam hadis nabi, nabi berkata barang siapa yang bisa dalam menjaga persaudraannya maka itulah bekal yang membawanya nnti masuk kedalam syurga, dan agam islam sangat melarang untuk dalam merendahkan saudaranya, mencaci, berbohong, menzolimi karna itu akan berdampakkan renggang dan jalan hancurnya bersaudaraan Adapun penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif yaang mana kami sudah menyajikan pembahasan permbahasan terkait persaudaraan sesama muslim dengan yang lainnya yang mana itu kami perdapati melalui artikel, dan buku buku yang kami gunakan sebagai referensi dalam menjelaskan judul yang kami bahas.

Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Hadis

Muhammad Miftahul Habib, Muhammad Zammy Azly, Siti Ardianti
Abstract: segala sesuatu yang mengelilingi makhluk hidup, menampung kehidupan, mempengaruhi pertumbuhannya, dan saling berinteraksi. Upaya konservasi berarti menjaga kesehatan lingkungan dengan melakukan tindakan pelestarian. Sikap… p sewenang-wenang terhadap lingkungan hidup dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Kondisi alam yang tidak menentu dapat menimbulkan musibah dan malapetaka yang dapat menimpa seluruh makhluk hidup akibat ulah manusia. Tujuan pendidikan lingkungan hidup adalah untuk mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup. Harmoni dalam Islam mencakup empat aspek: Harmoni dengan Tuhan, Harmoni dengan masyarakat, Harmoni dengan lingkungan,' dan Harmoni dengan diri sendiri. Pada saat yang sama, Nabi SAW sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Sikap Terhadap Pemimpin Sesuai Pedoman Quran Dan Hadis

M Rifai Ar Rahman, Siti Ardianti
Abstract: Untuk membangun masyarakat yang harmonis dan beradab, warga atau rakyat memiliki kewajiban terhadap pemimpin mereka. Salah satu tanggung jawab utama adalah ikhlas dan mendoakan kebaikan bagi pemimpin; ini termasuk mencintai… tai mereka, berusaha membantu mereka dalam kebenaran, dan dengan lemah lembut memperingatkan mereka tentang kesalahan mereka. Sangat penting untuk menghormati dan memuliakan pemimpin untuk menumbuhkan rasa hormat dan takut dalam warga sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Selain itu, Al-Qur'an dan Hadits menyatakan bahwa orang harus taat kepada pemimpin mereka dalam kebajikan selama perintah mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama atau mengajak kepada kemaksiatan. Selain itu, kewajiban ini melarang memberontak dan mencela pemimpin, berdasarkan gagasan bahwa ketaatan kepada pemimpin lebih penting daripada memberontak. kecuali jika perintah yang diberikan oleh pemimpin tersebut jelas melanggar ajaran agama. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban pemimpin, kedamaian, keadilan, dan kemajuan dapat dicapai dalam suatu masyarakat.

Hadis Tentang Larangan Duduk Di Jalanan

Khoirun Nisa Siregar, Ahmad Maulana Ibrahim Siregar, Siti Ardianti
Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang mengungkap larangan duduk di jalanan dalam konteks Islam. Larangan ini memiliki relevansi sosial yang signifikan, dan artikel ini bertujuan untuk memahami makna,… tujuan, serta implikasi dari larangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab hadis, tafsir, serta tulisan-tulisan ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan duduk di jalanan dalam hadis-hadis terkait dengan etika dan moralitas Islam, dengan tujuan utama untuk menjaga tata tertib sosial dan keamanan masyarakat. Larangan ini mempromosikan perilaku yang sopan, menghindari potensi gangguan bagi orang lain, serta menjaga keselamatan jalan raya. Artikel ini juga membahas konteks sejarah dan budaya di balik larangan ini, serta bagaimana larangan tersebut bisa diterapkan dalam konteks masyarakat kontemporer. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis-hadis terkait larangan duduk di jalanan dalam Islam dan memberikan wawasan tentang relevansinya dalam konteks sosial saat ini. Artikel ini dapat menjadi sumber rujukan penting bagi para peneliti, ilmuwan sosial, dan pemangku kebijakan yang tertarik dalam menjelajahi konsep etika sosial dalam Islam.

Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Iswahyudi, Eko
Abstract: Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu menerapkan pemidanaan atau pemenjaraan namun, berorentasi pada penyelarasan kepentingan korban dan pertanggung jawaban… awaban pelaku dalam perkara pidana, tanpa melalui sistem peradilan pidana. Bahkan kebijakan hukum keadilan restoratif telah dikodifikasi dalam Undang Undang No. 1 (2023) Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Untuk diselaraskan dengan nilai budaya bangsanya yang tercermin dalam demokrasi Pancasila. Keadilan Restoratif telah diterapkan dalam proses perkara perkara pidana oleh para penegak hukum pidana, (Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan) dengan mendasari pada kebijakan hukum (legal policy) dari masing masing instansi penegak hukum, akan tetapi belum bisa mewujudkan terciptanya keadilan dan kemanfaatan, penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka yang ada. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan agar adanya dasar hukum bagi lembaga hukum pidana dalam melaksanakan keadilan restoratif

Analisis Potensi Pelanggaran Etika Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024

M. Edi Saputra, Aqnes Chandra Kirana, Rama Danti, Puji Lestari, Firdausy Andika Wighuna, Baby Ana Retno Utami
Abstract: Kode Etik Penyelenggara Pemilu, secara umum, merupakan seperangkat prinsip moral, etika, dan filsafat yang bersifat bersatu, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan,… an, tindakan, dan/atau pernyataan yang pantas atau tidak pantas bagi Penyelenggara Pemilu untuk diucapkan. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang cukup menantang bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dimana pemilu ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu saja, hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan, terutama dengan rekrutmen penyelenggara di tengah-tengah tahapan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap potensi isu etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selama pemilu serentak 2024. Artikel ini didasarkan pada sumber pustaka, data sekunder yang dimiliki oleh penulis, atau data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder dari data yang tersedia mengenai pola pelanggaran etika digunakan sebagai dasar analisis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, masyarakat umum meyakini bahwa potensi isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024 tidak akan jauh dari prinsip etika mendasar seperti bersikap mendukung salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi tidak transparan. Beberapa kejadian, seperti yang berkaitan dengan standar profesionalisme KPU dan Bawaslu, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi, kemungkinan akan terulang di masa depan.